| dc.description.abstract | ABSTRAK
Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, Money Politic, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menciptakan strategi pelembagaan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar persoalan-persoalan pemilu di atas dapat diminimalisir dan tujuan pemilu dapat tercapai. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga merupakan tujuan lain dalam penelitian ini. Inovasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah terciptanya code of conduct atau mekanisme dan prosedur dalam pemilu yang tingkat governability nya tinggi. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di provinsi tersebut ditemukan banyak pelanggaran dan persoalan terkait pemilu legislatif yang lalu, disamping juga jumlah pemilih yang sangat besar. Hasil penelitian menunjukkan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan., pembentukan KPUD yang tidak serentak di seluruh Indonesia, tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga good citizen tidak tercapai, penggunaan teknologi dan sistem informasi seperti SIDALIH memegang peranan penting dalam implementasi nilai-nilai good governance. Disamping itu komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara dan peserta juga dengan masyarakat pemilih sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Salah satu praktik yang baik yang sangat membantu transparansi penyelenggaraan pemilu adalah keputusan untuk menscan dan upload form C1 sehingga mengurangi resiko timbulnya kecurangan ditingkat penyelenggara di bawah. Temuan lain yang penting terkait pengadaan logistik adalah perlunya pengelolaan proses lelang pengadaan surat suara memperhitungkan zonasi percetakan dan pelatihan SDM menjadi kunci keberhasilan pengatasi masalah surat suara tertukar..
Key Words : Pelembagaan, Good Governance, Pemilu | en_US |
