| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai
bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program
TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan
tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan
dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute
approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu
mengkaji dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan
TJSP/CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan
TJSP/CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat
lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah
menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Kedua, Kelembagaan Forum TJSP/CSR memberikan
dampak positif bagi pemerintah dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinir keterlibatan
swasta dalam pengelolaan TJSP/CSR. Walaupun keberadaan Forum ini masih mempunyai ruang
lingkup yang sangat terbatas, hanya untuk bidang Kesos saja. Hal ini disebabkan belum adanya
payung kebijakan yang lebih kompresensif untuk melibatkan perusahaan dalam bidang selain
Kesos. Ketiga, untuk Program TJSP/CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum
mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP/CSR. Sehingga perusahaan
dalam melakukan TJSP/CSR selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak
langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP/CSR. Perusahaan
secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP/CSR dalam bentuk Perda.
Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai
perusahaan.
Keyword: CSR, Kebijakan Pemerintah Daerah, Regulasi Daerah | en_US |
