Search
Now showing items 7991-8000 of 10112
THE IMPLEMENTATION OF WOMEN’S LEADERSHIP SCHOOL PROGRAM BY DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DP3AKBPM&D) IN COLLABORATION WITH YAYASAN SATU KARSA KARYA (YSKK) IN GUNUNGKIDUL 2013-2015
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)
This thesis deals with the implementation of the Women's Leadership School Program by Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D) and Yayasan Satu ...
THE ANALYSIS OF ANTI-PARTY SENTIMENT IN INDONESIA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)
DKI Jakarta governor election 2017 is still on process, but there is
some interesting political dynamic that is happened. One of the most
interesting phenomenon is when Basuki Thahaja Purnama or Ahok
declared to join ...
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN DIBERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI NAGARI SICINCIN, KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT)
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)
Pemerintah Nagari merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial kemasyarakatan pada level grass root (akar rumput). Pemerintahan nagari telah mengalami bongkar pasang yang sedemikian rupa. ...
KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Sejak reformasi, keterlibatan kaum perempuan mengalami peningkatan, terutama keterlibatan kaum perempuan di parlemen/ legislatif. Akan tetapi terjadi penurunan pada pemilihan umum tahun 2014-2019, tidak hanya terjadi di ...
IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPATUHAN (ASIK) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015 (STUDI KASUS : OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Buruknya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat ...
IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON DAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JETIS TAHUN 2015 - 2016)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada tahun awal tahun 2015 menjadi permasalahan. Desa harus dihadapkan dengan aturan yang baku dari pemerintah agar bisa mengalokasikan dana desa dengan baik. Regulasi setiap ...
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE DAY SERVICE DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-12)
Di Indonesia tanah memiliki makna yang multi dimensial, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan, tanah bermakna sakrat karena berurusan dengan waris dan masalah masalah transendetal, ...
POLITIK AGRARIA DI DAERAH ISTIMEWA : KONFLIK HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS SULTAN GROUND DI PESISIR PANTAI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)
Masalah dualisme hukum agraria ( Undang Undang Nomor 5 1960 dan Undang Undang Keistimewaan DIY) di Yogyakarta adalah masalah hak milik dan hak pemanfaatan tanah yang menimbulkan konflik yang hingga kini belum terselesaikan ...
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA 2015 SUSULAN
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)
Pilkada serentak 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang untuk pertama kali dilakukan dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Begitu pula apa yang terjadi di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...
RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)
Kelembagaan merupakan salah satu kewenangan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan ini maka pemerintah DIY ...