Show simple item record

dc.contributor.advisorMUHAMMAD, ALI
dc.contributor.authorSARI, INDHA MONA
dc.date.accessioned2016-10-29T02:41:22Z
dc.date.available2016-10-29T02:41:22Z
dc.date.issued2012-08-07
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5532
dc.descriptionSetelah menyelesaikan semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan membuat sebuah kesimpulan yang diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah pemahaman baru terkait persoalan yang telah dibahas. Negara RI sejak orde baru telah menerbitkan UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan kemudian diganti dnegan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.en_US
dc.description.abstractSetelah menyelesaikan semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan membuat sebuah kesimpulan yang diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah pemahaman baru terkait persoalan yang telah dibahas. Negara RI sejak orde baru telah menerbitkan UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan kemudian diganti dnegan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFISIPOL UMYen_US
dc.subjectBATU BARAen_US
dc.subjectPERTAMBANGAN MINERALen_US
dc.subjectKONTRAK KARYA PERUSAHAANen_US
dc.subjectPEMERINTAH INDONESIAen_US
dc.subjectRENEGOSIASIen_US
dc.titleUPAYA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERENEGOSASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi kasus PT. Freeport Indonesia)en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record