| dc.contributor.author | SARDI, MARTINUS | |
| dc.contributor.author | SARNAWA, BAGUS | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-08T05:52:13Z | |
| dc.date.available | 2016-11-08T05:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6041 | |
| dc.description | Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk mengajukan pemikiran tentang
pengawasan terhadap aparatur sipil negara di daerah dalam pelaksanaan pelayanan umum
khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini penting karena pada saat ini keluhan
masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan dan pendidikan masih
sangat rendah kualkitasnya. Data dari Data Lembaga Ombudsman DIY dalam bidang pendidikan
sebanyak 23 pengaduan (19,33%) dan bidang kesehatan sebanyak 13 pengaduan (10,40%),
Sejalan dengan laporan tersebut adalah laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
perwakilan DIY yang menyebutkan bahwa 168 orang menyampaikan laporan terhadap
rendahnya pelayanan publik, dengan perincian 43 persen mengeluhkan lamban dan tingginya
biaya pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten dan kota, 30 persen mengeluhkan berlarutlarutnya
pelayanan sedangkan sisanya sebanyak 27 persen menyampaikan keluhan yang
berkaitan dengan penyalahgunaan dan diskriminasi, permintaan imbalan uang serta tidak
memberikan pelayanan dengan patut. Secara khusus, ORI Perwakilan DIY Jawa Tengah
memberikan catatan terkait pendidikan di kota Yogyakarta. Disebutkan bahwa pelayanan
pendidikan di kota Yogyakarta sangat buruk. Hal ini terkait dengan pungutan liar, penahanan
ijazah dan rapor siswa karena siswa belum melunasi biaya pendidikan. Buruknya pelayanan
pendidikan tersebut terjadi hampir di semua sekolah baik sekolah negeri maupun swasta
termasuk yang berbasis agama. Pada tahun 2014 ini, keluhan masyarakat di Kota Yogyakarta
dan Kabupaten Sleman paling tinggi pada pelayanan bidang pendidikan. Keluhan masyarakat
atas pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta yang disampaikan ke ORI Perwakilan DIY Jawa
Tengah sebanyak 7 keluhan dengan hanya 2 yang diselesaikan, sementara di Kabupaten Sleman
tercatat sebanyak 8 keluhan dan hanya 1 yang diselesaikan. Dengan demikian target khusus yang
ingin dicapai dari penelitian ini adanya model pengawasan terhadap apatur sipil negara dalam
pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kesehatan
Untuk mencapai target-tersebut, penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan
kualitatif dan dalam batas-batas tertentu menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam
penggunaan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dengan alat pedoman
wawancara, focus group discussion serta observasi, termasuk analisis data. Penelitian akan
mendeskripsikan nilai-nilai lingkungan hidup dalam pembangunan wilayah khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta. | en_US |
| dc.description.abstract | Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk mengajukan pemikiran tentang
pengawasan terhadap aparatur sipil negara di daerah dalam pelaksanaan pelayanan umum
khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini penting karena pada saat ini keluhan
masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan dan pendidikan masih
sangat rendah kualkitasnya. Data dari Data Lembaga Ombudsman DIY dalam bidang pendidikan
sebanyak 23 pengaduan (19,33%) dan bidang kesehatan sebanyak 13 pengaduan (10,40%),
Sejalan dengan laporan tersebut adalah laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
perwakilan DIY yang menyebutkan bahwa 168 orang menyampaikan laporan terhadap
rendahnya pelayanan publik, dengan perincian 43 persen mengeluhkan lamban dan tingginya
biaya pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten dan kota, 30 persen mengeluhkan berlarutlarutnya
pelayanan sedangkan sisanya sebanyak 27 persen menyampaikan keluhan yang
berkaitan dengan penyalahgunaan dan diskriminasi, permintaan imbalan uang serta tidak
memberikan pelayanan dengan patut. Secara khusus, ORI Perwakilan DIY Jawa Tengah
memberikan catatan terkait pendidikan di kota Yogyakarta. Disebutkan bahwa pelayanan
pendidikan di kota Yogyakarta sangat buruk. Hal ini terkait dengan pungutan liar, penahanan
ijazah dan rapor siswa karena siswa belum melunasi biaya pendidikan. Buruknya pelayanan
pendidikan tersebut terjadi hampir di semua sekolah baik sekolah negeri maupun swasta
termasuk yang berbasis agama. Pada tahun 2014 ini, keluhan masyarakat di Kota Yogyakarta
dan Kabupaten Sleman paling tinggi pada pelayanan bidang pendidikan. Keluhan masyarakat
atas pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta yang disampaikan ke ORI Perwakilan DIY Jawa
Tengah sebanyak 7 keluhan dengan hanya 2 yang diselesaikan, sementara di Kabupaten Sleman
tercatat sebanyak 8 keluhan dan hanya 1 yang diselesaikan. Dengan demikian target khusus yang
ingin dicapai dari penelitian ini adanya model pengawasan terhadap apatur sipil negara dalam
pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kesehatan
Untuk mencapai target-tersebut, penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan
kualitatif dan dalam batas-batas tertentu menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam
penggunaan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dengan alat pedoman
wawancara, focus group discussion serta observasi, termasuk analisis data. Penelitian akan
mendeskripsikan nilai-nilai lingkungan hidup dalam pembangunan wilayah khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | PENGAWASAN | en_US |
| dc.subject | APARATUR SIPIL NEGARA | en_US |
| dc.subject | PELAYANAN | en_US |
| dc.title | PENGAWASAN YURIDIS REPRESIF TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA | en_US |
