| dc.contributor.advisor | RAHMAWATI, DIAN EKA | |
| dc.contributor.author | MUHAMAD, FADHIL | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-26T01:33:45Z | |
| dc.date.available | 2016-12-26T01:33:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7450 | |
| dc.description | Dengan melihat kembali Undang Undang No 06 dan Permendagri No 13 Tahun 2014 Pemerintah ingin mengamanatkan kepada Pemerintah Desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa dan masyarakat desa. Desa Ngeposari, Kec.Semanu, Kab.Gunungkidul merupakan sebuah desa icon layanan masyarakat oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Tahun 2016, sebagai desa icon layanan masyarakat peneliti ingin melihat pengelolaan keuangannya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana dampak pengelolaan keuangannya dalam pembangunan.
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teknik pegumpulan data lewat wawancara mendalam (in-depth interview) untuk mendapatkan data primer dan teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitain penulis dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngeposari sudah bisa dikatakan baik karena dalam lima tahapan pengelolaan keuangan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa terlambat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ngeposari Tahun 2015 yang di sepakati, kemudain dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa tidak menggunakan buku kas pembantu kegiatan dan penggunaan ADD yang tidak sesuai, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
Pembangunan di Desa Ngeposari pada tahun 2015 bisa dikatakan sukses hanya saja ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Desa Ngeposari yakni pertama perbaikan iklim investasi yang belum terlaksana pada tahun 2015, kedua Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran, dan yang terakhir, kegiatan untuk meningkatkan modal manusia yang masih terkendala dalam bidang keterampilan dan kesehatan.
Jadi berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak baik kepada pembangunan, di Desa Ngeposari pengelolaan keuangannya sudah bisa dikatakan baik dan berdampak langsung dalam pembangunan Desa Ngeposari yang meningkat dari segi infrastruktur pedesaan, kemudain iklim usaha pedesaan yang membaik, dan peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan | en_US |
| dc.description.abstract | Dengan melihat kembali Undang Undang No 06 dan Permendagri No 13 Tahun 2014 Pemerintah ingin mengamanatkan kepada Pemerintah Desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa dan masyarakat desa. Desa Ngeposari, Kec.Semanu, Kab.Gunungkidul merupakan sebuah desa icon layanan masyarakat oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Tahun 2016, sebagai desa icon layanan masyarakat peneliti ingin melihat pengelolaan keuangannya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana dampak pengelolaan keuangannya dalam pembangunan.
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teknik pegumpulan data lewat wawancara mendalam (in-depth interview) untuk mendapatkan data primer dan teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitain penulis dalam pengelolaan keuangan di Desa Ngeposari sudah bisa dikatakan baik karena dalam lima tahapan pengelolaan keuangan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa terlambat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ngeposari Tahun 2015 yang di sepakati, kemudain dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa tidak menggunakan buku kas pembantu kegiatan dan penggunaan ADD yang tidak sesuai, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
Pembangunan di Desa Ngeposari pada tahun 2015 bisa dikatakan sukses hanya saja ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Desa Ngeposari yakni pertama perbaikan iklim investasi yang belum terlaksana pada tahun 2015, kedua Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran, dan yang terakhir, kegiatan untuk meningkatkan modal manusia yang masih terkendala dalam bidang keterampilan dan kesehatan.
Jadi berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak baik kepada pembangunan, di Desa Ngeposari pengelolaan keuangannya sudah bisa dikatakan baik dan berdampak langsung dalam pembangunan Desa Ngeposari yang meningkat dari segi infrastruktur pedesaan, kemudain iklim usaha pedesaan yang membaik, dan peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan | en_US |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | Pengelolaan Keuangan, Pembangunan Desa | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NGEPOSARI, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
538 | en_US |
