| dc.contributor.advisor | RIZAL YAYA | |
| dc.contributor.author | RATNASARI, AYU DEWI | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T04:16:46Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T04:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7950 | |
| dc.description | Penelitan ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 88 LKPD Provinsi di Indonesia pada tahun 2012-2014.
Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan intergovernmental revenue, serta temuan audit BPK RI. Kepatuhan pengungkapan wajib diukur dengan 34 item sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu yang tertuang dalam PSAP Nomor 5 sampai dengan PSAP Nomor 9.
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengungkapan wajib LKPD adalah 52,74%. Terdapat tiga variabel yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Tiga variabel tersebut adalah ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan temuan audit BPK RI. Dua variabel lainnya, yaitu kekayaan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze the influence of local government characteristics and audit findings from BPK RI on mandatory disclosure level of local government financial statements (LGFS) in Indonesia. This research uses purposive sampling method. There are 88 LGFS of provincial governments in 2012-2014 in Indonesia are used as sample in this research.
The characteristics of local governments in this research are wealth of the local government, size of the local government, independent ratio of LGFS, intergovernmental revenue and audit findings from BPK RI. Mandatory disclosure compliance is measured by 34 items based on government regulation No. 71 in 2010 about government accounting standart. It is included in statement of government accounting standard no 5 to 9.
Based on the result of this research that average for mandatory disclosure of LGFS is 52,74%. There are 3 variabels show about they influence on mandatory disclosure level of LGFS. They are size of the local government, intergovernmental revenue and audit findings from BPK RI. The other variabels are wealth of the local government and independent ratio of LGFS have not influence on. | en_US |
| dc.publisher | FE UMY | en_US |
| dc.subject | characteristics of local government, audit findings, mandatory disclosure, local government finance statements. karakteristik pemerintah daerah, temuan audit, pengungkapan wajib, laporan keuangan pemerintah daerah. | en_US |
| dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
610 | en_US |
