Search
Now showing items 1-2 of 2
KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)
(FISIPOL UMY, 2016-12)
Tujuan jangka panjang penelitian terapan/operasional ini adalah tercapainya penjelasan (eksplanasi) dan rekomendasi kebijakan terhadap fenomena empiris penataan struktur organisasi Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, ...
KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)
(DIKTI, KEMENDIKNAS RI, 2015-11)
Kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, Kota
Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, khususnya organisasi pelayanan perizinan,
didasarkan pada aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, yakni Peraturan ...