Search
Now showing items 1-5 of 5
MODEL AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
(2016-09-08)
KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)
(FISIPOL UMY, 2016-12)
Tujuan jangka panjang penelitian terapan/operasional ini adalah tercapainya penjelasan (eksplanasi) dan rekomendasi kebijakan terhadap fenomena empiris penataan struktur organisasi Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, ...
FINAL REPORT OF INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC PUBLICATION (2nd Year) EVALUATION OF UNIVERSAL HEALTH COVERAGE POLICY : A COMPARISON STUDY BETWEEN INDONESIA AND THAILAND
(UMY, 2016-11-02)
This research basically is the second year stage of evaluation study on UHC both Indonesia and Thailand. The results for the first year shows that there is tendency of overburden of public finance for both Indonesia and ...
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KELEMBAGAAN DALAM KERANGKA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(2016-10-01)
Kebijakan otonomi daerah dalam model desentralisasi asimetris terus berkembang di Indonesia sejak tahun 2001 yang lalu. Kebutuhan akan desentralisasi asimetris menjadi keputusan politik Pemerintah Republik Indonesia. Saat ...
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT ADAT TERASING (STUDI KASUS PADA SUKU TENGGER DI KABUPATEN PRONOLINGGO DAN ORANG LOM DI BANGKA)
(LP3M UMY, 2016-09-29)
Salah satu fungsi utama negara adalah melakukan pelayanan publik. Melalui otoritasnya, negara dituntut dapat memberikan pelayanan prima, guna menjawab tuntutan publik yang semakin kompleks. Idealnya, pelayanan publik ...