| dc.contributor.advisor | PERMATASARI, ANE | |
| dc.contributor.author | SARI, ARWITA | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T03:03:03Z | |
| dc.date.available | 2017-01-30T03:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8907 | |
| dc.description | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa
setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Kepala Daerah.
Dalam sebuah Daerah, kemajuan Daerah tersebut tidak terlepas dari sosok Kepala
Daerah baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kepala Daerah adalah posisi sentral
dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Kabupaten Bantul menjadi
daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di DIY. Kabupaten ini dipimpin oleh
seorang Bupati bernama Hj. Sri Surya Widati untuk periode 2010-2015. Dalam
masa kepemimpinannya terdapat beberapa masalah perempuan dan anak yang
dihadapi oleh Ibu Hj. Sri Surya Widati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul,
pada tahun 2010 hingga tahun 2015 tercatat 603 kasus kekerasan yang yang
terjadi terhadap perempuan dan anak yang dicatat oleh kantor BKK, PP dan KB
Kabupeten Bantul.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dengan memanfaatkan informasi dari informan, menggunakan tehnik
wawancara mendalam dan observasi lapangan. Penelitian ini dilakukan guna
menjawab pertanyaan bagaimana peran Hj. Sri Surya Widati selaku Bupati Bantul
dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul.
Peran Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik, terbukti dengan
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama masa jabatannya yang berpihak
terhadap kepentingan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Dalam
kepemimpinannya Hj. Sri Surya Widati membuat Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan serta
Keputusan Bupati Nomor 291 Tahun 2014 tentang pembentukan forum
penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bantul.
Kepeduliannya sebagai bupati juga terlihat dari beberapa program kegiatan yang
ada di Kantor BKK PP dan KB yang dibuat dalam upaya mengurangi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran Bupati
Kabupaten Bantul dalam permasalahan yang terjadi kepada perempuan dan anak
di bawah umur di Kabupaten Bantul sudah terlihat kemampuan dan peningkatan
kapabilitas pelaksanaan dalam permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di
Kabupaten Bantul. Peran kepemimpinan Bupati perempuan Kabupaten Bantul
secara umum sudah cukup baik, namun dari beberapa sisi lain juga terdapat
catatan-catatan khusus yang harus dan bisa diperbaiki. | en_US |
| dc.description.abstract | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa
setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Kepala Daerah.
Dalam sebuah Daerah, kemajuan Daerah tersebut tidak terlepas dari sosok Kepala
Daerah baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kepala Daerah adalah posisi sentral
dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Kabupaten Bantul menjadi
daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di DIY. Kabupaten ini dipimpin oleh
seorang Bupati bernama Hj. Sri Surya Widati untuk periode 2010-2015. Dalam
masa kepemimpinannya terdapat beberapa masalah perempuan dan anak yang
dihadapi oleh Ibu Hj. Sri Surya Widati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul,
pada tahun 2010 hingga tahun 2015 tercatat 603 kasus kekerasan yang yang
terjadi terhadap perempuan dan anak yang dicatat oleh kantor BKK, PP dan KB
Kabupeten Bantul.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dengan memanfaatkan informasi dari informan, menggunakan tehnik
wawancara mendalam dan observasi lapangan. Penelitian ini dilakukan guna
menjawab pertanyaan bagaimana peran Hj. Sri Surya Widati selaku Bupati Bantul
dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul.
Peran Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik, terbukti dengan
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama masa jabatannya yang berpihak
terhadap kepentingan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Dalam
kepemimpinannya Hj. Sri Surya Widati membuat Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan serta
Keputusan Bupati Nomor 291 Tahun 2014 tentang pembentukan forum
penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bantul.
Kepeduliannya sebagai bupati juga terlihat dari beberapa program kegiatan yang
ada di Kantor BKK PP dan KB yang dibuat dalam upaya mengurangi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran Bupati
Kabupaten Bantul dalam permasalahan yang terjadi kepada perempuan dan anak
di bawah umur di Kabupaten Bantul sudah terlihat kemampuan dan peningkatan
kapabilitas pelaksanaan dalam permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di
Kabupaten Bantul. Peran kepemimpinan Bupati perempuan Kabupaten Bantul
secara umum sudah cukup baik, namun dari beberapa sisi lain juga terdapat
catatan-catatan khusus yang harus dan bisa diperbaiki. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FISIPOL UMY | en_US |
| dc.subject | BUPATI | en_US |
| dc.subject | PERLINDUNGAN PEREMPUAN | en_US |
| dc.subject | ANAK KORBAN KEKERASAN | en_US |
| dc.subject | KABUPATEN BANTUL | en_US |
| dc.title | ANALISIS PERAN BUPATI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Pada Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
473 | en_US |
