| dc.contributor.advisor | AMRIYANTO, HUSNI | |
| dc.contributor.author | HIDAYAH, RIZKY AULIA | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-18T01:39:17Z | |
| dc.date.available | 2017-03-18T01:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2014-04-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9732 | |
| dc.description | Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun , akibat rendahnya pendidikan dan ekonomi menyebabkan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski sejumlah usaha dilakukan Pemerintah RI diantaranya memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Selain itu, juga dibentuk sejumlah tim khusus penanganan Tenaga kerja Indonesia serta korban perdagangan manusia. Di tingkat daerah, para kepala daerah bersama DPRD telah membuat sejumlah Perda termasuk membentuk SKPD serta kebijakan lainnya. Meski demikian, pembentukan sejumlah peraturan dan perangkat pendukung lainnya belum diimbangi dengan penyediaan dana, sehingga kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan perdagangan manusia belum bisa dilaksanakan , demikian dalam usaha pemulangan serta pemulihan kejiwaan korban. | en_US |
| dc.description.abstract | Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun , akibat rendahnya pendidikan dan ekonomi menyebabkan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski sejumlah usaha dilakukan Pemerintah RI diantaranya memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Selain itu, juga dibentuk sejumlah tim khusus penanganan Tenaga kerja Indonesia serta korban perdagangan manusia. Di tingkat daerah, para kepala daerah bersama DPRD telah membuat sejumlah Perda termasuk membentuk SKPD serta kebijakan lainnya. Meski demikian, pembentukan sejumlah peraturan dan perangkat pendukung lainnya belum diimbangi dengan penyediaan dana, sehingga kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan perdagangan manusia belum bisa dilaksanakan , demikian dalam usaha pemulangan serta pemulihan kejiwaan korban. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FISIPOL UMY | en_US |
| dc.subject | PERDAGANGAN MANUSIA | en_US |
| dc.subject | IOM | en_US |
| dc.title | PERAN IOM DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
