Search
Now showing items 1-10 of 36
MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI CONTINENTAL MENJADI MARITIM BASED (TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Bukti historis dalam prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kerang Berahi, Telaga Batu, Palas PAsemah menunjukkan gemilangnya Angkatan Laut Sriwijaya. Negeri Siam, Ayuthia, Lagor, Campa, Anam, India, Filipina, dan ...
STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi pengaturan norma Sistem Resi Gudang sebagai lembaga pengikatan kredit baru, membandingkan antara kelembagaan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan kelembagaan kredit ...
PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 Asia Timur di Malaysia, Presiden RI Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Fokus agenda pembangunan Poros Maritim DUnia dijabarkan melalui lima pilar utama, ...
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Liberalisasi perdagangan dunia, menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi untuk menghadapi dampak dari globalisasi. Diantara organisasi regional tersebut adalah ...
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Tantangan yang dihadapi petani tembakau menjadi sangat berat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 mendatang. MEA akan menghapus secara menyeluruh bea masuk impor tembakau dan hasil olahan tembakau. Selain ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lain, termasuk perairan dan wujud alamiah lainnya. ...
PARADIGMA PROFETIK : REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Penulis akan berusaha membuat cara paradigma politik hukum yang ideal dengan cara merekonstruksi basis epistemologi dalam membangun politik hukum sebagai suatu tawaran alternatif dalam bernegara yang berbasis nilai ideal ...
STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). DImana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Para pemimpin ...
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Hal penting untuk dipahami adalah pembentukan MEA berkaitan erat dengan pangsa pasar. Di dunia saat ini, negara tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah (territory) ataupun pengaruh (influence), tetapi pasar. Menjadi ...
PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)
Penguatan karakter dan moral bangsa sangat diperlukan dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Karakter dan moral yang tangguh sangat mendukung kesiapan menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ...