BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI

A.	Pengantar 
Di dalam bab ini akan diuraikan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sebelum memaparkan cara penyelesaian sengketa perbankan syariah terlebih dahulu akan dipaparkan tentang konfigurasi sistem lembaga keuangan di Indonesia.

Sumber: Joelarso, 2007: 3.

Berdasarkan gambar di atas tampak secara jelas sistem lembaga keuangan Indonesia, berikutnya akan diuraikan tentang bentuk dan regulasi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.  Berdasarkan gambar di bawah ini lemabaga keuangan mikro dibagi menjadi Bank dan Non Bank. Bentuk-bentuk lembaga yang tercantum dalam gambar di bawah ini dapat memberikan gambaran pula mengenai lingkup lembaga keuangan mikro yang dimaksudkan oleh penulis terkait dengan salah satu sasaran yang hendak dituju oleh penulis menjadi partner dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di masa yang akan datang dan memerlukan perlindungan hukum baik yang bersifat represif (pencegahan) maupun ekstensif (penyehatan dan penyelesaian).

Sumber: Joelarso, 2007: 2.

	Penjelasan mengenai cara penyelesaian permasalahan yang timbul dalam praktik perbankan syariah akan didahului dengan prosedur pembiayaan, analisis pembiayaan, skema penyehatan dan skema penyelesaian masalah yang terjadi dalam praktik perbankan syariah melalui gambar berikut ini.

Sumber: Bank Muamalat Indonesia.

Sumber: Bank Muamalat Indonesia

Sumber: Bank Muamalat Indonesia

Sumber: Bank Muamalat Indonesia.
Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dalam praktik perbankan syariah disebut juga dengan   penanganan permasalahan, yang dikelompokkan  dalam  2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.
Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan, dalam tahapan ini  lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara cash collection, rescheduling, reconditioning atau restructuring atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan cash collateral, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.
Dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah aspek hukumnya antara lain:
a.  Restrukturisasi pembiayaan dan tindakan hukum yang diperlukan;
b. Analisis status hukum debitur/pemberi jaminan dan usahanya;
c. Analisis status hukum asset yang dikuasai debitur dalam rangka restrukturisasi pembiayaan;
d. Offering letter, perjanjian dan dokumentasi dalam rangka restrukturisasi pembiayaan;
e. Recovery dalam rangka penyelesaian pembiayaan;
f. Proses litigasi dan gugatan, eksekusi jaminan, pengosongan dan tuntutan pidana;
g. Pengambilalihan agunan dan penjualan kembali atau penggunaannya (Anonimus, 2001: thlm).
	Timbulnya permasalahan dalam praktik perbankan  syariah dewasa ini, selain karena indikasi debitur tidak mau membayar pinjamannya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan, ternyata juga mengalami penyimpangan. Pemberian  fasilitas dalam praktik, ada yang dilakukan tanpa adanya akad. Hal ini sungguh merupakan kejadian yang tidak masuk akal dan jelas akan merugikan keuangan negara dan yang lebih menderita lagi adalah masyarakat. Penyimpangan–penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola dan keterbatasan sumber daya insani yang memahami sistem perbankan syariah. Untuk menentukan apakah suatu pembiayaan  dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas pembiayaannya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bagi hasil oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.
Di bawah ini dijelaskan mengenai upaya penyelesaian permasalahan bank  dibagi menjadi 2 tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. 

A.	Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
	Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah akan diuraikan melalui beberapa tahap sebagai berikut.
 1. Penyelamatan Pembiayaan melalui Bank Syariah
	       Sekalipun bank dalam memberikan pembiayaan  tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan  yang diberikan akan menimbulkan permasalahan, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan, namun tidak mustahil pada akhirnya pembiayaan  tetap juga bermasalah, bahkan keadaan pembiayaan tersebut bukan hanya sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya–upaya represif. Upaya–upaya represif yang mula–mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan. 
	        Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan pembiayaan. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan tersebut dapat berupa :
    a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat pembiayaant yang hanya menyangkut jadual pembayaran dan atau jangka waktunya;
    b.Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan;
   c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat–syarat pembiayaan yang menyangkut :
           1)  Penambahan dana bank dan/atau;
           2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru; dan atau;
           3) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan;
         Setelah upaya yang dilakukan itu ternyata tidak berhasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan, bahasa yang lazim dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah “ngawruhake” atau “ngeruhke” yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “menyapa debitur”.
		     Berikut ini akan dipaparkan bagan tentang skema penyelamatan dan penyelesaian permasalahan perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca dan calon debitur perbnkan syariah memahami tahapan penyelamatan dan penyelesaian permasalahan dalam praktik perbankan syariah. Sehingga dapat melakukan tindakan preventif dan agar setiap pembiayaan yang ada berjalan lancar dan mengurangi risiko, baik yang akan dialami nasabah maupun bank.

Sumber: Bank Muamalat Indonesia.

2. Analisis Status Hukum Debitur/ Pemberi jaminan dan Usahanya:
      Beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu analisis aspek hukum dalam rangka restrukturisasi antara lain :
a.Apakah debitur adalah perorangan, badan hukum (PT, yayasan, BUMN,   Koperasi, atau badan usaha yang bukan badan hukum?
b.Siapakah yang berwenang melakukan tindakan hukum? Apakah dasar hukum bertindaknya? Sejauh mana ia memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum? Adakah foto kopi bukti diri yang masih berlaku?
c.Adakah ia bersama orang lain atau memperoleh persetujuan dalam melakukan tindakannya/ mengapa ia harus memperoleh persetujuan istri? Apakah pemberi persetujuan turut tandatangan akad pembiayaan ataukah dalam akta persetujuan tersendiri?
d.Siapakah pengelola usaha debitur? Adakah hubungan istimewa? Fotokopi dokumen yang mendasarinya?
e.Adakah kendala mengenai debitur sehubungan rencana restrukturisasi?
f.Apakah itu? Bagaimana kemungkinan mengatasi kendala itu?

   3. Analisis Status Hukum Aset yang Dimiliki/Dikuasai Debitur/Pemberi Jaminan.
      Pasal 1131 KUH Perdata secara garis besar menegaskan bahwa seluruh harta kekayaaan debitur, baik yang telah ada atau akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas utang–utang yang diperbuatnya baik utang yang telah ada sekarang maupun utang yang akan ada di kemudian hari. Walaupun Pasal 1131 KUH Perdata menentukan demikian, kreditur senantiasa berusaha mengikat harta kekayaan debitur dengan pengikatan agunan baik dengan hak tanggungan, hipotik, gadai, atau fidusia.

   4. Analisis Hukum : Offering Letter, Akad (Perjanjian) Pembiayaan, dan Dokumen Restrukturisasi lainnya.
 Kelengkapan semua dokumen termasuk validitasnya, termasuk dokumen perijinan, perjanjian kredit, agunan dan perngikatannya harus direview sebelum restrukturisasi dilakukan. Dalam pelaksanaan review dokumen restrukturisasi akan lebih mudah jika dibuat List dokumen (Dokument Chek List/DCL). DCL telah ditentukan dalam perkreditan, tujuannya adalah untuk mengetahui dokumen–dokumen yang perlu dan disyaratkan sudah dipenuhi atau belum. Jika belum dipenuhi perlu dianalisis tingkat risikonya, dan hal ini penting untuk memastikan apakah persetujuan restrukturisasi dapat diberikan atau tidak atau tetap disetujui, akan tetapi dokumen tertentu harus ada saat restrukturisasi (major) dan dokumen tertentu dapat dipenuhi  kemudian dalam waktu tertentu (minor).

B. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
          Penyelesaian pembiayaan/piutang bermasalah dalam praktik perbankan syariah antara lain  dilakukan dengan  cara yaitu:
1. Diselesaikan melalui Internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh  bagian account officer/remedial/dibentuk tim task force penyelesaian sengketa;
2. Diselesaikan melalui Mediasi Perbankan; 
3. Diselesaikan melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
4. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari kelima cara penyelesaian permasalahan dalam praktik perbankan syariah sebagai berikut.
1.Penyelesaian secara Internal lembaga, dalam praktik dikenal dengan istilah T “The Informal Work Out”(TIWO). Tindakan yang sering ditempuh para petugas bank dalam rangka TIWO antara lain adalah:
          a. Pendekatan biaya, yaitu dengan cara:
        1) Menjelaskan kemungkinan penyelesaian yang tidak terlalu banyak memerlukan biaya, dengan campur tangan lembaga formal; 
        2)  Menyarankan debitur agar menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan, atau mencari investor yang mau menyelesaikan secara silent action dengan kompensasi saling menguntungkan;
        3)  Jika bank yang akan menyelesaikan dan akan menempuh penyelesaian formal akan diperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut:
               a)  Biaya iklan pengumuman lelang;
               b)  Bea lelang;
             c)  Biaya untuk lembaga pelelangan baik melalui PUPN maupun Balai   Lelang, seperti Balai Lelang Nusantara;
               d) Uang miskin yang harus dibayar sehubungan dengan pelelangan;
               e) Biaya kemerosotan harga karena penjualan lelang dan antisipasi   jika dalam proses lelang terdapat sindikat lelang.
   b. Pendekatan Psikologis, pendekatan cara ini sering ditempuh dengan menjelaskan akibat:
        1) Penyelesaian formal:
            a) Sering mencemarkan nama baik;
            b) Citra buruk terhadap rekan dagang serta hubungan bisnis;
        2) Penalaran kebiasaan cidera janji akan menjadi penyebab kendala bisnis yang bersifat magis atau justru dipercayai sebagai pembawa kesialan;
         3) Penyelesaian secara tuntas lebih tepat dari pada penyelesaian berlarut-larut.
   c. Upaya melakukan dengan campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga dapat berasal dari pimpinan instansi yang ada hubungannya dengan debitur yang dengan kedudukannya debitur tergerak untuk bersedia menyelesaikan hutangnya. Dapat juga tekanan dilakukan oleh rekan dagang yang menentukan keberhasilan bisnis debitur atau bahkan juga pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan debitur akan tetapi karena pengaruhnya yang tinggi debitur terdorong menyelesaikan hutangnya. Cara ini seringkali efektif walaupun terkadang perlu biaya siluman dari bank yang jumlahnya seringkali cukup besar. Dalam praktik terjadi dengan bantuan debt collector, walaupun kegiatannya dilakukan di bawah tanah/tidak tampak dipermukaan. Khusus dalam praktik Perbankan Syariah upaya yang dilakukan dengan tidak mengklasifikasikan ke dalam debt colector, karena penyelesaian yang lebih dapat diterima bagi kalangan Perbankan Syariah adalah upaya penyelesaian secara damai dan tetap memberikan kenyamanan bagi pihak debitur. Staf Perbankan Syariah yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi kepada Nasabah Debitur dengan maksud untuk menanyakan kondisi debitur dan tetap berusaha membantu dalam penyelesaian permasalahan atas pembiayaan yang mengalami masalah atau kemacetan. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah “ngaruhake”.
   Para praktisi hukum berpendapat bahwa dengan instrumen-instrumen tersebut debt colector berubah menjadi pihak yang terafiliasi bank yang bersangkutan, sehingga terlepas dari sanksi pembocoran rahasia bank. Pada bank-bank pemerintah dimungkinkan campurtangan kejaksaan dalam kedudukannya sebagai pengacara negara di bidang perdata berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.
   d  Motivasi melalui Pendekatan Religius
	Pendekatan ini sering kali ditempuh jika debitur memiliki keimanan kepada  agama yang cukup kuat. Banyak orang yang pesimis dengan pendekatan ini dengan alasan bahwa zaman yang serba modern seperti sekarang ini sulit diterima kemungkinan orang mau membayar hutang karena dorongan ketaatan/keimanan terhadap agama. Sikap pesimistis seperti ini tidak sepenuhnya  dapat diterima dan kenyataannya banyak juga yang berhasil.
                         Dasar hukum yang dapat digunakan pihak bank dalam melakukan tindakan penarikan kembali/collection kredit antara lain:
               1) Pasal 1 butir 12 UU No. 7 Th. 1992 Jo. UU No. 10 Th. 1998 tentang perbankan, yang menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau  pembagian hasil keuntungan. Khusus dalam praktik perbankan syariah istilah bunga tidak digunakan dan diterapkan dalam pelaksanaan akadnya.
               2)  Pasal 8 UU No. 7 Th 1992  Jo. UU No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan : Dalam memberikan kredit Bank Umum mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.
               3)  Pasal 6 huruf k UU No. 7 Th. 1992  Jo. UU No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan: Usaha Bank Umum meliputi : ........dst......., membeli melalui pelelangan agunan bank semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, .....dst......(Anonimus, 2001:  31-33).

2. Penyelesaian melalui Mediasi
  Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan 2 cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan
         a. Arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
          b. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Penilaian Ahli.
      Pengertian Mediasi menurut angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah proses penyeleseaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bertsengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentu kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.
Pengertian lain menurut Goodpaster (1999) adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan (Goodpaster, 1999: thlm). Lovenheim memberikan definisi mediasi sebagai berikut: “Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solutioan to their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator” (Lovenheim, Peter, 1996: np).
       Berdasarkan beberapa pengertian di atas Felix Oentoeng Soebagjo menyimpulkan ada tiga rumusan tentang mediasi sebagai berikut.
a.Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para pihak;
b.Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan;
c.Mediasi adalah Non-Coercive, Ini berarti bahwa tidak ada suatu sengketa (yang diselesaikan melalui jalur mediasi) akan dapat diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati/disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa (Felix Oentoeng Soebagjo, 2007: thlm)..  
  Berdasarkan pertimbangan diatas Bank Indonesia mengatur Mediasi Perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi  Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Inadonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.
  Namun demikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat karena adanya kendala-kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia sementara kebutuhan mediasi perbankan sudah mendesak maka pada tahap awal fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pengajuan penyelesaian sengketa disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
              Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan tersebut Bank Indonesia menunjuk Mediator. Mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut:
a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
b. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
c. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.
Mediasi perbankan tersebut dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil.
              
    Proses Beracara Pada Mediasi Perbankan :

    a. Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut 
         1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai; antara lain bukti transaksi keuangan yang dilakukan nasabah;
         2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan bank;
         3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
          4) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
          5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
          6) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pngaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.
b. Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate) yang memuat:
         1) Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; 
         2) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c. Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate);
d. Jangka waktu proses mediasi tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bnnk.
e. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara Nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Akta kesepakatan dapat memuat kesepakatan penuh atau kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.
f. Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah. Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau media lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia.
g. Bank yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. Pelanggaran diatas dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

     3. Penyelesaian Melalui   Arbitrase dan melalui BASYARNAS.
          a.Penyelesaian melalui Arbitrase 
       Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga   arbitrase
       Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyeselesaian Sengketa  ini tidak     mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi dengan lembaga APS dan lembaga arbitrase harus terjadi secara berurutan, yang secara imperatif harus dimulai dari negosiasi, mediasi, yang diakhiri dengan arbitrase. Dengan tidak adanya ketentuan yang bersifat imperatif ini, maka para pihak yang bersengketa atau beda pendapat mempunyai hak opsi untuk memilih, untuk  langsung minta penyelesaian ke arbitrase atau ke APSU.
           1) Pengertian Arbitrase
Arbitrase atau Arbitrage (Belanda), Arbitrase (latin), Tahkim (Islam), para pakar memberikan pengertian di antaranya 
R. Subekti, mengartikan 
“Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa atau pemutusan sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut” (Subekti, 1992: thlm).
     
Abdulkadir Muhammad, mengartikan 
“Arbitrase adalah Peradilan swasta di luar lingkungan Peradilan umum yang dikenai khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase merupakan suatu peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak” (HMN. Purwosutjipto, 1992: thlm).
           Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa:
 “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

           2)Arbitrase dalam Perspektif Syariah
                          Lembaga arbitrase (hakam) telah dikenal sejak jaman pra Islam.Orang-orang yang ditunjuk sebagai juru damai pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan kekuatan supranatural, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat itu. Tradisi penyelesaian sengketa melalui juru damai lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan, selain di Mekkah perwasitan juga berkembang pada masyarakat Madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah-masalah sengketa hak milik atas tanah  (Anonimus, 2005: 1).
        Sebelum Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ditempatnya semula. Tindakan nabi untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswat ini diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa waktu itu.
       Selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad nabi juga sering menjadi wasit dalam sengketa-sengketa umatnya. Misalnya dalam sengketa tanah warisan antara Ka’bah Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrad pada waktu itu nabi bertindak sebagai wasit tunggal. Namun setelah perkembangan wilayah Islam semakin meluas beliau memberikan delegasi wewenang kepada para sahabatnya untuk menjadi wasit, misalnya kepada Sa’id Ibnu Muaz dalam perselisihan di antara  Bani Quraidhah. Zaid Ibnu Tsabit dalam perselisihan antara Umar dengan Ubay Ibnu Ka’ab tentang kasus ”Nahl” dan kasus-kasus lainnya.
                        Pada masa pemerintahan Khulafaur al-Rasyidin tradisi perwasitan ini terus berkembang terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang di bidang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Bahkan beliau berhasil menyusun pokok-pokok pedoman  beracara di pengadilan (Risalat al-Qadha) yang ditujukan kepada seorang qadhi, Abu Musa Al-Asy’aari.
 Menurut Sayid Sabiq, tahkim adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertengkaran antara dua orang yang bersengketa. Di dalam makalah Achmad Djauhari, menuliskan pendapat-pendapat mengenai padanan arbitrase dalam lingkungan Syari’at Islam sebagai    berikut :
               a) Menurut Abdul ‘A Inain Abd. Fatah Muhammad, Tahkim itu  bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka;
   b) Abdul ‘A Inain Abd. Fatah Muhammad, mengatakan bahwa tahkim itu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka;
             c) Menurut Abdul Karim Zaidan, dalam bukunya Nidzam al-qadla fi asy Syariat al-Islamiyat, tahkim adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka (Satria Effendi M. Zein: 1994: 8).

Menurut Yahya Harahap dalam makalahnya Achmad Djauhari, dalam tradisi Islam Tahkim bersifat Ad hoc, ciri-cirinya 
              a)   Penyelesaian sengketa secara sukarela, di luar jalur peradilan resmi.;
              b) Masing-masing pihak yang sengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, independent;
              c)  Bertindak sebagai mahkamah arbitrase;
              d) Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat dicabut kembali (sampai selesai);
              e) Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat (Acmad Djauhari, 2006: thlm).

        Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas jelaslah bahwa arbitrase itu merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa keperdataan atas dasar kesepakatan/perjanjian secara tertulis oleh pihak yang bersengketa dan putusannya bersifat final & binding.

3) Dasar Hukum Arbitrase Syariah dalam Syariah :
                         Dasar hukum keberadaan arbitrase dalam syariah dengan bersandar kepada Al-Quran sebagai sumber pertama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu terdapat di dalam Al-Qur’an sebagai berikut (Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002: 15-20).
                a) Surat Al-Hujurat (49): 9 

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

                 b) Surat An-Nisa(4) :35 
                          
Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Yang dimaksud hakam adalah juru pendamai).

        Demikian juga upaya perdamaian terhadap sengketa para pihak dapat dijumpai dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. As-sunah menurut ahli ushul fiqih ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum.(TM. Hasby Ash-Shidsieqy, 1974: 25). Anjuran perdamaian dalam persengketaan para pihak dapat ditemukan dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, yaitu :
                a) Hadist Riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban bahwa: “Rasulullah SAW bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. At–Tarmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka (Sayyid Sabiq, 1988: 15-20).”
                 b) Hadist Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i bahwa “Rasulullah bersabda: apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pemberi) dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan (yang diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah) (Hamzah Ya’qub, 1984: 109)”
                  c) Hadist Riwayat Abu Hanifah, bahwa  
“Rasulullah bersabda: apabila terjadi perselisihan orang yang berjualbeli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jualbelinya”.
                  d) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, warta dari Abu Huraerah r.a mengabarkan katanya  (M. Thalib, 1999: 72).
“Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki membeli tanah pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan:ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang yang memiliki tanah. Aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat  arbitrator) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi arbitrator, apakah kamu berdua mempunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan yang lain menjawab pula, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata arbitrator lebih lanjut, kawinkan anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayai kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”.

   Dasar hukum arbitrase selain bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah juga berasal dari ijma’ (konsensus) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang dijadikan dasar hukum. Ijma menurut istilah ahli ushul (ushuliyyin) ialah kesepakatan semua mujtahiddin di antara umat Islam dalam suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syara’ suatu kejadian atau kasus (Abdul Wahab Khallaf, 1996: 46). 
            Ijma’ : Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pada satu ketika menawar kuda seseorang dan ia mengendarai kuda itu untuk uji coba, kemudian kaki kuda itu patah. Maka Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya itu menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata  “Tunjuklah seseorang yang engkau percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata  “Aku rela Syureih untuk menjadi hakam”. Maka mereka berdua menyerahkan putusan sengketa itu kepada Syureih. Hakam yang dipilih ini memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda.   Dalam keputusan di atas Syureih baerkata kepada Umar bin Khattab  “Ambillah apa yang telah kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sedia kala tanpa ada cacat.

4) Dasar Hukum Sistem Arbitrase atau Sistem Arbitrase Syariah
   a)  Pasal 3 UU No. 14 Th. 1970 :
                   Membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
               b) Rule atau acaranya, tunduk kepada buku ketiga Rv berdasarkan Pasal II Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 377 HIR;
               c) Pasal 5 UU 30 Tahun 1999 : sengketa yang dapat diselesaikan melalu arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
               d) Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS.
               e) Pasal 1 Peraturan Prosedur BASYARNAS.  

      5) Bentuk Arbitrase
        Di dalam praktik sistem arbitrase dapat dilaksanakan dalam dua  bentuk:
                a) Arbitrase dalam bentuk ad hoc;
                b) Arbitrase dalam bentuk permanen;
       Di Indonesia terdapat dua arbitrase permanen :
       (1)  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
                   (2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang semula dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

             6) Alasan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
                  a) Kepercayaan dan Keamanan, adanya kebebasan dan otonomi;
                  b) Keahlian (expertise);
                  c) Cepat dan hemat biaya;
                  d) Bersifat rahasia;
                   e) Bersifat non preseden;
                   f) Kepekaan arbiter;
                   g) Putusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan pengadilan.

b. Penyelesaian Melalui BASYARNAS
         1.Berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia
                    Pada tanggal 21 Oktober 1993 proses berdirinya BAMUI  diresmikan. Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS.
 Dasar hukum dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia adalah adanya anjuran AlQuran tentang perlunya perdamaian yaitu dalam Surat An-Nisaa ayat 35 artinya: 
            Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Selain itu juga terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 , Surat An-Nisaa ayat 128, An-Nisaa ayat 114
        
         2 Tujuan BASYARNAS:
 a) Menyelesaikan sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah;
      b) Memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata;
  c) Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut;
  d) Menyelesaikan sengketa perdata diantara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau mitra kerjanya yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya;

  3. Sistem Persidangan:
                Prinsip persidangan dalam BASYARNAS :
                a) Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Arbiter.
                b) Sederhana dan penuh kekeluargaan guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara adil, bijaksana dan disepakati bersama.
                c) Sidang-sidang dilaksanakan secara tertutup.
                d) Penyelesaian perkara mengutamakan prinsip “damai/islah”
              e) Jika perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan resmi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak secara adil/seimbang.
                f) Putusan diambil atas dasar musyawarah Arbiter dengan  mengindahkan tuntutan syariat Islam.
                g) Putusan Arbiter harus sudah diucapkan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau majelis arbiter terbentuk

               4. Yurisdiksi dan Kewenangan dari BASYARNAS meliputi
                a) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai Peraturan Prosedur BASYARNAS;
                   b) Memberikan suatu pendapat yang mengingat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian permintaan para pihak. Kesepakatan klausul yang seperti itu bias dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul;

                5. Prosedur beracara BASYARNAS : 
                    a) Pengajuan Permohonan
                        Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register BASYARNAS. Surat permohonan harus memuat   sekurang-kurangnya :
                       1)  Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan
                       2)  Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa
                       3)  Apa yang dituntut
                      Pada surat permohonan harus dilampirkan :
                         1) Salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus  menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS
                         2) Surat perjanjian yang memuat klausul arbitrase yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus BASYARNAS. Apabila surat permohonan diajukan oleh juru kuasa, maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan
              
Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris, apabila biaya-biaya  pendaftaran, administrasi dan atau pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon.
                         Apabila para  pihak tidak mampu membayar biaya-biaya pendaftaran, administrasi atau pemeriksaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Kepala Desa atau Lurah setempat, maka Ketua BAMUI dapat menetapkan kebijaksanaannya.
Perhitungan Tenggang Waktu, sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku, perhitungan waktu atas segala penerimaan pemberitahuan. Surat menyurat (communication) atas usul dianggap telah diterima apabila secara nyata disampaikan ke alamat tempat tinggal atau alamat tempat kediaman atau dikirim ke alamat kantor dagang atau dikirim ke alamat terakhir tempat kediaman atau alamat terakhir dagang atau tempat kedudukan yang telah dinyatakan dengan tegas dalam klausul arbitrase;
Penerimaan dianggap terhitung pada hari disampaikan; Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan ialah pada hari berikut setelah penerimaan. Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur resmi, perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari hari libur yang dimaksud
                      b) Sikap BASYARNAS terhadap permohonan
                              BASYARNAS akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS atau klausul arbitrase dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS untuk memeriksa sengketa yang diajukan. Pernyataan tentang tidak dapat diterimanya permohonan tersebut dilakukan dengan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua BASYARNAS selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Pernyataan tentang tidak dapat diterimanya permohonan juga dapat dilakukan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis yang telah ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah mulai. Penetapan tentang tidak dapat diterimanya permohonan yang dikeluarkan oleh ketua BASYARNAS disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal penetapan. Seluruh biaya yang telah dibayar pemohon dikembalikan, kecuali biaya pendaftaran dan administrasi, bila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua BASYARNAS. Apabila pernyataan tidak dapat diterima diputus oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka seluruh biaya tidak dikembalikan.
                   c) Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
                               Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS atau klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi maka Ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa dan sekaligus memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan. Salinan surat permohonan dan perintah untuk menanggapi serta memberikan jawabannya secara tertulis oleh termohon harus sudah disampaikan kepada termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan/penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis.
                     Penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis dilakukan oleh ketua BASYARNAS berdasarkan klausul arbitrase atau apabila tidak disebutkan yang demikian, ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS dipilih dari para anggota dewan arbiter yang telah terdaftar pada BASYARNAS. Namun demikian, dalam hal yang sangat diperlukan  karena pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka ketua BASYARNAS berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter. Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasar hukum. Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari arbiter tunggal atau arbiter majelis meneruskan keberatan itu kepada ketua BASYARNAS dan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari ketua BASYARNAS harus sudah memberikan penetapan apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka ketua BASYARNAS dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter lain. Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS yang diajukan oleh satu atau kedua belah pihak, tidak mengurangi kewajiban termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana yang telah ditentukan.

      d) Acara Pemeriksaan
                     Pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan BASYARNAS. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung arbiter tunggal atau arbiter majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak arbiter tunggal atau arbiter majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi,  termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara para pihak. Setiap bukti atas dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada arbiter tunggal atau arbiter majelis, salinannya harus diberikan kepada pihak lawan. Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan pemeriksaan secara lisan. Pemeriksaan terdiri atas tahap jawab menjawab (replik duplik), pembuktian dan putusan, yang pentahapannya ditentukan  berdasarkan kebijaksanaan arbiter tunggal atau arbiter majelis.
          e) Jawaban Termohon dan tenggang waktu
                     Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, atas perintah arbiter tunggal atau arbiter majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus. Apabila termohon, setelah lewatnya waktu tiga puluh hari tidak menyampaikan jawabannya, maka arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis akan memerintahkan pemanggilan para pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
                 f) Tuntutan Balasan
                     Dalam jawabannya, atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (reconventie). Terhadap bantahan yang diajukan termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (additional claim) asal hal itu mempunyai hubungan erat dan langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk menjadi yurisdiksi BASYARNAS. Tuntutan-tuntutan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis bersama-sama dan sekaligus dalam suatu putusan. Apabila pada hari yang telah ditetapkan, pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan menggugurkan permohonan pemohon. Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu, termohon tanpa suatu alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, maka arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis memerintahkan supaya dipanggil lagi untuk terakhir kali, guna menghadap di muka sidang pada waktu kemudian, yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak dikeluarkannya perintah itu. Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga datang menghadap, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Terhadap putusan arbiter tunggal atau arbiter majelis dalam waktu empat belas hari setelah isi putusan diberitahukan secara resmi kepadanya, termohon berhak mengajukan perlawanan (verstek). Perlawanan diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan tanpa perlu membayar biaya-biaya pendaftaran, administrasi dan pemeriksaan.Apabila pada hari sidang pemeriksaan perlawanan yang telah ditetapkan oleh BASYARNAS pelawan meskipun telah dipanggil secara sah tidak datang hadir, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan menguatkan putusan. Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
                 g) Perdamaian
                     Terlebih dahulu arbiter tunggal atau arbiter majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila  usaha tersebut berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan membuatkan akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan menaati perdamaian tersebut. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.
                 h) Pembuktian dan saksi/ahli
                      Para pihak dipersilahkan untuk menjelaskan dalil-dalil pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya. Apabila dianggap perlu, arbiter tunggal atau arbiter majelis, dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangannya. Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar lebih dahulu kepada sekretaris BASYARNAS, segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan. Dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu dibayar oleh pemohon kepada sekretaris BASYARNAS. Sebelum memberikan keterangan di muka sidang, para saksi atau ahli dapat diminta oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, bahwa saksi atau ahli itu hanya menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
                  i) Pencabutan permohonan
                     Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya, apabila sudah ada jawaban dari termohon, maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Apabila permohonan pencabutan itu dilakukan oleh pemohon sebelum ketua BASYARNAS menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum dikeluarkan, maka seluruh biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon. Apabila pemeriksaan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis sudah dimulai, maka dari biaya-biaya yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan sebagian menurut ketetapan Ketua BASYARNAS sebagaimana yang dianggap pantas.
                  j) Berakhirnya pemeriksaan
                     Apabila arbiter tunggal atau arbiter majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka arbiter atau ketua arbiter majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil. Apabila dianggap perlu arbiter tunggal atau arbiter majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan. Arbiter tunggal atau arbiter majelis akan mengambil dan mengucapkan putusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu atau para pihk tidak hadir maka putusan akan diucapkan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan secara patut. Peradilan Arbiter tunggal atau arbiter majelis dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh proses pemeriksaaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh Arbiter tunggal atau arbiter majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya untuk pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.
                k) Gugurnya Hak Membantah
                     Salah satu pihak yang mengetahui adanya bagian atau ketentuan peraturan prosedur yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, tetapi tidak langsung mengajukan bantahan atau keberatan terhadap hal itu, dianggap menggugurkan haknya sendiri untuk mengajukan bantahan.
                  l) Pengambilan Putusan
Apabila arbiter terdiri atas tiga orang, setiap putusan atau ketetapan lain dari arbiter harus diambil berdasarkan suara terbanyak (suara mayoritas) akan tetapi apabila suara terbanyak tidak tercapai, ketua arbiter majelis  dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu memuat alasan. Arbiter tunggal atau arbiter majelis harus memutus berdasar kepatutan dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak.Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis langsung final dan mengikat (final and binding) kepada para pihak yang bersengketa, dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Apabila putusan tidak dipenuhi secara sukarela seperti yang disebut pada ayat (1) putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 639 Rv; Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis, harus diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon. Putusan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
                m) Perbaikan putusan
                     Dalam tempo duapuluh hari sejak disampaikan, salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Permintaan ditujukan kepada sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, arbiter tunggal atau arbiter majelis yang memutus atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 20 hari sejak putusan dijatuhkan hanya mengenai hal-hal yang tersebut di atas. Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani paling lambat dalam waktu 20 hari sejak permintaan disampaikan sekretaris kepada arbiter tunggal atau arbiter majelis, sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.
                 n) Putusan Tambahan (additional award)
                     Dalam waktu 20 hari sejak putusan diterima, pemohon dan termohon dapat mengajukan tambahan putusan. Permintaan dibuat secara tertulis  ditujukan kepada sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan tentang tuntutan yang diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung tetapi arbiter tunggal atau arbiter majelis melalaikan atau mengabaikannya dalam putusan. Apabila arbiter tunggal atau arbiter majelis berpendapat permintaan tambahan putusan mempunyai alasan dan kelalaian itu dapat disempurnakan tanpa memerlukan pemeriksaan bukti atau saksi maupun pemeriksaan pemohon dan termohon, tambahan putusan harus diselesaikan paling lambat 30 hari dari tanggal permintaan disampaikan sekretaris kepada arbiter tunggal atau arbiter majelis. Tambahan putusan dibuat tertulis dan langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.
                 o) Pembatalan Putusan
                     Salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan yang disampaikan kepada sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan, namun hal ini tidak mengurangi kewajiban sekretaris untuk menyampaikan pemberitahuan  resmi kepada pihak lawan. Permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut 
                      1) Penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Prosedur BASYARNAS.
                       2) Putusan melampaui batas kewenangan BASYARNAS
                       3) Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak.
                       4) Terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota  arbiter
                       5) Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur BASYARNAS
                      6) Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
                p) Batas waktu, tata cara dan akibat pembatalan.
                     Pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam masa 3 tahun sejak putusan dijatuhkan. Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima sekretaris, ketua dewan pengurus harus segera membentuk komite adhoc yang terdiri dari tiga orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan. Anggota komite ditunjuk oleh ketua dewan pengurus dan salah seorang dari mereka bertindak sebagai ketua merangkap anggota dan tidak boleh ditunjuk arbiter yang ikut dalam majelis yang memutus putusan yang diminta pembatalannya. Tata cara pemeriksaan pembatalan putusan oleh komite sama dengan tatacara pemeriksaan arbitrase yang diatur sebelumnya. Ketentuan mengenai putusan arbitrase yang diatur sebelumnya berlaku sepenuhnya terhadap putusan pembatalan. Selama pemeriksaan pembatalan berlangsung, komite dapat memerintahkan penundaan eksekusi putusan jika hal itu dianggap perlu sampai komite menjatuhkan putusan. Jika komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali dan permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaian kepada BASYARNAS dan untuk itu dibentuk arbiter tunggal atau arbiter majelis arbiterasi baru sesuai dengan ketentuan  pembentukan dan penunjukan arbiter yang telah diatur. 
                q) Biaya administrasi dan honorarium
                    Apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian  si pemohon seluruhnya dibenarkan, atau ditolak biaya administrasi dan pemeriksaan dibebankan kepada si pemohon. Apabila tuntutan sebagian dikabulkan, biaya administrasi dan pemeriksaan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketetapan yang dianggap adil oleh arbiter. Honorarium bagi para arbiter selamanya dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuh.
               
                      Melihat kasus-kasus arbitrase yang diajukan kepada BASYARNAS, tampak dengan jelas bahwa persoalan ini adalah tentang akad atau kontrak antara penyedia dana sebagai investor, bank sebagai pengelola dana, dan nasabah sebagai pengguna dana, atau antara bank sebagai investor dan sekaligus juga sebagai pengelola dana di satu pihak dan nasabah sebagai pengguna dana di pihak lain. Kontrak yang paling umum dilakukan adalah akad mudharobah, akad musyarakah, akad murabahah, dan lain-lain yang selama ini diatur secara luas dalam fiqh dan berbagai mahzab. Dalam penyelesaian-penyelesaian sengketa yang ada, BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam seperti diformulasikan oleh DSN dan Pasal-Pasal KUH Perdata.

4. Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama 
a.	Tinjauan Mengenai Pengertian Pengadilan Agama
Dalam kajian peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim, yaitu; Peradilan dan Pengadilan. Keduanya berasal dari kata dasar adil, namun secara konseptual berbeda makna. Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah al-qadla’ untuk peradilan dan mahkamah al-qadla bagi pengadilan (Abdul Halim, TT: 27).
Peradilan adalah salah satu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedang pengadilan merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.
Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili keputusan hakim ketikan mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara (Abdullah Tri Wahyudi, TT: 1).
Definisi Peradilan Agama menurut Pasal 1 UU PA adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 1 ini kemudian dipertegas oleh Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu menurut undang-undang ini. Definisi-definisi di atas memberikan suatu uraian yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara bagi orang-orang yang beragama Islam.

B.	Tinjauan Mengenai Kedudukan Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Dasar-dasar Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang dasar 1945 adalah Pasal 24 dan 25 sebagaimana disebutkan bawah ini :
1.	Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut  Pasal 24 Undang-undang Dasar.
2.	Susunan dari Kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang dan Pasal 24 Undang-undang Dasar .
3.	Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan  Pasal 25 Undang-undang Dasar .
Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ditegaskan di dalam Pasal 10 UU PA yang dirumuskan sebagai berikut:
1.	Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2.	Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

c.Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
Tugas pokok dari suatu lembaga peradilan atau pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, ada tugas lain Pengadilan Agama yang bukan merupakan perkara, yaitu pelayanan untuk (Mukti Arto, 2007: 5):
1)	Legalisasi Akta Keahliwarisan untuk keperluan pengambilan tabungan, deposito di Bank, pengurusan pensiun janda atau duda atau anak, balik nama sertifikat dan sebagainya, sebagai bukti keahliwarisan bagi yang bersangkutan dari almarhum.
2)	Pemberian pertolongan pembagian warisan di luar sengketa (Pasal 107 ayat (2) UU-PA).
3)	Rokhaniawan sumpah bagi yang beragama Islam.
4)	Penyelenggara hisab dan rukyat hilal.
5)	Penyuluhan hukum.
6)	Memberikan fatwa kepada instansi pemerintahan tentang Hukum Islam yang diminta.
7)	Pelayanan riset untuk keperluan ilmiah.
8)	Mengawasi penasehat hukum.
9)	Tugas-tugas lain yang diserahkan kepada Pengadilan Agama.
 Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan terutama untuk melaksanakan tugas pokok. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dibagi menjadi dua yaitu:
a.	Kewenangan relatif
Kewenangan relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal.
b.	Kewenangan absolute
Kewenangan absolute adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya di mana perkara tersebut secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah  termasuk orang orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Bidang ekonomi syariah yang merupakan wewenang baru Pengadilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Apabila terjadi sengketa hak milik seperti yang dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.
Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang telah diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa adalah orang-orang yang beragama Islam.

     C. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah
	             Pengadilan Agama di Indonesia didirikan berdasarkan pada Pasal 134 ayat (2) IS yang merupakan perumusan baru pengganti RR tahun 1854 pada Pasal 78 ayat (2), antara lain berbunyi sebagai berikut: ”akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain berbunyi sebagai lagi dengan ordonansi maka perkara Hakim Sipil antara sesama orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh Hakim Agama ialah apabila Hukum Adat bagi mereka menghendaki.	     
		      Berikut ini akan diuraikan tiga landasan hukum bagi keberadaan Peradilan Agama, antara lain:
a.	Staatsblaad 1882 Nomor 152, 153 juncto Staatsblaad 1937 Nomor 16, 610 mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Tinggi untuk Jawa dan Madura.
b.	Staatsblaad Nomor 1937 Nomor 638, 639 mengatur Kerapatan Qodli dan Kerapatan Qodli Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
c.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengatur Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyyah untuk luar Jawa dan Madura, sebagian Luar (Kalimantan Selatan) (Hartono Hadisoeprapto, 1984: 21-22).
      Kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama dalam Kedudukan sebagai salah satu kekuasaan Kehakiman, pada Bab III khusus diatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan pengadilan yang terdapat pada lingkungan Peradilan Agama. Mulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Pada Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pada prinsipnya semakna perumusannya dengan yang telah diatur pada Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988, juga hampir bersamaan pula dengan pengaturan kekuasaan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Maka terdapat kesamaan sistematik, perumusan dan tata pengaturan, sehingga pada dasarnya perbedaannya hanya terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja.

   D. Tinjauan Mengenai Hukum Acara Dalam Pengadilan Agama
1. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya (M. Yahya Harahap, 1990: 133). Menurut Pasal 54 Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 jo Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hukum Acara yang diatur secara khusus digunakan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti perkara-perkara ekonomi Syariah menggunakan Hukum Acara Perdata pada umumnya.
         2.Sumber Hukum Acara Peradilan Agama
Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 jo Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk menyelesaikan sengketa perbankan Syariah, maka berlaku hukum acara Peradilan Umum dan Peradilan Niaga. Sumber hukumnya antara lain:
1)	Het Herziene Indonesiech Reglement (HIR) atau Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)
2)	Bugerlijke Wetbook (BW)
3)	Wetboek Van Koophandel (Wv.K)
4)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5)	Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 jo Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
6)	Yurisprudensi
3.Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
Asas yang digunakan dalam penerapan hukum acara Pengadilan Agama adalah asas yang berlaku umum dan secara khusus diterapkan di Pengadilan Agama.
1)	Asas Umum
a)	Asas Personalitas Keislaman
Asas ini menyatakan bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Orang-orang tertentu itu adalah orang yang beragama Islam.
b)	Asas Pemeriksaan dalam Dua Tingkat
Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan di tingkat dua atau banding dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama.
c)	Asas Kewenangan Mengadili Perkara Tertentu
Asas tersebut berdasarkan pada Pasal 2 UU PA, sedangkan yang dimaksud dengan perkara tertentu terdapat pada Pasal 49 UU PA.
d)	Asas Meniadakan Pilihan Hukum
Sebelum amandemen, apabila perkara yang diajukan ke lingkungan Peradilan Agama terdapat sengketa hak milik, maka Peradilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Peradilan Umum. Setelah amandemen, Peradilan Agama dapat menyelesaikan sengketa hak milik bersama dengan perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 UU PA. 

e)	Asas Hakim Bersifat Menunggu (Nemo Yudex Sine Actore)
Inisiatif untuk mengajukan perkara diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya menunggu saja.
f)	Asas Kewajiban Memeriksa Perkara yang Diajukan ke Pengadilan
Setiap perkara yang diajukan di lingkungan Peradilan Agama harus diperiksa, diadili, dan diputus. Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan belum ada dasar hukumnya. 
g)	Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Setiap perkara yang diajukan harus diperiksa dengan seksama, cermat, wajar, rasional, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.
h)	Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak
Pemeriksaan terhadap setiap perkara yang diajukan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan setiap orang yang mengajukan perkara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan.                                             
i)	Asas Pemberian Bantuan
Dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, hakim bersikap aktif dalam memberikan nashat yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah "formil" atau mengenai tata cara beracara di Pengadilan.
j)	Asas Sidang Terbuka untuk Umum
Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama harus dapat dilihat, didengar, dan diikuti oleh masyarakat umum. 
k)	Asas Putusan Pengadilan harus Memuat Pertimbangan
Setiap putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa harus disertai dengan pertimbangan yang cukup dan matang dengan alasan-alasan, dasar-dasar hukum, dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan yang sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang jelas, terang, dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.
l)	Asas Hakim Wajib Mendamaikan
Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum pemeriksaan dilakukan.
m)	Asas Berperkara harus dengan biaya
Pada dasarnya mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan harus membayar biaya perkara dengan pengecualian mengenai biaya perkara bagi orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR menyatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu dapat berperkara di pengadilan secara prodeo atau tanpa biaya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
4.Asas Khusus
Untuk menerapkan Hukum Acara dengan baik, maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama ialah sebagai berikut:
a)	Peradilan Agama adalah Peradilan Negara. 
b)	Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
c)	Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam. 
d)	Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
e)	Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
f)	Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang.
g)	Hakim bersifat menunggu yaitu inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim hanya penunggu datangnya perkara, kalau sudah ada tuntutan maka yang menyelenggarakan proses itu adalah negara.
h)	Hakim pasif yaitu bahwa ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim.
i)	Hakim aktif dalam memimpin persidangan yaitu hakim wajib mengambil prakarsa dan bertindak sesuai dengan kewenangannya, supaya pemeriksaan berjalan dengan lancar, baik dan teratur sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
j)	Pihak tergugat atau termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya berkekuatan hukum tetap.
k)	Para pihak berhak mendapat bantuan hukum. Hal ini untuk memberi perlindungan yang sewajarnya kepada yang bersangkutan.
l)	Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai.
m)	Hakim wajib mendamaikan para pihak.
n)	Hakim membantu para pihak, dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pihak dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan. Pemberian bantuan dan nasehat dapat diberikan baik sebelum sidang, selama persidangan maupun setelah perkaara diputus.
o)	Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahiim” diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
p)	Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Adapun asas-asas lain yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang berlaku pula di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:
1)	Asas Kebebasan Hakim
Kebebasan Hakim berarti dalam setiap penanganan perkara di pengadilan, Hakim bebas dari segala paksaan dan tekanan serta campur tangan pihak manapun termasuk pihak kekuasaan negara lainnya.
2)	Asas Hakim bersifat Pasif
Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan, hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak. Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus melebihi apa yang dituntut dan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR.
3)	Asas Berperkara tidak harus Mewakilkan
Untuk menghadapi pemeriksaan di pengadilan, para pihak dapat maju sendiri atau menguasakan kepada orang lain dengan pemberian kuasa khusus baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR.
4)	Asas harus mendengarkan Kedua Belah Pihak
Para pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya. Hakim tidak boleh berat sebelah, harus memperlakukan kedua belah pihak dengan perlakuan yang sama sehingga Hakim diharapkan  dapat memutus perkara dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.
5)	Asas Beracara dapat secara Lisan maupun Tertulis
Beracara di pengadilan dapat dilakukan baik dengan tertulis maupun secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 HIR. 
6)	Asas Ne bis in Idem
Asas ini berarti untuk perkara yang sama, dengan hal yang sama, dan pihak yang sama pula tidak dapat diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya oleh pengadilan yang sama tingkatannya.
7)	Asas Susunan Hakim Majelis
Setiap pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan oleh majelis yang terdiri dari tiga orang Hakim. Satu orang sebagai Hakim Ketua, dan dua orang sebagai Hakim Anggota sidang serta dibantu oleh satu orang panitera atau orang yang ditunjuk melakukan pekerjaan panitera.
a.	Prosedur dan Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
1)	Prosedur Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
a)	Mengajukan gugatan secara tertulis maupun lisan ke Pengadilan Agama.
b)	Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama dengan ketentuan:
(1)	Wilayah hukum meliputi kediaman hukum Tergugat.
(2)	Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
(3)	Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam beberapa wilayah Pengadilan Negeri/Agama, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.bg).
c)	Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR) 
d)	Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang   pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan (Pasal 121, 124,  dan 125 HIR, 145 R.bg).

2)	Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
a)	Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.
b)	Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
c)	Tahapan persidangan.
(1)	Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
(2)	Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu melakukan mediasi (PERMA Nomor 2 Tahun 2003).
(3)	Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, jawab-menjawab, pembuktian dan kesipulan. Dalam Tahap jawab-menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.bg).
d)	Putusan Pengadilan Agama atas gugatan tersebut sebagai berikut:
(1)	Gugatan dikabulkan, Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan tersebut.
(2)	Gugatan ditolak, Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan tersebut.
(3)	Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
e.	Pembuktian
1)	Pengertian Pembuktian
a)	Pengertian Pembuktian
Pembuktian dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang besifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
Pembuktian dalam arti konvensionil, yaitu memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang misbi atau relatif yang bersifat intuitif dan kepastian yang didasarkan pertimbangan akal.
Pembuktian dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tidak menuju kepada kebenaran mutlak.
Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suau fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.
b)	Tujuan Pembuktian
Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
c)	Teori Pembuktian
(1)	Teori pembuktian berdasarkan undang-undang dalam arti positif (Positief Wettelijk Bewisjleer) ialah bahwa apabila dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.
(2)	Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction in time) ialah bahwa pembuktian ini lebih menitikberatkan pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada, sehingga akibatnya dalam memutus perkara menjadi subyektif.
(3)	Teori pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis (Conviction raissonnee). Teori pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim dan tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi keyakinan hakim itu harus diberi alasan-alasan yang logis atau dapat diterima akal, apa sebab ia yakin.
(4)	Teori pembuktian meurut undang-undang secara negatif (Negatif wettelijke bewijsleer). Yaitu hakim di dalam mengambil keputusan terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau nurani hakim sendiri.
2)	Alat-alat Bukti
a)	Alat bukti surat.
Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
b)	Alat bukti saksi.
Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.
c)	Alat bukti persangkaan
Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.
d)	Alat bukti pengakuan
Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.
e)	Alat bukti sumpah
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

 E. Perluasan Kewenangan  Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
        Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui perdamaian (sulh) maupun secara arbitrase (tahkim) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN.
         Dalam Pasal 2 Juncto Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
         Dalam penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
  Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :
a.	Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga   pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
b.	Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
c.	Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
                                   Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa atas cidera janji/pelanggaran terhadap poin-poin yang telah diperjanjikan di dalam akad, misalnya 
a.	Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah, dalam akad wadi’ah;
b.	Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan,  dalam akad Mudharabah;
c.	Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dari dana pinjamannya pada bank syariah, dalam akad Qardh dll.
                    Pengadilan Agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan cidera janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian riil (real loss), bila ada tuntutan ganti rugi akibat cidera janji tersebut;
         a. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak (Pasal 1320 KUHPerdata) dan perjanjian tersebut merupakan persetujuan yang didasarkan  atas kehendak atau kata sepakat;
              Untuk dapat menyatakan telah terjadi cidera janji, harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai (ingebreke stelling) sebagaimana dimaksud dengan  Pasal 1243 KUHPdt;
          b.  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) – gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi  hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi;
                Pasal 1365 KUHPdt – syarat-syarat adanya PMH.
       1) adanya suatu perbuatan;
2) perbuatan tersebut melawan hokum;
3) adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4) adanya kerugian bagi korban;
5) adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian.
6) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
7) melanggar hak subyektif orang lain;
               8) melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

                                        Walaupun hukum materiil yang mengatur mengenai hukum ekonomi syariah belum ada, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadili dan memeriksanya, sehingga Pasal ini menjadi landasan bagi hakim untuk tidak boleh menolak perkara sengketa ekonomi syariah.
      Pada dasarnya Prosedur dan Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi di      Pengadilan adalah sebagai berikut :
    a.Prosedur :
             Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :
1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).
             2) Gugatan diajukan kepada Pengadilan
a)	Dimana daerah hukumnya meliputi kediaman hukum tergugat.
b)	Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
c)	Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam beberapa wilayah pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).
             3) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR)
             4) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan  berdasarkan panggilan pengadilan (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 Rbg).

b. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Ketua PA

Penggugat

Majelis Hakim &
Panitera sidang

Panitera 
Wkl panitera

Wa

                    1

Meja III

Meja II

Kasir

Meja I

                                              2                      3

1) Calon Penggugat menghadap ke meja I. Meja I yang bertugas menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar). 
2) Calon Penggugat/pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. 
              3) Pendaftaran Perkara
         	Calon penggugat /pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan / permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. 
4) Penetapan Majelis Hakim
                   Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU-PA). 
              5) Penunjukan Panitera Sidang (PPS)
                           Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera (Pasal 96 UU-PA). 
              6) Penetapan Hari Sidang
                           Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. 
              7) Pemeriksaan dalam Sidang
                   	Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang Pengadilan Agama dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. 
              8) Putusan Hakim
                     Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya.
 Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:
                  (1) Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
               (2) Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).
          (3) Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Selain itu ada pula produk Pengadilan Agama yang bukan merupakan produk sidang tetapi berkekuatan hukum seperti putusan sebagai akta otentik yaitu : akta komparasi dan akta keahliwarisan. Hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administratif yang dibuat bukan sebagai  produk sidang misalnya penetapan hari sidang, penetapan penundaan sidang dan sebagainya.
                  Macam-macam Putusan Hakim :
                   1) Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 3 macam  yaitu   :
                         (a) Putusan akhir
                                 Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak / belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: 
 1) Putusan gugur
 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verstek
                  3)Putusan tidak menerima, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak  berwenang memeriksa
                        (b) Putusan sela
                                Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh Majelis Hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
                         (c) Putusan serta merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum
 2) Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan ada tiga macam yaitu :
     (a) Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi, syarat-syaratnya yaitu 
                (1)Penggugat/pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk  hadir dalam sidang hari itu.
               (2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang     lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
               (3)  Tergugat/termohon hadir dalam sidang
               (4) Tergugat/termohon mohon keputusannya. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding    atau diajukan lagi perkara baru.
            (b) Putusan verstek
                 Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.
                 Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.
                 Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu : 
                (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
                 (2)Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah. 
                 (3)Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangannya.
                 (4) Penggugat hadir di persidangan
                 (5) Penggugat mohon keputusan
         
               Putusan verstek hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat. Sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam hal perkara perceraian. Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verstek). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak versteknya lebih dahulu kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding.Apabila penggugat mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mengajukan verstek, melainkan ia berhak pula mengajukan banding. Apabila verstek diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi apabila verstek itu tidak diterima / tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim dalam putusan akhir akan menguatkan putusan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verstek dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
        (c) Putusan kontradiktoir
              Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan /diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.
     (3)Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada dua   macam putusan yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi empat macam :
           (a) Tidak menerima gugatan Penggugat (negatif)
                Gugatan penggugat / permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan / permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.
           (b) Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif)
                 Putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti.
                          (c)Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan  menolak/tidak menerima selebihnya / (positif dan negatif)
                       Dalam kasus ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga 
                              (1) Dalil gugatan yang terbukti maka tuntutannya  dikabulkan
                              (2) Dalil gugatan yang tidak terbukti maka tuntutannya  ditolak
                             (3)Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak  diterima
                             (4) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya  (positif)
                                    Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan  seluruh dalil-dalil gugatan yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugatan. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugatan. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu sudah ada satu dalil gugatan yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil gugatan itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum.
                 (4)Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada tiga macam putusanyaitu :
                     (a) Deklaratoir
                           Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya : Putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan sebagainya. Putusan deklaratoir tidak mengubah atau menciptakan suatu hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.
                     (b) Konstitutif
                        Suatu putusan yang menciptakan / menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya, putusan perceraian.
                     (c) Kondemnatoir
                           Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.
 
        Jenis-jenis Upaya hukum :
       (1) Upaya hukum melawan gugatan :
           (a) Eksepsi
                Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau  perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara / pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak
           (b) Rekonvensi (gugat balik)
Dalam tahap ini, tergugat disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugat penggugat, ia juga mengajukan gugat balik (rekopensi) terhadap penggugat. Dalam hal demikian maka kedudukan tergugat dalam konpensi juga menjadi penggugat dalam rekonpensi, dan sebaliknya penggugat dalam konpensi juga menjadi tergugat dalam rekopensi.
           (c) Minta vrijwaring
               Suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.
       (2)Upaya hukum melawan putusan :
           (a) Upaya hukum biasa
               (1) Verstek
                    Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verstek).
               (2) Banding
                     Permohonan supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih Tinggi (tingkat banding) karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama.
              (3) Kasasi
                    Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung 
           (b) Upaya hukum luar biasa (istimewa)
                          (1)Peninjauan Kembali
                               Meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.
                           (2)Derden verstek ialah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subyek pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Pihak ketiga yang mengajukan derden verstek (perlawanan terhadap putusan hakim) tersebut disebut ”Pelawan” yang berhadapan dengan para pihak semula, yaitu penggugat dan tergugat, yang kemudian berkedudukan sebagai terlawan yakni pihak penggugat semula menjadi terlawan I dan pihak tergugat semula menjadi terlawan II

			Sebagaimana berdasarkan UU No. 3 Th. 2006, maka Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan pula dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat accesoir terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam suatu jenis pembiayaan (musyarakah, mudharabah, murabahah) dibarengi dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian jaminan tersebut melekat pula prinsip syariah, sehingga jika terjadi sengketa maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikannya, sepanjang perjanjian pokoknya dibuat berdasarkan prinsip syariah maka perjanjian tambahannya mengikuti perjanjian pokoknya sehingga, Pengadilan Agama berwenang pula menyelesaikannya (Dadan Muttaqien, 2008: 114).
		Berdasarkan pemikiran di atas maka, Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi b  aik eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syariah, yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
		Saat ini Perbankan Syariah telah mempunyai Undang-undang tersendiri sebagai lex specialis yaitu UU No.21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 55 Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Pasal 55 tersebut berbunyi:
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

	Dalam penjelasan dari Pasal tersebut, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a.	musyawarah;
b.	mediasi perbankan;
c.	melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
d.	melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang berbeda agama, muslim dan non muslim, maka Undang-undang ini mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam akadnya. Jadi adanya alternatif Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama dan ras. 
		Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah bentuknya macam-macam. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila kita urutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada Pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum. 

    F.Eksekusi Jaminan melalui Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Salah satu tugas Pengadilan adalah melaksanakan eksekusi. Ada dua jenis eksekusi yang dilakukan Pengadilan, yaitu: terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) atau biasa disebut BHT, yang bbersifat kondemnatoir (penghukuman) dan terhadap Grosse Akta, seperti akta hipotik yang  sekarang berubah nama menjadi akta hak tanggungan dan akta pengakuan hutang.
Pengadilan agama yang diberi kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah maka Pengadilan agama mempunyai kewenangan pula dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang digunakan pada Bank Syariah. Karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah yang bersifat ”assecoir” (melekat) terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam perjanjian Al-Musyarakah dibarengi dengan perjanjian jaminan misalnya, maka perjanjian jaminan tersebut melekat pula prinsip syariah, sehingga jika terjadi sengketa, Pengadilan agama berwenang menyelesaikannya, sepanjang perjanjian pokoknya dibuat berdasarkan prinsip syariah, maka perjanjian tambahannya mengikuti perjanjian pokoknya sehingga Pengadilan Agama berwenang pula menyelesaikannya.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka Pengadilan Agama juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi baik eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maupun eksekusi barang jaminan di perbankan syariah, yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Kewenangan melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan diperbankan syariah yang berupa Grosse akta, Pengadilan Agama harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 224 HIR/258 R.Bg dan ketentuan eksekusi senagaimana diatur dalam Pasal 198 s/d 208 HIR atau pasal 206 s.d 240 R.Bg dan juga peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelelangan di muka umum.
Eksekusi terhadap Grosse Akta merupakan eksekusi langsung, artinya eksekusi yang tidak didahului dengan adanya putusan Pengadilan, tetapi didasarkan atas adanya Grosse Akta.

G. Latihan Soal
1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar Pengadilan Agama, Jelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar Pengadilan?
2. Jelaskan prosedur beracara  melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri? Sebutkan dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah!
3. Salah satu kewenangan Hakim Pengadilan Agama menurut Pasal 49 huruf i UU Nomor 3     Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, jelaskan 5 kegiatan usaha yang merupakan ekonomi syariah?
4. Kegiatan usaha ekonomi syariah tidak hanya diperuntukkan kepada masyarakat muslim saja tapi juga bagi masyarakat non muslim, berkenaan dengan masyarakat non muslim ketika mempunyai sengketa dengan lembaga keuangan syariah, pengadilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut? Jelaskan?
5. Pada tahap pembacaan gugatan dalam persidangan di Peradilan Agama, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada gugatan yang diajukan Penggugat, jelaskan kemungkinan-kemungkinan tersebut? 

H. DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, 2005, Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional, Yogyakarta, Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Anonimus, 2001, Aspek Hukum Penyelmatan dan Penyelesaian Kredit, Jakarta, Sub divisi Bidang Hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Danamon Remedial Advance Training.

Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia,

Abdul Halim, Pengadilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia,

Abdul Wahab Khallaf, 1996, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada.

A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, 2008, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Felix Oentoeng Soebagjo, 2007, Mediasi sebagai alternative Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan, Yogyakarta, Bank Indonesia, Bahan Diskusi Terbatas “Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan”.

Goodpaster, 1999, Panduan Negosiasi dan Mediasi, seri dasar Hukum Ekonomi 9, Jakarta,  ELIPS.

Hamzah Ya’qub, 1984, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung, Diponegoro,  hlm 109 dalam oleh A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty, Ctk.ke-1, 1984, hlm. 50. dan  Salim HS,  2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Joelarso, 2007, Makalah: Persoalan Praktis Dalam Praktek Lkms Dan Pemikiran Solusinya,Semarang: FH UNDIP, Seminar tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 11 Desember 2007.

Lovenheim, Peter, 1996, How to Mediate Your Dispute, Berkeley, Nolo-Press.

M.Thalib, 1999, Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islami, Bandung, Gema Risalah Pres.

Mukti Arto, 2007,  Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

M. Yahya Harahap, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Satria Effendi M.Zein, 1994, Makalah Arbitrase dalam Syariat Islam dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.

Sayyid Sabiq, 1988, Fiqhussunnah 13, PT Al-Ma’arif, Bandung, hlm 190, sebagaimana dikutip oleh A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1992, Arbitrase Perdagangan, Jakarta, Bina Cipta.

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, 1974, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Jakarta, Bulan Bintang sebagaimana dikutip oleh A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.