BAB II
TINJAUAN TENTANG GADAI

A. Pengantar
	Gadai sebagai suatu hak dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, sebagaimana, diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdata. Pasal 1133 menyatakan, hak untuk didahulukan diantara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek. Pasal 1134 menyatakan, hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana, oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa gadai adalah satu hak yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulukan dari kreditur-kreditur lain.
	Pengertian Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana, yang harus didahulukan.
	Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut ini harus dipenuhi:
1) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh 
    pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference)
4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil
    sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.
	Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai dilakukan (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005:  ????)
	Pasal 1152 KUHPerdata menentukan bahwa, hak gadai atas benda-benda bergerak dan  piutang-piutang atas bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditur (penerima gadai). Hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai  atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata, sedangkan apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntunya kembali.
	Pengertian Gadai Syariah (rahn) menurut Perum Pegadaian adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Prinsip-prinsip administrasi modem yang perlu diterapkan pada penyelenggaraan rahn, antara lain dalam azas rasionalitas, efesiensi dan efektifitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

B. Dasar Hukum  dan Subyek  Gadai 
	Dasar hukum dari gadai terdapat dalam KUHPerdata Buku II  tentang benda. Diatur mulai dari Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata dapat diketahui subjek gadai ada 2 yaitu: 
1.	Pihak yang memberi jaminan  gadai disebut dengan pemberi gadai (dalam hal ini adalah pihak yang berutang).
2.	Pihak yang menerima gadai disebut penerima gadai atau kreditur pemegang gadai (dalam hal  ini perum pegadaian). 
Namun tidak menutup kemungkinan atas persetujuan ke 2 belah pihak benda gadai dipegang oleh pihak ke 3 (Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata), pihak ketiga yang memegang benda jaminan tadi  disebut pihak ketiga pemegang gadai.

C. Obyek Gadai
Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata dapat diketahui bahwa objek gadai adalah semua benda bergerak, meliputi:
1.	Benda bergerak yang berwujud
2.	Benda bergerak yang tidak berwujud  yaitu surat piutang aan toonder (kepada si pembawa), Surat piutang aan order (atas tunjuk), surat piutang op naam (atas nama). 

D. Sifat Gadai
1. Gadai bersifat  Accessoir yaitu perjanjian tambahan.     Perjanjian pokoknya adalah pinjam-meminjam uang.
2. Hak gadai tidak dapat dibagi bagi artinya dengan dibayarnya sebagian dari utang tidak  mengakibatkan hapusnya sebagian hak gadai, hak gadai baru hapus apabila semua hutang telah dibayar lunas.

E. Syarat  Gadai
Syarat sahnya perjanjian gadai sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditambah dengan syarat in bezit stelling yaitu penyerahan benda jaminan kepada penerima atau pemegang gadai (pemberi hutang) dimana benda gadai berada dalam kekuasaan penerima atau pemegang gadai sampai hutang dilunasi oleh pemberi gadai. Dengan kata lain, benda yang digadaikan harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai, jika syarat inbezitstelling tidak dipenuhi maka perjanjian gadai dianggap tidak pernah ada. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.
	Syarat sahnya perjanjian baik gadai konvensional maupun gadai syariah tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
a.	 Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri.
     Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau     lebih mengenai hal hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakan perjanjian, mengenai saat pelaksaan dan      mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal     yang telah disepakati tersebut.
b.	 Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian gadai.
Kecakapan bertindak ini berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.
c. Adanya suatu hal tertentu.
KUHPerdata memberikan rumusan mengenai suatu hal tertentu    dalam Pasal 1333, menyatakan: Suatu perjanjian harus mempunyai   pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak  menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja  jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Ketentuan    Pasal 1333  KUH Perdata, pada dasarnya hanya menegaskan kembali  bahwa yang   masuk dalam rumusan perjanjian ini, yang dapatmenjadi kewajiban    dalam perjanjian adalah kebendaan yang masuk dalam lapangan  harta kekayaan.
d. Adanya kausa yang halal/ tentang sebab yang halal dalam perjanjian    gadai.
Perjanjian gadai yang dibuat tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, norma kesopanan dan norma kesusilaan.

F. Cara Mengadakan Hak Gadai
Cara mengadakan hak gadai untuk masing-masing benda berbeda, sesuai dengan cara penyerahan benda tersebut. Cara mengadakan hak gadai sebagai berikut:
1. Jika yang digadaikan adalah benda bergerak yang berwujud      
dan benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa surat piutang  aan toonder (kepada si pembawa) maka caranya adalah:
a.	Membuat perjanjian gadai.  Perjanjian ini tidak disyaratkan dalam bentuk apapun artinya dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan.
b.	Penyerahan benda gadai, untuk benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud berupa surat piutang ann toonder  penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata atau dari tangan ke tangan (penyerahan ini bertujuan untuk memenuhi syarat inbezitstelling).
2. Jika yang digadaikan benda bergerak yang tidak berwujud   yang berupa surat piutang atas nama (op naam) maka   caranya adalah :
a.	Membuat perjanjian gadai.
b.	Harus ada pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan.
3.	Jika yang digadaikan benda bergerak yang tidak berwujud  yang berupa surat piutang aan order (atas tunjuk) caranya:
a.	Membuat perjanjian gadai.
b.	Harus ada endossemen dan penyerahan surat piutang.

G. Hak Pemegang Gadai:
     1. Menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri, harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat syarat yang lazim berlaku;
     2. Mendapat pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang;
     3. Menahan barang gadai, apabila setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian utang piutang baru dimana utang ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama, pemegang gadai berhak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ke dua piutang tersebut dilunasi.

J. Kewajiban Pemegang Gadai:
1.	Pemegang gadai bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang, jika hal tsb terjadi karena kesalahannya.
2.	Pemegang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai. Jika hal ini terjadi maka pemberi gadai dapat meminta pengembalian barang gadai.
3.	Berkewajiban mengembalikan barang gadai jika utang pemberi gadai sudah dibayar lunas.

K. Sebab-sebab Berakhirnya Gadai
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yang menjadi penyebab berakhimya gadai antara lain:
a. Karena berakhimya suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang  dilakukan
   dengan cara pelunasan, kompensasi, penghapusan hutang.
b. Terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
c. Dilepasnya benda gadai secara sukarela (Satrio. J, 1991: 132).

L. Latihan Soal
1.	Mengapa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, sering menimbulkan kesulitan bagi pemberi gadai? Jelaskan dengan kasus 
2. Ani mempunyai sebuah surat piutang op naam, karena tidak mempunyai   uang ia ingin mengambil kredit di Perum Pegadaian dan Surat Piutang tsb akan dijadikan  jaminannya.
Pertanyaan:
a. Apakah surat piutang termasuk objek gadai? Jelaskan.
 b. Jelaskan bagaimana cara Ani mengadakan hak gadai
       c. Jelaskan bagaimana hapusnya gadai.
3. Sebutkan Hak dan Kewajiban pemegang gadai!
4. Jelaskan apa perbedaan gadai dan Previlegie.

M. Daftar Pustaka

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Yakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotek,Jakarta, Prenada Media.

Mariam Darus Badrulzaman, 1996, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, Alumni.

Salim HS, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Bandung, Sinar Grafika.

Satrio. J, 1991, Hukum Perjanjian,Bandung, Citra Aditya Bakti.

_______, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Setiawan R, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty.

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa.