BAB III
TINJAUAN TENTANG JAMINAN FEDUCIA

A. Peristilahan
Beberapa, istilah yang berkaitan dengan fiducia sebagal berikut: Sjoerd Gerbrandy dalam Oey Hoey Tiong   menjelaskan bahwa di dalam Hukum Romawi dikenal istilah fiducia cum creditore dan fiducia cum amico, keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio.
Di dalam fiducia cum reditore, debitur mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditur untuk kepentingan kreditur sendiri (sebagai pemenuhan perikatan oleh debitur). Sedangkan dalam fiducia cum amico terjadi bilamana, seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima mnjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi.
	Selain istilah di atas di Indonesia digunakan istilah fiducia dan jaminan fiducia. Istilah fiducia digunakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan istilah jaminan fiducia digunakan  dalam UU No. 42 Th. 1999 tentang Jaminan Fiducia (UUJF).

B. Dasar Hukum Jaminan Fiducia
1.	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ( Disahkan tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999);
2.	PP No. 86 Th. 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia (Disahkan tanggal 30 September 2000);
3.	Keputusan Presiden RI No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan  Kantor Pendaftaran Fiducia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah  Negara RI (Disahkan tanggal 30 September 2000).

C. Pengertian Jaminan Fiducia
Di dalam Pasal 1 angka 1  UUJF disebutkan bahwa Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepernilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fiducia terhadap kreditor lainnya.
	Di dalam uraian selanjutnya yang akan digunakan adalah istilah jaminan fiducia, karena dalam penulisan ini jaminan fiducia lebih tepat dan terkait dengan kredit perbankan. 
Pasal 4 UUJF menentukan bahwa : Jaminan Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa keberadaan jaminan fiducia tergantung dari perjanjian pokoknya. Di dalam praktek yang banyak terkait dengan jaminan fiducia adalah kredit perbankan, sehingga perjanjian pokok yang dimaksudkan adalah perjanjian kredit.

D. Hubungan Fiducia dengan Hukum Perikatan
	Fiducia sebagai jaminan, diberikan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya. Dengan demikian, hubungannya dengan hukum perikatan adalah :
1.	Hubungan hukum antara pemberi dan penerima fiducia adalah hubungan  perikatan, berdasarkan mana kreditur berhak untuk   menuntut penyerahan barang jaminan (penyerahan  secara    constitutum     possessorium) dari debitur, yang berkewajiban    memenuhinya.
2.	Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur    menyerahkan suatu barang (secara constitutum possessorium)     kepada kreditur.
3.	Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan utang    piutang antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima  fiducia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya accessoir sedangkan perikatan pokoknya  ialah utang-piutang itu.
4.	Perikatan fiducia  merupakan perikatan dengan syarat global, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.
5.	Perikatan fiducia itu terjadi karena perjanjian pemberian fiducia sebagai jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian.
6.	Perjanjian itu termasuk perjanjian yang tidak diatur dalam KUH     Perdata, oleh  karena itu perjanjian tersebut disebut  perjanjian innominaat atau onbenoemde overeenkomst.
7.	Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang  perikatan yang terdapat dalam Bab I-IV Buku III KUH  Perdata.

E. Sistematika UU No. 42 Th. 1999
Sistematika UU No. 42 Th. 1999 tentang Jaminan Fiducia adalah :
Bab I    	:  Ketentuan Umum
Bab II   	: Ruang Lingkup
Bab III	: Pembebanan, Pendaftaran,Pengalihan dan Hapusnya jaminan Fiducia.
Bab IV 	: Hak Mendahulu
Bab V  	: Eksekusi jaminan Fiducia
Bab VI 	: Ketentuan Pidana
Bab VII	: Ketentuan Peralihan 
Bab VIII	: Ketentuan Penutup

F. Sifat dan Bentuk Jaminan Fiducia
Jaminan fiducia, merupakan jaminan yang bersifat  kebendaan (zakelijke zekerheid), (security right inrem). Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UUJF. Selain itu jaminan fiducia mempunyai sifat accessoir. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UUJF. Jaminan Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Accessoir maksudnya bersifat ikutan atau tambahan, keberadaannya tergantung dari perjanjian pokok.
Bentuk perjanjian pembebanan jaminan fiducia, Menurut Pasal 5 UUJF adalah berbentuk akta notariil/akta otentik. Sebab perjanjian pembebanan jaminan fiducia harus dibuat dihadapan notaris. Hal ini merupakan ketentuan baru dalam UUJF, yang menegaskan bahwa bentuknya tidak bebas, jadi harus berbentuk notariil. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fiducia yang dituangkan dalam bentuk akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma. Hal inilah merupakan salah satu wujud dari pembentuk undang-undang di dalam memberikan kepastian hukum.

G. Ciri-ciri Jaminan Fiducia berdasarkan UUJF
	Berikut ini akan diuraikan mengenai ciri-ciri dari UUJF, yaitu:
1.	Di dalam Pasal 1 butir 2 UUJF disebutkan bahwa jaminan Fiducia   memberikan    kedudukan yang diutamakan (droit de preference) kepada penerima fiducia terhadap kreditur-kreditur lainnya, yang berarti bahwa terhadap benda yang telah dibebani jaminan fiducia,  maka penerima fiducia dilindungi dari kreditur-kreditur lainnya  yang bukan penerima fiducia. Hasil penjualan atau pelelangan benda yang dibebani jaminan fiducia tersebut terutama harus digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban kepada penerima     fiducia, apabila terdapat sisa   baru dibayarkan kepada kreditur-  kreditur  lainnya.
2.	Di dalam Pasal 7 UUJF ditentukan bahwa jaminan fiducia dapatdigunakan untuk  menjamin hutang yang telah ada, maupun yang akan ada. Hal ini berarti bahwa hutang yang akan dinikmati dikemudian hari dapat dijaminkan dengan jaminan fiducia yang dibuat terlebih dahulu. Apabila ini teriadi maka seharusnya  diperjanjikan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima fiducia.
3.	Jaminan fiducia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia. Dengan adanya kewajiban pendaftaran tersebut maka disamping   dipenuhinya asas publisitas dalam hukum jaminan, juga  dimaksudkan untuk melindungi kreditur-kreditur lainnya yang  berkaitan dengan benda yang telah dibebani jaminan fiducia,  khususnya untuk menghindari adanya pembebanan ulang atas, objek jaminan fiducia yang sama. Pendaftaran jaminan fiducia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fiducia. Permohonan pendaftaran  dilakukan oleh penerima fiducia dengan melampirkan pernyataan  pendaftaran jaminan fiducia. Menurut Pasal 13   ayat (2) UUJF, pernyataan pendaftaran memuat:
a)	Identitas pemberi dan penerima jaminan fiducia.
b)	Tanggal, nomor akta jaminan fiducia, nama dan tempat kedudukan notaris  
c)	Pembuat akta.
d)	Data perjanjian pokok.
e)	Uraian tentang bencla yang dibebani jaminan fiducia.
f)	Nilai jaminan.
g)	Nilai benda yang dibebani jaminan fiducia.
Kantor pendaftaran fiducia menurut UUJF untuk pertama kali dibentuk di Jakarta, yang berlaku untuk wilayah kerja seluruh Indonesia dan merupakan lingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang-undangan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UUJF.
4.	Sertifikat jaminan fiducia mempunyai kekuatan eksekutorial dan  dalam sertifikat  yang dikeluarkan. Dalam sertifikat jaminan fiducia   dicantumkan irah-irah "Demi    keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang    Maha Esa", sebagaimana sertifikat hak    tanggungan yang dikeluarkan  oleh Badan Pertanahan Nasional. Ini berarti bila debitur melakukan  wanprestasi, maka penerima fiducia dapat langsung    mengeksekusi   barang yang menjadi obyek jaminan fiducia, dengan kata lain    jaminan fiducia menjamin kemudahan dan kecepatan mengeksekusi    jaminan    dalam hal debitur melakukan wanprestasi.
5.	Atas barang yang telah dibebani jaminan fiducia, tidak dapat dilakukan  pembebanan ulang. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUJF. Ketentuan ini   memberikan perlindungan kepada kreditur lainnya   agar tidak terjadi pembebanan fiducia ganda atas barang yang   sudah dibebani jaminan fiducia.

H. Lahirnya Jaminan Fiducia
Jaminan fiducia baru dianggap lahir sejak jaminan fiducia itu dicatat dalam buku daftar fiducia di Kantor Pendaftaran Fiducia, sebagaimana diatur dalam  Pasal 14 ayat (3) UUJF). Setelah didaftarkan penerima/pemegang jaminan fiducia memperoleh sertifikat jaminan fiducia dari Kantor Pendaftaran Fiducia dengan tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan/pendaftaran Pasal 14 ayat (1) UUJF.
Berkaitan dengan prosedur permohonan pendaftaran jaminan fiducia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fiducia diajukan kepada Menteri, yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fiducia oleh Penerima Jaminan Fiducia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fiducia. Berkaitan dengan besamya biaya perdaftaran Jaminan Fiducia ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Pajak Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.
	Di dalam Pasal 1 angka 10 PP No. 86Th. 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia ditentukan bahwa,  biaya pendaftaran jaminan fiducia untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) per akta tarifnya sebesar Rp. 25.000,00 , sedang untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per akta tarifnya sebesar Rp. 50.000,00.
	Di dalam Pasal 1 angka 11 ditentukan bahwa Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fiducia per permohonan tarifnya sebesar Rp. 10.000,00.
	Di dalam Pasal 1 angka 13 ditentukan bahwa biaya penggantian sertifikat Jaminan Fiducia yang rusak atau hilang untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per akta tarifnya sebesar Rp. 25.000,00 dan untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per akta tarifnya sebesar Rp. 50.000,00.

I. Pokok-Pokok Jaminan Fiducia
1.	Jaminan fiducia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fiducia atau  kuasanya (misalnya  Kredit Sindikasi).
2.	Jaminan fiducia dapat diberikan pada satu atau lebih jenis benda, termasuk Piutang,     baik yang  telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang    diperoleh kemudian (Benda Jaminan). Pembebanan tersebut tidak     perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan  tersendiri.
3.	Kecuali diperjanjikan lain, jaminan fiducia meliputi hasil dari benda  yang dijadikan obyek jaminan fiducia dan klaim asuransi, apabila     diasuransikan.
4.	Jaminan fiducia wajib didaftarkan, yang kemudian diterbitkan  Sertifikat Jaminan Fiducia pada tanggal yang sama dengan pendaftaran, yang merupakan salinan   dari Buku Daftar Fiducia.
5.	Jaminan fiducia lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fiducia dalam Buku Daftar Fiducia
6.	Sertifikat Jaminan Fiducia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7.	Penerima fiducia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri.
8.	Pemberi fiducia dilarang melakukan fiducia ulang terhadap obyek  jaminan yang telah didaftarkan.
9.	Benda persediaan yang dibebani fiducia dapat dialihkan sesuai prosedur usaha perdagangan dan pihak pemberi fiducia wajib menggantikannya. Ketentuan ini  tidak berlaku apabila Pemberi fiducia cidera janji.
10.	Pembeli benda persediaan tersebut bebas dari tuntutan, asalkan  telah membayar lunas  harga penjualan benda tersebut.
11.	Dengan persetujuan penerima Fiducia, pemberi fiducia dapat menggunakan, menggabungkan,  mencampurkan, atau mengalihkan benda jaminan atau hasil dari benda jaminan.
12.	Pemberi Fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dibebani fiducia, yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan penerima fiducia.
13.	Penerima fiducia tidak bertanggung jawab atas akibat dari tindakan Pemberi Fiducia tersebut di atas.
14.	Jaminan fiducia hapus karena hapusnya piutang, pelepasan hak fiducia, dan musnahnya benda yang dibebani fiducia.
15.	Musnahnya benda yang dibebani fiducia tidak menghapuskan klaim asuransi.

J. Klausula-Klausula Dalam Perjanjian Jaminan Fiducia
	Klausula yang wajib dimuat dalam perjanjian jaminan fiducia adalah:
a.	Identitas pihak pemberi dan penerima fiducia
b.	Data perjanjian pokok yang dijamin fiducia
c.	Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan  fiducia  (benda  jaminan)     
d.	Nilai penjamin; dan
e.	Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.
	Selain klausula-klausula wajib, perjanjian jaminan fiducia biasanya memuat klausula  sebagai berikut:
a. Pengalihan Hak (Assignment)
1)	Pernyataan pengalihan hak milik atas suatu benda secara fiducia (benda jaminan) untuk menjamin hutang Debitur atau  Pemberi Fiducia berdasarkan suatu perjanjian tertentu.
2)	Data tentang Benda Jaminan;
3)	Nilai Penjaminan yang diberikan oleh benda jaminan;
4)	Nilai benda jaminan, termasuk kewajiban debitur untuk mempertahankan nilai benda jaminan (misal 120% dari total hutang);
5)	Kewajiban pemberi fiducia untuk menyerahkan dokumen-dokumen    kepemilikan benda jaminan kepada penerima fiducia;
6)	Kewajiban memberikan laporan secara periodik kepada,   penerima fiducia tentang perubahan nilai benda jaminan serta perubahan lainnya (terutama menyangkut benda persediaan dan piutang-piutang yang   dijaminkan). Kewajiban debitur mengganti benda jaminan apabila  terdapat perubahan nilai.
7)	Kewajiban debitur untuk mengganti setiap kerugian dan  biaya-biaya yang harus ditanggung penerima fiducia berkenaan dengan benda jaminian dan atas setiap usaha     penerima fiducia untuk menguasai benda jaminan.
b. Kewenangan yang dimiliki penerima fiducia
1)	Pemberi fiducia masih berhak untuk mempergunakan,  mengawasi, dan     melakukan tindakan administrasi atas benda   jaminan, termasuk hak untuk menyampaikan atau menerima  pemberitahuan berkenaan dengan benda jaminan.
2)	Pemberi fiducia wajib memberitahukan kepada penerima  fiducia tentang   segala hal berkaitan dengan benda jammian, apabila dalam melaksanakan kewenangan tersebut  mempengaruhi nilai benda jaminan.
c. Hak Pengawasan /Hak Pemeriksaan
1)	Penerima fiducia berhak menunjuk perwakilan/kuasanya untuk mengawasi pemberi fiducia dalam menangani benda jaminan dan untuk memeriksa benda Jaminan selama jam kerja, termasuk memeriksa pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan benda jaminan.
2)	Pemberi fiducia berkewajiban membantu kuasa penerima fiducia tersebut dalam menjalankan tugasnya.

d. Eksekusi Jaminan fiducia
1)	Akibat wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit, yaitu penerima fiducia berhak menguasai sepenuhnya benda jaminan berikut dokumen-dokumen untuk melaksanakan haknya.
2)	Penerima fiducia dapat langsung menagih kepada debitur-debitur pemberi fiducia (untuk benda jaminan berupa piutang-piutang).
3)	Pemberi fiducia berkewajiban memberitahukan kepada debitur debiturnya, mengendorse piutang-piutang atas nama penerima fiducia sebagai kreditur baru (untuk benda jaminan berupa piutang-piutang).
4)	Tidak ada kewajiban penerima fiducia untuk membuktikan haknya atas piutangnya berikut jumlahnya kepada pemberi fiducia.
e. Rekening yang ditahan (Suspense Account)
Pembayaran yang diterima Penerima fiducia dari debitur-debitur pemberi fiducia disimpan dalam rekening yang ditentukan oleh penerima fiducia (untuk benda jaminan berupa piutang-piutang).

f.  Pernyataan dan Jaminan (representations and Warranties)
1)	Piutang-piutang yang dijadikan jaminan adalah sah, jumlahnya benar, dan disertai dokumen-dokumen sah (untuk benda jaminan berupa piutang-piutang);
2)	Pemberi fiducia tidak mengetahui segala sesuatu yang dapat mengakibatkan penerima fiducia tidak dapat menguasai hak atas benda jaminan dan melakukan penagihan apabila benda jaminan tersebut berupa piutang-piutang.
3)	Pemberi fiducia mempunyai hak sepenuhnya atas benda jaminan, termasuk hak dan kewenangan untuk mengalihkan, memindahkan dan menyerahkan hak atas benda jaminan.
4)	Pemberi fiducia tidak telah melakukan tindakan hukum apapun yang mengakibatkan penerima fiducia tidak dapat mengalihkan, menjual, memindahkan hak atas benda jaminan.
5)	Pemberi fiducia menjamin bahwa hak kepemilikan atas benda jaminan tidak telah diadakan perjanjian lain, yang menkompensasikan (set-off) dengan hutang lainnya, atau terdapat gugatan-gugatan hukum.
6)	Nilai benda jaminan harus tidak kurang dari mis. 120% dari total hutang berdasarkan perjanjian kredit.
7)	Atas benda jaminan tersebut telah diasuransikan.
g. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fiducia
1)	14 hari sejak tanda tangan perjanjian fiducia, pemberi fiducia wajib  menyerahkan dokumen-dokumen, surat-surat berharga, polis asuransi, yang berkaitan dengan bukti kepemilikan atas benda,jaminan.
2)	Pemberi fiducia wajib menyerahkan dokumen-dokumen untuk penagihan  apabila benda jaminan adalah piutang-piutang.
3)	Pemberi fiducia wajib tetap membayar pajak-pajak, pungutan-pungutan pemerintah, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan benda jaminan.
4)	Pemberi Fiducia wajib memberitahukan kepada Penerima Fiducia setiap hal berkaitan dengan pembayaran-pembayaran yang telah   dilakukan oleh pemberi fiducia.
5)	Pemberi fiducia wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah setiap kerugian atau penurunan nilai benda jaminan, atau pengalihan dengan cara apapun selain yang dimaksudkan dalam  perjanjian fiducia ini.
6)	Pemberi fiducia akan menandatangani segala dokumen yang akan ada kemudian hari sehubungan dengan benda jaminan.
7)	Pemberi Fiducia wajib mempertahankan nilai benda jaminan, mis. Tidak kurang dari 120% dari total jumlah hutangnya.
h. Kuasa
1)	Pemberi jaminan memberikan kuasa kepada penerima jaminan untuk  melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan   benda jaminan.
2)	Pemberi fiducia mengesahkan tindakan-tindakan yang diambil oleh     penerima fiducia sebagai kuasa pemberi fiducia.
i. Pemberian Jaminan yang terpisah.
Pemberian jaminan fiducia tidak terkait dengan jaminan lainnya.
j. Pengalihan Hak Penerima Fiducia.
Penerima fiducia dapat mengalihkan jaminan fiducia kepada pihak lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fiducia.
k. Pembebasan Jaminan Fiducia.
Pelunasan kewajiban pemberi fiducia mewajibkan penerima fiducia mengalihkan kembali benda jaminan kepada pemberi fiducia.
l. Pemberitahuan.
Metode pemberitahuan dan alamat para pihak untuk keperluan pemberitahuan
m. Keterbukaan Informasi.
Pihak-pihak yang berhak memperoleh informasi tentang benda  jaminan seperti Pemerintah, pihak yang akan membeli benda jaminan,dsb.
n. Severability .
Dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian  jaminan fiducia tidak berlaku karena suatu hal, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan lainnya.
o. Hukum dan Jurisdiksi

L. Obyek Fiducia
	Cakupan obyek fiducia pada dasarnya sangat luas, yaitu meliputi segala bentuk benda bergerak yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotik. Meskipun ada kesamaan antara obyek fiducia dengan obyek gadai, namun dalam fiducia,  obyek tidak perlu diserahkan fisik/penguasaannya kepada bank, sehingga benda-benda bergerak yang tidak dapat diikat gadai karena tidak dapat diserahkan fisiknya kepada bank karena merupakan sarana usaha debitur, misalnya mobil taksi, dapat ditampung oleh lembaga jaminan Fiducia.
Contoh benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fiducia antara lain :
a.	Kendaraan bermotor/tidak bermotor;
b.	Stock barang dagangan yang disimpan di gudang maupun di tempat barang diperdagangkan;
c.	Peralatan kantor/tempat usaha/rumah tangga;
d.	Piutang-piutang;
e.	Barang elektronik;
f.	Bangunan di atas tanah orang lain;
g.	Kapal dengan ukuran di bawah 20 m3/Gross Tonage;
h.	Pesawat terbang ringan yang tidak beregistrasi;
i.	Mesin-mesin yang tidak dijadikan satu dengan fondasi bangunan

M.  Pemberian Jaminan Fiducia
	Agar jaminan Fiducia dapat diakui secara hukum dan mengikat bagi para pihak maka pemberiannya harus melalui tiga fase sebagai berikut :
a.	Pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok;
b.	Pembuatan perjanjian pemberian jaminan fiducia yang menunjuk pada perjanjian pokok dengan akta notaris;
c.	Pendaftaran akta pemberian jaminan fiducia ke Kantor Pendaftaran Fiducia (KPF) dan Penerbitan Sertifikat Jaminan Fiducia oleh KPF.

N.  Eksekusi Jaminan Fiducia
	      Eksekusi jaminan Fiducia dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :
a.	Melalui penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah melewati satu bulan sejak diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
b.	Melalui kekuatan titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Fiducia. Eksekusi obyek Fiducia berdasarkan titel eksekutorial (irah-irah “Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”) dengan cara mengajukan permohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
c.	Melalui kekuasaan Penerima Fiducia sendiri (parate eksekusi). Eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri ini dengan cara mengajukan permohonan lelang langsung ke Kantor Lelang Negara.

N. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiducia
a.	Pada saat pelaksanaan eksekusi fiducia, obyek jaminan fiducia harus dikuasai Penerima Fiducia dan untuk itu Pemberi Fiducia wajib menyerahkan obyek jaminan kepada Penerima Fiducia. Dalam hal Pemberi Fiducia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan, maka Penerima Fiducia berhak mengambil obyek benda tersebut dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;
b.	Eksekusi obyek fiducia dilakukan dengan cara penjualan di muka umum melalui Kantor Lelang Negara. Untuk obyek fiducia yang berupa efek di bursa, penjualannya dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bursa yang bersangkutan.

O. Hapusnya Jaminan Fiducia
Jaminan Fiducia  hapus karena tiga hal, yaitu:
1. Hutang telah lunas
2. Pelepasan hak jaminan fiducia oleh penerima fiducia
3. Musnahnya benda objek jaminan fiducia.

ad1. Hutang telah lunas. 
Jaminan fiducia hapus dengan lunasnya hutang yang dijamin fiducia,  karena jaminan  fiducia merupakan perjanjian buntut/accessoir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang. Apabila perjanjian pokoknya hapus dengan sendirinya perjanjian buntutnya ikut hapus. 

ad.2. Pelepasan hak jaminan fiducia oleh penerima fiducia. 
Hapusnya jaminan fiducia karena pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fiducia, pelepasan ini misalnya karena hutangnya telah dilunasi dari pemberi fiducia, yaitu dengan cara kreditur atau bank memberikan surat keterangan mengenai pelunasannya kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia.

Ad.3. Musnahnya benda objek jaminan fiducia.
Dalam hal jaminan fiducia hapus karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia, dan jika benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fiducia tersebut atau dengan kata lain pembayaran klaim harus dibayarkan kepada penerima fiducia/bank, bukan kepada pemberi fiducia atau debitur.

P. Latihan Soal

1.	Jelaskan mengapa jaminan fiducia kembali berkembang di masyarakat.
2.	Apakah dengan dibuatnya perjanjian jaminan fiducia, krediturnya telah berkedudukan sebagai kreditur preferent? Jelaskan jawaban saudara.
3.	Apakah dalam membuat perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fiducia harus dibuat dalam bentuk tertentu? Jelaskan dengan menyebut dasar hukumnya.
4.	Kapan jaminan fiducia lahir? Apakah konsekwensinya jika jaminan fiducia tidak didaftarkan!
5.      Kapan jaminan fidusia lahir? Jelaskan dengan menyebut dasar hukumnya.
6.	Jelaskan bagaimana hapusnya jaminan fidusia.

Q. Daftar Pustaka
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Yakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotik, Jakarta, Prenada Media.

Oey Hoey Tiong, “Fidusia sebagai Jaminan, Unsur-unsur Perikatan, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Satrio. J,  2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, Alfabeta.