BAB IV

 TINJAUAN TENTANG HIPOTIK
	
A.	Pengertian  dan Dasar Hukum Hipotik
Hipotik merupakan salah satu jaminan kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, yaitu dalam Bab XXI Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerdata.
Berlakunya ketentuan Hipotik tersebut, pada saat sekarang mengalami perubahan karena berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan berlakunya UUHT, maka Hipotik tidak berlaku jika objeknya tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah.  
Di dalam menguraikan Hipotik akan diawali dengan memberikan pengertian yang bersumber dari KUH Perdata. Pasal 1162 KUH Perdata mendefinisikan Hipotik sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.
Sebagaimana gadai, Hipotik inipun merupakan hak yang bersifat assesoir. Obyek Hipotik sesuai dengan Pasal 1164 KUH Perdata adalah barang tidak bergerak. Hipotik tidak dapat dibebankan atas benda bergerak karena Pasal 1167 Kitab Undang-Undang Perdata secara tegas melarangnya.
Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka hak-hak atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik (Pasal 25 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA) hanya dapat dibebani dengan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
Pasal 1163 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata menetapkan bahwa Hipotik tidak dapat dibagi-bagi. Asas ini disebut asas tidak terbagi-bagi atau ondeelbaarheid dari Hipotik, artinya jika benda yang dibebani Hipotik lebih dari satu maka Hipotik tadi tetap membebani masing-masing benda tersebut dalam keseluruhannya.

B. Kapal Laut dan Pesawat Terbang sebagai Jaminan Utang
	Kapal Laut,  Pesawat Terbang dan Helikopter, jika dilihat dari sifatnya termasuk  benda-benda benda bergerak, namun menurut ketentuan undang-undang benda-benda ini dimasukkan dalam kelompok benda tidak bergerak. Sehingga pembebanannya tidak menggunakan gadai tetapi menggunakan Hipotik.

	Kapal Laut merupakan benda yang dapat dijadikan Jaminan Utang yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Di dalam KUHD kapal laut dibedakan dalam dua golongan, yaitu kapal laut sebagai kebendaan yang bergerak dan kapal laut sebagai kebendaan yang tidak bergerak.
	Di dalam Pasal 314 KUHD menentukan bahwa kapal laut-kapal laut yang mempunyai ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik isi kotor, dapat didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan yang dengan pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai Kapal Indonesia.
	Kapal Laut yang telah  terdaftar di Syahbandar, menurut KUHD dapat diperlakukan sebagai kebendaan  yang tidak bergerak, dan oleh sebab itu pula penjaminan yang dapat diletakkan di atasnyapun hanya dalam bentuk Hipotik. Bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar dianggap sebagai kebendaan yang bergerak. Hal ini diatur dalam Pasal 314 KUHD. Jika ketentuan kapal laut merupakan objek Hipotik diatur dalam Pasal 314 KUHD, untuk kapal terbang dan helikopter diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, yang menyatakan bahwa Pesawat Terbang dan Helikopter yang telah mempunyai  tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotik.

C.	Hipotik atas Kapal Laut yang Terdaftar
Hipotik atas kapal laut diatur dalam  Bab Kesatu Buku Kedua Pasal 314-316 KUHD, yang menentukan untuk selanjutnya menunjuk pemberlakuan Pasal 1168, 1169, 1171 ayat (3) dan (4), Pasal 1175, 1176 ayat (2), 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207-1219, 1124-1227 Bab Kedua Buku Kedua KUH Perdata.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pemberian Hipotik dilakukan dengan pembuatan Akta Hipotik Kapal di hadapan Pegawai Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal-kapal, yang dibantu oleh Pegawai Pembatu Pendaftaran Kapal-kapal di Kantor Syahbandar setempat, tempat  kapal didaftarkan.
Jika pembuatan Akta Hipotik Kapal tersebut selesai, maka harus dilakukan pencatatan/pendaftaran pemberian Hipotik atas Kapal itu, dalam Buku Daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 315 KUHD), sebagai tanda telah terbitnya pembebanan Hipotik. Berdasarkan pendaftaran itu pula hak-hak istimewa dari Hipotik yang berupa droit de preference dan droit de suite dapat dilaksanakan oleh Kreditur atas Kapal yang dijaminkan dengan Hipotik tersebut.

D. Beberapa Dokumen yang Harus diperiksa Kelengkapannya  
Konsekwensi yang timbul dari pembebanan Hipotik adalah adanya beberapa dokumen yang disebutkan di bawah ini, perlu diperiksa oleh kreditur akan kebenaran dan kelengkapannya.
1.	Grosse Akta Pendaftaran Kapal (sementara) atau Grosse Akta Balik Nama Kapal;
2.	Surat Izin Perusahaan Pelayaran (SIUPP);
3.	Keterangan mengenai spesifikasi kapal yang diHipotikkan;
Grosse Akta Pendaftaran Kapal (sementara) atau Grosse Akta Balik Nama Kapal perlu dikuasai secara fisik oleh Kreditur selaku pemegang Hipotik atas Kapal tersebut. Ini perlu dilakukan oleh Kreditur guna memudahkan eksekusi penjualan Kapal yang dijaminkan tersebut, jika kemudian debitur wanprestasi.
Penguasaan ini perlu dilakukan dengan suatu Surat Kuasa untuk menyimpan Grosse Akta tersebut, agar tidak melanggar hukum SIUPP atau Surat Izin Perusahaan Pelayaran juga harus diperiksa kebenarannya, guna menguatkan kepentingan dari kreditur bahwa debitur adalah pihak yang benar-benar berusaha dan yang akan tetap berusaha di bidang pelayaran dan karenanya dianggap mampu (mempunyai penghasilan) untuk melunasi utangnya tersebut, yang nota bene jelas bukan perusahaan fiktif. Spesifikasi Kapal biasanya dibuat sebagai lampiran dari SIUPP tersebut, yang menguraikan dan menguatkan hal-hal mengenai kebenaran dari pemilikan kapal oleh debitur, yang disebutkan spesifikasinya dalam Lampiran SIUPP tersebut.

E.Perjanjian Lainnya yang diperlukan sebagai Kelengkapan yang Menyertai Hipotik Kapal.
		Beberapa macam perjanjian yang disebutkan di bawah ini perlu juga untuk dibuat guna mengamankan kepentingan kreditur terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah :
1.	Perjanjian Pengalihan Hak atas Klaim Asuransi Kapal;
2.	Perjanjian pengalihan Hak atas Tagihan Pencarteran Kapal yang dimiliki oleh debitur atas pihak ketiga yang mencarter kapal debitur;
3.	Perjanjian Gadai atas Perjanjian Pencarteran Kapal yang dibuat oleh debitur dengan pihak ketiga.

F.Pesawat Terbang sebagai Jaminan Utang
 		Di Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai sifat kebendaan dari pesawat terbang. Dalam prakteknya, orang menganggap pesawat terbang sebagai kebendaan yang bergerak, meskipun ia dapat didaftarkan sebagaimana halnya kebendaan-kebendaan tidak bergerak yang ada dan kita kenal dalam hukum kita.
		Disebabkan sifat kebendaan yang dianggap bergerak itu, maka pesawat terbang pada pokoknya hanya akan dapat dijadikan jaminan dalam bentuk Fidusia. Walaupun demikian berdasarkan pada Konvensi Geneva 1948 tentang Convention on International Recognition Of Right in Aircraft, diakui secara tegas jaminan dalam bentuk Hipotik (mortgages) atas pesawat terbang. Hal ini tampaknya disadur kembali oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku bagi Hipotik pesawat terbang (Gunawan Widjaya&Ahmad Yani, 2003: 99)

G.Berbagai Dokumen yang Harus Diperiksa Kebenarannya:
		Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam penjaminan pesawat terbang :
1.	Surat Tanda Pendaftaran Pesawat Terbang;
2.	Surat Tanda Kelaikan Udara;
3.	Surat Tanda Kemampuan Motor;
	Surat Tanda Pendaftaran Pesawat Terbang, seperti halnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal (sementara) dan/atau Grosse Akta Balik Nama Kapal, harus dikuasai secara fisik oleh kreditur. Kedua surat yang disebut terakhir diperlukan untuk menjamin bahwa telah diadakan pemeriksaan yang baik dan akurat atas pesawat terbang  yang dijaminkan, sehingga masih memilki arti ekonomis sebagai jaminan, disamping menjamin bahwa pesawat terbang tersebut memang masih dioperasikan, sehingga debitur masih mampu melunasi utangnya kepada kreditur melalui hasil penerimaan pengoperasian pesawat terbang tersebut.

H. Latihan Soal
1.	Salah satu lembaga jaminan yang diatur dalam KUHPdt adalah Hipotik.
Pertanyaan:
a.	Apakah saat sekarang Hipotik masih berlaku, mengingat telah berlakunya UU No. 4 Th. 1996.
b.	Jelaskan apa yang dimaksud Hipotik bersifat accessoir
c.	Jelaskan sejak kapan Hipotik lahir.
d.	Bagaimanakah bentuk Surat Kuasa Memasang Hipotik. Jelaskan dengan menyebut dasar hukumnya.
e.	Apakah kreditur yang memegang SKMH berkedudukan sebagai kreditur preferent? Sebutkan alasan anda.
2.	Konsekwensi yang timbul dari pembebanan Hipotik adalah adanya beberapa dokumen yang harus diperiksa oleh kreditur akan kebenaran dan kelengkapannya, sebutkan dokumen dimaksud!
3.	Dapatkah pesawat terbang dapat dijadikan sebagai jaminan utang? Sebutkan dasar hukumnya!
4.	Sebutkan perjanjian lain yang diperlukan sebagai kelengkapan yang menyertai Hipotik kapal!.

I.	DAFTAR PUSTAKA
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, Jaminan Fidusia, Yakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotik,Jakarta, Prenada Media.

J Satrio,  2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Setiawan R, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty