BAB VI

PENANGGUNGAN UTANG
      (BORGTOCHT/GUARANTY)

A. Pengertian
	Penanggungan utang termasuk salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, tepatnya Pasal 1820 s/d Pasal 1851 KUH Perdata. Jadi penanggungan utang termasuk perjanjian bernama.
	Menurut Pasal 1820 KUH Perdata perjanjian penanggungan utang adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang (debitur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
	Orang yang menanggung debitur disebut dengan penanggung atau borg atau Guarantor. Misalnya A utang pada B, sebagai pihak diluar perjanjian C bersedia menanggung manakala A tidak memenuhi kewajibannya, disini B disebut penanggung. Dalam perjanjian penanggungan dimungkinkan seorang penanggung tidak menanggung debitur tetapi menanggung si penanggung. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh berikut: A utang pada B dan C menanggung utang A, kemudian X menganggung C, jadi X tidak menanggung kewajiban A tetapi menanggung kewajiban C. Jika B yang menanggung kewajiban A (debitur) di sebut penanggung, maka X yang menanggung kewajiban C (penanggung) di sebut sub penanggung/sub borg/sub guarantor.
	Dalam perjanjian penanggungan si penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih besar dari utang debitur atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada debitur; jika kewajiban peanggung lebih besar daripada kewajiban debitur atau jika syarat-syarat penanggung lebih berat daripada syarat-syarat debitur, maka perjanjian penanggungan sah hanya untuk apa yang meliputi perikatan pokok.
	Berdasarkan uraian di atas maka ciri penanggungan hutang sebagai berikut.
1.	Penanggung hutang tidak memberikan suatu barang sebagai jaminan;
2.	Penanggungan hutang tidak memberikan preferensi kepada kreditur;
3.	Perjanjian penanggungan hutang bersifat accessoir (Anonimus, TT: 8).

B. Bentuk Perjanjian Penanggungan Utang.
	Dalam KUHPerdata, perjanjian penanggungan utang tidak diharuskan dibuat dalam bentuk tertentu, artinya perjanjian penanggungan boleh dibuat lisan maupun tertulis, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian penanggungan tidak termasuk perjanjian formil artinya untuk lahirnya perjanjian penanggungan tidak harus memenuhi formalitas tertentu, yang pasti penanggungan harus dinyatakan dengan tegas. Hal ini diatur dalam Pasal 1824 KUH Perdata.
Dalam perjanjian penanggungan si penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih besar dari utang debitur atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada debitur; jika kewajiban peanggung lebih besar daripada kewajiban debitur atau jika syarat-syarat penanggung lebih berat daripada syarat-syarat debitur, maka perjanjian penanggungan sah hanya untuk apa yang meliputi perikatan pokok.

C. Pihak yang Bertindak Selaku Penanggung Hutang
	Dalam pelaksanaan penanggungan hutang, yang dapat bertindak selaku penanggung hutang dapat berupa:
1.	Perseorangan;
2.	Badan usaha non bank;
3.	Bank.
Dalam hal perseorangan sebagai penanggung hutang maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a.	Kewenangan bertindak:
Orang perorangan dapat menjadi debitur apabila yang bersangkutan resident di Indonesia dan memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu:
1)	Telah dewasa atau cukup dewasa menurut hukum, yaitu sekurang-kurangnya 18 tahun atau yang bersangkutan telah menikah atau pernah menikah.
2)	Tidak dalam keadaan hilang ingatan/gila/tidak waras.
3)	Tidak ditaruh dalam pengampuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri;
4)	Tidak dalam keadaan dicabut hak keperdataannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
b.	Persetujuan/approval:
Jika diantara penanggung hutang dan istri/suaminya tidak terdapat perjanjian pemisahan harta, maka perseorangan yang bertindak selaku penanggung hutang harus telah memperoleh persetujuan dari istri/suaminya.
c.	Data pendukung:
Data pendukung yang diperlukan adalah sebagaimana dalam hal perseorangan selaku debitur.
Dalam hal Perseroan Terbatas bukan bank/lembaga keuangan sebagai penanggung hutang, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a.	Kewenangan bertindak, biasanya sama dengan kewenangan bertindak dalam hal debitur adalah Perseroan Terbatas;
b.	Persetujuan/approval, dari rapat umum pemegang saham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 88 UU PT;
c.	Data pendukung, yang diperlukana adalah sama dengan dalam hal Perseroan Terbatas menjadi debitur.
Dalam hal Bank sebagai penanggung hutang, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a.	Bentuk Penanggungan Hutang:
1)	Bank Garansi;
2)	Sandby LC;  
b.	Bank Garansi dari bank lain di Indonesia atau Standby L/C  yang bersifat tidak dapat ditarik kembali (irrevocable standby L/C) dari bank di luar negeri.
c.	Isi Bank Garansi/Standby L/C semaksimal mungkin memuat isi Bank Garansi Standby L/C suatu bank;
d.	Bank yang menerbitkan Bank Garansi/Standby L/C dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Divisi Financial Institution suatu bank.

D. Kewajiban penanggung sebagai cadangan.
	Kewajiban penanggung hanyalah cadangan manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, artinya kreditur harus menuntut debitur terlebih dahulu baru jika harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya maka si penanggung yang akan memenuhi kewajibannya.
	Dalam hal kreditur menuntut penanggung lebih dulu sebelum menuntut debitur, maka penanggung dapat mengajukan permohonan agar dilakukan lelang sita  terlebih duhulu pada debitur. Lelang sita itu dapat diajukan pada waktu:
b.	Pertama kali penanggung dituntut di muka pengadilan, yaitu waktu menerima panggulan.
c.	Waktu didatangi juru sita.
d.	Waktu pertamakali menghadap sidang.
Hak penanggung untuk mengajukan permohonan lelang sita tersebut hilang jika:
a.	Penganggung melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukan lelang sita terlebih dahulu.
b.	Penanggung mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung.
c.	Debitur dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
d.Debitur berada dalam keadaan pailit.
e.Penanggungan yang diperintahkan hakim.

D. Hak Penanggung.
Dalam hal penanggung telah memenuhi kewajiban debitur, maka penanggung mempunyai hak:
a.	Pengembalian uang yang telah dikeluarkan baik mengenai uang pokok, bunga maupun biaya-biaya lainnya (Pasal 1839 KUH Perdata).
b.	Menggantikan demi hukum segala hal si berpiutang terhadap di berutang, hak ini dikenal dengan istilah hak subrogasi (Pasal 1840 KUH Perdata).
Dalam praktiknya, yang banyak digunakan penanggung adalah hak subrogasi. Sebab dengan hak ini maka semua hak yang dimiliki kreditur akan berpindah pada penanggung termasuk hak yang didahulukan. Namun jika hak yang digunakan adalah hak berdasarkan Pasal 1839 KUH Perdata maka yang dimiliki penanggung hanya sebatas pengembalian uang yang telah dikeluarkannya.

E. Sifat Perjanjian Penanggungan
Perjanjian penanggungan bersifat accessoir, artinya ikutan atau tambahan. Perjanjian ini baru ada jika ada perjanjian yang lain, yang disebut perjanjian pokok, dan jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian ikutannyapun hapus.

F. Hapusnya Perjanjian Penanggungan
Perjanjian penanggungan hutang akan hapus dengan berbagai cara, yang diatur dalam Pasal 1845 s/d 1850. Berdasarkan Pasal 1845 KUHPdt: Perikatan Penanggungan Utang hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1381KUHPerdata sebab-sebab hapusnya perikatan adalah:  
1.	Pembayaran;
2.	Penawaran Pembayaran Tunai, diikuti Penyimpanan atau Penitipan (Konsinyasi);
3.	 Pembaharuan Utang (Novasi);
4.	Perjumpaan Utang (Kompensasi);
5.	Percampuran Utang;
6.	Pembebasan Utang;
7.	Musnahnya Barang yang terutang;
8.	Pembatalan;
9.	Berlakunya Syarat Batal;
10.	Kadaluarsa.

G. Latihan Soal
1. a. Jelaskan apa yang dimaksud kewajiban penangung bersifat cadangan.
 b. Jelaskan perbedaan penganggung dan sub penanggung.
 c. Beri satu contoh kasus perjanjian penanggungan utang dan perjanjian   
    	tanggung renteng, beri penjelasan perbedaan kedua perjanjian tsb.
2.	Apakah penanggungan hutang termasuk perjanjian bernama? Mengapa demikian?
3.	Mengapa perjanjian penanggungan tidak termasuk perjanjian formil? Apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian formil?
4.	Berikan penjelasan mengenai lelang sita dalam penanggungan! Kapan lelang sita dapat diajukan?
5.	Sebutkan  lima alasan bahwa hak penanggung untuk mengajukan permohonan lelang sita
dapat  hilang!
6.	Sebutkan sebab-sebab berakhirnya perjanjian penanggungan hutang dengan menyebutkan dasar hukumnya!

H. DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, TT, Aspek Hukum Kredit, Jawa Tengah&DIY: Bank Danamon Indonesia, Sentra Pelatihan Wilayah IV.

Salim HS, 2004,  Perkembangan Hukum Kontrak In Nominaat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti, 1982,  Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa.

______, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa.

______, 1985, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni.