BAB VII

HAK-HAK  JAMINAN YANG LAIN

	Di dalam tata hukum di Indonesia dikenal adanya hak-hak yang bersifat memberikan jaminan baik yang timbul dari Undang-undang dan ada yang harus diperjanjikan terlebih dahulu. Hak-hak yang timbul dari Undang-undang adalah Previlegi dan Retensi. Sedangkan hak-hak jaminan yang timbul dari perjanjian adalah perjanjian garansi, perutangan tanggung-menanggung dan cessi sebagai jaminan. Hak-hak tersebut yang juga bersifat memberi jaminan akan diuraikan satu persatu secara lebih mendalam.

A. Hak Previlegi
	Hak previlegi adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya. Sedang pergantian kreditur baru dapat terjadi karena adanya cessi, subrogasi, novasi, pewarisan, legaat, keputusan hakim.
	Previlegi masih dibedakan lagi atas previlegi umum dan previlegi khusus. Previlegi umum tertuju kepada benda-benda tertentu dari debitur, sedang previlegi khusus tertuju terhadap benda-benda tertentu dari debitur. Berdasarkan Pasal 1138 KUH Perdata previlegi khusus lebih didahulukan daripada previlegi umum.
	Previlegi umum terdiri atas tujuh macam hak previlegi yang ditentukan secara berurutan, yang diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Previlegi khusus terdiri atas sembilan macam hak previlegi dimana tidak ditentukan urutannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata.
	Pengaturan previlegi terdapat dalam Buku II KUH Perdata, menurut para pengarang sebetulnya kurang tepat, sebab previlegi bukan merupakan hak kebendaan, hanya merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasan/pembayaran piutangnya. Mengingat sifat-sifat previlegi itu maka Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa previlegi  sebetulnya bisa diatur diluar KUH Perdata yaitu termasuk dalam hukum acara perdata, termasuk executierecht. Sebab pentingnya hak untuk lebih didahulukan itu hanya di dalam hal ada executie (pelelangan) dari harta kekayaan debitur, selain itu juga dalam kepailitan.

B. Pertimbangan previlegi diatur dalam Buku II KUH Perdata sejajar dengan hak-hak kebendaan ?
	Previlegi, sekalipun bukan merupakan hak kebendaan dalam satu dua hal mempunyai sifat kebendaan juga, dalam satu dua hal menunjukkan sifat droit de suite. Previlegi ini sedikit banyak memberikan jaminan juga oleh karena itu maka menurut sistem KUH Perdata, previlegi ini diatur bersama dengan pengaturan pand dan Hipotik. 
	Pand dan Hipotik, keduanya merupakan jamianan kebendaan dan diatur dalam Buku II KUH Perdata. Previlegi adalah hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan yaitu memberikan jaminan piutang. Jadi previlegi ini juga merupakan hak yang memberi jaminan tetapi bukan merupakan hak kebendaan.
	Bertalian dengan jaminan ini mengenai hubungan antara kreditur dan debitur, jaminan umumnya diatur dalam Pasal-pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata berisi ketentuan bahwa ”semua barang bergerak dan tidak bergerak dari debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semuanya menjadi tanggungan bagi perutangan pribadi dari debitur itu”. Berikutnya di dalam Pasal 1132 KUH Perdata  diatur bahwa :”barang-barang tersebut merupakan jaminan bersama bagi kreditur-kreditur, hasil penjualan itu dibagi-bagi antara mereka sama rata menurut imbangan piutangnya masing-masing, kecuali jika diantara kreditur ada alasan yang sah untuk diutamakan/didahulukan. Maknanya, semua kreditur itu hak-haknya sama terhadap benda debitur, kecuali jika ada alasan-alasan yang sah untuk lebih didahulukan.
	Di dalam Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Hak yang didahulukan itu timbul dari previlegi, pand dan hipotik. Kreditur yang hak pelunasannya sama, disebut kreditur concurent, kreditur yang haknya lebih didahulukan atau diutamakan disebut kreditur preferent.
	Jika kreditur ini belum puas dengan jaminan umum, dalam hal ini jaminan umum belum dapat menyelesaikan piutang yang ada maka undang-undang memungkinkan adanya jaminan khusus. Jaminan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan yang bertalian dengan benda dan jaminan perorangan.
1.	Jaminan yang bertalian dengan benda antara lain :
a.	Pand,  diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
b.	Hipotik, diatur dalam pada Bab 21 Buku II KUH Perdata.
2. Jaminan Perorangan, diatur dalam Buku II KUH Perdata yaitu jaminan yang berupa kemungkinan adanya orang lain yang dapat ditagih (disamping debitur sendiri), antara lain :
     a. Penanggung (borg), yaitu orang lain yang dapat ditagih;
     b. Tanggung-menanggung, yaitu jaminan yang mirip dengan tanggung renteng (dalam buku ini selanjutnya akan digunakan istilah tanggung renteng);
     c. Perjanjian garansi.
	Previlegi bukan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan jaminan yang bersifat perorangan tetapi toh memberikan jaminannya juga. Apa perbedaan antara hak kebendaan dan previlegi? Hak kebendaan adalah hak atas suatu benda, sedang previlegi adalah hak terhadap benda, yaitu terhadap benda debitur. Jika perlu benda itu dapat dilelang untuk melunasi piutangnya.
	Jadi adanya previlegi itu diberikan oleh undang-undang bukan diperjanjikan seperti pand, hipotik. Antara previlegi disatu pihak dengan dan hipotik dipihak lainnya mana yang lebih didahulukan ? Hal ini diatur dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata.
	Pand dan hipotik lebih didahulukan daripada previlegi kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang (lihat Pasal 1139 ayat (1) dan 1149 ayat (1) KUH Perdata. Antara pand dan hipotik tidak pernah ada persoalan, mana yang harus didahulukan? Sebab pand itu mengenai benda bergerak sedangkan hipotik merupakan benda tetap.
	Previlegi yang umum menentukan urutannya, bahwa yang lebih dahulu disebut juga didahulukan dalam pelunasannya. Previlegi khusus tidak menentukan urutannya. Meskipun disebut berturut-turut tetapi tidak mengharuskan adanya urutan.
	Berkaitan dengan previlegi ini ada hal perlu diketahui yaitu matigingsrecht daripada hakim, yaitu adanya kewenangan daripada hakim untuk menentukan jumlah yang sepatutnya. Mengurangi sampai jumlah yang pantas, mengingat kepentingan kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar para pihak tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Matigingsrecht ini juga kita dapati dalam ketentuan-ketentuan hukum dalam perjanjian kerja misalnya Pasal 1601 KUH Perdata.
	Dalam hal apa previlegi ini mempunyai arti penting ? previlegi mempunyai arti penting dalam hal debitur jatuh pailit atau dalam hal eksekusi dari harta kekayaan debitur.

C. Hak Retensi 
Ada suatu figur lagi yang bukan merupakan hak kebedaan, tetapi pembicaraannya dilakukan dalam bab mengenai Hukum Benda. Karena hak ini menunjukkan adanya persamaan/mirip dengan pandrecht. Sedikit banyak hak retensi ini juga memberikan jaminan. Hak retensi ini juga bersifat accesoir. Jadi ada atau tidaknya itu tergantung pada adanya hutang piutang pokok, dan hutang piutang pokok itu harus ada pertaliannya dengan benda yang ditahan.	
	Hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Aturan yang umum dalam KUH Perdata mengenai hak retensi ini dalam KUH Perdata tidak ada, melainkan diatur dalam pasal tercerai berai yaitu dalam pasal-pasal : 567, 575, 576, 579, 834, 715, 725, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata. Maksud dari tercerai berai dalam beberapa pasal adalah dalam  hal-hal yang khusus yaitu yang melekat pada : penyewa, padhouder, bezziter, te goede trouw, lastheber, buruh dan lain-lain.
	Permasalahan yang muncul kemudian apakah hak retensi itu adanya hanya terbatas  pada hak-hak yang disebut dalam undang-undang saja, ataukah hak retensi itu mungkin juga diadakan diluar hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang. Umumnya para pengarang berpendapat bahwa hak retensi itu juga mungkin diluar hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi dapat diperjanjikan hal-hal yang ditetapkan antara para pihak. Bagaimana kemungkinannya dalam implementasinya? Hal ini dapat didasarkan pada azas kebendaan mengadakan perjanjian, partij autonomi, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata.

D. Sifat Hak Retensi
Hak retensi bersifat tak dapat dibagi-bagi, artinya kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari bahan  yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar lebih dahulu, baru barang seluruhnya harus dikembalikan. Hak retensi itu tidak membawa serta hak boleh memakai - terhadap barang yang ditahan itu. Jadi pemegang hak retensi hanya boleh menahan saja tidak boleh memakai bendanya.
	Seperti halnya hak jaminan yang lain, hak retensi mempunyai ciri-ciri sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok dan tidak dapat diperalihkan secara khusus, seperti halnya pada gadai maka  hak retensi tidak mengandung kewenangan untuk memakai bendanya namun harus memelihara benda tersebut dengan baik.

E. Kewenangan yang ada pada hak retensi
	Persamaan dari debitur bersama itu tidak hanya dapat diterobos oleh adanya penentuan undang-undang ataupun seperti halnya yang terjadi pada privelegi dan hipotik atau gadai, melainkan dapat juga diterobos oleh adanya hak retensi, yaitu hak yang diberikan kepada seorang kreditur yang dapat menahan bendanya sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dibayar lunas. Oleh karenanya kreditur ini, dengan cara yang lain tersebut di atas dapat mempunyai kedudukan yang lebih menguntungkan dari kedudukan kreditur bersama.
	Kekuasaan dari pemegang hak retensi (retentor) terletak pada kewenanganya untuk menahan bendanya dan menolak penyerahan benda tersebut sebelum adanya pembayaran. Karenanya dimungkinkan  bahwa dia dapat menahan benda seharga seratus ribu rupiah untuk memperoleh pembayaran ongkos reparasi dari barang tersebut sebesar lima ribu rupiah.
Hak retensi hanya mengandung hak untuk menolak terhadap tuntutan untuk penyerahan barang. Tidak mempunyai hak untuk didahulukan (voorang) pemenuhannnya terhadap hasil eksekusi dari barangnya yang ditahan. 	Kewenangannya tidak mengandung hak untuk eksekusi. Setelah adanya eksekusi ia mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur yang lain. Ia adalah kreditur konkuren. Hak retensi hanya tertuju pada barang dan tidak pada hak-hak. Jika barang terlepas dari kekuasaan retentor maka berakhirlah hak retensi itu. Hak retensi senantiasa dikaitkan dengan piutang.
Pemegang hak retensi adalah houder dari barang tersebut. Sebagai houder dari barang bergerak memperoleh perlindungan seperti halnya semua pemegang hak atas benda bergerak lainnya.
Terhadap siapa pemegang hak retensi dapat dipertahankan. Hak retensi adalah merupakan hak yang bersifat perorangan, karenanya hak tersebut hanya dapat dilaksanakan/dipertahankan terhadap debitur tertentu. Misal : Alia membetulkan jam tangannya kepada tukang reparasi jam tangan Omega. Maka sebelum ongkos reparasi jam tangan itu dibayar oleh Alia. Pemilik reparasi jam tangan Omega berwenang menahan sepeda tersebut sampai ongkos yang bertalian dengan pembetulan sepeda itu dibayar oleh Alia.
	Biasanya si debitur merupakan pemilik barang yang bersangkutan dengan hak retensi tersebut. Tetapi keadaannya tidak senantiasa demikian. Ada kalanya debitur bukan merupakan pemilik dari barang tersebut melainkan hanya sebagai peminjam atau tidak lagi merupakan pemilik dari barang tersebut karena barang itu telah dijual.
Contohnya, sebagai berikut :
I.	Ardian meminjam sepeda dari Bima dan merusakkan sepeda tersebut. Ardian kemudian membetulkan sepeda itu ke tukang reparasi sepeda “Charisma”. Jika Ardian tidak membayar ongkos maka pihak “Charisma Servise” dapat menahan sepeda tersebut sampai ongkos reparasi dibayar lunas.
II.	Ardian pemilik sepeda membetulkan sepedanya kepada “Chairsma Servise”. Sebelum pembetulan itu dibayar ongkosnya oleh Aryani, sepeda tersebut dijual oleh Aryani kepada Bima.
Berdasarkan kedua kasus di atas dapatkah pihak “Charisma Servise” melaksanakan hak retensi tersebut terhadap Bima dan menolak menyerahkan sepeda tersebut kepada Bima sebagai pemilik. Dapatkah “Charisma Servise” menolak dilaksanakannya hak revindikasi dari Bima dengan mempertahankan hak retensinya sebelum ongkos reparasi dibayar oleh Ardian ataupun Bima.
	Dalam kedua kasus tersebut Bima adalah pemilik dari benda yang ditahan itu. Dalam keadaan demikian menurut para pengarang apakah pihak “Charisma Servise” dapat menahan benda milik Bima itu, juga berlaku azas hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu azas perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur. Artinya bahwa kreditur (Charisma Servise) itu juga dapat melaksanakan hak retensinya kepada Bima jika ia mengira bahwa Bima itu adalah pemilik dari benda yang direparasikan tersebut. Jadi pada azasnya hak retensi hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang pemilik. Retensi tidak dapat dilaksanakan terhadap pemilik yang bukan debitur.
	Jika perutangan tersebut dilakukan oleh houder yang bukan pemilik maka hak retensi hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur tersebut, bukan terhadap pemilik barangnya.
	Hanya dalam huurkoop terhadap pengecualian, yaitu dalam hal retensi itu dilaksanakan terhadap benda yang disewa-belikan maka kreditur dapat melaksanakan haknya baik terhadap si penjual-sewa (pemilik) maupun si pembeli-sewa (debitur), namun keadaan demikian hanya dalam hal kreditur tidak mengetahui bahwa debiturnya bukanlah pemilik barang.
	Jika benda yang menjadi obyek hak retensi itu berpindah dari pemilik lama ke pemilik baru, misalnya karena jual-beli (dari A ke B) sebelum ongkos reparasi dibayar lunas, maka menurut jurisprudensi di Nederland si C juga dapat melaksanakan haknya terhadap B selaku pemilik baru itu. Jadi disini hak retensi dianggap juga mengandung sifat senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan siapa benda itu berada, yang memperoleh benda tersebut karena jual-beli. Maka C dapat menahan benda tersebut dan menolak untuk menyerahkan kepada B sebelum piutangnya dibayar lunas. Di beberapa Negara (Amerika, Nederland) juga memberi sifat hak kebendaan kepada possesory lien itu, yaitu senantiasa mengikuti bendanya dan mempunyai hak untuk dipenuhi lebih dahulu piutangnya sebelum menyerahkan kembali barangnya.
	Selain itu hak retensi juga tetap ada sekalipun terjadi kepailitan pada debitur. Meskipun hak retensi itu terutama hanya merupakan hubungan antara kreditur yang menahan bendanya dan debitur si pemilik benda, jadi merupakan hak yang bersifat perorangan namun dalam hal-hal tertentu juga dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga, sehingga mempunyai ciri dari hak kebendaan. Hal demikian terjadi terutama pada hak retensi yang adanya karena diperjanjikan antara para pihak, sehingga hubungan hukumnya juga akan terbatas pada si kreditur yang mempunyai piutang bertalian dengan benda yang ditahan dari debitur si pemilik benda tersebut.
	Bahkan dapat kita simpulkan bahwa dalam hal-hal tertentu si retentor mempunyai kedudukan yang lebih menguntungkan dari para kreditur pemegang hak preferensi (hipotik, gadai, privilegie), yaitu dalam hal terjadi kepailitan pada debitur pemilik barang, pemegang hak retensi masih tetap dapat menahan benda tersebut, jika benda itu harus dijual untuk memenuhi hutang dalam kepailitan maka biasanya kurator kepailitan membayar piutang retentor itu lebih dulu dan mengambil barangnya untuk dijual bagi pemenuhan piutang dalam kepailitan. Sedangkan para kreditur preferen dalam kedaan demikian masih harus menunggu sampai seberapa besar dia mendapat pemenuhan dan harus ikut memikul ongkos-ongkos kepailitan.
Pada umumnya dalam perundang-undangan Negara Modern mengenal penggolongan hak retensi yaitu hak retensi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan khusus lainnya dan hak retensi yang timbul dari perjanjian. Di Indonesia sebagian besar hak retensi diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan yang tercerai-berai terdapat dalam hukum benda (Buku II KUH Perdata), hukum perutangan, hukum perburuhan, (Buku III KUH Perdata), hukum dagang dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu dimungkinkan hak retensi itu diperjanjikan antara para pihak sebagai konsekuensi azas kebebasan berkontrak, menurut pendapat para pengarang dan perkembangan hukum sekarang, demikian juga menurut Arrest HR tanggal 10 Desember 1948, N.J. 1949, 122 dimungkinkan adanya hak retensi yang timbul karena perjanjian.
Disamping penggolongan tersebut di atas mengenai hak retensi di luar negeri juga dikenal pembedaan hak retensi yang bersifat “commercial” dan “non commercial” (in a commercial setting and in a non commercial context). Yaitu hak retensi yang terjadi dalam lapangan hukum dagang dan hak retensi yang tidak ada sangkut pautnya dengan perdagangan.

 F. Cessi sebagai jaminan
	Dalam praktik perbankan selain lembaga-lembaga jaminan yang telah disebutkan di muka juga mengenal lembaga jaminan yang dilakukan dengan cara cessi piutang atas nama, dengan maksud sebagai jaminan (tambahan jaminan) untuk memperoleh kredit. Lembaga jaminan yang dilakukan dengan jalan demikian disebut cessi sebagai jaminan (zekerheidscessie).
	Cessi ialah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang tersebut.
	Cessi itu dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya yaitu adanya perjanjian yang zakelijk, dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai bendanya (beschikkingsbevoegd) dan harus berdasarkan alas hak tertentu yaitu karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar dan penghadiahan. Dalam Praktik ternyata bahwa hibah (legaat) dan fiducia juga merupakan alas hak dari cessi yang sering terjadi dalam praktik perbankan dan notaris di samping cessi sebagai jaminan (zekerheidscessie).
	Mengenai piutang-piutang atas nama yang dapat diperalihkan kepada kreditur baru ialah misalnya hak dari penjual untuk meminta harga penjualannya, hak dari orang menghutangkan untuk meminta kembali piutangnya, hak dari orang yang terkena perbuatan melawan hukum untuk meminta pengganti kerugian. Untuk jelasnya hubungan hukum dalam cessi itu adalah sebagai berikut : A meminjamkan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada B dan B wajib mengembalikan jumlah pinjaman tersebut pada tanggal 10 Juni 1977. Pada tanggal 5 April 1977 A membutuhkan uang secara mendesak dan menjual piutangnya kepada C dengan pembayaran secara kontan seharga Rp. 90.000,-. Terjadi peralihan kreditur dan C merupakan kreditur baru menggantikan A. Istilah juridis yang lazim dipakai dalam hubungan hukum demikian ialah A (kreditur lama) disebut cedent, C (kreditur baru) disebut cessionaries sedang B (si debitur dari piutang yang diperalihkan) disebut cessus. Penyerahan piutang demikian disebut cessi.
	Peralihan piutang atas nama demikian (cessi) sekarang dalam perkembangannya dalam praktik perbankan di Indonesia juga dipakai sebagai jaminan (tambahan jaminan) hutang. Lembaga cessi sebagai jaminan demikian juga banyak terjadi dalam praktik perbankan di Indonesia sebagaimana terlihat dalam formulir-formulir Bank.
	Cessi sebagai jaminan ini harus dibedakan dengan gadai (pand) atas piutang. Perbedaan-perbedaan yang menonjol ialah ;
1.	Cessi atas piutang terikat oleh bentuk tertentu yaitu harus dituangkan dalam akta otentik atau akta di bawah tangan. Sedang gadai atas piutang berbentuk bebas.
2.	Pada cessi pemberitahuan ini dilakukan oleh juru sita sedang pemberitahuan pada gadai tidak disyaratkan demikian.
3.	Pada cessi perbuatan hukum itu telah selesai dengan dibuatnya akta tersebut. Pemberitahuan hanya dimaksudkan agar debitur mengetahui adanya peralihan hak tersebut kemudian terikat oleh adanya cessi itu (Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata). Debitur juga tetap terikat oleh adanya cessi sekalipun tidak ada pemberitahuan, jika ia telah menyetujui secara tertulis atau mengakui adanya cessi itu. Sedang pada gadai perbuatan hukum itu baru selesai dengan adanya pemberitahuan, dengan dibuatnya akta saja perbuatan hukum itu belum selesai.(Pasal 1153 KUH Perdata).
Di Perancis dan di Belgia adanya pemberitahuan (betekening) pada cessi diwajibkan, agar cessi dapat berlaku terhadap pihak ketiga termasuk si debitur sendiri.
Jadi saat mulainya cessi dan gadai yang berlaku antara para pihak dan bagi pihak ketiga itu berlainan mulainya. Cessi mulai pada saat selesai dibuatnya akta sedang gadai mulai pada saat pemberitahuan. Perbedaan saat demikian mempunyai arti penting dalam hal terjadi kepailitan. Jadi misalnya terjadi kepailitan pada cedent setelah dibuatnya akta cessi. Cessionaris dalam posisi aman sekalipun terjadi beslag pada cedent, karena hak atas piutang tersebut telah berpindah pada cessionaries. Juga kepailitan cedent tak akan mengganggu cessionaries sekalipun tidak ada pemberitahuan kepada debitur, karena pemberitahuan pada debitur bukan syarat untuk adanya cessi. Lain halnya pada gadai, jika terjadi kepailitan pada kreditur lama setelah dibuatnya akta sebelum ada pemberitahuan pada debitur akan mengganggu kreditur baru karena hak gadai belum beralih pada kreditur baru.
Keharusan adanya pemberitahuan demikian yang merupakan syarat untuk adanya hak gadai atas piutang atas nama, menyebabkan bahwa fidusia dan cessi sebagai jaminan lebih banyak disukai daripada gadai. Fiducia mengenai piutang atas nama lebih disukai daripada gadai karena hal-hal sebagai berikut :
1.	Tidak terikat oleh syarat pemberitahuan seperti halnya pada gadai, dimana pemberitahuan merupakan syarat untuk adanya hak gadai.
2.	Bagi peminjam (kreditur lama) umumnya lebih suka jika pemberian jaminan dengan cessi piutang tersebut tidak diketahui oleh debitur piutang tersebut. Sedangkan pada fiducia memungkinkan bahwa pemberitahuan kepada debitur  itu dapat dilakukan kemudian, yaitu pada saat dimana cessionaries (kreditur baru) itu akan melaksanakan hak pemenuhan atas piutangnya.
3.	Tidak adanya kewajiban administrasi yang banyak dan terikat bentuk tertentu untuk pemberitahuan kepada debitur.
Dengan adanya syarat yang berat daripada gadai mengenai piutang atas nama juga menyebabkan lembaga cessi sebagai jaminan (zekerheidscessie) tumbuh dengan suburnya dalam praktik mendesak pertumbuhan gadai atas piutang atas nama.
Dalam sejarah pertumbuhannya lembaga cessi sebagai jaminan ini sebagaimana dikenal dalam praktik perbankan dan praktik notariil ternyata telah dikenal sejak tahun 1874 jauh sebelum timbulnya lembaga fiducia. Bahkan dalam pelaksanaannya dalam praktik lembaga ini tidak begitu banyak menimbulkan keberatan-keberatan dan penolakan-penolakan dari para pengarang dan jurisprudensi seperti yang pernah dialami oleh fiducia. Keberatan utama yang biasanya dilancarkan terhadap fiducia tidak terjadi di sini, yaitu keberatan bahwa penyerahan dengan constitution possessorium itu menimbulkan gambaran yang palsu mengenai keadaan bezitnya. Karena pada cessi atas hak atas piutang atas nama dengan syarat tertentu (akta pemberitahuan) diserahkan kepada si kreditur dan kekuasaan atas piutang tersebut berada pada kreditur.
Menurut para pengarang jika cessi itu memang dimaksudkan sebagai jaminan maka maksud tersebut harus diberitahukan kepada debitur agar debitur mengetahuinya dan memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana halnya lembaga-lembaga jaminan lainnya. Yaitu dengan dibayarnya perutangan pokok oleh cedent maka Cessi sebagai jaminan ini juga akan hapus dan benda jaminan itu otomatis akan kembali kepada debitur tanpa adanya retro-cessie terlebih dahulu. Jadi cessi sebagai jaminan ini dianggap dibuat dengan syarat yang memutus atau dengan “ontbindendevoorwaarde”.
Demikianlah kedudukan daripada gadai mengenai piutang atas nama yang terdesak oleh cessi sebagai jaminan mengenai piutang atas nama, sebagaimana lazim terjadi dalam praktik perbankan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kalau gadai atas benda-benda bergerak (berwujud) terdesak oleh fiducia atas benda-benda bergerak, maka gadai atas piutang atas nama terdesak oleh cessi sebagai jaminan. Dan cessi sebagai jaminan ini tidak lain adalah fiducia atas piutang atas nama.
Dalam beberapa hal cessi sebagai jaminan ini mengandung persyaratan dan ketentuan yang lebih menguntungkan dan lebih ringan daripada gadai :
1.	Tidak terikat oleh syarat gadai yang berupa kewajiban pemberitahuan, yang segera harus disampaikan kepada debitur tentang adanya gadai atas piutang tersebut.
2.	Tidak ada kewajiban administrasi yang banyak dan tidak terikat bentuk tertentu untuk memberitahu kepada para debitur yang mungkin banyak jumlahnya.
3.	Bagi si peminjam umumnya lebih suka jika pemberian jaminan untuk hutang tersebut sedapat mungkin tidak diketahui oleh para debitur piutang atau para langganannya. Sedangkan pada cessi sebagai jaminan di mana penjaminan piutang itu dilakukan dengan cessi memungkinkan bahwa pemberitahuan kepada debitur itu dapat dilakukan kemudian, yaitu sampai saat di mana kreditur baru (cessionaris) akan melaksanakan hak pemenuhan piutangnya.
4.	Hak “verhaal” atas piutang dengan cara penjualan di muka umum adalah tidak praktis dan tidak menguntungkan.
5.	Cessionaris tidak usah mengkhawatirkan mengenai hak preferensi daripada fiscus seperti halnya gadai di mana adakalanya gadai lebih dikalahkan kedudukannya daripada fiscus.

G. Perutangan Tanggung Renteng
	Pada perutangan tanggung renteng  terdapat hak yang bersifat memberi jaminan bagi kreditur. Karena pada perutangan tanggung renteng di mana ada beberapa debitur yang wajib membayar untuk seluruh prestasi kreditur merasa terjamin pemenuhan piutangnya. Tanggung renteng yang bersifat memberi jaminan ialah tanggung renteng yang pasif, yaitu di mana dalam perutangan tersebut terdapat beberapa orang debitur yang wajib berprestasi. Kebalikannya ialah tangung renteng aktif di mana dalam perutangan tersebut terdapat beberapa kreditur yang berhak atas prestasi. Perutangan tanggung renteng timbul karena diperjanjikan atau karena ketentuan undang-undang. Tanggung renteng aktif dalam praktik hampir tak pernah terjadi. Sedang tanggung renteng aktif yang timbul dari undang-undang tidak dikenal contohnya.
Tanggung renteng pasif sebagian besar timbul karena ketentuan undang-undang, sebagaimana nampak dari ketentuan Pasal-pasal 130, 365 ayat 4, 563 ayat 2, 1016 ayat 2, 1665 ayat 3, 1749, 1811 dan 1836 KUH Perdata. Juga dari ketentuan pasal-pasal 18, 21, 39, 45 ayat 2, 146, 221, 517 ayat 1, 519 ayat 3, dan 520 ayat 1 KUHD.
Mengapa dalam perutangan tanggung renteng pasif si kreditur merasa terjamin, sehingga timbul hak yang sifatnya memberi jaminan? Karena pada tanggung renteng terdapat lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Untuk memenuhi seluruh prestasi dan pelunasan oleh salah seorang debitur tersebut akan membebaskan debitur-debitur lainnya.
Hanya dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan undang-undang (Pasal 1280, 1283, 1295 KUH Perdata) tanggung renteng pasif itu terdiri atas faktor-faktor sebagai  berikut :
1.	Adanya dua orang debitur atau lebih;
2.	Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk berprestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi;
3.	Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain;
4.	Perutangan dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.
Dalam tanggung renteng pasif menimbulkan dua macam akibat hubungan hukum,   ialah :
1.	Hubungan hukum yang bersifat ekstern yaitu hubungan  hukum antara para debitur itu dengan pihak lain (si kreditur);
2.	Hubungan hukum yang bersifat intern yaitu hubungan hukum antara sesama debitur itu satu dengan lainnya.
Dalam hubungan hukum yang bersifat ekstern berakibat bahwa  : masing-masing debitur bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Si kreditur, berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi dapat juga menuntut pemenuhan prestasi itu dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya.
Perbedaannya dengan penanggungan (borgtocht) ialah bagi salah seorang debitur yang diminta untuk memenuhi prestasi itu tidak berhak untuk meminta pada kreditur agar hutangnya dipecah. Juga hak untuk menuntut agar debitur yang bersangkutan dengan bendanya diminta pertanggungan jawab lebih dulu tidak ada pada perutangan tanggung renteng.
Hubungan hukum intern antara sesama debitur, menimbulkan hak bagi si debitur yang telah memenuhi seluruh prestasi untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka masing-masing.
Jika perutangan tanggung renteng itu hanya untuk kepentingan seorang debitur saja, maka akibatnya para debitur itu masing-masing terikat untuk seluruh prestasi kepada kreditur, namun hubungannya ke dalam para debitur lainnya itu hanya bertindak sebagai penanggung hutang bagi debitur yang berkepentingan tadi.
Jadi untuk jelasnya, dalam praktik sering terjadi bahwa dalam perutangan tanggung renteng di mana terdapat beberapa debitur yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, secara intern sebenarnya hanya terdapat seorang debitur yang berkewajiban untuk memenuhi perutangan.
Jika A meminjamkan uang kepada B untuk sebagai jaminan A dapat menuntut agar B memberikan seorang penanggung. Atau dapat A menuntut agar di samping B ada orang yang terikat memenuhi perutangan itu secara tanggung renteng. Kemungkinan yang akhir ini lebih menguntungkan bagi A, karena dalam perutangan tanggung renteng para debitur lebih kuat terikat untuk memenuhi prestasi, tanpa adanya kelonggaran seperti halnya pada seorang penanggung yang mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan lebih dulu dan hak untuk mecah hutang. Terhadap A para debitur itu bertanggung jawab secara tanggung renteng, tetapi terhadap B para debitur itu hanya terikat sebagai penanggung. Jadi jika B itu telah membayar maka ia tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur yang lain, dan jika debitur yang lain itu yang membayar maka ia mempunyai hak untuk menuntut pembayaran kembali pada B maka figur demikian itu terkenal dengan sebutan : extern debitur tanggung renteng, intern penanggung.
Dalam praktik perjanjian penanggungan di Indonesia sebagaimana nampak dalam akta-akta perjanjian penanggungan, sering dirumuskan bahwa si penanggung (borg) terikat secara tanggung renteng bersama si debitur utama. Dalam keadaan demikian maka si penanggung terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku pada debitur perutangan tanggung renteng dan tidak berhak mengemukakan hak-haknya sebagai penanggung (hak menuntut pelaksanaan lebih dahulu dan hak untuk pemecahan hutang). Namun terikatnya penanggung sebagai debitur tanggung renteng bersama debitur utama itu harus dirumuskan secara tegas-tegas dalam akta perjanjian penanggungan. Tanpa adanya perumusan yang tegas demikian si penanggung hanya akan terikat sebagai penanggung biasa.

H. Perjanjian Garansi
	Dalam perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 1316 KUH Perdata) dijumpai juga figur yang bersifat memberikan jaminan. Perjanjian di mana si A berjanji kepada B untuk menanggung bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Figur yang di maksudkan ini dinamakan menanggung atau menjamin pihak ketiga, “zich voor een derde sterk makan of instaan” ialah memperkuat atau bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Jadi figur ini mirip dengan penanggungan (borgtocht) namun juga terdapat perbedaan-perbedannya.
	Contoh dari perjanjian garansi sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ialah dalam Hukum Wesel (Pasal. 108 KUHD). Dimana disitu terdapat ketentuan bahwa si penerbit wesel menanggung bahwa tersangkut nanti akan membayar. Jadi dari ketentuan Pasal 1316 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa tentang berbuat atau tidak berbuatnya pihak ketiga itu dapat dijamin/ditanggung. Contoh lain dijumpai dalam perjanjian pengangkutan (Pasal 455 KUHD), dimana terdapat ketentuan bahwa siapa yang berdasarkan undang-undang dianggap menjadi penanggung guna pihak ketiga (orang yang membuat perjanjian pengangkutan bagi orang lain), tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian, melainkan juga dapat diharuskan untuk memenuhi sendiri apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

I.	Latihan Soal

1.	Mengapa previlegi diatur dalam Buku II KUH Perdata? Apakah hal tersebut sudah tepat?
2.	Sebutkan tempat pengaturan previlegi umum dan khusus! Sebutkan pula perbedaannya!
3.	Apakah hak retensi itu? Kepada siapakah hak retensi dapat dipertahankan?
4.	Apakah cessi itu? Cessi sebagai jaminan ini harus berbeda dengan gadai (pand) atas piutang. Sebutkan perbedaan cessi dengan gadai!
5.	Dimanakah pengaturan Perjanjian Garansi? Berikan contohnya dalam praktik sehari-hari! Bagaimanakah perkembangan perjanjian garansi yang paling aktual?
6.	Tanggung renteng yang bersifat memberikan jaminan adalah tanggung renteng pasif, apakah makan dari pernyataan tersebut. Sebutkan dasar hukum yang saudara ketahui yang mengatur tentang tanggung renteng!