BAB VII

KETERKAITAN JAMINAN DENGAN KREDIT PERBANKAN

A. Pengertian Perbankan dan Bank
	Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan,  Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Bank adalah  “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Selain itu dalam buku “Funk & Wagnalls New Encyclopedia” dikemukakan pengertian bank yaitu : In the broadest sense, a bank is a financial intermediary that performs one or more of the following functions: safeguards and transfers funds, lends or facilitates lending, guarantees creditworthiness, and exchanges money. A narrower and more common definition of a bank is a financial intermediary that accepts, transfers, and, most important, creates deposits. Dalam arti luas dikemukakan bahwa bank merupakan suatu perantara keuangan yang mempunyai satu atau lebih fungsi-fungsi, seperti usaha melindungi kekayaan dan transfer dana, memberikan pinjaman atau menyediakan fasilitas pinjaman, memberikan jaminan, dan pertukaran uang. Dalam arti yang lebih sempit dan lebih umum bank adalah suatu perantara keuangan yang menerima, melakukan transfer dana, dan yang penting menciptakan simpanan (Rizal, 1992 : 3). 
	Selain definisi di atas terdapat beberapa definisi lain, yaitu bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan (Thomas Suyanto, 1996: 1).
	Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas dapatlah diketahui bahwa bank sebagai “agent of development” dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, selain itu bank bertindak selaku “agent of trust” dalam kaitannya dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok atau perusahaan.	

B. Kredit Perbankan
Di dalam kaitannya dengan pemberian kredit, maka bank dalam memberikan kreditnya harus memperhatikan adanya jaminan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Th. 1998 yang berisi : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.  Di dalam bagian penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Th. 1998 ditegaskan bahwa  :
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Di dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Th. 1998 yang dimaksudkan “mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”,   adalah adanya jaminan dari pihak Nasabah Debitur untuk mengembalikan pinjamannya ke Bank. Jaminan yang dimaksudkan itu adalah jaminan dalam arti luas yaitu jaminan yang mengandung 5 (lima) kriteria, yaitu watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur (Hartono Hadisoeprapto, 1984 :51).
Di dalam memberikan kredit kepada nasabahnya maka akan terjadi hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Berkaitan dengan unsur kepercayaan tersebut maka ungkapan yang sering muncul adalah bank sebagai bisnis kepercayaan  dan bisnis kepercayaan adalah jantung industri perbankan. Apabila mengabaikan kepercayaan maka berarti meruntuhkan usaha bank itu sendiri.  Oleh karena itu bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan tentang kesehatan bank dan wajib pula melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential regulation).
Sebagai dasar dari hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual, yaitu hubungan yang didasarkan oleh suatu perjanjian. Di dalam praktik sering dipersamakan antara kontrak dan perjanjian, namun jika ditinjau secara yuridis kontrak adalah perjanjian kontraktual, sedangkan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Setiap kontrak adalah perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir tetapi tidak setiap perjanjian adalah kontrak, contohnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Jadi pengertian perjanjian lebih luas dari kontrak.
Hubungan kontraktual tersebut terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, seperti halnya nasabah membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.
Hubungan hukum antara bank dan nasabah di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, kecuali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pernah memutuskan perkara tentang Kasus Deposito antara Nasabah Budi Santoso melawan Bank Perkembangan Asia (d/h Bank Surabaya Putra). Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1987 No. 3139K/Pdt/1984).
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat  melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menyimpan dananya, pada produk-produk perbankan yang ada pada suatu bank. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan  pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Jika didasarkan pada fungsi utama bank, yaitu fungsi pengerahan dan fungsi penyaluran dana maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu :
a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, dalam hal ini bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan nasabah berkedudukan sebagai debitur. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit bank.
b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dalam hal ini bank bertindak sebagai debitur dan nasabah penyimpan bertindak sebagai kreditur. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisi ketentuan dan syarat-syarat umum pemegang rekening yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana.
	Menurut Effendi Perangin dan Gatot Wardoyo (TT : 69) di dalam pemberian kredit perbankan terdapat syarat-syarat pemberian kredit, yaitu  syarat-syarat umum pemberian kredit (SUPK) dan Perjanjian Kredit (PK). Di dalam SUPK menetapkan syarat yang berhubungan dengan kredit yang diberikannya kepada debitur. Debitur tinggal menyetujui apa yang telah dicantumkan dalam SUPK. SUPK ini merupakan satu kesatuan dari perjanjian kreditnya. Perjanjian kredit yang terdapat SUPK yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan pihak nasabah debitur tinggal menyetujui terhadap isi SUPK dan PKnya. Perjanjian jenis ini dikenal dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

C. Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Landasan Perjanjian Jaminan
	Perjanjian Kredit di dalam KUH Perdata dikategorikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi : 
Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.  
Berdasarkan isi pasal tersebut barang yang dimaksudkan adalah barang bergerak dan dalam hal pengembalian, dikembalikan dalam jumlah, macam dan keadaan yang sama. 
	Selanjutnya mengenai akibat hukum dari hubungan pinjam-meminjam dinyatakan dalam Pasal 1755 KUH Perdata bahwa pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, kemusnahan itu menjadi tanggung jawab peminjam.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1755 KUH Perdata tersebut maka dana nasabah penyimpan dana yang disimpan adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan kata lain sebelum ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo, pihak bank dapat mempergunakannya untuk keperluan praktik perbankan yang mereka lakukan.
	Di dalam Praktik perbankan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak yaitu kreditur dalam hal ini bank meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain yaitu debitur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak antara lain bahwa debitur berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah bunga provisi, denda dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan (Anonimus, TT : 1).
	Perjanjian kredit dapat dibuat secara di bawah tangan (onderhands) maupun notariil (akta otentik) dan perjanjian ini oleh kreditur dimaksudkan pula sebagaai salah satu alat bukti bahwa debitur benar-benar telah meminjam uang (berhutang) kepada kreditur.   
Selain itu, karena Perjanjian Kredit menyangkut pihak bank maka terdapat landasan yang prinsipiil yaitu Surat Edaran Bank Indonesia  No. 2/124/UPP/SU tanggal 3-12-1966 (Efendi Perangin, tt : 68). 
Perjanjian Kredit Bank biasanya dibuat dalam bentuk standar dan tercetak, lazimnya perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar. Mariam Darus Badrulzaman menamakan perjanjian standar dengan perjanjian baku, baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum (Mariam Darus Badrulzaman, 1980 : 95).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah perjanjian standar. Istilah yang sama juga digunakan oleh Johannes Gunawan. Pemilihan istilah ini didasarkan pada karakter dari perjanjian ini, yaitu terdapat standardisasi isi (kondisi atau syarat-syarat) maupun bentuk dari perjanjian (Johannes Gunawan, 1987 : 47).
 Perjanjian kredit mengatur hak dan kewajiban, baik dari pihak kerditur maupun dari pihak debitur. Perjanjian kredit di dalam pemberian kredit perbankan menggunakan nama yang berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya. Beberapa nama yang lazim dipakai dalam pemberian kredit perbankan antara lain : Perjanjian Kredit, Akad Kredit, Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pinjam Uang, dan Persetujuan Membuka Kredit. Di dalam Perjanjian kredit, pihak yang terkait adalah bank sebagai kreditur dan nasabah penyimpan sebagai debitur. 
	Di dalam pembuatan perjanjian kredit KUH Perdata menentukan tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
	Sepakat yang diamksudkan adalah sepakat dari para pihak yang tidak mengandung kekhilafan, paksaan atau penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Kecakapan yang dimaksudkan adalah bahwa yang bersangkutan yaitu debitur yang telah dewasa dengan usia sekurang-kurangnya 21 tahun atau yang bersangkutan telah menikah (Pasal 330 KUH Perdata), tidak dalam keadaan hilang ingatan/gila/tidak waras, tidak ditaruh dalam pengampuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, tidak dalam kadaan dicabut hak keperdataannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Dalam perkembangannya usia kedewasaan ini telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 47-50 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU No. 30 Th. 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan  yang dimaksudkan dengan usia dewasa adalah mereka yang telah berusia 18 (delapan belas tahun) atau telah menikah. 
Suatu hal tertentu maksudnya adalah berkaitan dengan obyek dalam perjanjian kredit harus ada atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Pokok perjanjian kredit tidak harus dapat ditentukan secara individual tetapi cukup apabila ia dapat ditentukan secara generik ditentukan menurut jenisnya.
Kausa atau sebab yang halal maksudnya adalah isi dari perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu : “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.  
	
D. Perjanjian Kredit Bank adalah Perjanjian yang Bersifat Konsensuil.
	Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligatoir yang tunduk pada Undang-undang Perbankan. Penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Pada saat penyerahan uang  baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian  kredit bagi kedua belah pihak.
	Djuhaendah Hasan dan Mariam Darus Bdrulzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Menurutnya terdapat beberapa perbedaan yang nyata di antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam yang diuraikan sebagai berikut. 

NO.	PERJANJIAN KREDIT	PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM	
  1.	Bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima.	Tidak ada ketentuan seperti dalam perjanjian kredit dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.	
  2.	Sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan kepada individu.	Pemberi pinjaman dapat oleh individu	
  3.	Berlaku ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan umum KUH Perdata, UU No. 10 Th. 1998, Paket Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya.	Berlaku ketentuan umum  dari Buku II dan XII KUH Perdata	
  4.	Pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil.	Pengembalian hanya berupa bunga dan bunga itu ada jika diperjanjikan.	
  5.	Bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil.	Jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik dan materiil.	
 
	Perbedaan lainnya adalah bahwa perjanjian kredit bank pada umumnya telah dituangkan dalam suatu formulir perjanjian yang tercetak, meskipun pada asasnya perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Perjanjian demikian biasa dikenal dengan perjanjian baku atau perjanjian standar.
	 Mariam Darus Badrulzaman menggolongkan perjanjian standar ke dalam dua golongan yaitu perjanjian standar umum dan perjanjian stadar khusus. Perjanjian standar umum adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditur, kemudian disodorkan kepada debitur. Sedangkan perjanjian standar khusus artinya merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Contohnya akta jual-beli model 1156727 yang ditetapkan oleh pemerintah.

E. Latihan Soal
1.	Apakah yang dimaksud dengan perjanjian kredit? Sebutkan dasar hukumnya! Samakah antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata?
2.	Apakah Pasal 1320 KUH Perdata dapat diterapkan dalam pembuatan perjanjian kredit bank? Mengapa demikian ?
3.	Hubungan hukum antara Bank dan Nasabah dituangkan dalam suatu perjanjian. Salah satu asas yang digunakan dalam pembuatan perjanjian antara Bank dan Nasabah adalah asas konsensualisme, apakah makna asas tersebut? 
4.	Apakah dalam memberikan kreditnya, bank wajib menerapkan adanya jaminan? Jelaskan dengan memberikan dasar hukumnya! Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan Five C’s Credit !
5.	Apakah perjanjian kredit bank dapat dikelompokkan dalam perjanjian standar?
6.	Salah satu syarat sahnya dalam perjanjian kredit  bank adalah adanya kausa yang halal, apakah maksudnya dan berikan dasar hukumnya! 

E. DAFTAR PUSTAKA

Gatot Supramono, 1997, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Djambatan.

Hartono Hadi Soeprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakrta, Liberty.

Mariam Darus Badrulzaman, 1996, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, Alumni.

_______, 1996, Posisi Hak Tanggungan dalam Hukum Jaminan Nasional, Seminar: Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Kelompok Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, Citra Aditya.

Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty.

Sutan Remi Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Thomas Suyanto, dkk, 1996, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta, Gramedia.