A.  IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKAD KE DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

1.	Konsepsi Akad
a.	Pengertian Akad
Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur’an setidaknya dikenal ada dua macam (Mariam Darus Badrul Zaman (et.al), TT: 247), yaitu kata akad (al-‘aqdu) dan kata ‘ahd (al-‘ahdu). Al Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al Maidah, ayat 1, sedangkan kata yang kedua dalam Al Qur’an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Hal ini diatur dalam Al Qur’an Surat An Nahl ayat (91) dan Al Isra’ ayat 34. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenis, sedangkan kata Al ‘ahdu sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst (Abdul Ghofur Anshori ,   2006: 49). 
Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak (Taufiq dalam Wahbah, Al-Zuhaili wa Adillahu, 1989: 80-81).  
       Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Ahmad Azhar Basyir, 1982: 65). Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1974: 33).   
Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sedangkan Akad menurut Agustono Prakoso adalah : suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.
Pengertian akad dan perikatan mempunyai persamaan dan perbedaan. Menurut ahli fikih perikatan adalah keadaan seorang berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap orang lain, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli, kewajiban pekerja untuk bekerja bagi orang yang mengontrak kerjanya dan kewajiban yang menggunakan barang milik orang tanpa izin untuk bertanggungjawab terhadap barang tersebut.
Menurut Taufiq, teori mengenai perikatan tersebut sama dengan teori perikatan yang diajarkan ahli hukum perdata Jerman, Gierko. Teori perikatan ini disebut teori perikatan obyektif yang lebih menitikberatkan kepada obyek perikatan dari pada subyeknya. Teori ini memudahkan lalu lintas kegiatan bisnis modern dan digunakan untuk menyusun hukum perikatan KUH Perdata Jerman yang baru. Kebalikan dari teori perikatan obyektif ialah teori perikatan subyektif yang digunakan menyusun hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata Belanda dan Indonesia yang berasal dari code civil. Teori terakhir ini merupakan ajaran Planiol dan Savigny (Andu A-Razzaq Ahmad al-Sanhuri dalam Taufiq, 2006:7).
	Menurut Taufiq, tindakan hukum (tasharruf) adalah semua yang timbul dari seseorang yang berasal dari kehendaknya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang mempunyai akibat hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka tindakan hukum dapat dibedakan menjadi:
a.	Tindakan hukum yang berupa perbuatan yaitu yang pokok adalah perbuatan bukan perkataan, seperti menguasai barang-barang yang halal, menggunakan barang bukan miliknya secara melawan hukum, menerima pembayaran hutang, menerimakan barang yang dijual, dan lain-lain.
b.	Tindakan hukum yang berupa perkataan dapat dibedakan menjadi:
1)	Berupa akad yaitu kesepakatan antara dua kehendak, seperti berkongsi dan jual-beli;
2)	Berupa bukan akad, yaitu yang dapat berupa pemberian informasi tentang adanya hak seperti gugatan dan pengakuan, dapat dimaksud untuk menimbulkan atau mengakhirinya, seperti wakaf, thalaq dan pembebasan kewajiban.
Berdasarkan uraian di muka, jelas bahwa tindakan hukum lebih luas daripada akad dan perikatan, sebab ia mencakup perbuatan perkataan dan juga mencakup merugikan dan tidak mengikat. Oleh karena akad merupakan bagian dari tindakan hukum, tindakan yang berupa perkataan tertentu, maka yang lebih khuuss tunduk kepada pengertian umum, tidak sebaliknya. Maka setiap akad adalah tindakan hukum dan sebaliknya.
 	Disamping akad berbeda dengan perikatan dan tindakan hukum, juga berbeda dengan janji. Janji adalah informasi tentang bahwa pemberi informasi tentang pembentukan perikatan pada waktu mendatang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad berbeda dengan janji, sebab janji sebaiknya dipenuhi dari segi etika. Sedang akad wajib dipenuhi. Oleh karena itu, apabila pihak-pihak wanprestasi maka hakim dapat memaksakannya. Sebaliknya apabila pembuat janji ingkar terhadap janjinya maka hakim tidak dapat memaksanya. Maka apabila pembuat janji mau melaksanakan janjinya, maka perbuatannya terpuji atau perbuatan yang bagus dari segi etika. Ini merupakan pendapat sebagian besar ulama (Taufiq, 2006: 6-9).
       Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas maka istilah akad yang akan digunakan dalam pembahasan pada buku ini adalah sama dengan perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)   menyebutkan, ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 
       Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.
       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al Qur’an, Hadits, ijma’ dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.  

b.	Keabsahan Akad
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad (Hasanudin, 2006: 150). 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun akad. Perbedaan ini muncul dari perbedaan mereka dalam menentukan esensi akad itu sendiri. Bagi Jumhur Ulama, rukun akad terdiri atas : (1) shighat, yaitu pernyataan ijab dan qobul; (2) ‘aqidan, yaitu dua pelaku akad; dan (3) ma’qud ‘alaih, yaitu objek akad. Sementara itu, bagi kalangan mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul (shighat). Sedangkan hal lain yang oleh Jumhur dipandang sebagi rukun, oleh mazhab ini hanya dipandang sebagai lawazim al- ‘aqd (hal-hal yang secara konsekuensional harus ada dalam setiap pembentukan akad) dan terkadang disebut juga dengan muqawwimat al- ‘aqd (pilar-pilar akad). Dengan adanya ijab dan qabul sudah barang tentu ada pihak-pihak yang menyatakannya, yaitu pelaku akad. Pernyataan ijab dan qabul tidak akan menimbulkan arti apa-apa tanpa adanya obyek, karena akibat hukum yang ingin diwujudkan pelaku melalui ijab dan qabul hanya akan terlihat pada obyeknya. Sealin itu, ulama mazhab hanafi menambahkan satu hal lagi pada lawazim al- ‘aqd, yaitu maudhu’ al- ‘aqd (sasaran, tujuan atau akibat hukum akad) (Hasanudin, 2006: 151). 
Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 52). Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

1)	Shighat (ijab dan qabul)
	          Ijab dan qabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai shighat hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum (Ahmad Azhar Basyir, 1982: 66) :
a)	Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
b)	Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
c)	Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majlis akad adalah kondisi – bukan fisik – di mana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.  
2)	Pelaku akad
Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang mukallaf (aqil baligh), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap obyek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.  
3)	Sesuatu yang menjadi obyek akad
		Obyek akad harus memiliki empat (4) syarat, yaitu :
a)	Ia harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad salam, istishna, ijarah, dan mudharabah.
b)	Ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan obyek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.
c)	Ia harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Jika pelaku akad tidak mampu menyerahkan obyek akad, seperti burung di udara, meskipun burung itu miliknya, akad dipandang batal.
d)	Ia harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua pihak. Ketidakjelasan obyek akad selain dilarang oleh Nabi, mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari.
4)	Maudhu’ al- ‘aqd (tujuan akad)
		Maudhu’ al ‘aqd  adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara’, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara’ maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.
Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut (Chairuman Pasaribu, S.K. Lubis, 2004: 2):
a)	Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya
	Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
       Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut, “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”.

b)	Harus sama ridha dan ada pilihan
Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c)	Harus jelas dan gamblang
Sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.
Pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian, pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

c.   Asas-Asas Akad 	
Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil, dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut Fathurahman Djamil (et.al), 2001: 248) :
1)	 Al Hurriyah (kebebasan)
       Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract). Bebas dalam menentukan obyek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.
       Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut : 
                              
256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

Adanya kata-kata tidak ada paksaan pada Q.S Al Baqarah ayat 256 di atas,  berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. 
2)	 Al Musawah (persamaan atau kesetaraan)
       Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (bargaining position) yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaran atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut :
                         
13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah tingkat ketaqwaannya.
3)	 Al ‘Adalah (keadilan)
       Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak  boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
4)	 Al Ridha (kerelaan)
       Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat dalam Al Quran Surat An Nisaa ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat akad, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.
5)	 Ash Shidiq (kebenaran atau kejujuran)
       Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.
6)	Al Kitabah (tertulis)
       Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung-jawab individu.
	Adapun isi Q.S. Al Baqarah ayat 282-283, sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                           
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

d.   Klasifikasi Akad     
Akad dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang atau apa yang menjadi dasar pembagiannya.
1)	Berdasarkan sifatnya : Sahih dan Ghair Sahih
a)	Sahih, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. Sahih dibagi dua, yaitu :
(1)	Nafidh, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang yang aqil, baligh dan mumayiz. Nafidz, dibagi menjadi dua, yaitu : lazim dan Ghair Lazim. Lazim yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual beli dan sewa. Ghair lazim seperti wakalah, wadi’ah dan pinjaman.
(2)	Mauquf, yaitu tergantung, seperti akadnya fudhuli.
b)	Ghair Shahih, yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut Hanafiyah ada dua :
(1)	Batil, yang ada kecacatan pada rukunnya, seperti qabul tidak sesuai dengan ijab
(2)	Fasid, yang ada kecacatan pada syarat/sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya
Menurut Jumhur ulama, batil dan fasid tidak menimbulkan dampak hukum. 

2)	Berdasarkan hubungan dampak hukum dengan sighatnya : munjiz, mudhof ilal mustaqbal, dan mu’allaq. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
a)	Munjiz, yaitu akad yang sighahnya cukup untuk membuatnya terjadi dan dampak hukumnya ada seketika, seperti jual beli).
b)	Mudhof ilal mustaqbal, sighahnya menunjukkan akad, namun dampak hukumnya terjadi pada waktu yang akan datang yang telah ditentukan oleh kedua pihak, contoh: saya sewakan rumah saya kepada Anda seharga 20 dinar perbulan mulai bulan depan. Catatan: ada akad yang tidak bisa digantungkan pada masa akan datang (seperti akad tamlikat: jual beli, hibah, nikah) dan ada yang bisa seperti sewa, pinjam, kafalah, isqatat (talaq, wakaf, memerdekakan budak), dan itlaqat (wakalah). 
c)	Mu’allaq: akad yang wujudnya bergantung pada kewujudan sesuatu lainnya (seperti: kalau saya pergi ke Irak, maka kamu menjadi wakilku dalam penjualan rumahku). Catatan: ada akad yang tidak bisa digantungkan kepada sesuatu yang lain (seperti akad tamlikat: jual beli, sewa, hibah, pinjam hutang, dll) dan ada yang bisa (seperti: wakalah, wasiat, talaq, memerdekakan budak, dll), dan ada akad di antara kedua-duanya, yang bisa digantungkan pada sesuatu asal rasional (seperti: kafalah dan hawalah: jika kamu menghutangi dia, maka aku penjaminnya).
3)	Berdasarkan penggolongan bernama dan tidak bernama, akad dibagi:
a)	Akad bernama yaitu akad yang diakui namanya oleh syariat sesuai dengan persoalannya yang khusus serta hukum-hukumnya yang khusus, seperti akad jual beli, akad hibah dan akad perkongsian.
b)	Akad yang tidak bernama, yaitu akad yang tidak diberikan namanya khusus bagi persoalannya, seperti akad untuk menghuni di hotel serta makan-minum. Akad ini merupakan akad bersusun, yang terdiri dari akad menyewa kamar, akad perjanjian kerja untuk menyiapkan servis dan akad jual-beli makanan. Disamping itu ada akad yang tidak bernama lain yaitu akad untuk penyiaran dan pengumuman di surat kabar serta di majalah.
4) Berdasarkan aspek pertukaran hak-haknya, akad dibedakan:
        a) Akad-akad tukar-menukar, yaitu akad atas dasar hak-hak dan kewajiban saling berhadapan,  dan saling bertukar diantara pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad jual-beli dan akad sewa-menyewa.
        b) Akad tabarru’ (Cuma-Cuma), yaitu akad atas dasar belas kasih, anugrah, dan tolong-menolong dari satu pihak kepada pihak lain seperti akad hibah dan pinjam-meminjam.
        c) Akad yang permulaannya berupa akad tabarru’ kemudian berubah menjadi akad tukar menukar, seperti akad pinjam uang dan hibah dengan syarat adanya imbalan dan disebut hibah dengan ganjaran.
5)	Berdasarkan tujuannya :
a)	Akad tamlikat,yaitu  akad yang bertujuan untuk kepemilikan barang atau manfaat dengan imbalan (’iwadhat), dengan kata lain akad yang tujuannya memindahkan hak milik, seperti: jual beli, salam, sewa; atau tanpa imbalan (tabarru’at) seperti: hibah, wasiat dan sedekah.
b)	Isqataat, yaitu tujuannya menggugurkan hak seseorang. Hal ini ada yang tanpa imbalan seperti talak, memerdekakan hamba, memaaafkan dalam qisas, menggugurkan piutang. Ada juga yang dengan imbalan seperti talak dengan uang (khulu’), memaafkan dalam qisas tapi pelaku membayar diyat;
c)	Akad yang bertujuan untuk bersekutu atau bekerjasama, seperti: akad mudharabah dan akad perserikatan;
d)	Akad tafwidh dan itlaq, yaitu akad yang mengandung penyerahan kuasa bertindak kepada orang lain, seperti akad wakalah dan izin kepada anak mumayyiz untuk berdagang, akad perwakilan dan akad wasiat;
e)	Taqyidat, yaitu tindakan melarang orang melakukan tindakan yang sebelumnya dibolehkan, seperti menyingkirkan wakil atau nadzir wakaf atau hakim atau wasi;
f)	Akad yang bertujuan untuk pemeliharaan, seperti akad penitipan;
g)	Akad tautsiqat atau takminat, yaitu akad yang tujuannya penjaminan pemiutang atas hartannya terhadap orang yang berhutang, seperti akad kafalah, hiwalah dan gadai (Muhammad Ichsan, 2006: 26-34). 

e.   Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dalam Pembuatan Akad
    Berdasarkan pada pengertian akad, rukun dan syarat sahnya akad, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi akad, maka dalam akad perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Faturahman Djamil, 2001: 260-261):
1)	Dari segi subyek atau para pihak yang mengadakan akad
2)	Dari segi tujuan dan obyek akad
3)	Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu akad, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, obyek akad, dan cara pelaksanaannya.
4)	Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban, serta dalam  hal penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi seperti wanprestasi.
5)	Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa harus dicantumkan dalam perjanjian.

f.   Implementasi Prinsip-Prinsip Akad ke dalam Produk Perbankan Syariah
Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
a.	Kegiatan penghimpunan dana (Funding)
Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tabungan dan giro didasarkan pada akad wadiah, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi. 
b.	Kegiatan penyaluran dana (Lending)
Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun qard. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabahah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qard.
c.	Jasa bank
Kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), Letter of Credit (L/C), Hiwalah, Wakalah, dan jual beli valuta asing.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, operasionalisasi maupun produk bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran, dan pelayanan jasa  terdiri dari :
a.	Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad Wadi’ah dan Mudharabah
b.	Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qard
c.	Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad Kafalah, Hawalah, dan Sharf.

Di dalam pembahasan buku ini, penulis memfokuskan untuk membahas 3 (tiga) jenis produk perbankan syariah saja, yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah, dengan pertimbangan karena ketiga produk ini lebih mendominasi dalam praktik perbankan syariah. Implementasi akad pada ketiga jenis produk tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

a.	Pembiayaan Murabahah
1)	Pengertian Murabahah
	Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 
	Terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta kepada piahk lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya adalah murabahah.
	Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dentgan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan (Mohamad Hoessein, 2006: 182). 
Setiap produk bank syariah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), kemudian diteruskan untuk mendapat pengesahan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), begitu juga dengan produk murabahah telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). 
Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Hadist Nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu Hadistpun (Muhammad, 2005: 119). Al-Kaff, seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadist shahih yang diterima umum, para fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar yang lain (Muhammad, 2005: 120).
Secara umum landasan dasar syariah murabahah mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan Hadist sebagai berikut:
a)	Q.S. An-Nisaa’ ayat 29:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

b)	Q.S. Al Baqarah ayat 275:
                                                     
275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
c)	 “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqorodhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (Al-Hadits).
d)	“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).
e)	“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

2)	Skema Murabahah

       Pembiayaan murabahah di perbankan syariah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. 
a)	Murabahah Tanpa Pesanan
Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank (ba’i) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

ALUR MURABAHAH TANPA PESANAN

PROSES PENGADAAN BARANG	PROSES JUAL BELI MURABAHAH
Dilakukan sebelum transaksi jual beli  murabahah
-- ada yang beli atau tidak 	negosiasi dan persyaratan

Membeli tunai/tangguh (murabahah)
Membuat sendiri/pesan (Istishna)
Memproduksi  sendiri/pesan (salam)
Barang mudharabah/musyarakah
Dsb.

Pengadaan barang
9persediaan barang)

		akad murabahah

	bayar kewajiban
	(harga barang)

	Kirim/penyerahan baran
Gambar: 1 (Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan)
Sumber: Bank Muamalat Indonesia      

  Pada prinsipnya dalam transaksi murabahah pengadaan barang menjadi tanggung jawab ba’i sebagai penjual. Ba’i menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan, dilakukan tanpa memperhatikan ada musytari yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual-beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh ba’i ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
(1)	Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah);
(2)	Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip (salam);
(3)	Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip  istishna);
(4)	Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.
	Proses transaksi murabahah model ini dilakukan ba’i dengan musytari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :	
(1)	Musytari melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan ba’i. Pada saat negosiasi ini ba’i harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya;
(2)	Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual-beli murabahah tersebut;
(3)	Tahap berikutnya ba’i menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan oleh penjual ke pembeli adalah barang). Pada proses penyerahan barang ini hendakbnya diperhatikan syarat penyerahan barang misalnya sampai musytari atau sampai ba’i saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang;
(4)	Setelah penyerahan barang, musytari melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban musytari adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

b)	Murabahah Berdasarkan Pesanan
Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan (nasabah/musytari) meminta bank (ba’i) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak musytari. Musytari menjanjikan kepada ba’i untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji  pemesan di dalam murabahah berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para fuqaha salaf  menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini dan mengatakan bahwa pemesan tidak harus terikat untuk memenuhi janjinya, sedangkan Lembaga Fiqih Islam telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para fuqaha salaf, tetapi sebagian  fuqaha modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan. 

ALUR MURABAHAH BERDASARKAN PESANAN

SKEMA BAI’ AL MURABAHAH

BANK

NASABAH

SUPPLIER/PENJUAL

1. Negosiasi

2. Akad jual-beli

3. Beli barang

4. Kirim barang

5. Bayar tangguh

Gambar: 2 (Skema Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan)
Sumber: Bank Muamalat Indonesia
       
Ba’i al Murabahah (deferred payment sale) yaitu jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pembeli membayar kewajibannya secara tangguh. Bentuk pembiayaan ini bersifat one short deal dan tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja.

SKEMA BA’I AL SALAM (Paralel)

BANK

NASABAH

PRODUSEN/PENJUAL

1. Negosiasi pesanan dengan kriteria

2. Pesan barang 
dan bayar tunai

4. Kirim pesanan

5. Bayar angsur/tunai

3. Kirim do-
kumen

Gambar: 3 (Skema Ba’i Al-Salam)
Sumber: Bank Muamalat Indonesia

          Ba’i al Salam (in front payment sale) yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya (quantity, quality, delivery). Bentuk pembiayaan ini bersifat short-term dan dapat paralel.

SKEMA BA’I AL ISTISHNA’ (Paralel)

BANK

NASABAH

PRODUSEN/PEMBUAT

1. Pesan

2. Beli

3. Jual

Gambar: 4 (Skema Pembiayaan Ba’i Al-Istishna)
Sumber: Bank Muamalat Indonesia
       
Bai al Istishna’ (purchase by order/manufacture) yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.
       Apabila bank syariah melaksanakan murabahah berdasarkan pesanan, terdapat beberapa risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut, yaitu antara lain:
1)	Murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat
	Risiko bagi ba’i yang timbul dari transaksi murabahah berdasarkan pesanan dengan sifat tidak mengikat adalah setelah ba’i membeli barang sesuai pesanan musytari, musytari membatalkan barang yang dipesan tersebut.
2)  Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat
Risiko bagi ba’i atas transaksi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat ini lebih kecil daripada transaksi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Salah satu cara mengikat musytari adalah ba’i meminta uang muka kepada musytari dan harus disetor ke ba’i.

2)	Akad Pembiayaan Murabahah
Oleh karena akad murabahah (jual beli) merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual (bank) kepada pihak pembeli (nasabah), maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya murabahah.
Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:
a)	Orang yang menjual
b)	Orang yang membeli
c)	Sighat
d)	Barang atau sesuatu yang diakadkan
Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama untuk setiap jenis akad.
Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan murabahah adalah:
a)	Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
 	Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang (tauliyah), kerja sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.
b)	Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
c)	Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
d)	Kontrak harus bebas dari riba
Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.
e)	Transaksi pertama haruslah sah secara syara’ (rukun yang ditetapkan)
Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.
f)	Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
       Ketentuan ba’i al-murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah sebagai berikut :
a. Ketentuan umum murabahah:
1)	Ba’i dan musytari harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2)	Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
3)	Ba’i membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4)	Ba’i membeli barang yang diperlukan musytari atas nama ba’i sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5)	Ba’i harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
6)	Ba’i kemudian menjual barang tersebut kepada musytari (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Ba’i harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada musytari berikut biaya yang diperlukan
7)	Musytari membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8)	Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, ba’i dapat mengadakan perjanjian khusus dengan musytari
9)	Jika ba’i hendak mewakilkan kepada musytari untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik ba’i.
b. Ketentuan murabahah kepada musytari:
1)	Musytari mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada ba’i.
2)	Jika ba’i menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3)	Ba’i kemudian menawarkan aset tersebut kepada musytari dan musytari harus menerima/membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
4)	Dalam jual-beli ini ba’i dibolehkan meminta musytari untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5)	Jika musytari kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil ba’i harus dibayar dari uang muka tersebut.
6)	Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh ba’i, maka ba’i dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada musytari.
7)	Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
a)	Jika musytari memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b)	Jika musytari batal membeli, uang muka menjadi milik bai’ maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bai’ akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, musytari wajib melunasi kekurangannya.
b.	Pembiayaan Mudharabah
1)	Pengertian Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antar pemilik dana (bank) dengan pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, di mana pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.
Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan Hadist sebagai berikut:
a) Q.S Al Muzammil ayat 20:
                                                                                             
20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b)S Al Jumuah ayat 10:
                  
10. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
c)	“Diriwayatkan darib Ibnu abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya’ (HR. Thabrani).
d)	Dari Shalih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab At Tijarat)

2)	Skema Mudharabah
Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
a)	Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal (bank) dengan mudharib (nasabah) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh Ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.
b)	Mudharabah Muqayadah, (restricted mudharabah/specified mudharabah), adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu atu tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan shahibul maal memasuki dunia usaha.

Gambar: 5 (Skema Pembiayaan Mudharabah)
Sumber: Bank Muamalat Indonesia

Teknis pelaksanaan pembiayaan mudharabah :
1.	Bank adalah pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) sedangkan nasabah adalah pengelola dana (mudharib) yang berperan sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu yang bersangkutan harus mempergunakan modal tersebut untuk usaha yang produktif dan halal.
2.	Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh mudharib. Bank sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman atas karakteristik risiko usaha nasabahnya, akan semakin ketat pengawasan dan kontrol yang harus dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.
3.	Pada akhir periode usaha, mudharib harus mengembalikan modal kepada shahibul maal ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Untuk mengamankan pembayaran kembali dari mudharib, maka segenap sumber penerimaan pembayaran, baik yang berasal dari pembeli (buyer) atau pemilik proyek (bouwheer), seharusnya dimasukkan dan ditampung langsung ke dalam rekening mudharib yang ada di bank. Pencatatan atas segala transaksi penjualan dan pendapatan usaha diupayakan setransparan mungkin dan serapi mungkin. Mengingat pencatatan tersebut nantinya akan menjadi dasar ketika melakukan penghitungan bagi hasil.
Implementasi konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa:
a)	Seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian mudharib atau melanggar persyaratan yang disepakati.
b)	Pihak shahibul maal harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian mudharib sejak awal.
c)	Mudharib dan shahibul maal cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah.

3)  Akad Pembiayaan Mudharabah
	Dalam akad mudharabah meliputi rukun dan syarat sahnya akad, yaitu:
a)	Pemodal
b)	Pengelola dan pemodal harus memenuhi syarat-syarat: pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum; dan keduanya harus dapat bertindak sebagi wakil dan kafil dari masing-masing pihak. 
c)	Modal, harus memenuhi syarat: modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang); modal harus tunai, meskipun beberapa ulama memeperbolehkan modal berbentuk aset perdagangan misalnya inventory. Pada saat akad nilai aset dan biaya yang telah terkandung di dalamnya harus dianggap sebagai modal.
d)	Nisbah keuntungan: ditentukan dimuka dalam akad.
e)	Akad atau sighat: berupa ijab dan qabul dari kedua belah pihak atau seluruh isi perjanjian

Karena mudharabah merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, maka apabila shahibul maal memberikan dananya, maka mudharib (pengelola) mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, atau enterpreneurship secara umum.
Demi mengatur kontribusi mudharib, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut (M. Syafi’i Antonio, 1999: 175) :
a)	Pengelolaan adalah hak eksklusif mudharib, dan shahibul maal tidak boleh turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
b)	Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c)	Pengelola tidak boleh menyalahi hukum suyariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus memenuhi aturan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
d)	Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

Ketentuan umum mudharabah:
a)	Pembatasan waktu mudharabah
Beberapa ulama memperbolehkan pembatasan mudharabah pada periode tertentu. Namun sebagian menolaknya dengan alasan bahwa mudharabah tidak mengikat secara permanen sehingga setiap pihak dapat membatalkan kontrak kapan saja dikehendaki.
b)	Membuat kontrak tergantung pada sebuah kejadian masa depan
Kontrak tidak boleh dilakukan dengan mendasarkan kepada ketidakpastian di masa depan, seperti hal-hal yang spekulatif.
c)	Jaminan dalam mudharabah
Tuntutan atas pengembalian modal kepada pengelola tidak diperkenankan karena telah menyalahi prinsip mudharabah itu sendiri, yaitu bagi hasil dan bagi rugi. Namun demikian untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan maka beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan jika pengelola melakukan pelanggaran atau menyalahi ketentuan investasi yang disaratkan.

c.	Pembiayaan Musyarakah
1)	Pengertian Musyarakah
       Sebelum masuk ke ranah pemahaman, sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu apakah Syirkah itu sama dengan Musyarakah (dua istilah yang mempunyai satu arti), ataukah masing-masing antara keduanya berdiri sendiri.
       Kita sering menjumpai istilah tersebut sama dalam literatur lama, artinya kedua istilah tersebut mempunyai satu arti, yaitu perkongsian atau persekutuan di mana pembedaannya adalah dengan Mudharabah, Muzara’ah, Musaaqah dan lain-lain (Abul Walid Muhammad Ibn Muhammad In Rusyd Al Qurthuby Al Andalusy, TT: 189-193, dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 35). Di dalam literatur baru disebutkan bahwa Syirkah berdiri sendiri di mana kemudian dari Syirkah tersebut muncul sebagai bagian darinya beberapa produk seperti Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah, Musaaqah dan lain-lain.  Untuk kajian yang lebih mendalam dapat dilihat pendapat Syafi’i Antonio.

Syirkah &  Musyarakah menurut Syafii’i Antonio dan menurut Kitab Fiqh Hanabilah:
_____________________________________________________________________
Syirkah dan Musyarakah itu sama yang lahir dari Prinsip Bagi Hasil. Sedangkan dalam Al Muamalah Al Maliyah Al Muasirah disebutkan bahwa Syirkah itu merupakan sebuah bentuk dalam sistem Muamalah yang kemudian ber-embrio Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Muzara’ah, Musaqah, dan lain-lainnya. Sehingga antara Syirkah dan Musyarakah itu dibedakan, Syirkah merupakan Genus sedangkan Musyarakah merupakan Species. Dalam Manaar al-Sabiil (Kitab Fiqh Hanabilah) disebutkan pula bahwa Syirkah merupakan Prinsip yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk yang lainnya seperti Musaqah, Muzara’ah dan Mudharabah. Ibn Dhuwabban, Manaar al-Sabiil fi Syarh Daliil al-Tholib, al-Maktab al-Islami, t.t, Juz 1, hlm.401-411, (pendapat dari Bagya Agung Prabowo atas hasil analisa terhadap produk Bank Syariah).

       Meskipun demikian, kedua istilah tersebut tidak mempunyai arti yang berbeda dan yang akan penulis bahas di sini adalah Syirkah atau Musyarakah yang keduanya tidak dibedakan. Hanya kemudian, istilah Syirkah atau Musyarakah tersebut akan kita bedakan dari Mudharabah 
Secara lughawi atau etimologi, Syirkah atau Musyarakah mengandung makna “Al Ikhtilaath Wal Imtizaaj” yaitu percampuran. Dalam lisaan Al ‘Arab disebutkan bahwa Asy Syirkah atau Asy Syarikah mengandung makna yang sama yaitu “Mukhalathatu Asy Syariikaini” (Bercampur atau bergabungnya dua orang untuk melakukan kerja sama). 
Sedangkan menurut istilah (terminologis), banyak pendapat yang dikemukakan, di antaranya adalah :
a)	 Terdapat beberapa pengertian Syirkah atau Musyarakah menurut Fuqoha’  Madzhab empat (Ibn Mandzuur al-Anshori, 2003: 541 dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 36), yaitu : 
     “Menurut Fuqoha’ dari Madzhab Malikiyyah, Syirkah adalah kebolehan (atau izin) ber-tasharruf (bertindak secara hukum) bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam men-tasharruf-kan harta (obyek) perserikatan. Menurut Fuqoha’  Hanabilah, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Fuqoha’ Syafi’iyyah, Syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedang menurut Fuqoha’ Hanafiyyah, Syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.
b)	 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad Syafi’i Antonio, 2007: 90); 
c)	Suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, untuk menggugurkan haknya dalam manajemen proyek dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal ataupun berdasarkan kesepakatan bersama, dan manakala merugi maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal (Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1992: 23);

       Sebagai abstraksi dapat dipaparkan sebagaimana ditulis dalam Kitab Ihkaamul Al Ahkam ‘Ala Tuhfatil Hukkam, disarikan dalam Jurnal Hukum Islam Al Mawarid XI bahwa Musyarakah bisa terjadi pada modal atau pekerjaan, atau bisa juga pada modal dan pekerjaan sekaligus, sehingga bentuk dari  Syirkah atau Musyarakah akan semakin luas. 
       Sebagai landasan hukum diterapkannya prinsip Musyarakah ini kebanyakan  diambil dari sumber hukum Islam. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada juga sumber-sumber hukum lain sebagai landasan dapat diterapkannya prinsip ini dengan mengacu pada sumber hukum positif di Indonesia meskipun sangat terbatas. Secara ringkas dan terperinci dapat dipaparkan mengenai hal tersebut seperti di bawah ini:
a)	Q.S. Shaad ayat 24:
                                      
24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

b)	Q.S. An-Nisaa’ ayat 12:
                                                                                                      
12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

[274] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

c)	Al Hadits Sabda Rasulullah SAW yang membolehkan Al Musyarakah. Dalam Hadist Qudsy yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW bersabda : ”Allah SWT telah berkata: ”Aku (ALLAH) menyertai dua pihak yang sedang bersekutu (berkongsi) selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Seandainya berkhianat maka aku (Allah) akan keluar dari penyertaan tersebut (HR. Abu Daud dan al-Hakim).
d)	 “Sulaiman bin Abi Muslim pernah bertanya kepada Abi Manhal mengenai jual beli secara tunai, ia pun menjawab bahwa ia dan sekutunya (mitra/Syarik) pernah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit. Kemudian mereka didatangi al-Barro’ bin ‘Azib, lalu mereka pun bertanya kepada al-Barro’ bin ‘Azib, ia pun menjawab : “Aku dan sekutuku (mitra/Syarik) pernah melakukan pembelian dengan tunai maupun kredit, lalu kami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hal itu, Beliau pun menjawab : “Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil, sedangkan yang (diperoleh) dengan cara kredit, silahkan kalian kembalikan”. (HR. Bukhori).”
e)	Ijma’, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni menyatakan bahwa Kaum Muslimin telah berkonsensus (Ijma’) akan legitimasi Al Musyarakah secara global meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen (bentuk/macam-macam) daripadanya.
f)	Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
g)	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2)  Skema Pembiayaan Musyarakah 

       Ulama fiqih membagi Syirkah/Musyarakah dalam dua bentuk; Syirkah al Amlak (perserikatan dalam pemilikan suatu barang) dan Syirkah al Uquud (perserikatan berdasarkan suatu akad).
Selain kedua bentuk Syirkah ini menurut sebagian Ulama ada satu bentuk Syirkah yang lain yaitu Syirkah al-Ibahah yaitu persekutuan hak semua orang untuk diperbolehkan menikmati manfaat sesuatu, seperti menikmati manfaat air di laut, garam di laut dan sebagainya yang belum ada dibawah kekuasaan perseorangan. Namun Jumhur Ulama tidak memasukkan Syirkah ini sebagai salah satu macam Syirkah. (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 46-47).

a.	  Syirkah atau Musyarakah al Amlak 
Yaitu dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad Syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk: (Wahbah al-Zuhayli dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 43): 
1) Syirkah ikhtiyariyyah
	Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat untuk membeli sebuah rumah secara patungan atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta berserikat bagi mereka berdua yang berserikat. 
2) Syirkah Ijbariyyah
	Yaitu Syirkah yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak yang berserikat. Seperti persekutuan di antara para ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. 
            Pada kedua bentuk Syirkah al Amlak ini, status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum (tashorruf) terhadap harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitra yang lain, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan (Wilayah) atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya. 
b.	 Syirkah  atau  Musyarakah  Al ‘Uqud 
	Yaitu perkongsian yang terbentuk karena suatu akad di mana dua orang atau lebih bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perserikatan modal, usaha dan keuntungan. Syirkah atau Musyarakah jenis ini tidak akan ada jika tidak didahului dengan kontrak atau akad/perjanjian terlebih dahulu (Abdurrahman al-Jaziri, 1996: 83) 

Gambar: 6 (Skema Pembiayaan Musyarakah)
Sumber: Bank Muamalat Indonesia

Ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai pembagian bentuk-bentuk  Syirkah  yang termasuk dalam Syirkah al-‘Uquud ini. Fuqoha Hanafiyyah membaginya manjadi tiga macam bentuk pokok, yaitu:
1)	Syirkah al-Amwaal (perserikatan dalam modal/harta/inbreng);
2)	Syirkah al-A’maal (perserikatan dalam kerja); 
3)	Syirkah al-Wujuuh (perserikatan tanpa modal). 
Masing-masing bentuk ini bisa bercorak Mufawadhoh ataupun ‘Inan, Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah keseluruhan bentuk syirkah al-Uquud menurut Hanafiyyah berjumlah 6 (enam) bentuk. Misalnya Syirkah al-Amwaal‘Inan dimana dalam perserikatan tersebut komposisi modal/harta, tanggung jawab dan kerja masing-masing mitra tidaklah harus sama. 
Ulama Fiqih Hanabilah membaginya dalam lima bentuk (Abdurrahman  al-Jaziri dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 45);
1)	Syirkah ‘Inan (penggabungan harta/modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya); 
2)	Syirkah Mufawadhoh (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata); 
3)	Syirkah Abdan (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama); 
4)	Syirkah Wujuuh (perserikatan tanpa modal); 
5)	Syirkah Mudhorobah (kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama). 
       Sedangkan Fuqoha’ yang lain (Fuqoha’ al-Amshoor) termasuk di dalamnya adalah Ulama Fiqh Syafi’iyyah dan Malikiyyah membagi bentuk-bentuk Syirkah al-Uquud menjadi empat bentuk (Wahbah al-Zuhaiyli dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 794-795); 
1)	Syirkah ‘Inan; 
2)	Syirkah Mufawadhoh; 
3)	Syirkah Abdan; 
4)	Syirkah Wujuuh.  
Terhadap hukum/legalitas atas bentuk-bentuk dari Syirkah Uquud ini para Ulama Fiqh dari masing-masing madzhab berbeda pendapat (Ikhtilaf al-Aro’) disamping bersepakat pada satu bentuk. Semua Ulama Fiqh dari Mazhab manapun bersepakat bahwa bentuk Syirkah ‘Inan diperbolehkan (Jaizah) dan sah. Sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan hukumnya. Fuqoha Syafiiyyah, Zhohiriyyah dan Imamiyyah menganggap semua bentuk Syirkah selain  Syirkah ‘Inan dan Syirkah Mudhorobah adalah Batal. Ulama Fiqh Hanabilah membolehkan semua bentuk Syirkah, kecuali Syirkah Mufawadhoh Ulama Fiqh Malikiyyah membolehkan semua bentuk Syirkah selain Syirkah al-Wujuuh dan Syirkah Mufawadhoh versi Fuqoha Hanafiyah. Ulama Fiqh Hanafiiyah dan Zaidiyyah membolehkan semua bentuk Syirkah (tanpa pengecualian) dengan syarat semua syarat-syaratnya yang ditentukan terpenuhi.

Pembagian macam-macam bentuk Syirkah tersebut di atas dapat dihimpun menjadi dua kategori. Pertama, Syirkah al-Amwaal, Syirkah al-A’mal, dan Syirkah al-Wujuuh, merupakan kategori pembagian dari materi Syirkah. Sedangkan Syirkah ‘Inan, Syirkah Mufawadhoh dan Syirkah Mudharabah, merupakan kategori pembagian dari segi posisi dan komposisi saham (Ghufron A. Mas’adi, 2002: 194).

c.	 Syirkah atau Al Musyarakah  Al ‘Inan
Yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama sesuai porsi modal yang mereka masukkan dalam perserikatan.
       Syirkah jenis ini lebih menekankan pada porsi masing-masing pihak, baik dalam modal, kerja, pembagian keuntungan dan tanggung jawabnya yang tidak harus identik sama, semua ini sesuai dengan kesepakatan mereka bersama, jadi bisa saja satu pihak (mitra) bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab masing-masing mitra sesuai dengan prosentase modal/saham mereka masing-masing. 
d.	Syirkah atau Musyarakah Al Mufaawadhah
Menurut Fuqoha Hanafiyah, Syirkah Mufawadhoh adalah perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama mitra yang berserikat. 
Berbeda dengan Fuqoha Hanafiyah, menurut Ulama Fiqih Malikiyah persamaan mengenai modal, kerja dan tanggung jawab tidak diperlukan dalam Syirkah ini, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit terwujud (Su’bat al-Hushul). Yang membedakan Syirkah ini dengan Syirkah ‘Inan adalah di mana dalam Syirkah ‘Inan, masing-masing mitra tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum (Tashorruf) atas harta perserikatan kecuali dengan seizin mitra yang lainnya. Menurut Fuqoha Malikiyah dalam Syirkah Mufawadhoh, masing-masing mitra menjadi penjamin/penanggung (Kafiil) dari mitra yang lainnya baik dalam hal penjualan, pembelian maupun tindakan-tindakan hukum lainnya dalam perdagangan. Serta menjadi wakil dari mitra yang lain, dan setiap mitra dapat melakukan suatu tindakan hukum/transaksi secara mutlak dan mandiri tanpa memerlukan persetujuan (Hurriyyat al-Tashorruf) dari mitra yang lainnya, serta setiap mitra bertanggung jawab dan terikat atas tindakan hukum mitra lainnya. Syirkah Mufawadhoh dalam pengertian ini disepakati bahwa hukumnya boleh (Jaizah) menurut Ulama Fiqh masing-masing mazhab (Fuqoha’ al-madzahib) - (selain madzhab Syafiiyyah). 
Salah satu syarat khusus yang berlaku pada Syirkah Mufawadhoh adalah masing-masing mitra mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan akad Kafalah dan Wakalah, di mana masing-masing mitra harus merdeka (Hurr), ‘Akil Baligh, dan memiliki kematangan pertimbangan akal (Rusyd). (Wahbah al-Zuhayli, op.cit, hlm.811., dikutip dari Bagya Agung Prabowo, op.cit., hlm. 48.
       Apabila diperhatikan, Syirkah Mufawadhoh dalam pengertian Ulama Hanafiyah itu hanya bersifat teoritis, dan amat sulit terwujud dalam praktek sehari-hari. Sedangkan pengertian Syirkah menurut Ulama Malikiyyah yang menitik beratkan pada kebebasan bertindak masing-masing mitra untuk kepentingan Syirkah, praktis dapat dilaksanakan dan dapat dibenarkan pula oleh Fuqoha Madzhab lain (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 58).
e.	   Syirkah atau Al Musyarakah al-A’mal / al-Abdan
       Syirkah dalam kategori ini adalah persekutuan dengan pemasukan tenaga/serikat kerja. Syirkah atau Musyarakah al Abdan di sini adalah kontrak kerjasama antara dua orang yang seprofesi/tidak untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu (yakni, hasil/imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua) (Ibn Yahya Zakariya al-Anshori, TT: 217 dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 48). Sebagai contoh adalah kerja sama dua orang tukang kayu dalam menerima order pembuatan meja dan kursi sebuah sekolah. 
Menurut Fuqoha Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyyah serta Zaidiyyah, Syirkah al-Abdan  hukumnya boleh (Jaizah), karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Hanya saja, Ulama Fiqh Malikiyyah mengajukan satu syarat untuk keabsahan Syirkah ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh masing-masing mitra haruslah sejenis (kerja masing-masing mitra boleh berbeda dengan syarat masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan), satu tempat, serta hasil/imbalan yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing mitra. Sedangkan menurut Ulama Fiqh Syafi’iyyah, Syi’ah Imamiyyah, dan Zufar bin Hudail (Ulama Fiqh Hanafi), Syirkah ini batal hukumnya, karena sesungguhnya yang  menjadi obyek perserikatan adalah harta, bukan kerja. (Wahbah al-Zuhayli, op.cit, hlm. 803-804 dikutip dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 48).
       Pada Syirkah ini masing-masing mitra menjadi wakil dari mitra lainnya dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan dan masing-masing menjadi penanggung terhadap terlaksanaanya pekerjaan mitra lainnya, dengan akibat masing-masing mitra bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan hingga masing-masing anggota dapat dituntut untuk memenuhi pekerjaan yang telah menjadi persetujuan, dan apabila terjadi kerugian, maka menjadi tanggung jawab masing-masing mitra yang dibagi berdasar kadar bagian upah mereka masing-masing (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 60-61).
f.	 Syirkah atau Al Musyarakah Al-Wujuuh 
       Maksud dari Syirkah atau Musyarakah Al Wujuh di sini adalah kontrak kerja antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit untuk kemudian menjual barang tersebut secara tunai sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama Abu Bakar Ibn Mas’ud Ibn Ahmad Kasani dalam Bagya Agung Prabawa, 2007: 50). Jadi, yang ditekankan di sini adalah keahlian saja, tidak perlu adanya modal (finansial), sehingga yang menjadi modal dari Syirkah ini adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota Syirkah.
       Fuqoha Hanafiyyah, Hanabilah dan Zaidiyyah membolehkan bentuk Syirkah ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan (Wakalah) dari seseorang kepada mitranya dalam penjualan dan pembelian. Selain itu, banyak manusia yang mempraktekkan Syirkah jenis ini di berbagai tempat tanpa ada yang menyangkal.
       Syirkah jenis ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak diperbolehkan (Bathilah), karena menurut keduanya, yang dimaksudkan  dengan Syirkah atau Musyarakah adalah persekutuan mengenai dua hal, yaitu yang berkaitan dengan modal (kekayaan) atau persekutuan dalam pekerjaan, sedangkan kedua hal tersebut (modal/pekerjaan) tidak ditemukan dalam Syirkah Wujuh. 
       Pada Syirkah Wujuh apabila terjadi kerugian, maka semua mitra memikul semua risiko bersama-sama, disesuaikan dengan berat ringannya tanggung jawab masing-masing mitra. Satu hal lagi yang perlu dijelaskan di sini bahwa ada juga bahkan banyak kalangan yang memasukkan Mudharabah dalam kategori Syirkah, yaitu dengan menyebutnya sebagai Syirkah atau Musyarakah Al Mudharabah, tetapi kebanyakan dari Ulama memisahkan pembahasan mengenai keduanya. Kedua hal tersebut memang memungkinkan untuk dimasukkan dalam pembahasan yang berbeda, tapi mungkin juga untuk dimasukkan ke dalam pembahasan yang sama. 

Mudharabah adalah akad kerja sama/persekutuan antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shohib al-Maal) memberikan keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya (Mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasar kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Karena pengelola adalah pemegang amanah (Yad al-Amanah) sebagaimana dalam Wadi’ah Yad al-Amanah.
       
 Menurut hemat Penulis, keduanya perlu untuk dimasukkan dalam bahasan yang berbeda karena operasionalnya juga berbeda. Hal itu bisa dilihat dalam kaitannya dengan bagi hasil, bahwa ada ketentuan mengenai Muzara’ah yang bisa diartikulasikan ke dalamnya bagi hasil tetapi operasionalisasinya pada bagi hasil dalam bidang pertanian saja.
       Untuk selanjutnya, penulis hanya akan memfokuskan lebih lanjut pembahasan mengenai Syirkah’inan, hal ini karena Syirkah’inan nampaknya lebih cocok diterapkan dan dikembangkan dalam perbankan syariah dan Syirkah ‘inan merupakan satu-satunya bentuk Syirkah yang disepakati hukum kebolehannya (Jaizah bi al-ittifaq) oleh Fuqoha’ dari Mazhab manapun.

4)	Akad Pembiayaan Musyarakah

       Pada Bank Syariah, Musyarakah lazimnya diterapkan pada produk penyaluran dana (pembiayaan) yang di mana dalam hal distribusi keuntungan dan kerugian didasarkan pada prinsip bagi hasil. 

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam Kamus Ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif Profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Literatur lain menyebutkan pula bahwa Bagi Hasil adalah akad kerja sama antara Bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasar prinsip ini, Bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan nasabah penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Prinsip bagi hasil ini menyatakan, bahwa Bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (Finansial) yang luas kepada peminjam/nasabah pembiayaan berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (financial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya di tanggung oleh pihak peminjam. Lihat, Ahmad Supriyadi, Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam Jurnal Hukum Islam Al Mawarid, XI, 2004, FIAI UII, Yogyakarta, 2004, hlm 200. dan Muhamad, op.cit, hlm. 22. serta Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit, hlm. 137, 158.

Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Bentuk kontribusi masing-masing pihak bisa berupa dana, barang perdagangan (trading asset), entrepreneurship, kepandaian (Skill), kepemilikan (Property), peralatan (Equipment)/Intangible asset (seperti Hak Paten/good will), kepercayaan/reputasi (Credit Worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Karim Bussines Consulting (ed.), 2001: 6). Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah, pembiayaan Musyarakah lazimnya memiliki syarat (Abdul Azis Dahlan et.al (ed.), 1997: 95) : 
a)	Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan; 
b)	Semua pihak, termasuk Bank Islam, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut;
c)	Semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan ini tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing; 
d)	Bila proyek ternyata mengalami kerugian, maka semua pihak ikut menanggung kerugian itu sebanding dengan penyertaan modalnya.
       Menurut Jumhur Ulama rukun Musyarakah ada tiga, yaitu: Shighoh (ijab dan qabul), al-‘Aqidain (para pihak yang melakukan akad), al-Ma’quud ‘alaih objek akad (modal, keuntungan dan kerugian). Meskipun Jumhur Fuqoha’ (selain ulama Fiqih Hanafiyyah) sependapat mengenai jumlah rukun Syirkah, namun fuqoha’ masing-masing Madzhab berbeda pendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi atas masing-masing rukun tersebut (Abdurrahman al-Jaziri, 1996: 90).
Tulisan di atas dikutip dari: Wizaaroh al-Awqof wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, op.cit, Juz 23, hlm.115, Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbini al-Khotib, Mughni al-Muhtaj ilaa Ma’rifat Alfaadz al-Minhaaj, Daar al-Kutub al-‘Ilmiiyah, juz 3, hlm. 224-225, dan Abdurrahman al-Jaziri, op.cit, juz 3, hlm. 91, serta Abdurrrahman al-Jaziri, Tafshil al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Daar al-Fikr:Beirut, juz 3, 1996, hlm. 146. dan Wahbah al-Zuhayli, op.cit, hlm. 796, dalam Bagya Agung Prabowo, op.cit, hlm. 60
      
 Penulis di sini hanya akan mengacu pada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang menjadi acuan perbankan syariah di Indonesia. Rukun dan syarat tersebut :         
1)	Shighoh (Ijab dan Qabul);  pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
a)	Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
b)	Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
c)	Akad dituangkan secara tertulis, melalui  korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2)	(al-‘Aqidain); para pihak  yang melakukan akad harus cakap bertindak hukum (Ahliyyatul Ada’).
Ahliyyatul Ada’ (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan tashorruf dan dikenai pertanggung jawaban atas iltizam atau kewajiban, yang berupa hak Allah maupun hak manusia atau dengan kata lain adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ahliyyatul Ada’ terbagi menjadi dua macam, Ahliyyat al-Ta’abbud (kecakapan bertindak dalam lapangan Ibadah) dan Ahliyyat al-Tashorruf (kecakapan dalam lapangan Muamalah). Hanya  Ahliyyat al-Tashorruf macam dari Ahliyyatul Ada’ yang akan dibahas di sini. Perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang muamalah amat bergantung kepada adanya kecakapan ini. Sumber atau sandaran kecakapan ini adalah sifat Tamyiz (dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, benar dan salah dan sebagainya, terutama dapat menyadari perbadaan jenisnya, laki-laki atau perempuan) dan berakal sehat. Seorang yang memiliki sifat Tamyiz (mumayyiz) yang berakal sehat cakap melakukan tashorruf atas hal-hal tertentu dari hartanya seperti menerima Hibah, namun untuk melakukan jual beli, memberikan Hibah misalnya sah tidaknya perbuatan tersebut tergantung pada izin walinya, karena itu kecakapan bertindak seorang mumayyiz yang berakal sehat dinamakan Ahliyyatul Ada’ al-Naqishoh (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad dan tindakan hukum dalam bidang muamalah hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (Ahliyyatul Ada’ al-kamiilah), yakni orang yang telah mencapai usia akil Baligh dan berakal sehat serta memiliki Rusyd (kematangan pertimbangan akal). (Ahmad Azhar Basyir, 1982: 28-32).

                        Selain hal tersebut di atas, perlu melihat beberapa syarat antara lain:
a)	Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan (Ahliyyat al-Tawkil wa al-Tawakkul);
b)	Setiap mitra harus meyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
c)	Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset Musyarakah dalam proses bisnis normal;
d)	Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas Musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
e)	Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3)	(al-Ma’quud `alaih); objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a) Modal
(1)	Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang property dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;
(2)	Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal Musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan;
(3)	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan;
b) Kerja 
(1)	Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar  pelaksanaan Musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;
(2)	Setiap mitra melaksanakan kerja dalam Musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
c) Keuntungan 
(1)	Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari  perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian Musyarakah;
(2)	Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan  bagi seorang mitra;
(3)	Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;
(4)	Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
d)  Kerugian 
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4)	Biaya Operasional dan Persengketaan 
a)	Biaya operasional dibebankan pada modal bersama; 
b)	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan  melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

       Ada dua bentuk fundamental Musyarakah yang biasanya dipraktikkan, yaitu Musyarakah Tsabitah dan Musyarakah Mutanaqisah Muntahiyah Bi At Tamlik. Kedua model Musyarakah tersebut menjadikan Bank Syariah bersama seorang atau beberapa orang mitra usaha secara bersama-sama membiayai satu atau beberapa proyek. 
a. Musyarakah Tsabitah atau Mustamirrah (Permanent Paticipation)
        Musyarakah Tsabitah atau Mustamirrah yaitu Syirkah di mana masing-masing pihak saling berserikat dan keberadaan masing-masing pihak selalu eksis sampai Musyarakah itu berakhir atau hingga berakhirnya proyek. Artinya, masing-masing pihak memelihara bagiannya secara kontinyu yang melekat pada modal usaha, di mana dalam konteks perbankan, bank bersama-sama nasabah membiayai kegiatan usaha atau industri yang ditawarkan oleh pihak nasabah pengelola dana. Bank bersama nasabah dalam konteks kemitraan sama-sama memiliki, menjalankan dan mengawasi Musyarakah. Masing-masing bertanggung jawab terhadap berbagai perjanjian, menanggung kerugian, dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan.
Abdullah Saed mengatakan bahwa, 
“The term ‘permanent’ does not indicate perpetuity, since this form of participation remains only until the project comes to end, or until the time specified for the musharaka has expired”. Jadi, maksud dari istilah “permanent” (Tsabitah/Mustamirroh) bukanlah dimaksudkan bahwa partisipasi/keikutsertaan masing-masing mitra (bank dan nasabah) dalam pelaksanaan kontrak itu dilaksanakan selama-lamanya/abadi, namun keikutsertaan itu hanya berlangsung hingga berakhirnya proyek atau hingga batas waktu yang telah disepakati dan ditentukan pada awal akad Musyarakah. Hal ini berarti masing-masing pihak memelihara bagiannya secara kontinyu yang lekat pada modal usaha sampai Musyarakah itu berakhir. Musyarakah jenis ini yang kemudian menurut Muhammad Syafi’i Antonio bisa diterapkan ke dalam model usaha Pembiayaan Proyek.

b.  Musyarakah Mutanaqisah Muntahiyah Bi At Tamlik (Decreasing Paticipation)
        Pada Musyarakah jenis ini, pihak bank ikut menjadi mitra dengan menyertakan modal untuk membiayai suatu proyek dengan kompensasi bahwa bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang disertakan. Selain itu bank juga akan memperoleh jumlah nominal yang sudah ditetapkan untuk mengembalikan modal yang disertakan. Sisanya adalah untuk mitra atau nasabah pengelola dana yang akan menjadi pemilik proyek ketika bank memperoleh kembali seluruh modalnya. 
        Musyarakah jenis ini masih dalam lingkup pembiayaan suatu proyek yang dibiayai oleh Lembaga Keuangan (Bank Syariah) dengan nasabah pembiayaan, di mana bagian saham/modal milik bank secara bertahap dibeli oleh mitra lainnya secara mengangsur dan yang membedakannya dari Musyarakah jenis pertama adalah bahwa pada  Musyarakah jenis ini bisa berakhir dengan kepemilikan oleh salah satu mitra.
       Perlu dicatat bahwa praktek seperti ini dinamakan “Musyarakah Mutanaqisah” (Musyarakah yang selalu berkurang) jika dilihat dari pihak bank, karena setiap kali bank memperoleh pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra, akan menyusut atau berkurang pula tingkat kepemilikannya. Sedangkan dinamakan Musyarakah Muntahiyah Bi At Tamlik (Musyarakah berakhir dengan kepemilikan oleh salah satu pihak) adalah jika dilihat dari pihak nasabah karena setiap melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada bank, maka akan bertambah tingkat kepemilikannya terhadap proyek, sampai pada akhirnya nasabahlah yang memiliki proyek itu sepenuhnya. 
Apabila dicermati, Syirkah dalam bentuk ini ( al-Muntahiyah bi al-Tamlik ) dapat disimpulkan bahwa akadnya merupakan sejenis perpaduan antara Syirkah dengan kontrak jual beli, atau lebih tepatnya adalah akad Al Musyarakah yang di akhiri dengan kepemilikan barang ditangan mitra. Sifat pemindahan barang ini pula yang membedakannya dengan akad Al Musyarakah biasa. Perjanjian dalam akad ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dengan pihak mitra. Perjanjian mengikat kedua belah pihak. Lihat, Asmuni Mth, op.cit, hlm. 180 

Musyarakah  seperti yang disebutkan di atas yang dalam aplikasinya di dunia perbankan bisa dalam bentuk investasi keuangan seperti Modal Ventura (Harian Madia Indonesia, 9 Mei 2004 dalam Rubrik Konsultasi).
       Syirkah atau Musyarakah dari segi pembiayaan terdapat banyak manfaat di antaranya sebagai berikut: 
1)	Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
2)	Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
3)	Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
4)	Bank akan lebih selektif dan hati-hati –prudent- mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
Bila dibandingkan dengan Operasional Bank keunggulan dari Bank Syariah jika dibandingkan dengan Bank Konvensional adalah Bank Konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut Spread. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan, bank akan mendapat spread positif –positive spread-. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi spread negatif –negative spread-. Maka, bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus menanggulanginya dengan modal. Sedangkan Bank Syariah menggunakan pendekatan Profit Sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan Mudharabah). Lihat, Muhammad Syafi’i Antonio, Ibid, hlm. 158.
Dalam Bank Syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat kepada pembiayaan suatu usaha dibatasi oleh dua prisip dasar, yaitu prisip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada bisnis yang tidak sesuai dengan syariah seperti bisnis perjudian dan tidak diperbolehkan pula pembiyaan bisnis/proyek yang menimbulkan kemudlaratan untuk masyarakat. Dengan demikian, menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal, sedangkan di bank Konvensional Pembiayaan yang akan diberikan kepada suatu bisnis tidak dipertimbangkan mengenai halal-haramnya bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Terkadang kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) ataukah tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya

5)	Prinsip bagi hasil dalam Musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun –nasabah- merugi dan terjadi krisis ekonomi.

       Meskipun demikian dalam Musyarakah terdapat risiko, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:
1)	Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
2)	Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3)	Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, hal ini karena tingkat kejujuran ke-amanah-an masyarakat kita yang belum 100% dapat diandalkan.