B. TINJAUAN TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH

1. Pengertian Jaminan
	    Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan. “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.
       Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono Hadisoeprapto, 1984: 50). 
 Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur jaminan antara lain (Salim HS, 2004: 22):
a.	Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank)
b.	Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil)
c.	Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan baru timbul setelah adanya perjanjian pokok, seperti perjanjian hutang-piutang, kredit. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (accesoir) dari perjanjian pokok.
       Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjamam/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan.
	Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a.	Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil); Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan
b.	Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil); Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.
Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah:
1)	Gadai;
2)	Jaminan Fidusia;
3)	Hak tanggungan;
4)	Hipotik atas Kapal Laut.
       Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang pihak ketiga yang untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.
Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi tiga macam:
1)	Borgtocht (penanggungan hutang);
2)	Tanggung menanggung (yang serupa dengan tanggung renteng);
3)	Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdata), yaitu bertanggungjawab guna kepentingan pihak ketiga.
       Mengenai pembagian atas jaminan perorangan ini, penulis hanya akan membahas lebih lanjut mengenai penanggungan hutang, karena dirasa relevan untuk diterapkan dalam perbankan syariah.
       Penanggungan hutang adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhinya (Pasal 1820 KUH Perdata). Ada tiga pihak yang terkait dengan penanggungan hutang, yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga sebagai penanggung.
       Sifat perjanjian penanggungan hutang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangakan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit/pinjam meminjam uang antara kreditur dan debitur.
       Prinsipnya, penanggung hutang tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar hutangnya, untuk membayar hutang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUHPerdata). Apabila penanggung telah membayar hutang debitur kepada kreditur, maka penanggung berhak menuntut kepada debitur supaya membayar apa saja yang telah dilakukan dan dibayarkan oleh penanggung kepada kreditur. Pihak penanggung berhak pula untuk menuntut pokok dan bunga, serta penggantian biaya kerugian dan bunga.
       Pasal 1381 KUHPerdata menentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan hutang, yaitu: pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan hutang; kompensasi; pencampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang terhutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.
       Penulis selanjutnya akan membahas mengenai jaminan fidusia dan hak tanggungan, karena kedua bentuk tersebut yang sering digunakan dalam pengikatan jaminan di perbankan. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing bentuk jaminan tersebut.

2. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah	

	Dalam praktik keseharian Perbankan Syariah di Indonesia, “Hukum Formal” yang mengatur hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah (pembiayaan dan penyimpan dana) diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk didalamnya mengenai jaminan, bentuk-bentuk jaminan yang berlaku. Hal ini karena operasionalisasi bank syariah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan Bank Syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, di mana sebelum disahkannya Undang-undang ini pada tanggal 16 Juli 2008 kemarin, payung hukum perbankan syariah adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
	Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya. Pasal 1 angka 26 mendefinisikan jaminan (agunan), yaitu ”Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”. Ketentuan jaminan di perbankan syariah tidaklah berbeda dengan jaminan (agunan) yang diterapkan di bank konvensional, di mana di bank konvensional jaminan yang digunakan pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
Hanya saja, meskipun dalam bank syariah bentuk jaminan yang diterapkan sama bentuknya dengan yang diterapkan pada bank konvensional, (jaminan perorangan dan jaminan kebendaan) namun kedudukan jaminan berbeda antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank syariah posisi jaminan bukanlah sentral dalam pemberian dana pembiayaan. Berdasar Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan Musyarakah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah pembiayaan akan menggunakan dana dari bank tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan dimuka.
Oleh karenanya bank syariah dalam memberikan pembiayaan berdasar pada prinsip investasi, di mana setiap investasi mempunyai kemungkinan untung dan rugi. Sehingga bank syariah lebih mengedepankan kelayakan usaha setiap calon mitra/nasabah pembiayaan dan aspek kemitraan. Berbeda dengan Perbankan Konvensional yang dalam setiap mengucurkan fasilitas kredit selalu mengedepankan aspek jaminan/agunan (Collateral) dari nasabah (Republika, 2005: 15). Di perbankan konvensional masalah jaminan merupakan masalah yang penting/dominan dan sentral (Hartono Hadisoeprapto, : 50 dan Muhamad Djumhana, 2000: 397-398). Di mana dalam praktik penyaluran kredit pendekatan yang dipergunakan oleh pihak Bank adalah Collateral Approach (pendekatan dari segi jaminan/agunan)(Surach Winarni, 2004: thlm). Sehingga jaminan merupakan hal yang wajib ada dalam setiap penyaluran dana -kredit-. 
Seperti contoh dalam pembiayaan Musyarakah, masing-masing mitra mempunyai kedudukan yang sama, meskipun mungkin salah satu mitra memberikan kontribusi modal yang lebih banyak dari mitra lainnya (Abdullah Seed, TT :60). Jumhur Fuqoha’ juga menyatakan bahwa pada dasarnya masing-masing mitra adalah Yad al-amanah (tangan amanah/kepercayaan) atas harta perserikatan, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta perserikatan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam mengelola harta perserikatan. Hal ini sebagaimana dalam Wadi’ah Yad al-amanah.. Oleh karenanya, masing-masing mitra tidak bisa menjamin (memberikan jaminan) atas modal mitra lainnya, dan apabila dalam Musyarakah ada Jaminan atas salah satu mitra, maka jaminan tersebut dianggap batal/tidak berlaku (Syamsuddin al-Sarkhasi, 1993:197). Dengan demikian, maka berdasar Mafhum Mukholafah / Argumentum a Contrario, mitra yang lain dapat meminta pertanggung jawaban dan jaminan pada mitra yang lain hanya apabila mitra yang lain tersebut melakukan kelalaian atau kecerobohan dalam pengelolaan harta Syirkah yang berakibat pada kerugian/musnahnya sebagian/seluruhnya harta Syirkah tersebut. 
Dalam Lembaga Keuangan Syariah, berdasar Fatwa DSN-MUI yang merupakan Ijtihad Ulama Kontemporer tentang pembiayaan Musyarakah yang menjadi pedoman perbankan syariah di Indonesia, pada prinsipnya, dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jadi menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan yang diberikan oleh mitra/Syarik atau dalam arti lain, jaminan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok dalam Musyarakah. Namun jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang diberikan pihak Bank. Hal ini berdasar pada prinsip Maslahat al-Mursalah. Disini  kedudukan jaminan hanya sebagai penghati-hati (Ihtiyath) dan merupakan hal yang bukan prinsip (syarat wajib) dalam penentuan pemberian Pembiayaan Musyarakah oleh pihak bank. Sedangkan yang merupakan hal yang prinsip adalah kemampuan dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah penerima pembiayaan. Serta fungsi jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah bukanlah untuk meng-cover/menutup semua kerugian yang terjadi pada pembiayaan Musyarakah, meskipun kerugian itu bukan karena sebab atau pun keteledoran dari nasabah pembiayaan. Tidak seperti pada pemberian kredit pada perbankan konvensional yang berbasis bunga, di mana seluruh tanggung jawab atas kredit dibebankan secara keseluruhan kepada pihak nasabah.  
Salah satu metode dalam penemuan Hukum Islam dengan mengedepankan penggunaan  kemaslahatan umum dan tujuan syariah (Maqoshid Syariah al-Khomsah –menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta-) terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat ketentuan Nash Qur’an dan Sunnah yang mengaturnya begitu pula Ijma’ (konsensus) Ulama atas peristiwa tersebut. Seperti penerapan penggunaan penjara (sijn) yang dilakukan oleh para Sahabat. Lihat, Wizaaroh al-Awqof wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Op.cit, Juz 3, hlm. 325. dan Abdul Wahhab Khollaf, ‘Ilm Ushul Fiqh, Ctk ke-12, Daar al-Qolam, 1978, hlm. 84.
	
Contoh lain adalah jaminan dalam pembiayaan Murabahah. Apabila kita tinjau dari aspek regulasinya, dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa: “Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.
       Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam Pembiayaan Murabahah, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan Murabahah. Adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan Murabahah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak ba’i bahwa pihak musytari dalam pembiayaan Murabahah akan serius dengan pesanannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka.
       Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk men-cover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan Murabahah, dalam artian pembiayaan Murabahah tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku. Jadi kedudukan jaminan menurut Fatwa DSN-MUI guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak musytari dan agar musytari tidak main-main atau serius dengan pesanannya sesuai dengan yang diperjanjikan di muka, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Murabahah.

3. Jaminan menurut Hukum Islam
Berbeda dengan pengaturan dalam hukum positif, menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqih mengenai masalah jaminan terdapat/dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad  kafalah/ Dhomman dan akad rahn. Keduanya adalah akad al-Istitsaq (untuk menimbulkan kepercayaan). Berikut ini akan kami paparkan uraian lebih lanjut mengenai dua bentuk akad tersebut.

Menurut Istilah Fuqoha Malikiyyah dan Hanafiyyah, Kafalah dan Dhomman adalah sama artinya. Namun menurut Ulama fiqh Hanabilah dan Syafi’iyyah, Kafalah adalah bagian dari Dhomman, yaitu dalam Dhomman bi al-Nafs. Jadi Kafalah adalah species, sedangkan Dhomman adalah Genus.  Namun dalam tulisan ini, penulis akan mengacu pada istilah yang digunakan oleh Fuqoha’ Hanafiyyah dan Malikiyyah yang menyatakan bahwa antara Dhomman dan Kafalah adalah sama. Menurut Imam al-Mawardi, bila ditinjau dari segi kebiasaan (al-‘Urf), Dhomman sering digunakan untuk tanggungan dalam masalah materi/harta, sedangkan Kafalah sering digunakan dalam penjaminan atas jiwa (nafs). Lihat, Wahbah al-Zuhayli, op.cit, Juz 5, hlm. 130. dan Wizaaroh al-Awqof wa al-Syu’un al -Islamiyyah bi al-Kuwait, op.cit, Juz 23, hlm.176. serta Abdurrahsman al-Jaziri, al-Fiqh…op.cit, Juz 3, hlm. 265.

a.	Kafalah / Dhomman
Kafalah/dhomman menurut bahasa (lughowi/etimologi) adalah    mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, penanggungan hutang ini dikenal dengan istilah borgtocht atau personal guaranty.
       Persoalan kafalah dalam wacana fiqih berkaitan dengan masalah adanya hubungan hukum (hutang piutang misalnya) antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Ada dua definisi kafalah yang dikemukakan ulama fiqih :
Mayoritas Ulama mendefinisikan kafalah adalah: “Mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah tuntutan atas jiwa atau hutang atau hak, sehingga hak tanggung-jawab dengan tanggung-jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang dan  harta”.
       Perbedaan definisi ini terlihat dalam persoalan objek tanggung jawab tersebut. Ulama fiqih Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa objek kafalah tidak hanya menyangkut harta, melainkan juga menyangkut masalah jiwa, hutang dan harta, sedangkan definisi Jumhur Ulama menyatakan bahwa objek kafalah tersebut berkaitan dengan harta, seperti dalam masalah hutang piutang. Jadi dengan demikian, definisi Ulama Mazhab Hanafi lebih umum objeknya dibandingkan dengan definisi mayoritas Ulama.
   Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, terdapat tiga macam/bentuk kafalah yaitu : 
1)	Kafalah bi al-Nafs; yaitu pemberian jaminan atas jiwa (seperti menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan). Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, misalnya A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bi al-nafs misalnya seorang nasabah pembiayaan yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang jaminan barang apapun, namun bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah pembiayaan yang dibiayai mengalami kesulitan.
2)	Kafalah bi al-Dain; menjamin (menanggung) untuk membayar hutang. Jaminan atas hutang seseorang, misalnya A menjamin hutang B kepada C, maka C boleh menagih piutangnya kepada A atau kepada B.
3)	Kafalah bi al-‘Ain; menjamin (menanggung) untuk mengadakan  barang. Jaminan dalam pengadaan barang, misalnya A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B dari C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A wajib mengembalikannya kepada C.
       Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa dhomman/kafalah dapat dan boleh diterapkan dalam berbagai bidang dalam lapangan muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.
Dasar hukum diperbolehkannya Dhomman/Kafalah adalah Firman Allah SWT:
1)	Q.S Yusuf ayat 72:
               
72. penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

2)	Hadits Rasulullah Muhammad SAW: Dari Sahabat Salmah bin al-Akwa’, ia berkata, “Ketika kami berada di hadapan Rasulullah SAW, sekelompok orang membawa jenazah seseorang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata kepada Beliau: “Wahai Rasulullah, sholatkanlah janazah ini!” Beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan harta benda?” Mereka menjawab, “Tidak”. Beliau bertanya lagi, “Apakah ia meninggalkan hutang?”. Mereka menjawab, “ya, hutangnya tiga dinar”. Beliau bersabda, “Sholatkanlah temanmu ini”. Abu Qatadah berkata,”Sholatkanlah ia Wahai Rasulullah, dan utangnya itu saya jamin”. Kemudian Rasulullah melakukan Sholat atas janazah itu. (HR. Ahmad ibn Hambal, al-Bukhori, dan an-Nasa’i).
3)	 Landasan Hukum Positif Indonesia (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 151):
       Kafalah dalam tataran teknis diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf c point ketiga PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad kafalah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/1V/2000, disebutkan mengenai rukun dan syarat Kafalah adalah:
1) Rukun Kafalah
 Bagi Kafil/Pemberi Jaminan/Penjamin/Guarantor
 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/1V/2000:
a)	Baligh (dewasa) dan berakal sehat;
b)	Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
Bagi Makful Bih (sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan atau setiap hak yang boleh diwakilkan kepada orang lain, atau hutang (harta) yang dijaminkan/objek).
Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/1V/2000:
a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
b)  Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
d)	Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
e)	Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
Bagi Makful Anhu (yang meminta jaminan/orang yang dituntut dengan harta/nasabah).
Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/1V/2000:
a)	Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin;
b)	Dikenal oleh penjamin.
Bagi Makful Lahu (pihak yang menerima surat jaminan dan Kafil)
Berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/1V/2000:
a)	Diketahui identitasnya;
b)	Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
c)	Berakal sehat.
2) Syarat-syarat Kafalah
 Bagi Kafil (penjamin atas kewajiban Makful Anhu)
a)	Kafil akan mengeluarkan Bank Garansi apabila diminta dengan izin yang sah dari Makful Anhu (nasabah);
b)  Ketika Kafil menjamin ulang Makful Anhu, maka jaminan itu atas nama Makful Anhu;
c)	Kafil tidak mempunyai hutang kepada Makful Anhu, (seolah-olah Kafil  menjamin padahal dia sendiri mempunyai hutang kepada Makful Anhu).
d)	Mampu melunasi (membayar) kewajiban Makful Anhu;
e)	Orang yang ditanggung (dijamin) tidak bebas tanggung jawab, kecuali tanggung jawab penjaminnya bebas. Jika orang yang ditanggung bebas tanggung jawabnya, maka bebas pula tanggung jawab penjaminnya; 
f) Kafil diijinkan memberikan jaminan lebih dari satu pihak dan diperbolehkan sebagai penjamin kedua dari Makful Anhu yang sama dan juga dalam proyek/usaha yang sama;
g)	Jika dalam pertanggungan berupa harta, lalu orang yang ditanggungnya  meninggal dunia, maka Kafil bertanggung jawab dalam harta tersebut;
h)	Diperbolehkan memberi persyaratan khusus kepada Makful Anhu untuk menitipkan hartanya.
Bagi Makful Anhu (nasabah atau nama yang dijaminkan oleh Kafil dan disebut dalam surat jaminan)
a) Dikenal secara baik oleh Kafil dan mempunyai reputasi yang baik  sebelumnya;
b)  Mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyerahkan hutangnya ke Kafil;
c) Tidak ada jaminan, kecuali ada hak (kewajiban) atau yang akan timbul seperti akad Ju’alah (upah);
d) Makful Anhu diperbolehkan meminta lebih dari satu Kafil (pihak yang menjaminnya).
Bagi Makful Lahu (penerima surat jaminan)
a)  Mempunyai hubungan yang jelas dengan Makful Anhu;
b) Mempunyai hak untuk menagih kewajiban yang telah dilalaikan oleh Makful Anhu kepada Kafil.
Bagi Makful Bih (sesuatu yang dijadikan jaminan)
a)  Jumlah hutang dan jatuh tempo hutang harus jelas dan benar;
b) Bersifat mengikat dan tidak bisa digugurkan kecuali dengan cara membayarnya atau terjadinya pengguguran hak yang dilakukan oleh pemilik hak (Ibra’);
c)  Ketika Makful Anhu mengalami cidera janji dengan Makful Lahu, maka pihak Kafil diperbolehkan meminta komisi (fee). Besar komisi sesuai dengan kesepakatan bersama.
        Ijma’ kaum muslimin juga memperbolehkan kafalah dalam bidang muamalah, karena kafalah diperlukan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang membutuhkan modal usaha dapat memperoleh modal tersebut dengan jaminan dari seseorang yang dipercaya. Atas jaminan tersebut ia dapat membangun usahanya, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.  
b.	Rahn
1) Dasar hukum gadai syari'ah atau gadai secara Islam diatur dalam:
a) Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283:
                                                                                                                                                                                           
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

b) As-Sunnah
	Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: Rasullulah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi (HR Bukhari dan Muslim). Berdasarkan Hadits Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad Saw bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikan. la memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).
Sumber lainnya berdasarkan sabda Nabi: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai).
Menurut Abu Hurairah r.a.  Rasul pernah bersabda bahwa: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang peras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari)
           c) ljtihad
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah Saw terhadap riwayat hadist tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana, pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadist tersebut. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005:  91).
		Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al Qur'an dan hadist itu dalam perkembangan selanjutnya dilakukan oleh para fukoha, dengan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama, bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian juga dengan landasan hukumnya (Dachroni, tt: 5).
	Gadai syari'ah tetap menggunakan dasar hukum gadai konvensional yaitu  yang diatur dalam KUHPerdata. Selain ketentuan dari KUHPerdata, gadai syari'ah juga menggunakan dasar hukum Islam yaitu ketentuan yang ada dalam Al Qur'an, Hadist dan ljtihad para ulama, sehingga sistem gadai yang digunakan tetap sesuai syari'ah Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
          Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya (Sutan Remy Sjahdeini, 2005: 75) menuliskan beberapa definisi tentang rahn, yaitu secara harfiah rahn berarti adalah tetap, kekal dan jaminan. Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan.
Kata agunan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai cagaran, gadaian, jaminan, tanggungan.
Kata rungguhan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai barang dsb yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam. Menurut kamus tersebut, sinonim dari rungguhan adalah cagaran dan jaminan. Merungguhkan berarti menyerahkan sesuatu untuk cagaran (jaminan, tanggungan); atau berarti pula menggadaikan.
         Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari  fasilitas pembiayaan yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan, “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”, sedangkan Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”    
         Rahn di tangan kreditur/pemberi hutang (al-Murtahin) hanya  berfungsi sebagai penjamin hutang debitur (al-Rahin). Jaminan itu baru bisa dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, hutang debitur tidak bisa dilunasi. Oleh sebab itu, hak kreditur hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.
Rahn diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 yang artinya adalah sebagai berikut: artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…..”.
(QS Al Baqarah : 282), artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Baqarah : 283)
Dalam Sunnah Rasulullah SAW:
1) Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. Muslim dari Sayyidah ‘Aisyah binti Abi Bakar RA);
2) Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (H.R Asy Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah);
3) Nabi bersabda: tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai);
4) Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Pada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya. (H.R Jamaah, kecuali Bukhari, Muslim dan An Nasai).
         Sementara itu di dalam hukum positif Indonesia, tataran teknis Rahn diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf c poin keempat PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bamk Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad Rahn. Hukum Rahn adalah diperbolehkan (Jaiz) menurut kesepakatan Fuqoha. Meskipun diperbolehkan, namun Rahn tidak diwajibkan adanya ketika terjadi suatu perjanjian hutang piutang. 
			Berdasarkan prinsip-prinsip rahn di atas akad rahn diperbolehkan karena banyak kemashlahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Untuk itu prinsip rahn ini dapat diterapkan di Lembaga Keuangan Syari’ah.
			Dalam praktik perbankan syari’ah, rahn dapat diterapkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai prinsip/produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Pertama rahn sebagai prinsip atau produk pelengkap berupa akad tambahan pada produk lain seperti pada saat menerima pembiayaan murabahah, salam, dan lain-lain Bank menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Dalam hal ini bank biasanya tidak menahan barang secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya saja. Hal ini dikenal dengan jaminan fidusia. Kedua rahn sebagai produk terendiri adalah bank menerima jaminan utang atas pembiayaan yang diberikan sebesar harga barang yang dijadikan jaminan utang tersebut yang telah ditetapkan bank.
			Dalam menerpakan rahn sebagai produk, terdapat risiko dan manfaat yang mungkin timbul bagi bank, yaitu: risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi); dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Sedangkan manfaatnya bagi bank adalah menambah diversifikasi produk dan tentu saja fee base income dari biaya penitipan dan pemeliharaan barang yang diagunkan dengan menggunakan ijarah.
	
2) Rukun dan syarat perjanjian gadai syari'ah adalah: 
a) Ijab qabul (Sighat). Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk 
     tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud   
     adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
b) Orang yang bertransaksi (Aqid)
     Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi 
     gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murthahin (penerima gadai) 
     adalah:
     (1) Telah dewasa
     (2) Berakal
     (3) Atas keinginan sendiri
   c) Adanya barang yang digadaikan (Marhun) 
       Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 
        digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah: dapat diserah 
        terimakan;
       (1) Bermanfaat
       (2) Milik rahin (orang yang menggadaikan)
       (3) Jelas
       (4) Tidak bersatu dengan harta lain
       (5) Dikuasai oleh rahin
       (6) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
	Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku "Minhajul Muslim" menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak, karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini perbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur gharar bagi murtahin. Dinyatakan tidak mengandung unsur gharar karena piutang murtahin tetap ada, kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.
     d. Adanya hutang (Marhun bih)
	Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah, syarat hutang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:
a) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
b) Utang harus lazim pada waktu akad; 
c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.
Mahzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad dibuat orang yang menggadaikan (rahin) dipaksa untuk menyerahkan benda gadai untuk dipegang oleh yang memegang gadai (murtahin). Sedangkan menurut Al-Jazain, marhun boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting marhun dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.(Abdul Ghofur Anshoni, 2006:  91-92)
Menurut Heri Sudarsono, rukun dan syarat gadai syari'ah sebagai berikut. Rukun Gadai Syariah adalah ketentuan yang harus dipenuhl dalam akad gadai, jika tidak dipenuhi akad menjadi tidak sah dan batal, yang terdiri dari:
1) Ar-Rahin (yang menggadaikan)
    Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki   
    barang yang akan digadaikan.
2) Al-Murtahin (yang menerima gadai)
    Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk
    mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadal).
3) Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
    Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 
    mendapatkan hutang.
4) Al-Marhun bih (utang)
    Sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas 
    dasar besarnya taksiran marhun.
5) Sighat, ijab qobul
    Sighat adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam
    melakukan transaksi gadai.
Syarat Gadai Syariah adalah ketentuan sebelum terjadinya akad gadai, jika syarat ini tidak dipenuhi maka, akad menjadi tidak sah dan batal, terdiri dari:
1)	Rahin dan murtahin	Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin	harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan  transaksi kepemilikan.
2) Sighat
a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga 
    dengan suatu waktu di masa depan.
b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti  
    halnya akad jual beli. Maka tidak boteh diikat dengan  syarat tertentu atau        
   dengan suatu waktu di masa depan.
3) Marhun bih
a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada 
    pemiliknya.
b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak
    bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak 
    dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.
4) Marhun
Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:
a) Harus diperjual belikan.
b) Harus berupa harta yang bernilai.
c) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
d) Harus diketahui secara fisiknya, maka piutang tidak sah untuk      
    digadikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
e) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau pemberi gadai),   
    setidaknya harus seijin pemiliknya (Heri Sudarsono, 2004: 160).
Rukun dan syarat Rahn menurut Pedoman Operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:
Rukun Rahn
1) Orang yang berakad:
a) Pihak yang berhutang (rahin)
b) Pihak yang berpiutang (murtahin)
2) Sighat (ijab qobul)
3) Harta yang di-rahn-kan (marhun)
4) Pinjaman (marhun bih)
Syarat Rahn
1)	Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti murtahin (pemilik modal) mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2)	Marhun Bih (pinjaman), adalah:
	a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan pada murwhin.
b) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-rahn-kan   tersebut.
	c) Pinjaman itu jelas dan tertentu.
3) Marhun (barang/harta yang –rahn-kan), adalah:
a) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
b) Memiliki nilai 
c) Jelas ukuran jumlah dan sifat tertentu. 
d) Milik sah dan penuh dari rahin.
e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
f) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang      
    /dikuasai secara hukum).
4)  Jumlah maksimal dana rahn dan nilai likuidasi barang yang di-rahn-kan, serta
     angka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5)  Rahin setiap bulan dibebani jasa manajemen atas barang berupa:
	a) Biaya asuransi.
	b) Biaya penyimpanan.
	c) Biaya keamanan.
	d) Biaya pengelolaan/administrasi.

3) Bunga Gadai Dalam Islam
Pada dasarnya akad perjanjian gadai merupakan akad hutang piutang, namun dalam akad hutang piutang gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau penentuan persentase tertentu dari pokok utang (dalam penyerahan utang tersebut), maka hal tersebut termasuk riba, dan riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh syara’(Muhammad Sholikul Hadi, 2003: 63).
	Riba, menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya" (H. Sulaiman Rasyid, 1954: 297).
	Riba, menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (annuwuw), meningkat (al-irtifa) dan membesar (al-'uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari perninjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.
	Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam Al-Qur’an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu ’iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ’iwad yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq dalarn kitab Fiqih Sunnah yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. (Heri Sudarsono, 2004, 10).
Riba sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Saw yang melarang adanya riba: bahwa sesungguhnya Nabi saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya. 
Gadai syariah merupakan perjanjian hutang-piutang yang disertai dengan benda jaminan, karena gadai syari’ah selain menggunakan ketentuan umum dari KUHPerdata juga menggunakan ketentuan hukum Islam, maka juga dilarang adanya riba dan hukumnya haram.

G. Persamaan dan Perbedaan Antara Rahn dan Gadai
Persamaan gadai dengan rahn (Gadai Syariah) antara lain:
a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh
    dijual atau dilelang.

Perbedaan rahn dan gadai, antara lain:
a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong
    tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping
    berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik 
    bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak 
    sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang
    bergerak maupun yang tidak bergerak.
c. Dalam rahn, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
d. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di
    Indonesia disebut Perum Pegadaian, sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat
   dilaksanakan tanpa melalul suatu lembaga. 
Menurut Madzhab Hanafi penerima rahn boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan utang atas izin pemiliknya karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk menggunakan hak miliknya, termasuk untuk mengambil manfaat barangnya. Hal itu menurut mereka bukan riba, karena pemanfaatan barang itu diperoleh melalui izin. (Muhammad Sholikul Hadi, 2003: 42).

H. Gadai di Perum Pegadaian Syariah
Menurut Pasal 1 PP Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
Rahn menurut Perum Pegadaian mempunyai arti yaitu tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang lebih penting penyerahan, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah menurut suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.
Adapun yang dimaksud rahin adalah pemberi gadai, yaitu pihak yang berhutang atau menerima pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutangnya. 
Murtahin adalah pemilik dana yang memberikan pinjaman kepada rahin dengan menerima barang sebagai jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada rahin.
 Marhun adalah harta atau barang yang dijadikan sebagai rahn atau jaminan (di-rahn-kan) yaitu barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan atau bertahan lama, misalnya, emas perhiasan atau emas batangan dan kendaraan.
 Sighat adalah ijab qobul antara rahin dan murtahin yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad. Akad adalah perjanjian, yaitu pertalian ijab dan qobul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan akad. 
Al-Qardh adalah suatu akad pembiayaan dari murtahin (pihak yang berpiutang) kepada rahin (pihak yang berhutang) dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakatl oleh kedua belah pihak. 
Ijarah adalah akad permindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 Musta’jir adalah pihak penyewa tempat atas barang yang sedang dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada pegadaian. Mua’jjir adalah pemilik tempat persewaan atas barang yang sedang dijadikan jaminan pelunasan pinjaman oleh Musta’jir. Ma’jur adalah barang yang dijadikan obyek sewa menyewa dalam akad ijarah.
	Dalam pelaksanaan gadai syariah, ada badan yang mengawasi yang disebut dengan Badan Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun yang dimaksud dengan DSN adalah Badan yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian berlandaskan syariah (Islam), pada umumnya sektor keuangan, pada khususnya termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Selain DSN ada juga Badan Interen yang ditempatkan oleh DSN untuk mengawasi pelaksanaan pagadaian syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Badan Independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar di bidang syariah, muamalah dan memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Tugasnya adalah mengawasi operasional layanan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN.
Prinsip-prinsip pegadaian syariah adalah sebagai berikut:
1. Praktis, yaitu Rahin tidak perlu membuka, rekening dan cara-cara 
lain yang memberatkan. Hanya cukup membawa barang-barang berharga untuk digadaikan, dan pemberian pinjaman akan diberikan saat itu juga. Pinjaman dapat dimanfaatkan selama 120 hari kedepan, dengan cara pelunasan yang mudah. Jika pada masa jatuh tempo, rahin belum mampu untuk melunasi pinjamannya, maka pinjaman dapat diperpanjang atau diangsur dengan biaya murah. Akad ijarahnya pun diperpanjang disini.
2.  Cepat, yaitu tidak sampai 15 menit, kebutuhan dana rahin dapat   terpenuhi.
3.  Menentramkan,sebab, sumber dana pinjaman berasal dari sumber yang halal dan  
     sesuai syariah, yaitu dari Bank Muamalat Indonesia   dengan sistem musyarakah,
     sehingga lebih menentramkan.
Proses mendapatkan pinjaman/marhun bih adalah sebagai berikut:
1. Nasabah datang dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan   (kartu identitas
    diri dan barang yang akan dijaminkan) ke loket pegadaian syariah untuk  
    mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan.
2. Petugas penaksir yang sudah terlatih kemudian menaksir barang    jaminan yang  
    dibawa. Jumlah pinjaman yang diberikan maksimum sebesar 90% dari nilai
    taksiran.
3. Bila disepakati, nasabah dapat datang ke kasir untuk    menandatangani akad serta  
    membayar biaya administrasi.
4. Proses pengembalian pinjaman hingga penerimaan kembali barang  jaminan tidak 
   dikenakan biaya apapun, kecuali membayar ijarah   sesuai tarif.

Latihan Soal

1.	Sejak kapankah prinsip bagi hasil diakomodir dalam peraturan perundangan di Indonesia? Sebutkan dasar hukumnya!
2.	Bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas. Dimanakah ketentuan tersebut dapat ditemukan?
3.	Terdapat empat prinsip dalam operasional bank syariah. Sebutkan empat prinsip dimaksud dan jelaskan masing-masing.
4.	Akad dengan skema seperti di bawah ini merupakan contoh skema akad apa? Berikan penjelasan dengan memberikan alasan dan dasar hukumnya!

5.	Terdapat persamaan dan perbedaan antara Syirkah dan Musyarakah, sebutkan persamaan dan perbedaan dimaksud! Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang disebut dengan Syirkah al-Ibahah, apakah maknanya dan berikan contoh peristiwa konkrit dalam kehidupan masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan et.al (ed.), 1997, Ensiklopedi Hukum Islam, Ctk.1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Abdurrahman al-Jaziri, 1996, Tafshil al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah Beirut: Daar al-Fikr.

Abdul Ghofur Anshori, 2008, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Abdurrahman al-Jaziri, 1996, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Daar al-Fikr,  Juz 3.

Abul Walid Muhammad Ibn Muhammad In Rusyd Al Qurthuby Al Andalusy, TT, Bidayat Al Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtashid, Juz II, Kairo, Daar El Fikr dalam Bagya Agung Prabowo, 2007, Konstruksi Hukum Pembiayaan Musyarakah, Hasil Penelitian LP3M Universitas Islam Indonesia.

Ahmad Azhar Basyir, 1987, Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, Bandung: PT. Al-Ma’arif, Cet. Ke-2.

_______, 1982, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta, UII Press.

_______, 2007, Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Chairuman Pasaribu, S.K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika.

Fathurahman Djamil, 2002, Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis.

_______, 2001, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan,  Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Gemala Dewi, 2006, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesi, Jakarta, Prenada Media.

Ghufron A. Mas’adi, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasanudin, 2006, Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Heri Sudarsono, 2003, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi, Cet.1, (Yogyakarta: Ekonisia – FE UII).

Ibn Mandzuur al-Anshori, 2003,  Lisaan Al ‘Arab, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut,  Juz 10, dalam Bagya Agung Prabowo, 2007.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

Karim Bussines Consulting (ed.), 2001, Produk Perbankan Syariah,  Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank  Indonesia.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotek,Jakarta, Prenada Media.

Mariam Darus Badrulzaman (et.al), TT, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Mohamad Hoessein, 2006, Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, AMP YKPN, Yogyakarta.

Muhammad Ichsan, 2006, Teori akad dalam Fikih Islam, Hand out pada Acara Pelatihan Nasional Pembuatan Kontrak dalam Praktik Perbankan Syariah, kerjasama Basyarnas DIY dengan FH UMY, UII, UAD, STIE Yogyakarta.

Muhammmad Firdaus NH, 2005,  Briefcase Book:  Edukasi Profesional Syariah Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, Jakarta,  Renaisan.

Muhammad Syafi’i Antonio, 2007, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.

_______, 1999, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta, Tazkia Institut.

Pery Umar Farauk, 2004, Hand Out: Sejarah Perbankan Syariah, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsuddin al-Sarkhasi, 1993, al-Mabsuth, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah:, Juz 11.

Sutan Remy Sjahdeini, 2005, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Ctk. Kedua, Jakarta, PT Kreatama.

_______, 2002, “Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis (Agustus 2002).

_______,1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Surach Winarni, 2004, Catatan Kuliah Hukum Perbankan, Yogyakarta, FH-UII.

Taufiq, 2006, Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syariyyah, Ceramah disampaikan dalam Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi para Ketua Pengadilan Agama se Jawa di Malang, tanggal 2 Mei 2006

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1974, Pengantar Fiqih Muamalat, Cetakan Kelima, Jakarta, Bulan Bintang.

Wahbah al-Zuhayli,  hlm. 793 dalam dari Bagya Agung Prabowo, 2007.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R.I., Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bamk Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/1V/2000 tentang Ketentuan Umum Kafalah.