BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian HTN 
Pada materi pengantar ini akan dibahas beberapa pokok bahasan yaitu: Pengertian Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara dan Hubungan antara ketiga Ilmu Hukum tersebut. Ketiga jenis ilmu hukum di atas, sama-sama berobyekkan Negara. Sebelum mengetahui perbedaan hubungan antara ketiga ilmu di atas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian Negara menurut beberapa ahli hukum tata Negara.
Menurut Roger dan Soultau, Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Menurut Logemann, Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut Kranenburg, Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut Wiryono Projodikoro, Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok/beberapa kelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan menyangkut adanya pemerintahan yang mengurusi tata tertib dan keselamatan kelompok manusia tersebut.  
    Syarat berdirinya negara menurut Konvensi Montevideo 1938 ada 2 yaitu
1. Syarat de facto yaitu adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat
2. Syarat de jure yaitu pengakuan dari negara lain
    Dengan mengetahui beberapa definisi tentang negara tersebut,
dapat dibedakan serta dapat didefinisikan pengertian antara HTN,
HAN dan Ilmu Negara.	
	Ilmu Negara: Ilmu yang mempelajari negara dalam sifat-sifatnya yang abstrak, umum dan universal (terlepas dari suatu negara tertentu, terlepas dari tempat, waktu, dan keadaan tertentu).
     Hukum Tata Negara: Ilmu yang mempelajari negara dalam sifat-sifatnya yang kongkrit, khusus, tertentu. (negara yang dipelajari sudah ada tertentu, waktu dan tempat serta keadaan juga tertentu).
	Dengan demikian, HTN dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, baik dalam garis vertikal maupun horisontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.
	Hukum Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, pada waktu badan-badan negara itu mulai menjalankan tugasnya seperti yang diberikan kewenangannya oleh Hukum Tata Negara.
Ketiga ilmu tersebut dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah pemahaman, akan dikemukakan contoh sebagai berikut. Dalam mempelajari kehidupan ketatanegaraan Indonesia, akan lebih baik kalau kita mempelajari tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Untuk itu terlebih dahulu dipelajari tentang teori sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensiil , sistem referendum maupun sistem campuran. Semua itu dipelajari dalam teori ilmu negara, dimana kita membahas teori sistem pemerintahan tanpa menyebut negara mana yang dibahas. Setelah dipelajari teori sistem pemerintahan, kita baru bisa mengetahui Indonesia menggunakan sistem pemerintahan apa dan melihat fakta di lapangan. Hal ini dipelajari dalam Hukum Tata Negara, karena jelas kita membahas tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Dari sistem pemerintahan presidensiil yang diterapkan di Indonesia, kita bisa mengetahui bahwa presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban Presiden tersebut, dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan sebagai landasan hukumnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden inilah yang dimasukkan dalam pembahasan Hukum Administrasi Negara. Sehingga ketiga ilmu tersebut dapat dipelajari sendiri-sendiri, namun merupakan satu kesatuan dalam kehidupan ketatanegaraan yang tidak bisa dipisahkan. 

B. Objek HTN
	Objek kajian HTN ada 4 yaitu:
	1. Bidang keorganisasian Negara
	2. Hubungan organisasi Negara secara vertikal
	3. Hubungan organisasi Negara secara horizontal
	4. Kedudukan warga Negara dan hak-hak asasinya

		Organisasi Negara perlu disusun agar alat kelengkapan negara sebagai unsur dalam organisasi negara dapat menjalankan tugas, hak, wewenang serta bekerjasama untuk mencapai tujuan. 
		Hubungan organisasi negara secara vertikal mengatur tentang pembagian wilayah dalam negara dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah wilayah, misalnya menyangkut prinsip sentralisasi atau desentralisasi. Bidang kajian ini juga membicarakan pembagian kekuasaan pusat dan daerah.
		Hubungan organisasi negara secara horizontal maksudnya adalah pengaturan tentang sistem pemerintahan yang menggerakkan organisasi negara yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
		Pengaturan kedudukan dan hak-hak asasi warga negara menyangkut tentang bagaimana hubungan antar warga negara dalam negara dalam berjalan dengan sebaik-baiknya. Pengaturan itu meliputi asas-asas dan persyaratan bagi  kewarganegaraan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara.

C. Hubungan HTN dengan Ilmu-ilmu lain
	1. Hubungan HTN dengan HAN:
Terdapat dua aliran pemikiran; yaitu:
•	Golongan yang menganggap terdapat perbedaan prinsip antara HTN dengan HAN
•	Golongan yang tidak membedakan prinsip antara HTN dengan HAN

Golongan yang membedakan HTN dan HAN:
VAN VOLLENHOVEN & STELINGA
•	HTN; peraturan hukum yg menentukan badan kenegaraan serta memberikan kewenangan padanya – Negara dalam keadaan tidak bergerak –OPPENHEIM
•	HAN; sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan yang melakukan kewenangannya yang ditentukan dalam HTN –Negara dalam keadaan bergerak -OPPENHEIM

LOGEMANN
HTN mempelajari tentang:
•	Susunan dari jabatan-jabatan;
•	Penunjukkan mengenai jabatan;
•	Tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan;
•	Kekuasaan dan wewenang yg melekat pada jabatan;
•	Batas wewenang dan tugas jabatan terhadap daerah serta orang-orang yang dikuasainya;
•	Hubungan antar jabatan;
•	Penggantian jabatan; dan
•	Hubungan antara jabatan dan pejabat.
HAN mempelajari jenis, bentuk serta akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Golongan yang tidak membedakan HTN dan HAN:
•	KRANENBURG
	Perbedaan bukanlah alasan asasi, melainkan untuk memenuhi kepentingan pembagian kerja.
•	VAN DER POT
	Perbedaan tidak prinsipil & tidak menimbulkan akibat hukum, melainkan untuk memenuhi kepentingan ilmu pengetahuan hukum.
•	VEGTING...
Bidang studi HTN & HAN sama obyeknya yaitu NEGARA, hanya perbedaan pada cara pendekatan & obyek penyelidikan.
Perbedaan cara pendekatan:
•	HTN melakukan pendekatan dengan maksud untuk mengetahui organisasi negara berikut lembaga-lembaganya.
•	HAN melakukan pendekatan untuk mengetahui cara-cara negara beserta lembaga-lembaganya melaksanakan tugas-tugasnya.
Perbedaan obyek penyelidikan:
•	HTN; adalahl hal-hal yg asasi mengenai organisasi pada suatu negara.
•	HAN; adalah segala peraturan yg bersifat teknis.

2. Relevansi dengan Sistem Ketatanegaraan
  Welfare state bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat (public service), sehingga tidak sekedar hakekat dan pengertian pemerintah (negara), tetapi kajiannya juga terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas konkritnya yg merupakan bidang kajian HAN. Dalam konsep welfare state antara HTN dengan HAN tidak dapat dipisahkan.

3. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara
    ILMU NEGARA
•	Mempelajari negara pada umumnya, yaitu negara dalam pengertian abstrak, tidak terikat pada waktu dan tempat;
•	Bahasan: prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori negara;
•	Yang dipentingkan nilai teoritisnya.

HUKUM TATA NEGARA
•	Mempelajari negara dalam keadaan konkrit, artinya sudah terikat pada waktu dan tempat;
•	Bahasan: hukum positif dalam suatu negara;
•	Yang dipentingkan nilai praktisnya.
	
HUBUNGAN ANTARA HTN & ILMU NEGARA
Untuk mempelajari HTN terlebih dahulu mempelajari Ilmu Negara.

4. Hubungan HTN dengan Ilmu Politik
POLITIK; menyangkut tujuan seluruh masyarakat (public goals), bukan tujuan pribadi (private goals), menyangkut kegiatan bersama berbagai kelompok termasuk partai politik dan individu.
POLITIK adalah IBU HTN; HTN adalah IBU POLITIK
•	Ilmu politik adalah ilmu yang membahas serangkaian cara-cara untuk menggerakkan kehidupan kenegaraan yang pada akhirnya akan melahirkan prinsip-prinsip HTN.
•	Setelah prinsip-prinsip HTN terbentuk, maka HTN sebagai SISTEM KETATANEGARAAN, yang mempunyai kedudukan yg lebih tinggi dari politik dan merupakan landasan dari politik.
•	Saling mempengaruhi dan tarik menarik;
•	Peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, dan keputusan politik merupakan peristiwa yang paling banyak pengaruhnya terhadap HTN;
•	Konfigurasi politik DEMOKRATIS senantiasa melahirkan hukum berkarakter RESPONSIF;
•	Konfigurasi politik OTORITER senantiasa akan melahirkan hukum berkarakter ORTODOKS/ELITIS.

      D. Sumber-Sumber HTN
	1. Sumber HTN Secara Umum
     Sumber Hukum dapat dibedakan menjadi 2:
1).	Sumber hukum materiil: Keputusan penguasa yang berwenang untuk membuat keputusan tersebut (sebagaimana halnya hukum positif). Sumber hukum ini ditinjau dari materi yang ada dalam sumber hukum ini harus dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk membuat hukum tersebut.
2).	Sumber hukum formil: bentuk-bentuk keputusan penguasa yang berwenang   membuat   keputusan   tersebut. Sumber hukum ini   ditinjau   dari   bentuk 	keputusan   dari   sumber hukum   materiil.

	Dalam pembuatan sumber Hukum Materiil dibedakan antara lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik.
-    lapangan hukum privat:
a.	bersifat umum, yang berwenang membuat adalah penguasa/pemerintah/negara
b. bersifat khusus, yang berwenang membuat adalah para pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut.
-	lapangan hukum publik: subyek yang berwenang membuat sumber hukum hanya pihak penguasa.
		Kadangkala suatu peraturan formil yang belum dicabut, diganti atau diubah dengan yang lain, tetapi belum mendapat pelaksanaannya dalam praktek disebut sebagai peraturan yang kehilangan fungsinya sebagai hukum. Adapun faktor penyebabnya ada 4 yaitu: 
a.	Isinya tidak cocok dengan kebutuhan hukum dari masyarakatnya
	Contoh: Keppres tentang kenaikan BBM 
b.	Pada   mulanya   sudah   cocok,   tetapi   dalam   perkembangannya
	menjadi tidak cocok
	Contoh: UU No. 22 Tahun 1999
c.	Sebenarnya isi sudah cocok dengan kebutuhan hukum masyarakatnya, namun pelaksananya/aparat yang tidak mampu/tidak bersedia melaksanakannya
	Contoh: UU lalu lintas
d.	Sudah cocok dengan kebutuhan masyarakat tetapi situasi negara tidak memungkinkan. 
	Contoh: Perpu yang dikeluarkan Gus Dur membubarkan DPR/MPR
Adapun Sumber-sumber  hukum  yang   berlaku   secara   universal antara lain:
1). Konstitusi
                   Menurut Sri Soemantri, konstitusi merupakan dokumen nasional dan tanda dari kedewasaan kemerdekaan bangsa, konstitusi adalah juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Dengan demikian konstitusi memiliki peranan yang bukan saja besar, tetapi paling strategis dalam pembatasan kekuasaan. Beliau juga mengatakan di dalam disertasinya bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya .
	        Berdasarkan hal tersebut ada hubungan yang erat antara negara, konstitusi dan kekuasaan. Tiga unsur inilah yang akan membawa nasib dari negara itu sendiri. Karena adanya negara yang memiliki konstitusi (tertulis maupun tidak tertulis) tujuan utamanya adalah untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu. Sehingga tidak akan muncul kesewenang-wenangan dari pejabat yang memegang kekuasaan itu. Dalam konstitusi itu juga dimuat dasar-dasar hukumnya setiap penguasa dalam bertindak, sehingga melalui konstitusi dapat dikontrol perbuatan menyimpang yang dilakukan penguasa. Bahwa di dalam suatu negara terdapat tiga kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Montesquie dalam trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Negara adalah organisasi kekuasaan, dimana kekuasaan-kekuasaan tersebut terdapat di dalam supra struktur politik dan infra struktur politik. Adanya kekuasaan yang cenderung disalahgunakan, seperti pendapat Lord Acton yang mengatakan bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Oleh karena itu dicari solusi supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Akhirnya terbentuklah sebuah konstitusi. Dengan demikian konstitusi dibentuk untuk mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam negara. 
                   Jika dilihat dari istilah bahasanya, konstitusi berasal dari bahasa latin yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuat preposisi yang berarti “bersama dengan...”, sedangkan statere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal (constitutio) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. 
        Dalam ilmu hukum tata negara, dapat dibedakan pengertian mengenai  konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas, serta konstitusi dalam arti formal dan dalam arti material. Selanjutnya James Bryce sebagaimana dikutip C.F.Strong dalam buknya Modern Political Constitution menyatakan bahwa konstitusi adalah :’ A frame of political society, organized through and by law, that is to say on in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights”. 
          Dari definisi di atas, pengertian konstitusi dapat dirumuskan sebagai suatu kerangka negara yang terorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan:
1.	Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen
2.	Fungsi dari alat-alat kelengkapan
3.	Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan
        Bisa dirumuskan pula bahwa Konstitusi  adalah  kumpulan  asas   (peraturan   hukum)  yang  di dalamnya diatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan   dibuat   antara   keduanya (yang   diperintah   dan   yang memerintah).
         Menurut Sri Somantri, mengutip pendapat Mr JF. Steenbekk mengemukakan tiga macam materi muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi  yaitu:
1.	Jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
2.	Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3.	Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Sedangkan menurut C.F.Strong, “constitutions may be said to be collection of principle according to which the powers of the Governments the rights of the governed, and the relation between the two are adjusted”. Dalam arti, bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip, yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya.
Berkaitan dengan Konsitusi UUD 1945, dapat dianalisis apakah materi muatan dalam UUD 1945 sesuai dengan materi muatan di atas.
1.  Adanya pengaturan tentang perlindungan HAM
                Pasca amandemen UUD 1945 bisa dilihat dalam Pasal Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, 31,33, dan Pasal 34.  Dengan adanya paham welfare state perlindungan HAM kepada warga negara merupakan kewajiban negara untuk memenuhi. Namun keterbatasan kemampuan negara, masih belum dapat memenuhi kewajiban tersebut.
            2.  Susunan ketatanegaraan yang fundamental
Hal ini berkaitan dengan bentuk negara. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan. Ini berarti hanya ada 1 pemerintahan yang dijalankan yaitu pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah adalah konsekuensi adanya distribusi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk membantu jalannya pemerintahan
            3. Adanya pembagian kekuasaan
Sesuai dengan trias politika, di Indonesia pun juga ada pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Pasal 4 ayat (1) bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Ini merupakan pengejewantahan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan atau sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pasal 20 ayat (1) bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini merupakan bukti adanya kekuasaan legislatif. Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini menyiratkan adanya kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengawasan di bidang hukum dan peradilan.

 Sehubungan dengan materi muatan tersebut, untuk memperluas wawasan, akan dibandingkan dengan nilai-nilai keislaman materi muatan yang terkandung dalam Konstitusi Madinah. Konstitusi ini dibuat pada masa Rasullullah SAW untuk mendamaikan suku muslim, suku quraisy dan suku yahudi yang sedang memperebutkan kota Yerussalem. Mengenai Konstitusi Madinah, sampai sekarang masih menjadi polemik apakah konstitusi Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi atau tidak. Karena adanya dua pendapat yang mengatakan setuju dan tidak setuju.

Pendapat yang mengatakan setuju, alasan hukumnya:
a.	dilihat dari materi muatan konstitusi modern, sudah memenuhi yaitu adanya perlindungan HAM, susunan ketatanegaraan (adanya pembagian wilayah untuk orang muslim dan non muslim), serta pembagian kekuasaan (kewenangan dalam perdagangan, peradilan dan lain-lain) meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti dalam trias politika.
b.	Materi tersebut jika dibandingkan dengan konstitusi modern, memang berbeda karena kita harus memaklumi sebab Konsitusi Madinah dibuat pada masa kejayaan Rasulullah berabad-abad sebelum bangsa Eropa menggunakan istilah konstitusi tersebut dalam pengertian moderen seperti saat ini.
Pendapat di atas dapat diterima dengan asumsi bahwa piagam Madinah tersebut sudah memenuhi standar sebagai prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama sebuah masyarakat dengan membuat konsensus dalam hal tertentu seperti yang telah diatur dalam Konstitusi Madinah tersebut. Mengenai ruang lingkup materi dan susunan sebuah konstitusi tentu sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat ketika itu konstitusi tersebut dibuat. Jadi, bentuk, materi dan susunan sebuah konstitusi bisa jadi tidak persis sama antara negara yang satu dengan yang lainnya seperti juga yang ada saat ini di berbagai negara. Apalagi kalau telah dipisah oleh sejarah yang sangat panjang seperti membanding konstitusi Madinah yang dibuat sekitar abad 6 Masehi dengan konstitusi moderen yang dibuat di Eropa sekitar abad 16 Masehi.
Pendapat yang tidak setuju, alasan hukumnya:
a. materi yang ada dalam Konstitusi Madinah, ketiganya tidak menyiratkan adanya pemenuhan konstitusi modern. Jadi hanya namanya saja konstitusi.
b. Dilihat dari mekanisme konstitusi tersebut, tidak ada format yang terdapat seperti dalam konstitusi modern (tidak ada pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal, dan penutup).

           Sampai sekarang pro dan kontra tersebut masih belum ada satu pemahaman, karena hal ini berkaitan dengan permasalahan suku, agama dan ras serta dunia internasional. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konstitusi madinah, bisa dibaca dalam disertasi Achmad Sukardja, yang sudah dibukukan mengenai perbandingan konstitusi Madinah dan UUD 1945.
         Pembahasan selanjutnya  ditekankan pada konstitusi modern. Dari segi nilai, konstitusi mengandung tiga hal: 
a. constitution is national document , maksudnya bahwa konstitusi adalah dokumen nasional yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak bisa tergantikan selama Republik Indonesia masih ada.
b. constitution is political legal document, maksudnya bahwa konstitusi merupakan sumber hukum yang sah  dalam kehidupan berpolitik di negara Indonesia. Contohnya mengenai hak mendirikan partai politik, hak mencalonkan anggota legislatif, calon presiden atau calon wakil presiden ataupun tentang mekanisme pergantian kepemimpinan melalui pemilu
c. constitution is birth certificate,  maksudnya bahwa konstitusi merupakan sertifikat/ tanda lahir sebuah negara. Karena tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi

Dari segi sifat, konstitusi dibedakan antara rigid and flexible. Faktor yang menentukan adalah apakah konstitusi itu mudah dilakukan perubahan/amandemen atau tidak, dan apakah konstitusi tersebut mudah/tidak mengikuti perkembangan zaman?
Mari  kita bandingkan sifat ini terhadap UUD 1945!
Penjelasan: UUD 1945 mempunyai sifat rigid dan flexible. 
Alasan hukum rigid: dilihat dari ketentuan Pasal 37 UUD 1945 bahwa untuk mengadakan suatu perubahan harus memerlukan syarat 2/3 suara anggota MPR, dari anggota yang hadir harus minimal 2/3 menyetujui perubahan itu. Untuk mengumpulkan suara seperti ini sangat sulit (setelah amandemen, syarat persetujuan perubahan hanya ½ plus 1).
Alasan hukum flexibel: terbukti, sampai sekarang UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Selain itu juga dikatakan flexible karena adanya suatu UU organik yaitu  UU untuk melaksanakan ketentuan dari UUD 1945, sehingga peraturan pelaksanaannya tersebut yang diubah untuk mengikuti perkembangan jaman.
             2). Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang berlangsung dan dihormati dalam masyarakat negara dan yang tidak dapat dipaksakan berlakunya apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. 
Konvensi yang berlaku di Indonesia, contohnya:
@ Pidato kenegaraan Presiden menjelang proklamasi setiap tanggal 16 Agustus. Jika kita bandingkan dengan konvensi yang berlangsung pada masa Presiden Soekarno, terdapat perbedaan. Pada masa Soekarno, pidato tanpa teks pada hari H yaitu tanggal 17 di hadapan rakyat. Sedangkan sekarang dilaksanakan pada tanggal 16 di hadapan anggota DPR/MPR dengan membaca teks disiarkan melalui media elektronik, sehingga diketahui oleh rakyat. Adanya penyimpangan ini, presiden tidak dikenai sanksi, karena ini hanya sebuah kebiasaan. 
@	pidato kenegaraan RAPBN, Presiden di hadapan sidang DPR
      RAPBN dibuat oleh presiden karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengetahui kondisi keuangan negara. Untuk menjadi APBN harus mendapatkan persetujuan dari DPR, hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2). Yang merupakan konvensi adalah pidato RAPBN Presiden di hadapan DPR.   Maksud dan tujuan ini adalah supaya rakyat mengetahui secara langsung mengenai rancangan APBN untuk tahun depan. Apalagi dengan bertambahnya kecanggihan teknologi, rakyat langsung dapat mengakses pidato presiden tersebut melalui media elektronik maupun media massa.

3).	Traktat /perjanjian (bilateral maupun multilateral).
Tahapan sebuah traktat bisa menjadi sumber hukum adalah
-    perundingan
-	penandatanganan kesepakatan
-	penguatan/ratifikasi 
-	pengumuman
4).	Jurisprudensi
      Adalah kumpulan putusan hakim yang dijadikan sebagai sumber hukum.
5).	Doktrin
	Adalah pendapat para ahli di bidangnya yang memiliki reputasi mempengaruhi pandangan publik dan dianggap relevan permasalahan yang berkembang.     
2. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
           Sumber HTN pada masa Orde Baru diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS 1966. Namun setelah adanya reformasi diubah dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan kemudian diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Kita akan membahas kedua ketetapan dan UU tersebut dan membandingkannya.
  Antara kedua ketetapan tersebut penyusunan sumber hukumnya bersifat hierarkis, sehingga disebut sebagai tata tertib peraturan perundang-undangan hierarkis. Hal ini mengandung konsekuensi sebagai berikut:
1.	Peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar penyusunan bagi peraturan yang ada di bawahnya.
2.	Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya (lebih tinggi).
3.  Seandainya terjadi pertentangan, maka yang dimenangkan adalah peraturan yang lebih tinggi.
Selain konsekuensi tersebut, dalam penyebutan sumber hukum tersebut tidak boleh dibalik-balik urutannya (harus urut).

TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966

TAP MPRS NO. III/MPR/2000

UUD 1945

KETETAPAN MPR

UU/PERPU

PP

KEPPRES

PERATURAN PELAKSANA
(Instruksi Menteri, Permen, SK menteri)

UU

PERPU

KEPPRES

PERDA

UUD 1945

KETETAPAN MPR

PP

   Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur ketentuan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a.	Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun1945;
b.	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c.	Peraturan Pemerintah;
d.	Peraturan Presiden;
e.	Peraturan Daerah.

   Pasal 7 ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Catatan bagan:
- dari beberapa sumber hukum di atas, perbedaan penyusunan dilatarbelakangi adanya kepemimpinan yang berbeda. Pada masa Orde Baru membicarakan UUD 1945 dan Pancasila adalah hal yang paling krusial, sehingga tidak ada yang berani untuk menyinggungnya. Kekuasaan eksekutif sangat mendominasi kekusaan legislatif. Sedangkan pada masa reformasi, dituntut dalam segala hal untuk mengadakan perubahan termasuk UUD 1945. Juga hal ini berimplikasi terhadap kekuasaan legislatif sebaliknya mendominasi kekuasaan eksekutif.
- UUD 1945 antara kedua ketetapan tersebut dijadikan sebagai sumber hukum yang tertulis, meskipun sumber dari segala sumber hukum tetap merupakan eksistensi Pancasila. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang memuat segala asas/peraturan hukum bagi pemerintah maupun rakyat.     
- sidang Ketetapan MPR dijadikan sebagai sumber kedua, karena berdasarkan Pasal 1 (2) UUD 1945 sebelum amandemen, MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat. Selain itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bandingkan dengan Pasal 1 (2) setelah amandemen 3! Setelah amandemen, MPR tidak memegang kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat dipegang oleh rakyat berdasarkan ketentuan UU.Dalam Tap No. XX/MPRS/1966, kedudukan Perpu disejajarkan dengan UU. Dengan dasar pemikiran bahwa berdasarkan Pasal 12 Presiden berhak menyatakan keadaan bahaya, dan Pasal 22 UUD 1945, Presiden berhak mengeluarkan PERPU untuk mengatasi keadaan darurat. Setelah situasi stabil, maka PERPU yang dikeluarkan tersebut disidangkan di hadapan DPR untuk dimintakan pertimbangan. Apabila DPR menilai bahwa PERPU tersebut tidak ada cacat hukum, maka PERPU tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara menjadi UU. Namun apabila DPR menilai, bahwa PERPU tersebut ada kecacatan hukum, maka PERPU tersebut dianggap tidak pernah ada. Indonesia dalam sejarahnya pernah mengeluarkan PERPU No. 23 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden). Hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat hukum negara darurat antara lain: kepentingan negara tertinggi sebagai taruhannya, tindakan tersebut benar-benar diperlukan, bersifat sementara dan d) pada waktu diambil, DPR tidak dapat mengadakan rapat.  
- Sedangkan di dalam Tap No. III/MPR/2000, kedudukan perpu di bawah UU. Hal ini didasari oleh pemikiran dari legislatif (MPR/DPR) berkaitan dengan judicial review. Dalam TAP tersebut yang berhak menilai UU adalah MPR. Sedangkan peraturan di bawah UU diuji materiil oleh MA. Namun setelah amandemen, semua kekuasaan judicial review dan hak uji formil diserahkan kepada sebuah Mahkamah Konstitusi
-	Selanjutnya PP untuk menindaklanjuti ketentuan dari UU,
sedangkan KEPPRES ada di bawah PP meskipun pada dasarnya
yang membuat adalah pemerintah (Presiden) namun ketentuan
KEPPRES hanya berlaku di luar UU.	
       - Dalam Tap No. III, peraturan paling bawah adalah PERDA, hal ini
berkaitan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah. Sedangkan dalam TAP No. XX peraturan paling bawah adalah peraturan pelaksana lainnya. Terutama di sini adalah
peraturan dari pembantu presiden, mengingat tugas yang
dijalankan harus memerlukan peraturan dan kebijakan lebih lanjut  dari  pejabat-pejabat baik di pusat maupun di daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan sistem presidensiil.
- Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, tidak dikenal lagi TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan. Perpu kembali diletakkan sejajar dengan Undang-Undang. Kemudian istilah Kepres diganti dengan Perpres.

E.  Prinsip Ketatanegaraan Modern (Barat), Prinsip Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Ketatanegaraan dalam Islam.
1. Prinsip Ketatanegaraan Modern (barat).
Prinsip Konstitusional dalam sebuah negara moderen biasanya didasarkan pada beberapa elemen kesepakatan (consensus) yaitu: Pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (general goals) sebagai dasar filosofis pemerintahan. Kedua, kesepakatan tentang aturan hukum (rule of law) sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan.
Dalam kaitan dengan tema di atas, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dalam sebuah negara karena hal itu merupakan puncak dari abstraksi kepentingan bersama dari sebuah masyarakat yang hidup di tengah perbedaan atau kemajemukan. Oleh karena itu, untuk menjamin kebersamaan dalam rangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan dan cita-cita bersama yang biasanya disebut falsafah kenegaraan atau cita negara. Dalam bahasa lain bisa juga disebut dasar negara. Konsensus tentang dasar negara itulah yang kemudian digunakan rujukan umum (common platforms) yang digunakan dalam mengkonstruksi negara melalui konstitusi negara.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar negara memiliki hubungan yang erat dengan konstitusi. Dasar negara yang merupakan konsensus masyarakat suatu negara menjadi landasan dalam mengkonstruksi konstitusi yang memuat aturan main kehidupan bernegara, lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan warga negaranya.
Di samping itu, dalam literatur modern disebutkan bahwa pasca abad pencerahan yang disebut sebagai era abad modern di barat, negara-negara barat mengalami apa yang disebut sebagai abad dimulainya paham sekular dalam kehidupan masyarakat barat. Harvey Cox menjelaskan 3 pilar sekularisme yang menjadi fondasi negara barat modern, yaitu: pertama, dischantment of nature, artinya pengosongan dunia atau kehidupan dari pengaruh nilai-nilai ruhani dan agama. Kedua, desacralisation of politics, artinya penyingkiran wilayah politik dari pengaruh nilai-nilai ruhani dan agama. Ketiga, deconsecration of values, artinya penolakan terhadap adanya kebenaran mutlak. Nilai-nilai kebenaran bersifat relatif. Dalam prakteknya, masing-masing negara barat menjalankan prinsip-prinsip sekularisme yang kadang berbeda satu sama lain. Ada kelompok negara yang secara tegas menyatakan dalam konstitusinya sebagai negara sekuler seperti Prancis. Negara seperti Inggris mempraktekkan kebijakan sekuler dalam kehidupan negara misalnya membuat pelarangan penggunaan jilbab di wilayah tertentu, sebagaimana halnya Prancis. Sementara itu negara-negara Eropa seperti Italia dan Spanyol dikenal sebagai negara yang tidak membuat kebijakan sekuler yang ekstrem seperti Inggris dan Prancis. Kedua kelompok negara berseberangan dalam merespon masalah pelarangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah dan perkantoran. Seperti yang dijalankan oleh Prancis dan Inggris dengan mengatasnamakan fondasi sekuler negara, mendapat kritikan keras dari negara Eropa seperti Italia dan Spanyol.

                    2.  Prinsip Ketatanegaraan Indonesia
Tahir Azhary dalam disertasinya menyebutkan bahwa Negara Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1). mengakui hubungan erat antara agama dan Negara, 2). mengakui eksistensi Tuhan dalam praktek kenegaraan, 3). kebebasan beragama dalam arti positif, 4). menolak konsep ateisme dan 5). menganut asas kekeluargaan dan kerukunan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia menolak paham sekulerisme dan menolak konsep Negara individual-liberalistik.
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menguraikan bahwa berdasarkan kandungan pemikiran yang ada dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka ada sembilan prinsip pokok yang mendasari penyelenggaraan Negara Indonesia. Kesembilan prinsip itu adalah (i). Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii). Cita Negara hukum atau nomokrasi, (iii). Paham Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi, (iv). Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, (v). Pemisahan kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances, (vi). Sistem Pemerintahan Presidensial, (vii). Prinsip Persatuan dan Keragaman dalam Negara Kesatuan, (viii). Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial, dan (ix). Cita Masyarakat Madani. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya menjadi spirit yang menjiwai pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Dari ke sembilan prinsip di atas, maka ada beberapa prinsip yang relevan dan seharusnya menjadi spirit dalam memperkuat kewenangan DPD melalui perubahan kelima UUD 1945 yaitu prinsip kedaulatan rakyat, prinsip checks and balances dan prinsip Persatuan dan Keragaman dalam Negara Kesatuan.

               3.  Prinsip Ketatanegaraan dalam Islam
Muhammad Asad dalam bukunya Principles of State and Government in Islam mengatakan bahwa Al-Qur’an memberikan beberapa prinsip penting berkaitan dengan negara. Pertama, kewajiban utama dari negara adalah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan syari’at Islam di dalam yuridiksi wilayahnya.. Karena itu, konstitusi negara harus memberikan basis agar syari’at Islam dapat menjadi dasar dari setiap perundang-undangan. Kedua, konstitusi juga harus menjamin agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan spirit Syari’at Islam. Ketiga, Al-Qur’an menyatakan bahwa warga negara wajib mematuhi perintah Allah dan Sunnah Rasulullah dan mentaati para pemimpin ada di antara mereka. Ketaatan kepada pemimpin merupakan prasyarat penting dalam kehidupan bernegara agar negara bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita negara tersebut. Namun demikian, ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bukan tanpa syarat. Seorang pemimpin ditaati jika pemimpin itu berjalan dalam koridor Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak perlu ditaati jika ia menyuruh kepada dosa dan kerusakan. Keempat, prinsip persetujuan mayoritas (popular consent) merupakan fondasi keberadaan sebuah pemerintahan dalam sebuah negara yang dilakukan secara bebas dan mempertimbangkan keterwakilan.
   Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yastrib (Madinah) pada tahun 622 M. Montgomery Watt menyebut Piagam Madinah dengan sebutan “the Constitution of Medina”. Begitu juga dengan Ahmad Sukarja yang menulis desertasi tentang Piagam Madinah dan UUD 1945.
     Penyebutan Piagam Madinah sebagai Konstitusi Madinah karena piagam tersebut merupakan dokumen resmi berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan, sebagaimana juga disebut oleh kedua pakar di atas. Konstitusi Madinah terdiri dari 47 pasal (bandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen). Secara umum, Konstitusi Madinah mengatur tentang prinsip persatuan (pasal 1), kewajiban bela negara (pasal 44), kebebasan beragama (pasal 25), kesetiaan kepada negara dan larangan berbuat zalim (pasal 47), dan beberapa butir lainnya.
     Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah Islam telah memberikan uswah/contoh dalam membangun tatanan sebuah negara sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah. Piagam Madinah adalah salah satu bukti sejarah dunia yang dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan prinsip-prinsip konstitusional sebuah negara di era modern ini. 

EVALUASI

1.	Setelah mengetahui perbedaan ilmu negara, HTN dan HAN, buatlah contoh konkrit  pelaksanaan di negara Indonesia  untuk membedakan ketiga ilmu tersebut!
2.	Mengenai konsitutusi madinah yang masih mengundang polemik sampai sekarang, bagaimana tanggapan anda terhadap hal tersebut?