BAB III
Sistem Pemerintahan Daerah

A.  Pendahuluan
	   Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia adalah berbentuk negara kesatuan. Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden  sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi  dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 UUD 1945.
	    Penyelenggaraan pemerintahan  di daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat begitu pula sebaliknya apapun yang terjadi di pusat akan berdampak di daerah.  Oleh karena itu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan terputus, meskipun di daerah Kabupaten dan Kota menggunakan asas desentralisasi tidak menggunakan asas dekonsentrasi. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagaikan orang tua dan anaknya yang selalu akan terjalin meskipun kadang-kadang terjadi konflik dalam hubungan tersebut. Selama bentuk negara Indonesia masih berbentuk kesatuan, maka hubungan tersebut akan terus ada. Pemerintah pusat menjalankan kewenangannnya berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945, sedangkan Pemerintah daerah ada dan mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan di daerahnya karena diberikan berdasarkan undang-undang.

B.  Landasan Konstitusional Pemerintah Daerah
Dasar hukum penyelenggaraan Pemrintahan daerah mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang adalah: 
1.	Pasal 18 (+ amandemen 2) UUD 1945 
2.	UU No. 1 Tahun 1945 
3.	UU No. 22 Tahun 1948 
4.	UU NIT No. 44 Tahun 1950 
5.	UU No. 1 Tahun 1957 
6.	UU No. 18 Tahun 1965 
7.	UU No. 19 Tahun 1965 
8.	UU No. 5 Tahun 1974 
9.	UUNo. 5 Tahun 1979 
10.	UU No. 22 Tahun 1999
11.	UU No. 25 Tahun 1999
12. UU No. 32 Tahun 2004
13. UU No. 12 Tahun 2008
14.	Peraturan pelaksana lainnya.

C.  Desentralisasi dan Dekonsentrasi
	Penyelenggaraan pemerintahan di daerah menggunakan asas-asas yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan di daerah. Asas-asas tersebut dikenal dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Berikut akan disampaikan pembahasan tentang asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang digunakan sampai sekarang dalam UU nomor 32 Tahun 2004.
	Menurut Hoogewarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan Publik yang lebih tinggi kepada badan-badan Publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.  Sementara itu, menurut Dennos A.Rondinelli, John R.Nellis, dan G.Shabbir Cheema mengatakan decentralization is the transfer of planning, decisión making, or administrative authority from the central goverment to its field organizations, local goverment, or non-governmental organizations. 
	Menurut ketiga sarjana ini, desentralisasi merupakan pembentukan atau penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional yang kegiatannya secara substansial berada di luar jangkauan kendali pemerintahan pusat.
	Dalam bukunya, Jimly mengatakan bahwa secara umum pengertian desentralisasi itu sendiri biasanya dibedakan dalam 3 pengertian yaitu:
a.desentralisasi dalam arti dekonsentrasi
b.desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan
c.desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, desentralisasi dalam arti pendelegasian  kewenangan ( transfer of authority) berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintahan daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat. Sementara itu, desentralisasi dalam arti devolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah.
Pada hakikatnya, desentralisasi itu sendiri dapat dibedakan dari segi karakteristiknya , yaitu: 
1). Desentralisasi teritorial ( territorial decentralization), yaitu penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan
2). Desentralisasi fungsional (functional decentralization), yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya (seperti Subak di Bali)
3). Desentralisasi politik (political decentralization), yaitu pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus diri kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat. Ini terkait juga dengan desentralisasi teritorial
4). Desentralisasi budaya (cultural decentralization), yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri. Misalnya, kegiatan pendidikan oleh kedutaan besar negara asing, otonomi nagari dalam menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri, dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya tidak termasuk urusan pemerintahan daerah
 5).Desentralisasi ekonomi (economic decentralization), yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonommi
 6).Desentralisasi administratif (administrative decentralization), yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan sendiri di daerah. Pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.

Keenam karakteristik desentralisasi tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dengan ditetapkannya kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada pokoknya merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya penumpukan kekuasaan di satu pusat kekuasaan. Di samping itu, dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi juga diharapkan dapat terwujud fungsi-fungsi kekuasaan negara yang efektif dan efisien, serta terjaminnya manfaat-manfaat lain yang tidak dapat diharapkan dari sistem pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi dan bersifat sentralistis.
Oleh karena itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang biasa dinisbatkan dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, yaitu:
1). Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan (concentration of power) dan pemusatan kekuasaan (centralised power) yang dapat menimbulkan tirani
2). Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintahan
3). Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien
4). Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah
5). Dari sudut budaya, desentralisai diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya
6). Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah

	
D.  Sejarah  Pemerintahan Daerah Di Indonesia
	   Sebelum membahas hukum positif tentang hukum pemerintahan daerah di Indonesia, alangkah lebih bijaksana akan dibahas tentang sejarah keberadaan pemerintahan daerah sejak masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Oleh karena itu akan dibagi dalam beberapa periode sesuai masa berlakunya sebagai berikut:
1. Periode Masa Kolonial Belanda
        Belanda mulai menjadi penjajah di negara kita, diawali adanya VOC  yaitu sebuah perkumpulan perdagangan yang dimiliki Belanda untuk mencari rempah-rempah ke tanah Melayu. Hal ini dipengaruhi oleh  akibat perang dunia I rempah-rempah menjadi mahal di Eropa, sehingga mereka mencari di Asia sebagai sumber penghasil rempah-rempah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
	     Pada jamah Hindia Belanda (tanah jajahan belanda) pengaturan tentang pemerintahan daerah tidak ada keseragaman. Pada umumnya dibedakan antara Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa. Sesuai dengan politik penjajahannya, pemerintah Hindia Belanda semula hanya melaksanakan asas dekonsentrasi, jadi masih bersifat sentralistis. Sebagai konsekuensi asas ini, di Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa dibentuk pemerintahan pangreh projo (pamong projo). Adapun susunan daerahnya sebagai berikut:

 			JAWA/MADURA			LUAR JAWA

			Provinsi/gewest			provinsi/gewest

			  Karesidenan				    karesidenan

			    Afdelling				       afdelling

			   Kabupaten				  onder-afdelling

			   Kawedanan				     kawedanan

                                        Kecamatan				      kecamatan

			       Desa				           desa

 Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada saat itu ada 4 macam yaitu
a. WET: dibuat oleh mahkota bersama parlemen
b. Amvb (algemene maatreelen van bestuur) : dibuat mahkota
c. Ordonantie: dibuat gubernur jenderal dan volksraad (dewan rakyat)
d. Rv (regeerings verordening) : dibuat Guburner jenderal

	      Dengan adanya peraturan dan pembagian wilayah seperti di atas, sebagian besar pejabat yang memegang adalah orang-orang Belanda. Setelah sekian lama hal itu berjalan, ternyata di kalangan cendekiawan Belanda, timbul reaksi atas ekses yang timbul karena ”cultuur stelsel” yang mengakibatkan pemerasan tenaga rakyat Indonesia dalam penanaman paksa cultures, yang memberikan hasil bumi untuk pemerintah Belanda untuk dijual ke pasaran dunia. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan rakyat Belanda. Sehingga orang-orang progresif ini berniat mengembalikan hutang kepada Hindia belanda walaupun tidak dalam bentuk uang.
	      Gerakan ini menyebabkan dianutnya politik kemurnian atau”ethiche politiek” yang bertujuan meninggikan tingkat kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda berharap dapat mengadakan proses akulturasi mendekatkan rakyat Indonesia pada rakyat Belanda untuk memperkokoh hubungan antara Belanda dan Indonesia.
  	        Dalam pertumbuhannya ethische politiek ini menjelmakan kebangunan politik kaum cendekiawan bangsa Indonesia, yang mulai bergerak dalam organisasi yang bertujuan untuk menuntut lebih banyak hak turut menentukan dalam lapangan ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia.
	       Akhirnya pada tahun 1903 keluar decentralisatie wet 1903 untuk menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangga Indonesia. Namun ternyata kurang memenuhi kebutuhan jaman, maka peraturan ini disempurnakan dengan keluarnya Desentralisatie wet 1922. Ketentuan ini dilaksanakan sampai pemerintah Belanda tidak menjajah Indonesia yang diteruskan oleh pemerintah Jepang dengan mengganti istilah Belanda ke dalam bahasa Jepang. Berlaku sampai akhirnya RI memproklamasikan sebagai negara pada tanggal 17 Agustus 1945

  2.   Pemerintahan Daerah Periode 1 Agustus 194 s/d 27 Desember 1949
 	    Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 tersirat 2 hal :
a. Pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi secara berdampingan
b. Pembentukan 2 daerah tingkatan
       Untuk mereduksi amanah pasal 18 tersebut, ternyata baru tahun 1948 disahkan UU Nomor 22 Tahun 1948 yang berjudul Undang-Undang Pokok tentang pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. namun materi muatan dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 ini menyimpang dari amanah Pasal 18 yaitu dalam hal:
a.	Dari konsiderans, hanya dilaksanakan asas desentralisasi saja yaitu mengatur daerah -daerah otonom
b.	Penghapusan pangreh projo, sebagai konsekuensi akan dihapuskannya asas dekonsentrasi
c.	UU nomor 22 Tahun 1948 ini dibentuk berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 mengenai sistem pemerintahan pusat, sehingga tidak mendasarkan diri pada UUD 1945
d.	Menginginkan adanya tiga daerah tingkatan (propinsi, kabupaten/kota besar, desa/kota kecil)
e.	Adanya dualisme pemerintahan yaitu adanya ketentuan bahwa pemerintah dipegang oleh DPRD dan DPD (dewan pemerintah daerah) yang masing-masing mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan sendiri
f.	Adanya dualisme kepemimpinan yaitu seorang kepala daerah di satu sisi adalah pejabat eksekutif yang secara exofficio menjabat ketua DPD bertanggung jawab kepada pemerintah pusat ,dan di sisi yang lain bertanggung jawab kepada rakyat atas pelaksanaan desentralisasi. Hal ini muncul karena konsekuensi penggunaan otonomi dan medebewind.

	   Undang-undang ini belum sempat dilaksanakan, sebab situasi negara yang pada saat itu memang tidak memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena adanya agresi militer Belanda yang merupakan awal terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat

   3. Pemerintahan Daerah Periode RIS s/d 17 Agustus 190
           Adanya Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 menyebabkan terjadinya KMB (Konferensi Meja Bundar) tanggal 23 Agustus 1949 yang diikuti oleh perwakilan Indonesia, perwakilan Belanda dengan mediasi PBB yang menghasilkan kesepakatan:
a. Didirikan negara Republik Indonesia Serikat
b. Penyerahan kedaulatan kepada negara RIS
c. Didirikan Uni  RIS dengan kerajaan Belanda
Ketentuan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 dengan mengesahkan konstitusi baru yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. adanya RIS, wilayahnya dibagi menjadi 6 negara bagian yaitu;
1) Negara Indonesia Timur
2) Negara Sumatera Timur
3) Negara Pasundan
4) Negara Sumatera selatan
5).Negara Jawa timur
6).Negara Madura
   Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, diatur dalam Pasal 1 (1) KRIS yang menyatakan bahwa: ”penyelenggaraan pemerintahan tentang pokok-pokok yang terdaftar dalam lampiran konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada RIS”. Dalam lampiran tersebut tidak ada pengaturan mengenai pemerintahan daerah, dengan demikian urusan pemerintahan di daerah menjadi wewenang negara bagian, yang akan diatur dalam UUD negara bagian.
	       Dari keenam negara bagian di atas, hanya 1 negara bagian yang berhasil membuat UU tentang pemerintahan daerah yaitu UU NIT 44 Tahun 1950 yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Juni 1950 di negara Indonesia Timur. Sedangkan negara lain, sampai berakhirnya RIS belum pernah mengeluarkan produk pemerintahan daerah.

 4.   Pemerintahan Daerah periode 17 Agustus 1950 s/d  Juli 1959
	       Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan kedua kalinya terlepas dari belenggu Belanda. Dengan adanya penggabungan negara-negara bagian kepada negara RI, sehingga mengokohkan persatuan dan kesatuan kembali. Kita kembali ke negara kesatuan, namun sistem pemerintahannya masih menggunakan sistem parlementer dengan mengesahkan konstitusi baru yaitu UUDS 1950.
	      Dalam UUDS 1950 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 131, 132, 133. Baru pada tahun 1957, berhasil memprodukusi UU tentang pemerintahan di daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957. Dengan lahirnya UU ini, dicabutlah beberapa peraturan yaitu UU Nomor 22 Tahun 1948, UU NIT 44 Tahun 1950, dan peraturan perundangan lain mengenai otonomi daerah
	       Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1950
a.	Menggunakan asas desentralisasi dan asas medebewind, sehingga prinsip yang digunakan adalah otonomi riil yang seluas-luasnya. 
b.	Pada uu ini juga tidak mengatur asas dekonsentrasi. Uu ini juga menghendaki 3 daerah tingkatan 
c.	Mencipatakan dualisme kepemimpinan, karena kepala derah secara ex offixio  sebagai ketua DPD (Dewan Pemerintah Daerah) bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan konsekuensi menggunakan asas desentralisasi bertanggung jawab kepada rakyat

   5.     Pemerintahan Daerah Periode  Juli 1959 s/d orde baru
 	         Setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan keluarnya Dekrit Presiden maka dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan Pasal 18, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan ” segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD itu”. Karena pasal 18 belum dapat dilaksanakan, maka menurut ketentuan tersebut dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1957.
	         Baru pada tahun 1965 keluarlah produk peraturan tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dengan keluarnya UU ini, dinyatakan dicabut : UU Nomor 1 Tahun 1957. 

Beberapa hal dalam UU nomor 18 tahun 1965:
a.	Menggunakan asas desentralisasi dan medebewind
b.	Pembagian wilayah dalam 3 tingkatan yaitu  propinsi dan atau kotaraya sebagai daerah tingkat 1, kabupaten dan atau kotamadya sebagai daerah tingkat II dan kecamatan dan atau kotapraja sebagai daerah tingkat III
c.	Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD
d.	Dikeluarkan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang desapraja, dalam rangka mempercepat terbentuknya daerah tingkat III

      Namun uu tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena adanya peristiwa G30S/PKI tanggal 30 September 1965. Sehubungan dengan itu keluar Tap MPRS nomor XXI/1965 tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah menugaskan kepada pemerintah bersama DPRGR dalam waktu yang sesingkatnya memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, kecuali hal-hal yang bersifat nasional.

  E.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
          Pasca amandemen terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum pemerintahan daerah terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.  Namun akan dijelaskan secara bertahap tentang penggunaan asas pemerintahan daerah, kewenangan daerah, eksekutif daerah dan legislatif daerah serta keuangan daerah. Beberapa hal yang dibahas dalam UU ini berkaitan dengan:

1.	Asas-asas pemerintahan daerah
Dalam UU ini tetap digunakan 3 asas namun distribusinya agak sama dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Definisi asas tersebut berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah:
      Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Konsekuensi dari penggunaan asas ini menimbulkan otonomi daerah dan daerah otonom. Dapat dicontohkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, daerah dapat membuat peraturan daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan di daerah. Misalnya dalam penetapan retribusi kawasan wisata di lingkungan daerahnya, dapat dibuat standar pembiayaan yang sama.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dapat dicontohkan bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan aturan yang telah dibuat pemerintah pusat. Misalnya dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB), aturannya sudah dibuat oleh pemerintah pusat melalui UU, daerah melalui kantor pajak hanya melaksanakan pungutan kepada masyarakat.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dari adanya pelaksanaan tugas ini, menimbulkan aparat/pegawai di daerah. contohnya hakim- hakim di PN maupun di PT. Mereka adalah pegawai yang digaji dan bertanggungjawab kepada negara melalui Mahkamah Agung, yang ditugaskan di Kabupaten/Kota untuk PN atau di Provinsi untuk PT. 

          Selanjutnya yang disebut pemerintahan daerah dalam UU ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oeh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

2.	Kewenangan daerah
Kewenangan daerah menurut UU ini adalah segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan  yang menjadi urusan pemerintahan pusat yaitu:   
a.	Politik luar negeri
b.	Pertahanan
c.	Keamanan
d.	Peradilan dan yustisi
e.	Keuangan dan moneter
f.	Agama
Dalam menyelenggarakan kewenangannya, pemerintah daerah mempunyai hak otonomi sesuai Pasal 21 yaitu:
a.	Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
b.	Memilih pimpinan daerah
c.	Mengelola aparatur daerah
d.	Mengelola kekayaan daerah
e.	Memungut pajak dan retribusi daerah
f.	Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
g.	Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
h.	Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan
Dalam Pasal 22, daerah mempunyai kewajiban;
a.	Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI
b.	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
c.	Mengembangkan kehidupan demokrasi
d.	Mewujudkan keadilan dan pemerataan
e.	Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
f.	Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
g.	Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
h.	Mengembangkan sistem jaminan sosial
i.	Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
j.	Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
k.	Melestarikan lingkungan hidup
l.	Mengelola administrasi kependudukan
m.	Melestarikan nilai sosial  budaya
n.	Membentuk dan menerapkan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan kewenangannya
o.	Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

         3. Pembagian Wilayah

TUGAS PEMBANTUAN

            RI

DESENTRALISASI		DEKONSENTRASI

PROPINSI				PROPINSI

	KABUPATEN/KOTA

	  KECAMATAN

	   DESA/KELURAHAN	

Alasan pemberian kedudukan propinsi sebagai daerah otonom dan wilayah administratif
1.	Untuk memelihara hubungan serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan RI
2.	Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.
3.	      Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi

Kewenangan propinsi dalam Pasal 9 sebagai daerah otonom:
1.	Kewenangan di bidang pemerintahan bersifat lintas kabupaten dan kota
2.	Kewenangan di bidang tertentu lain 
3.	Kewenangan yang belum/tidak dapat dilaksanakan kabupaten/kota

Kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan gubernur selaku wakil pemerintah
       
	Mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi:
a.	Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b.	Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c.	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d.	Penyediaan sarana dan prasarana umum
e.	Penanganan bidang kesehatan
f.	Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
g.	Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
h.	Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
i.	Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 
j.	Pengendalian lingkungan hidup
k.	Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
l.	Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m.	Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n.	Pelayanan administrasi umum pemerintahan
o.	Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
p.	Penyelenggaraan pelayanan dasr lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
q.	Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
        Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

         4.  Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
		Pasal 10 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
		  Semangat untuk melaksanakan otonomi daerah sebenarnya telah ada semenjak Orde Baru memulai kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari amanat yang diberikan oleh MPR melalui TAP MPRS No. XXI/1966 yang di dalamnya menekankan pentingnya otonomi daerah. Namun kenyataannya idealisme yang muncul dalam suasana peralihan kekuasaan yang menjanjikan demokrasi dan otonomi daerah itu tidak segera dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh setelah segala sesuatunya mengalami penataan kembali, semangat yang muncul di tengah hiruk pikuk perjuangan demokrasi dan otonomi daerah pada tahun 1966 dan 1967, segera dikoreksi oleh suasana baru yang terbentuk setelah yaitu perlunya dilakukan konsolidasi kekuasaan pasca perubahan yang ditandai oleh terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto.
	         Setelah memasuki masa reformasi, pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J Habibie, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi kembali muncul  dengan penuh janji dan optimisme. Dalam sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998.

          5. Status Daerah: Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi
		Sesuai dengan semangat desentralisasi, maka di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan penekanan daerah otonom di tingkat kabupaten atau kota. Artinya, prinsip desentralisasi akan lebih banyak bertumpu pada kabupaten dan kota. Sementara itu, wilayah provinsi dianggap lebih sebagai wilayah administrasi yang merupakan kepanjangan pemerintah pusat di daerah. Formula ini memang perlu terus diuji karena pada prakteknya, saat ini Gubernur sebagai kepala wilayah mengalami kesulitan untuk mengkoordinasi kabupaten dan kota karena alasan hubungan antara Gubernur dan kabupaten dan kota bukan bersifat hirarkis lagi.

6.	Eksekutif Daerah
a. Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Kepala Daerah dan Wakil 
          Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun tugas dan wewenang diatur dalam Pasal 25 yaitu:
a.	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
b.	Mengajukan rancangan perda
c.	Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD
d.	Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
e.	Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
f.	Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
g.	Melaksanakan tugas wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk tugas dan kewenangan wakil Kepala Daerah, diatur dalam Pasal 26, namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 12 tahun 2008, ketentuan tersebut menjadi berubah sebagai berikut:
1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a.	Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
b.	Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c.	Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
d.	Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
e.	Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
f.	Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
g.	Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
(3)Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.
(4)Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
(5)Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD."

Adapun kewajiban kepala daerah diatur dalam Pasal 27 yaitu;
a.	Memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
b.	Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c.	Memelihara kehidupan demokrasi
d.	Menaati dan menegakkan seluruh peraturan peraturan perundang-undangan
e.	Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
f.	Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
g.	Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
h.	Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
i.	Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
j.	Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD

             Selain hal tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporan tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 kali dalam 1 tahun.

                  Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut ada larangan yang tidak boleh dilanggar oleh kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tercantum dalam Pasal28. Adapun larangan tersebut adalah:
a.	Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskrimnasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain
b.	Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah dalam yayasan bidang apapun
c.	Melakukan pekerjaan lain yang memeberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
d.	Melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang memepengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
e.	Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suat perkara di pengadilan 
f.	Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya
g.	Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, dan anggota DPRD

b.  Pemilihan Kepala Daerah
                     Mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil diatur tersendiri mulai Pasal 56 sampai dengan Pasal 119, bahwa kepala daerah dan wakil dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Sebagai penyelenggara pilkada adalah KPUD (Komisi Umum Pemilihan Daerah) yang bertanggung jawab kepada publik dengan mekanime melalui DPRD. Adapun yang berhak mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 15% dari jumlah kursi  DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang memberi kesempatan kepada calon independen, maka pasal ini menjadi berubah karena calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus dari partai politik. Untuk menjalankan putusan MK tersebut disahkan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Nomor 32 tahun 2004. 
                  Dalam Pasal 5 ditentukan syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil sebagai berikut:
a.	Bertakwa kepada Tuhan YME
b.	Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, cita-cita proklamasi dan lepada NKRI serta pemerintah
c.	Berpendidikan minimal SMA
d.	Berusia minimal 30 tahun
e.	Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
f.	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 tahun
g.	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum yang tetap
h.	Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
i.	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
j.	Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara
k.	Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
l.	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
m.	Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang Belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
n.	Menyerahkan daftar riwayat hidup  lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
o.	Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
p.	Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah

   Namun dalam Pasal tersebut mengalami perubahan setelah menggunakan UU nomor 12 tahun 2008. Adapun perubahan tersebut sebagai berikut:
      Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesiayangmemenuhisyarat:
a.   Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.	Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.	Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d.	Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
e.	Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
f.	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g.	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h.	Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i.	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
j.	Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k.	Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l.	Dihapus;
m.	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n.	Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
o.	Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
p.	Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
q.	Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya."

Mengenai peserta pemilihan kepala daerah juga mendapat perubahan dengan keluarnya UU Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini diatur dalam Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
      a.  pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
       b.  pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
(2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a.	Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b.	Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c.	Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
d.	Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a.	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b.	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c.	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan l.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
d.	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
   (2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
   (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
    (2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)	Dihapus.
(4)	Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
(4a) Dalam proses penetapan pasangan calon perseorangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:
a.	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
b.	Kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
c.	Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
d.	Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
e.	Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
f.	Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.	Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h.	Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
i.	Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
j.	Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
k.	Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
(5a) Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:
a.	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
b.	Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
c.	Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
d.	Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.	Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f.	Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya;
g.	Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
h.	Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
i.	Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
(5b) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf b hanya diberikan  kepada satu pasangan calon perseorangan.
  (6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
  (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon."

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daearah tersebut peserta diatur ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 62:
Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
(1a) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.
(1b) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(1c) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
(3) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain."

	     Selanjutnya dalam Pasal 63 UU Nomor 12 tahun 2008 mengatur tentang:
(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
(1a)KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
(1b)Dalam hal salah seorang dari atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
(3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua) pasangan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
(4) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
(5) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
(6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
(7) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari."

Ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004  diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

 (1)Dalam hal salah seorang atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
(3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua."

Mengenai siapa yang bisa menjadi seorang kepala daerah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) UU nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

 Dalam hal pelantikan diatur dalam Pasal 108 UU Nomor 12 Tahun 2008:
(1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
(3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
(4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
(5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik, gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
(5a) Dalam hal pasangan calon terpilih dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari."

        Dalam pelaksanaan pilkada tersebut dibentuk panitia pengawas yang berjumlah 5 orang untuk propinsi, 5 orang untuk kabupaten dan 3 orang untuk kecamatan. Keanggotaannya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Panwas ini bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya. Dalam hal pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban kepala daerah dan wakil ternyata mendapatkan hambatan dan pelanggaran yang mendapatkan sanksi dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya. 

         c. Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil       
            Kepala daerah/wakil dapat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Adapun lembaga yang boleh mengusulkan pemberhentian tersebut adalah DPRD dan Presiden. Dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 DPRD dapat mengusulkan pemberhentian karena:
a.	Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
b.	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut
c.	Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah
d.	Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala darah atau wakil kepala daerah
e.	Tidak melaksanakan kewajiban 
f.	Melanggar larangan 

Adapun mekanisme  pengusulan DPRD sebagai berikut:
1.	Usul pemberhentian kepala daerah/wakil diajukan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung
2.	Usul tersebut diputuskan melalui rapat paripurna DPRD dihadiri minimal ¾ jumlah anggota dan putusan diambil minimal dengan persetujuan 2/3 dari jumlah yang hadir
3.	MA wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD maksimal 30 hari setelah permintaan itu diterima MA dan putusannya bersifat final
4.	Apabila MA memutuskan bahwa kepala daerah/wakil terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakn kewajiban, DPRD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri minimal ¾ jumlah anggota dan putusan diambil minimal dengan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadar
5.	Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah/wakil tersebut paling lama 30 hari sejak DPRD  mengajukan usul

   Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil menghadapi krisis kepercayaan Publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapnya. Hak ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil. Jika ditemukan bukti melakukan tindak pidana, DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila sudah ada putusan hakim yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman minimal 5 tahun penjara, DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan Keputusan DPRD. Berdasarkan keputusan DPRD, Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil.  

          Sedangkan mekanisme pemberhentian kepala daerah/wakil tanpa usulan DPRD melalui 2 prosedur diatur dalam Pasal 30-35 UU Nomor 32 tahun 2004, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.	Diberhentikan sementara jika dinyatakan
a.	 Melakukan tindak pidana kejahatan  dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan 
b.	 Dinyatakan  didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara

2.	Diberhentikan tetap  jika kedua dakwaan tersebut dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

        d. Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	 	Pasal 27 UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang diantaranya adalah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporan tersebut juga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Walikota.

7.  Legislatif Daerah
                  DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat  daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.  Untuk menjalankan fungsi tersebut DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam pasal 42 yaitu:
a.	Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama
b.	Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah
c.	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah
d.	Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepada Presiden melalui Mendagri bagi DPRD propinsi dan kepada Mendagri bagi DPRD kabupaten/kota
e.	Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
f.	Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
g.	Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
h.	Meminta laboran keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah
i.	Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
j.	Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
k.	Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

                Selain tugas dan wewenang tersebut, DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam menggunakan hak angket tersebu dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama enam puluh hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Dalam menjalankan tugasnya, panitia angket dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. 
               Sedangkan anggota DPRD mempunyai hak 
1.	Mengajukan rancangan perda,
2.	Mengajukan pertanyaan, 
3.	Menyampaikan usul dan pendapat,
4.	Memilih dan dipilih, 
5.	Membela diri, 
6.	Imunitas, 
7.	Protokoler, 
8.	Keuangan dan administratif .

Adapun kewajiban anggota DPRD diatur dalam Pasal 45:
a.	Mengamalkan pancasila, UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan
b.	Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
c.	Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI
d.	Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
e.	Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
f.	Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan
g.	Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya
h.	Menaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD
i.	Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas:       
a. Pimpinan
b. Komisi
c. Panitia Musyawarah
d. Panitia Anggaran
e. Badan Kehormatan
      f.  Alat Kelengkapan lain yang diperlukan

       Sebagai bentuk kontrol terhadap anggota DPRD, Badan Kehormatan mempunyai peran yang cukup penting. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
a.	Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD
b.	Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji
c.	Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih
d.	Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD

Kode etik DPRD dibuat oleh DPRD untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurut Pasal 49 UU Nomor 32 Tahun 2004, kode etik ini minimal meliputi:
a.	Pengertian kode etik
b.	Tujuan kode etik
c.	Pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain
d.	Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD
e.	Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan,
f.	Sanksi dan rehabilitasi

Sebagai wakil rakyat, dalam Pasal 54 anggota DPRD dilarang untuk 
a.	Merangkap jabatan sebagai Pejabat negara lainnya 
b.	Merangkap Hakim pada badan peradilan  
c.	Merangkap Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD 
d.	Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD
e.	Dilarang  melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme

          Mengenai pemberhentian antar waktu diatur dalam Pasal  55:
1). Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena;
     a. Meninggal dunia
     b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
     c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan
2). Anggota DPRD diberhentikan antar waktu, karena:
a.	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan
b.	Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD
c.	Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan atau melanggar kode etik DPRD
d.	Tidak melaksanakan kewajiban anggoa DPRD
e.	Melanggar larangan bagi anggota DPRD
f.	Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun penjara atau lebih
       3). Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan tersebut  disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.

8. Keuangan Daerah
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
	Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.
     Sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 157 :
a.	Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu:
1). hasil pajak daerah
2)  hasil retribusi daerah
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) lain-lain PAD yang sah
 b.        Dana perimbangan
            1) dana bagi hasil
            2) dana alokasi umum
            3) dana alokasi khusus
             c.        Lain-lain pendapatan daerah yang sah

        Dana bagi hasil dalam dana perimbangan bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak diatur dalam Pasal 160 ayat (2) terdiri dari:
a.	Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
b.	Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan
c.	Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 waib pajak orang pribadi dalam negeri

Sedangkan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam diatur dalam Pasal 160 ayat (3) yang berasal dari :
a.	Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan htan (IHPH), provinsi sumber daya huan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
b.	Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
c.	Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan
d.	Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
e.	Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
f.	Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

          Daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait. Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
	   Mengenai DAU (dana alokasi umum) dialokasikan berdasarkan prosentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.
	Adapun DAK (dana alokasi khusus) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan dekonsentrasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Ketentuan lebih lanjut tentang DAU dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah.
	Pengelolaan keuangan daerah melalui APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) yang disusun dalam 1 masa tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Yang mempunyai hak membuat RAPBD adalah kepala daerah yang harus mendapatkan persetujuan DPRD untuk menjadi APBD yang dituangkan dalam sebuah Perda. Kepala daerah dalam menyusun RAPBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Kemudian rencana tersebut disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD berikutnya.
	Kepala daerah mengajukan Raperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Raperda tersebut dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
	Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal di bawah ini, sesuai dalam Pasal 183:
a.	Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
b.	Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
c.	Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. 
Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pengambilan keputusan dilakukan DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 184 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

EVALUASI

1.	Bagaimana pendapat anda tentang dinamika dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak orde lama sampai sekarang?
2.	Seandainya UU Nomor 32 tahun 2004 akan direvisi, sebaiknya ketentuan apa saja yang menurut anda dimasukkan dalam ketentuan peraturan yang baru?
3.	Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas hasil judicial review yang mengabulkan calon perseorangan mengikuti bursa pilkada , menambah semarak pendapat yang pro dan kontra. Bagaimana pendapat anda tentang hal ini?