BAB IV
Hukum Kewarganegaraan

A.  Pendahuluan
		  Hukum kewarganegaraan merupakan salah satu hal penting yang harus dibahas dalam materi Hukum Tata Negara. Hal ini dikarenakan warga negara adalah salah satu unsur berdirinya negara, tidak ada negara yang tidak mempunyai warga negara. Negara mempunyai kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan terhadap warga negaranya serta memberikan solusi permasalahan yang dihadapi warga negaranya. Kewajiban warga negara dalam materi ini hanya dibatasi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kenegaraan, terutama prosedur  menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan tentang hak-hak warga negara dipaparkan dalam mata kuliah hukum dan hak-hak asasi manusia. Sehingga sangat perlu sekali dibicarakan tentang hukum kewarganegaraan Indonesia, supaya mahasiswa mengetahui dan memahami tentang bagaimana memperoleh status kewarganegaraan. 
		Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum kewarganegaraan, akan dikemukakan terlebih dahulu tentang definsi warga negara, rakyat, bangsa, dan penduduk. Berikut definisi dan perbedaan dari masing-masing istilah tersebut;
•	warga negara adalah adalah pendukung negara
•	rakyat adalah masyarakat yang mempunyai persamaan kedudukan sebagai obyek pengaturan dan penataan oleh negara dan mempunyai ikatan kesetiakawanan serta kesadaran sebagai kesatuan dalam hubungan keorganisasisan negara. Bisa dikatakan rakyat sebagai lawan dari penguasa
•	bangsa adalah rakyat yang berkemauan untuk mempunyai negara  atau untuk bernegara
•	penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal secara syah dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundangan kependudukan syah dari negara yang bersangkutan 
•	istilah warga negara tidak menunjuk pada obyek yang sama dengan istilah penduduk
•	warga negara Indonesia ada yang penduduk Indonesia dan juga ada yang bukan penduduk Indonesia
•	penduduk Indonesia ada yang warga negara Indonesia dan ada yang orang asing
•	konsekuensi hukum warga negara maupun penduduk menyangkut hak-hak dan kewajibannya. Konsekuensi warga negara lebih luas daripada konsekuensi hukum status penduduk
•	perbedaan antara kelompok warga negara dengan orang asing terletak pada hubungan yang ada antara negara dengan masing-masing kelompok tersebut. Hubungan antara negara dengan warga negara lebih erat daripada hubungan antara negara dengan orang asing. 

B. Dasar Hukum Kewarganegaraan
               Setelah sekian lama menggunakan dasar hukum produk orde lama, akhirnya pada  tanggal 1 Agustus 2006, Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesi
  Dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, maka UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan  UU Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958  tentang Kewarganegaraan RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip yang diamanatkan oleh UUD 1945.
                Pada bab ini diprioritaskan membahas hukum positif  (UU nomor 12 Tahun 2006) dan permasalahan yang muncul atau akibat dari lahirnya UU tersebut. Setelah sekian lama menggunakan UU Nomor 62 Tahun 1968, baru tahun 2006 berhasil disepakati undang-undang kewarganegaraan yang baru. Kalau kita evaluasi pada masa tahun 1968 sampai 2006 banyak sekali permasalahan yang belum terakomodasi dalam undang-undang nomor 62 Tahun 1968. Antara lain tentang:
a.	perkawinaan beda agama
b.	status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran beda Negara
c.	perkawinan sejenis
d.	hidup bersama tanpa status menikah
e.	poligami
f.	dan lain-lain
    Meskipun dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 belum mengatasi semua permasalahan di atas, namun sudah ada kejelasan tentang status anak hasil perkawinan campuran beda Negara. Sedangkan untuk masalah yang lain misalnya perkawinan beda agama belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006. Karena hal ini berkaitan dengan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memang tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga banyak terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan di negara asing yang membolehkan aturan tersebut. Masalah poligami juga terkait dengan UU perkawinan, karena pada asasnya dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy, sehingga memang belum ada pengaturan tentang poligami.

C.  Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan
Pengaturan masalah kewarganegaraan RI mengalami perkembangan sebagai berikut: 
1.   Sejak proklamasi kemerdekaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan  Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1948 tentang Memperpanjang Waktu lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
5.   Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI.
      6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

D. Asas-Asas Kewarganegaraan
Di dalam memperoleh kewarganegaraan dikenal beberapa asas, yaitu:
1.	Asas Ius Sanguinis (law of the blood), yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Menurut asas ini seseorang ádalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang memudahkan bagi adanya solidarita. Namun demikian tidak semua menggunakan asas ini, sebab meskipun sesuatu negara mengatur kewarganegaraan berdasarkan persamaan keturunan, Namun ikatan antara negara dengan warga negaranya dapat menjadi tidak erat bila warga negara tersebut tingla lama di negara lain. Sebaliknya tinggal bersama di suatu negara mengeratkan hubungan yang penuh rasa solidarita antara orang-orang yang tinggal bersama di negara tersebut.. Asas ini juga banyak digunakan oleh negara yang merupakan negara emigrasi, dimana banyak warga negaranya pindah ke negara lain,  hal ini diupayakan untuk melestarikan hubungan antara warga negaranya yang pindah ke negara lain beserta keturunannya. Menurut Jimly yang mengutip bukunya Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim,  dianutnya asas ius sanguinis ini terasa sekali manfaatnya bagi negara-negara yang berdampingan dengan negara lain (neighboring countries) yang tidak dibatasai oleh laut seperti negara-negara Eropa Kontinental. Di negara-negara demikian ini, setiap orang dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat tinggal kapan saja menurut kebutuhan. Anak-anak yang dilahirkan di negara lain akan tetap menjadi warga negara dari negara asal orang tuanya. Hubungan antara negara dan warga negaranya yang baru lahir tidak terputus selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya.
2.	Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas, yaitu kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang terbatas diberlakukan terbatas bagi anak-anak. Menurut asas ini seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara adalah warga negara dari negara tersebut. Asas ini cenderung digunakan oleh negara-negara yang muda usianya yang masih membutuhkan rakyat yang berasal dari pendatang. Di samping itu ius soli cenderung juga digunakan oleh negara immigrasi, dimana banyak orang asing pindah ke negara itu. Dengan digunakannya asas ini, maka keturunan orang asing yang lahir di negara tersebut menjadi warga negara, sehingga dapat dicegah membengkaknya jumlah orang asing. Banyaknya orang asing di suatu negara dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Jika ada orang yang menyangkut orang asing tersebut, akan melibatkan kedutaan-kedutaan yang bersangkutan yang berada di negara tersebut.   
3.	Asas Kewarganegaraan Tunggal, maksudnya adalah menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang.
4.	Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas, maksudnya adalah kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun apatride). Akan dijelaskan lebih lanjut di bawah.
5.	dalam memperoleh kewarganegaraan dikenal adanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Dengan stelsel aktif seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebaliknya stelsel pasif seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan tidak melakukan perbuatan hukum apapun. Dikenal pula hak opsi yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan berada dalam stelsel aktif, dan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan terdapat dalam stelsel pasif

Disamping asas-asas itu, UU Nomor 12 Tahun 2006  juga menganut beberapa asas khusus, yaitu:
1.	Asas Perlindungan Maksimum: pemerintah wajib berikan perlindungan penuh kepada setiap WNI di manapun dia.
2.	Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan: bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan.
3.	Asas Kebenaran Substantif: Prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4.	Asas Non-Diskriminatif: tidak membedakan perlakuan dalam ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan dan gender.
5.	Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia: segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia.
6.	Asas Keterbukaan: segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

E.  Apatride, Bipatride dan Multipatride
      Apatride dapat terjadi, karena adanya anak-anak yang lahir di negara yang menggunakan ius sanguinis dalam penentuan kewarganegaraannya, dari orang tua warga negara lain yang menggunakan isu soli dalam penentuan kewarganegaraannya. Di negara yang menggunakan asas ius sanguinis anak-anak tersebut bukan warga negara, karena bukan keturunan warga negara dari negara tersebut, dan untuk negara yang menggunakan ius soli mereka bukan warga negara, karena mereka tidak lahir di negara tersebut. 
Sedang bipatride dapat terjadi karena adanya anak-anak yang lahir di negara yang menggunakan ius soli, dari orang tua warga negara negara lain yang menggunakan ius soli, dari orang tua warga negara negara lain yang menggunakan ius sanguinis. Di negara yang menggunakan ius soli mereka warganegera, karena lahir di negara tersebut, dan di negara yang menggunakan menggunakan ius sanguinis mereka juga warganegara, karena mereka keturunan warga negara dari negara tersebut. Bipatride dapat terjadi juga karena adanya persamaan peraturan kewarganegaraan antara negara-negara yang bersangkutan.
 Pada umumnya, baik apatride maupun bipatride adalah keadaan yang tidak disukai baik oleh negara di mana orang tersebut berdomisili ataupun bahkan oleh yang bersangkutan sendiri. Keadaan bipatride membawa ketidakpastian dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu ataupun bagi yang bersangkutan itu sendiri. Misalnya , yang bersangkutan sama-sama dibebani kewajiban untuk membayar pajak kepada kedua negara yang menganggapnya sebagai warga negara itu. Ada juga negara yang tidak menganggap hal ini sebagai persoalan, sehingga menyerahkan saja kebutuhan untuk memilih kewarganegaraan itu kepada orang yang bersangkutan. Di kalangan negara-negara yang sudah makmur, dan rakyatnya sudah rata-rata berpenghasilan tinggi, maka tidak dirasakan adanya kerugian ataupun bagi negara untuk mengakui status dwi-kewarganegaraan itu. Akan tetapi, di negara-negara yang sedang berkembang, yang penduduknya masih terbelakang, keadaan bipatride itu sering dianggap lebih banyak merugikan. Sebaliknya, keadaan apatride juga membawa akibat bahwa orang tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari negara mana pun juga 
Untuk menghindari adanya apatride, bipatride dan multipatride, dapat dilakukan dengan menggunakan asas kombinasi yaitu menggunakan salah satu asas dengan tidak mengabaikan asas yang lain. Atau bisa juga melakukan perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

F. Prosedur kewarganegaraan Indonesia
     Sebelum dibahas prosedur kewarganegaraan Indonesia, akan dikaji terlebih dahulu mengenai lima prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu: 
1. citizenship by birth
2. citizenship by descent
3. citizenship by naturalisation
4. citizenship by registration
5. citizenship by incorporation of terrtitory
	Pertama, citizenship by birth adalah pewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut di sini adalah ius soli, yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Namun dalam praktik, hal ini juga tidak bersifat mutlak. 
	Kedua, citizenship by descent adalah pewarganegaraan berdasarkan keturunan di mana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan, apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, kedua orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Asas yang dipakai disini adalah isu sanguinis, dan hukum kewarganegaraan Indonesia pada pokoknya menganut asas ini, yaitu melalui garis ayah.
	Ketiga, citizenship by naturalization merupakan pewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.
	Keempat, citizenship by registration merupakan pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya, seseorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia, haruslah dipandang  mempunyai kasus yang berbeda dari seseorang yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia dengan menempuh proses naturalisasi.  Untuk kasus seperti ini dapat saja ditentukan dalam undang-undang bahwa proses  pewarganegaraannya tidak harus melalui prosedur naturalisasi, melainkan cukup melalui proses registrasi. Dapat pula terjadi, seorang anak dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia, setelah dewasa memilih kewarganegaraan Indonesia, maka proses pewarganegaraannya cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan kewarganegaraan.
	Kelima, citizenship by incorporation  of territory yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah Negara. Misalnya, ketika Timor Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan warga Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini. Sebenarnya, secara teknis, metode terakhir ini dapat juga disebut sebagai variasi metode pewarganegaraan berdasarkan pendaftaran atau citizenship by registration seperti yang telah diuraikan di atas.

    1. Warga Negara Indonesia
         Dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah:
a.	   Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia 
b.	Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
c.	   Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
d.	Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing dan ibunya Warga Negara Indonesia
e.	   Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
f.	   Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300  (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
g.	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
h.	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/ atau belum kawin
i.	   Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
j.	   Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
k.	Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
l.	   Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
m.	Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
 
Selain hal tersebut, juga masih terdapat dispensasi yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa
(1)	Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia
(2)	Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia

Adapun dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa:
(1)	Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya
(2)	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan

     2.    Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
            Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 diatur tentang tata cara perolehan status kewarganegaran Republik Indonesia. Dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:
a.	Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan antara lain:
1). Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2). Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
3). Sehat jasmani dan rohani
4). Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
5). Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih
6). Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7). Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8). Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
  
              b.  Permohonan tersebut diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM 
              c.  dalam waktu paling lambat 3 bulan akan diproses dengan pertimbangan presiden
              d.  pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan Presiden, setalah keluarnya keputusan presiden ini pemohon dipanggil untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
               e. penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Ham maksimal 3 bulan dari permohonan

      3. Pewarganegaraan lain
 Selain dari prosedur permohonan pewarganegaraan di atas, dalam pasal 19 sampai pasal 21 diatur tentang pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan tanpa prosedur di atas. Antara lain yaitu:
a.	WNA yang secara sah menikah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat (pasal 19), dengan syarat bahwa yang bersangkutan sudah bertempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut di wilayah RI atau minimal 10 tahun tidak berturut-turut kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda
b.	Orang asing yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegeraan ganda (pasal 20)
c.	Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaan RI dengan sendirinya berkewarganegaraan RI
d.	Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan RI
e.	Namun dalam hal anak tersebut berkewarganegaraan ganda, maka harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun

G. Kehilangan kewarganeraan
	Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan karena 3 kemungkinan cara yaitu:
1). Renunciation, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua atau lebih. Misalnya, dalam hal terjadi keadaan bipatride, yang bersangkutan dapat menentukan pilihan kewarganegaraan secara sukarela dengan menanggalkan salah satu status kewarganegaraannya (renunciation)
2). Termination, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Jika seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dari negara lain, negara yang bersangkutan dapat memutuskan sebagai tindakan hukum bahwa status kewarganegaraanya dihentikan
3). Deprivation, yaitu suatu penghentian secara paksa, pencabutan atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah jabatan yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan undang-undang dasar

Dalam Pasal 23 UU nomor 12 Tahun 2006 juga diatur tentang WNI yang kehilangan kewarganegaraan. Hal itu bisa terjadi jika yang bersangkutan:
1.	Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
2.	Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
3.	Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan  sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraannya RI tidak menjadi tanpa kewarganeganeraan
4.	Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden
5.	Secara sukarela masuk dalam  dinas tentara asing, yang  jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
6.	Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
7.	Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemiihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
8.	Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
9.	Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun berturut-turut terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan
10.	Ketentuan nomor 1-9 tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer
11.	Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seeorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Begitu pula kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin (pasal 25 ayat 1)
12.	Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin (pasal 25 ayat 2)
13.	Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (pasal 26 ayat 1)
14.	Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya  kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut (pasal 26 ayat 2)
15.	Perempuan atau laki laki-laki dalam nomor 13 dan 14 jika ingin tetap menjadi  WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada  pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat ini dapat diajukan setelah 3 tahun perkawinannya berlangsung (pasal 26 ayat 3)
16.	Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami (pasal 27)
17.	Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau berjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraanya (pasal 28)

Dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, pihak-pihak yang di atas bisa mendapatkan kembali kewarganegaraanya  dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Dapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri Hukum dan Ham tanpa melalui prosedur dalam Pasal 9-17
b.	Dalam hal pemohon berada di luar wilayah RI, permohonan disampaikan melalui perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon
c.	Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 sejak putusnya perkawinan

H. Perkawinan Campuran
Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.  Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 yaitu:
-	adanya persetujuan kedua calon mempelai
-	izin dari kedua orangtua/wali yang belum berusia 21 tahun

      Ada beberapa surat lain yang harus disiapkan, yaitu:
1.	untuk calon suami, harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, juga harus menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat menikah dan akan menikah dengan WNI. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus dilampirkan:
•	fotokopi identitas diri (KTP/pasport)
•	fotokopi akta kelahiran
•	surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status menikah
•	akta cerai bila sudah pernah menikah
•	akte kematian istri bila istri meninggal
•	surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh kedutaan negara WNA tersebut yang ada di Indonesia

 2. Untuk calon istri, harus melengkapi surat-surat sebagai berikut;
•	fotokopi KTP
•	fotokopi akte kelahiran
•	data orang tua calon mempelai
•	surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan

Berdasarkan pasal 61 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 setelah melengkapi surat-surat tersebut dilaksanakan pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nilak talak cerai rujuk. Sedang bagi non islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Kutipan akta perkawinan  tersebut masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi ini, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami maupun menurut hukum di Indonesia.
Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan di kantor catatan sipil paling lambat 1 tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan  belum diakui oleh hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal yang bersangkutan di Indonesia. (pasal 56 ayat 92) UU Nomor 1 Tahun 1974.

I.  Anak Hasil Perkawinan Campuran
Konsekuensi penting dari perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama yaitu UU Nomor 62 Tahun 1958  menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Peraturan ini menimbulkan  persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Menurut UU ini ada 2 bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:
1). Pria WNA menikah dengan wanita WNI
Berdasarkan Pasal 8 UU nomor 62 tahun 1958, seorang perempuan WNI yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki-laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan, pendidikan, dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpaksaan.
       2). Wanita WNA menikah dengan pria WNI
Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU nomor 62 tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

	Dengan lahirnya UU Nomor 12 tahun 2006, memberikan kecerahan status anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan dalam UU ini, khususnya Pasal 4 anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Untuk sementara anak tersebut akan mempunyai kewarganegaraan ganda, namun setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. 
	Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga  harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU nomor 12 tahun 2006 tersebut, memberikan pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.
	Hal ini juga diakui oleh Mohammad Faiz, Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan  terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun apakah status ganda ini akan menimbulkan masalah baru di  kemudian hari atau tidak, karena memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.  Lebih lanjut dikemukakan  mohammad Faiz tentang permasalahan status ganda.  Indonesia memilki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti Pasal 6 AB Belanda yang disalin dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti bahwa WNI yang berada  di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah RI dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak dibawah umur.
	Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan  yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.
	Bagi anak-anak yang lahir sebelum UU nomor 12 Tahun 2006 disahkan maka berdasarkan Pasal 41 anak-anak tersebut (dengan syarat berusia 18 tahun dan belum kawin) dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mendaftarkan diri pada menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini disahkan.
Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 dan  memperoleh kembali kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 42 tentang kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya ketentuan tentang tata cara berdasarkan peraturan menteri tersebut dibahas di bawah ini.
Pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan RI bagi anak yang berayahkan WNA dan beribukan WNI dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Permohonan perndaftaran tersebut bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara RI diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal diluar wilayah negara RI diajukan kepada Menteri melalui kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Dalam hal di negara tempat tinggal anak belum terdapat perwakilan RI, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui kepala perwakilan RI terdekat.
Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
1.	nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang  tua atau wali anak
2.	nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua
3.	nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua
4.	kewarganegaraan anak

Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:
1.	fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan RI
2.	surat pernyataann dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin
3.	fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan RI
4.	pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar

Selain lampiran sebagaimana dimaksud bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah. Apabila orang tua bercerai atau salah satu diantaranya telah meninggal dunia, maka dengan melampirkan kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan RI. Permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Hukum dan Ham tersebut.
Dalam permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan RI dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari pejabat atau perwakilan RI. Keputusan tersebut dibuat rangkap 3 dengan ketentuan:
1.	rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui pejabat atau perwakilan RI
2.	rangkap kedua dikirimkan kepada pejabat atau perwakilan RI sebagai arsip
3.	rangkap ketiga disimpan sebagai arsip menteri

Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada pejabat atau perwakilan RI dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. Pejabat atau perwakilan RI menyampaikan Keputusan Menteri tersebut kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lampbat 14 hari kerja terhitung sejak keputusan Menteri diterima. Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada pejabat atau perwakilan RI paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. Dalam hal permohonan pendaftaran anak diajukan secra lengkap kepada pejabat atau perwakilan RI melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. 

EVALUASI

1.	Bagaimana tanggapan anda terhadap pengaturan kewarganegaraan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2006!
2.	Bagaimana tanggapan anda terhadap kasus poligami di Indonesia yang belum jelas pengaturannya!
3.	Bagaimana kasus status bipartride yang dimiliki oleh anak hasil perkawinan campuran menurut UU Nomor 12 Tahun 2006?