BAB I
PENDAHULUAN

	Masalah-masalah keamanan yang mendominasi hubungan internasional sebelum dan sesudah Perang Dunia II, mulai surut dominasinya menjelang decade 90-an. Glassmost dan Perestroika yang dilontarkan oleh Michael Gorbacev tahun 1986 membawa akibat yang mendasar bagi pola hubungan Timur – Barat. Tembok Berlin sebagai simbolisasi pertentangan Timur – Barat akhirnya runtuh pada tahun 1989. Peristiwa ini juga diikuti oleh bubarnya negara adikuasa Uni Soviet menjadi belasan negara bagian. Dengan demikian hubungan konfrontatif Timur – Barat berakhir. Dunia internasional diguncang oleh upaya demokratisasi dan pembangunan ekonomi. Isu pembangunan ekonomi lebih menonjol jika dibandingkan dengan isu keamanan.
	Pada sisi yang lain, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) justru lebih aktif dalam memperhatikan, membicarakan, dan menangani masalah keamanan. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan forum kawasan yang dikenal dengan nama ASEAN Regional Forum (ARF). ARF ini didirikan pada tahun 1993 setelah pertemuan tingkat menteri se-ASEAN atau AMM dan Post Ministerial Meeting di Singapura. Pembentukan lembaga ini sangat menarik perhatian karena selama ini ASEAN dikenal sebagai organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan pembentukan ARF ini berarti ASEAN sudah bergerak dari kesepakatan semula yakni kerangka kerjasama yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya, menuju kerjasama dalam bidang keamanan.
	Forum ini secara rutin bersidang setiap tahunnya untuk membicarakan masalah politik dan kemanan di kawasan sambil menawarkan alternatif solusi yang ditawarkan. Forum ini mirip dengan Konferensi Kerjasama Keamanan Eropa (Conference on of Security Coorporation of Europe / CSCE), meskipun ASEAN menolak lembaga semacam itu karena tidak sesuai kultur Asia. Aktifitas lembaga ini berupa pertemuan antarpejabat pemerintah setiap tahun, dan kajian masalah – masalah keamanan oleh lembaga ASEAN-ISIS yang membentuk semacam Konferensi Kerjasama Keamanan Asia Pasifik (Conference on of Security Coorporation of Asia Pasific)
	ASEAN ingin menerapkan cara-cara Asia (Asian way) untuk mengatur dan mengelola masalah keamanan kawasan. Dengan kata lain, ASEAN yakin bahwa bangsa-bangsa di Asia Pasifik mempunyai cara tersendiri yang berbeda dengan model pengaturan keamanan di Eropa. Model pengaturan Eropa umumnya ditempuh dengan cara membentuk pakta pertahanan, misalnya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) maupun Pakta Warsawa. Model pengaturan keamanan Asia yang menggunakan cara-cara Asia lebih menekankan pada upaya untuk membangun rasa saling percaya dan diplomasi preventif. ASEAN ingin menerapkan pengalamannya ke dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.
	ARF menjadi sarana diplomasi preventif, pembangunan rasa saling percaya (Confidence Building Measures) bahkan sampai pada resolusi konflik. Sebagai wahana tersebut ARF mendapat tanggapan yang positif dari berbagai negara di kawasan Asia dan Pasifik. ARF telah mempunyai 21 negara anggota, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Rusia, dan Cina. Selain itu ada empat negara berstatus peninjau yaitu Laos, Kamboja, Papua Nugini, dan Myanmar.
	Perkembangan dalam masalah keamanan inilah yang menarik untuk dikaji. Di tengah-tengah gelombang isu ekonomi dan demokrasi, isu keamanan muncul dalam percatuan politik regional, khususnya Asia. Sejauh manakah isu ini akan berpengaruh, masih merupakan tanda taanya besar. Di samping itu, ARF telah mampu menyedot perhatian Amerika Serikat untuk bergabung di dalamnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika hal ini dimunculkan kembali ke permukaan sebagai isu strategis kawasan di antara anggota ASEAN Regional Forum (ARF) yang cenderung memilih ‘cara-cara ASIA’ (Asian Way) dalam menyelesaikan berbagai masalah baik politik, ekonomi maupun keamanan antaranggota dan regional. 
Masalah Keamanan Regional
	Situasi hubungan internasional Pasca Perang Dunia II didominasi oleh hubungan konflik Timur dan Barat yang dikenal dengan Perang Dingin (Cold War). Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Meskipun tidak pernah terjadi perang secara langsung, Perang Dingin yang berlangsung sekitar 4 dasawarsa telah menyedot biaya yang bersifat fisik maupun sosial yang sangat besar, tidak hanya negara negara adi kuasa, tetapi juga negara-negara Dunia Ketiga yang dijadikan ajang pertikaian negara negara adi kuasa.
	Pada awal dasawarsa 90-an negara adi kuasa Uni Soviet mengalami disintegrasi dan pecah menjadi belasan negara bagian. Setelah peristiwa yang menandai usainya Perang Dingin ini, negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet berjuang keras untuk mengatasi krisis ekonominya. Hal ini merupakan akibat dari kegagalan komunisme untuk mewujudkan ambisinya. Sementara itu Amerika Serikat merasa menang dan Eropa Barat menikmati kemajuan ekonomi yang sangat tinggi.
	Perubahan-perubahan di atas telah membawa pengaruh yang besar terhadap sifat hubungan internasional, dari hubungan politik dan keamanan ke arah hubungan-hubungan ekonomi. Dengan kata lain isu keamanan yang selama Perang Dingin mendominasi hubungan internasional, telah digantikan oleh isu ekonomi.
The post Cold War International agenda is beginning to take a shape. It is not likely to be dominated by military competition between great nuclear power, or even by crisis like one in The Persian Gulf. Instead, economic issues will dominate, particularly as formerly communist The Europe and countries in the region move to world market institutions.
	Di kawasan Asia, dorongan untuk memajukan perekonomian masing-masing negara terlihat dengan meningkatnya pertumbuhan rata-rata di atas 5% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kawasan manapun. Bahkan Cina mengalami pertumbuhan di atas 10%, sehingga banyak memprediksi akan menjadi raksasa ekonomi baru. Kecenderungan lain adalah munculnya negara-negara industri baru (New Industrializing Countries) atau negara-negara yang mendapat sebutan Macan Asia seperti Korea, Taiwan, Malaysia, dan Thailand.
	Meskipun demikian, masalah keamanan di kawasan Asia tidak berarti tak pernah dibicarakan sama sekali. Masalah keamanan kawasan ini justru mendapat tantangan baru, yaitu sebuah situasi ketidakpastian. Ketidakpastian ini berkisar pada empat masalah penting yang berkaitan, yaitu : pengurangan kahadiran militer Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan, muncul kekuatan-kekuatan regional, perselisihan teritorial negara-negara kawasan, dan berbagai ketegangan yang berhubungan dengan perdagangan.
	Ambruknya Uni Soviet disertai dengan penarikan pasukan dan pembongkaran pangkalan-pangkalan militernya di Asia. Hal ini diikuti oleh Amerika Serikat dengan pemotongan anggaran belanja militernya dan penarikan sebagian pasukannya dari kawasan Asia, serta penutupan dua pangkalan militer terkenal di Filipina yaitu Clark dan Subic. Negara negara di Asia yang selama ini mengandalkan pada kekuatan militer adikuasa menghadapi suatu masalah baaru, ketika kekuatan adikuasa tersebut tidak lagi dapat diandalkan. Pemikiran ke arah pengembangan kekuatan pertahanan yang mandiri menjadi suatu kebutuhan yang urgen.
	Masalah kedua, adalah munculnya musuh baru yang berasal dari dalam diri kawasan Asia. Selama ini musuh dianggap datang dari Barat yang berideologi kapitalis, atau datang dari Timur yang berideologi komunis. Identifikasi terhadap datangnya ancaman ketika itu mudah untuk dibaca dan diantisipasi. Musuh yang kemudian datang, berasal dari dalam. Hal ini menimbulkan pemikiran bagi masing-masing negara, setiap negara bisa menjadi ancaman. Bersamaan dengan itu muncul pula kekuatan-kekuatan regional seperti Cina, India, dan Jepang, dengan berbagai ambisi masing-masing sehingga dapat merupakan ancaman yang sangat potensial bagi kelangsungan stabilitas keamanan kawasan.
	Sengketa teritorial kembali terangkat ke permukaan semenjak berakhirnya Perang Dingin. Keberhasilan ASEAN dan PBB dalam menyelesaikan konflik Kamboja, bukan merupakan tugas akhir. ASEAN mendapat tugas baru untuk mengatasi masalah teritorial. Masalah-masalah yang muncul ini misalnya : konflik perebutan kepulauan Sprately antara Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina. Konflik ini juga menyangkut kepulauan Paracel. Antara Indonesia dan Malaysia juga mempunyai masalah yaitu Sipadan dan Ligitan, masalah Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura, masalah Limbang antara Brunei dan Malaysia, serta masalah Sabah antara Malaysia dan Filipina. Dalam kawasan yang lebih luas, juga terjadi konflik yang melibatkan Jepang dan Rusia, serta Cina mengenai masalah kepulauan Kuril dan Mancuria.
	Potensi konflik internal di Asia juga dapat dilihat dari persaingan pembangunan militer serta akuisisi persenjataan masing-masing negara di Asia. Cina sebagai negara terkuat di Asia dianggap akan mampu menggantikan peran adikuasa Asia. Modernisasi militer secara besar-besaran telah dilakukan oleh Cina dengan memanfaatkan kemajuan ekonominya. Modernisasi militer besar-besaran tersebut dikhawatirkan akan diarahkan untuk memproyeksikan kekuatan Cina ke luar negeri, terutama ke wilayah Asia dan sekitarnya. Kecurigaan ini semakin menguat ketika beberapa kali Cina menembakkan rudal yang mampu mencapai sasaran di Pantai Taiwan. Dengan demikian Cina mempunyai peranan strategis dalam menentukan stabilitas keamanan Asia.
	Di samping Cina, negara-negara lain juga melakukan modernisasi kapabilitas militer dengan mengakuisi persenjataan. Pembangunan militer dan akuisisi persenjataan ini tidak saja dilakukan oleh Cina tetapi juga oleh Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan Jepang. Jepang kini juga sudah mampu membuat pesawat FS-X yang merupakan modifikasi F-16 Amerika Serikat. Program semacam itu juga dilakukan oleh Taiwan dengan pesawat Ching Kuo.
	Berbagai kecenderungan konflik di atas, akan menjadi tugas dan tanggung jawab negara-negara ASEAN sendiri. Dengan kata lain, ASEAN mempunyai tugas untuk menata pengaturan keamanan regional pasca Parang Dingin. Mensikapi situasi yang demikian, negara-negara ASEAN mengambil suatu inisiatif untuk membentuk sebuah forum tempat membicarakan berbagai masalah yang erat kaitannya dengan masalah-masalah keamanan, khususnya di kawasan Asia. 
	Usulan untuk membicarakan masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik sebenarnya datang dari negara-negara besar untuk mencontoh model Eropa dengan Konferensi tentang Kerjasama Keamanan Eropa (CSCE). Namun karena kondisi di Asia Eropa berbeda, maka usulan ini ditolak. Agar tidak kehilangan inisiatifnya, melalui ASEAN Institutes of Strategic and International Studies (ISIS) muncul usulan agar ASEAN mengambil inisiatifnya untuk membicarakan masalah-masalah keamanan. Usul tersebut ditanggapi dengan menggunakan lembaga yang telah ada yaitu ASEAN-MC (ASEAN Post Ministerial Conference). Lembaga ini tidak representatif karena belum memasukkan Cina dan Rusia. Baru pada tahun 1993 pada Konferensi Tingkat Menteri (AMM) di Singapura sepakat untuk membentuk forum baru yaitu ASEAN Regional Forum.
	Aktifitas yang dilakukan oleh ARF ini menempuh dua jalur. Jalur pertama adalah jalur pemerintah dan jalur non pemerintah yaitu melalui lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian (Institutes of Strategic and International Studies/ISIS). Kedua jalur ini bermuara di ketua ARF yang menghubungkan kedua jalur ini. Untuk membantu kegiatan ini dibentuk pula Intersessional Support Group (ISG) on Confidence Building yang mencakup dialog tentang persepsi keamanan dan masalah-masalah kebijakan pertahanan, serta Intersessional Meeting (ISM) on Cooperative Activities yang mencakup pemeliharaan keamanan.
	Tugas yang diemban ASEAN Regional Forum ini dibantu oleh lembaga-lembaga non formal yaitu Konferensi Kerjasama Keamanan Asia Pasifik (CSCAP) yang menyertakan serangkaian konsep. Tugas CSCAP ini adalah mengadakan serangkaian penelitian, riset, maupun seminar yang menawarkan ide-ide serta umpan balik kepada ARF agar menjadi pertimbangan bagi kebijakan yang ditempuh.
	Sementara itu, konflik “intern” Asia Pasifik yang dahulu sangat dikhawatirkan, semakin reda. Keberadaan Cina sebagai calon pengganti hegemoni Amerika Serikat belum menjadi kenyataan, bahkan konflik Cina dengan negara-negara ASEAN mengenai Kepulauan Sprately kian menurun. Kembalinya Hongkong ke tangan Cina tahun 1997 berlangsung damai, tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat banyak. Konflik Sipadan dan Ligitan berhasil dibawa ke meja perundingan antara Indonesia dan Malaysia. Satu-satunya ketegangan yang terjadi adalah perlombaan uji coba nuklir antara India dan Pakistan pada pertengahan 1998. Persengketaan antara kedua negara ini memang sudah berlangsung sejak lama untuk memperebutkan wilayah Khasmir.
	Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam buku ini adalah : Mengapa ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum (ARF)?. Apa peranan ARF dalam menjaga stabilitas keamanan Asia?. Kendala apa yang ditemui lembaga ini dalam mencapai tujuannya?
 Banyak pihak menyadari bahwa kajian tentang politik keamanan tingkat internasional sebagaimana disinggung di atas, kini mengalami peluruhan dibandingkan kajian yang terkait kerjasama ekonomi kawasan maupun global antarnegara. 
	Padahal pencarian format pengaturan keamanan merupakan hal yang sangat menarik mengingat urgensi keberadaan lembaga tersebut. Benturan-benturan kepentingan antarnegara di Asia semakin mengemuka sejalan dengan mundurnya kekuatan-kekuatan adidaya di kawasan. ASEAN Regional Forum tentu menjadi alternatif pilihan, setidaknya hal ini untuk mengimbangi konsep Zona bebas Nuklir dan sikap netral ZOPFAN yang ditetapkan tahun 1967. Oleh karenanya menarik untuk menemukan jawaban mengapa ASEAN memilih model yang demikian.
	Setelah beberapa waktu berlalu, sejak didirikannya tahun 1993 ASEAN Regional Forum mendapat tanggapan positif bukan hanya dari anggota ASEAN saja, melainkan dari berbagai kekuatan dunia yang lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Melihat perkembangan ini, menjadi hal yang menarik untuk dikaji tentang peranan ARF dalam menjaga stabilitas keamanan ASIA. Sebagai sebuah model yang relatif baru khususnya di Asia, maka tentunya banyak hambatan yang ditemui.
Formulasi Keamanan Regional
	Pemikiran ke arah pengaturan keamanan regional berawal dari sistem internasional yang ada. Pada masa Perang Dingin, pemikiran ke arah tersebut selalu melibatkan polarisasi kekuatan dalam dua kutub yaitu Barat dan Timur. Pembicaraan mengenai keamanan regional akan menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada peranan strategis negara yang berpengaruh. Kekuatan dan pengaruh kedua adikuasa tersebut sangat kuat di kawasan manapun di dunia.
	Setelah Perang Dingin berakhir, maka polarisasi tersebut bergeser ke arah yang lebih multipolar. Berkurangnya kekuatan Uni Soviet dan munculnya kekuatan Cina di Asia serta kebangkitan Eropa merupakan hal-hal yang mendukung sistem internasional ke arah tersebut. Dalam sistem internasional multipolar seperti sekarang ini, seharusnya konflik dapat dikurangi. Karl W. Deutsch dan David J. Singer menyatakan “as the system moves away from bipolar toward multipolarity, the frequency and intensity of conflict should be expected to diminish”.
	Keamanan di Asia setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet nampaknya relatif stabil jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Bagi Asia, berakhirnya Perang Dingin telah membuka peluang bagi hubungan-hubungan antarnegara yang lebih intensif. Dalam perspektif ini, situasi demikian mendorong bagi tercapainya perdamaian dan stabilitas keamanan yang lebih baik. Stabilitas ini akan mendorong hubungan-hubungan ekonomi pada level yang lebih luas, serta membuka rintangan-rintangan politis yang muncul sebagai akibat dari bipolarisasi Perang Dingin.
	Meskipun demikian, tidak berarti kawasan Asia bebas dari masalah hubungan antarnegara. Tingkat pluralitas yang tinggi di kawasan baik dari segi sosial budaya dan ekonomi di lain pihak memunculkan kendala-kendala baru dalam mempererat kerjasama kawasan. Kawasan ini juga menyimpan pula potensi konflik bilateral maupun regional. Oleh karena itu stabilitas yang tercipta akhir-akhir ini merupakan stabilitas yang negatif karena masih banyaknya potensi konflik di dalamnya yang sewaktu-waktu dapat menyeret ke dalam pertempuran kawassan.
	Secara konseptual, konsep stabilitas dapat dibagi menjadi dua pemahaman. Pertama adalah stabilitas struktural (structural stability), yang mengacu pada kelanjutan (continuity) dari keadaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Dalam kondisi yang stabil ini tidak terdapat perubahan-perubahan yang mendasar dalam pola interaksi yang sudah terbentuk sebelumnya. Kedua, stabilitas dinamis (dynamic stability) yang merujuk kepada suatu keadaan yang berkaitan dengan kecenderungan terciptanya perimbangan setelah terjadinya gangguan dalam pola interaksi bagi pengaturan keamanan di Asia. Dengan kata lain, pluralitas yang menghasilkan stabilitas dinamis menuntut perlakuan yang berbeda untuk menjaganya.
	Pengaturan keamanan yang konvensional akan menggunakan bentuk aliansi. Aliansi ini dibentuk karena kondisi yang sudah mendesak untuk mengadakan perjanjian secara tertulis. Bueno de Masquito dan Singer mendefinisikan Aliansi ini sebagai “a formal agreements between souvereign states for the putative purpose of coordinating their behavior in the event of certain spacifed contingency of military nature”. Dalam kondisi perang, maka semua negara yang tergabung dalam aliansi ini akan bekerjasama untuk melawan pihak ketiga. Tetapi dalam kondisi aman, maka aliansi ini akan mengalami tiga bentuk. Bentuk pertama adalah Pakta Pertahanan atau Defense Pacts. Pakta Pertahanan ini akan menuntut pada negara yang ada di dalamnya untuk terlibat secara militer bagi anggotanya yang terancam bahaya dari luar.
	Bentuk kedua adalah perjanjian non agresi atau non aggression agreement, di mana negara yang satu akan mengambil sikap netral jika negara lain sedang berperang, atau dengan kata lain tidak ikut memusuhinya. Bentuk ketiga adalah etente yaitu perjanjian antarnegara untuk saling berkonsultasi jika salah satu dari mereka diserang oleh pihak lain, atau pihak ketiga. Masing-masing bentuk ini akan menuntut tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Bentuk Pakta Pertahanan akan menuntut keterlibatan penuh bagi anggotanya, dengan demikian anggotanya akan memikul beban yang berat. Oleh karena itu bentuk Pakta Pertahanan semacam ini membuat negara-negara enggan untuk mendirikannya.
	Bentuk pengaturan kerjasama keamanan juga terjadi dalam bentuk ‘keamanan kolektif’ (Colective Security). Bentuk Keamanan Kolektif merupakan bagian dari perdamaian multilateral (multilateral peace) yang diusulkan oleh berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemanan dalam dunia yang sedang berubah. Konsep Keamanan Kolektif berasal dari pepatah “satu untuk semua dan semua untuk satu”. Dengan demikian tak ada satu negara pun yang lebih unggul dari kekuatan kolektif antaranggotanya yang (1) mempunyai komitmen yang sama untuk menegakkan perdamaian, (2) sepakat tentang siapa musuh yang ia hadapi dan (3) setuju untuk menerapkan sanksi yang kuat terhadap sumber ancaman.
	Menurut Simon, ASEAN dihadapkan pada dua pilihan pengaturan keamanan, yaitu model collective defense dan concert arrangement. Collective defense (pertahanan kolektif) menuntut komitmen penuh dari anggotanya untu menangkal serangan yang berasal dari luar. Model ini diterapkan dengan baik oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, maupun Pakta Warsawa. Sedangkan concert arrangement lebih bersifat inward looking, menekankan kepada anggotanya untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Model ini meyakini bahwa musuh sesungguhnya dapat berasal dari dalam komunitas itu sendiri. Dengan demikian ASEAN harus berupaya merangkul negara-negara lain yang dianggap menjadi musuh untuk dijadikan sebagai anggota komunitas agar tidak saling mrnyerang.
A concert arrangement more is inward looking than collective defense. It commits its members to norms of diffuse reciprocity whereby a sense of community is formed. This community is based on the belief that members will not threaten one another now or in the future; that they accept the status quo as conductive to their own security; and that they agree not to attack each other and to come to members defense if they are attacked.
	Menurut Sudjiati Jiwandono, kondisi di Asia berbeda dengan di Eropa. Perbedaan sosio kultural, ekonomi, dan politik menuntut pula cara yang berbeda dengan region-region yang lain. Dalam situasi demikian masing-masing negara mempunyai konsep tersendiri. Jepang misalnya mempunyai konsep “Comprehensive Security”, yang mencakup tidak hanya muatan politis tetapi juga keamanan ekonomi. Jelaslah bahwa pengaturan keamanan memerlukan aturan tertentu. Aturan ini bisa disebut sebagai rezim. Rezim ini didefinisikan sebagai institusi sosial yang mengatur tindakan mereka yang berminat pada kegiatan tertentu atau seperangkat kegiatan yang bermakna, sedemikian rupa sehingga institusi itu merupakan pola tindakan yang menjadi titik temu harapan-harapan. Di sisi yang lain Dougherty dan Pfalzgraff memberikan ilustrasi tentang rezim ini sebagai seperangkat harapan-harapan bersama, aturan dan peraturan, rencana dan daya operasional dan komitmen yang telah disepakati oleh sekelompok negara tertentu. Rezim, oleh karenanya bisa dianggap sebagai sebuah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit di mana harapan-harapan para aktor akan bertemu dalam bidang tertentu dari hubungan internasional.
Pentingnya Diplomasi Preventif
	ASEAN Regional Forum dapat juga dianalisis melalui kerangka berpikir di atas. Sebagaimana dikemukakan, heteroginitas dan pluralitas yang dimiliki oleh Negara-negara di kawasan Asia khususnya ASEAN, tidak memungkinkan untuk mengambil bentuk kerjasama seperti Pakta Pertahanan. Perbedaan sosio kultural ini mengharuskan negara-negara di kawasan untuk mencari alternative lain, meskipun masih dalam rangka “rezim”.
	Dalam kerangka di atas, ASEAN Regional Forum memiliki beberapa unsur yang cocok untuk disebut sebagai sebuah rezim internasional. Forum ini bukanlah organisasi namun jelas memiliki prinsip dan norma seperti apa yang telah dituangkan dalam konsep zona netral dan bebas nuklir (ZOPFAN). Sebagai arena untuk mempertemukan berbagai pihak maka forum ini menjabarkannya dalam bahasa hukum menjadi Treaty of Amity Cooperation (TAC). Pola kerjasama dalam ARF yang mengadopsi gaya ASEAN tidak mengharuskan ARF untuk membuat agenda yang lebih khusus, tetapi berdasarkan pada konsensus, sehingga membuka peluang bagi kontak-kontak pribadi. Upaya inilah yang merupakan diplomasi preventif. Upaya ini menekankan pendekatan informal untuk memecahkan konflik, menempatkan hubungan persahabatan, dan bukan struktur formal, untuk mencapai konsensus.
	Penanganan konflik juga mengenal apa yang dinamakan dengan diplomasi preventif, terutama sekali hal ini mencuat setelah Perang Dingin berakhir. Dalam pidatonya tentang Agenda for Peace, Boutros Ghali mengatakan bahwa penting untuk menangani konflik dengan upaya diplomasi preventif, yakni dengan upaya mencegah timbulnya konflik atau mencegah meluasnya konflik.
	Diplomasi preventif itu sendiri secara umum didefinisikan sebagai an action to prevent disputes from arising between parties, to prevent exsisting disputes froam escalingting into conflict and to limit the spread of the later when they occur. Shi Chunlay and Xu mendefinisikan diplomasi preventif sebagai taking it as efforts and policy instruments to build trust and confidence, promoting cooperation, prevent conflict and maintain peace and stability. Pada saat yang sama Ryu Ramazakimemberikan definisi diplomasi preventif sebagi sarana untuk to ease tentions before they result in conflict, or if conflict breaks out, to act swiftly to contain it and resolve its underlying causes.
	Pentingnya mengangkat diplomasi preventif ini adalah sebagi kelanjutan dari konsep lama yakni pertahanan kolektif selama Perang Dingin. Hal ini juga diakibatkan oleh berkembangnya dimensi konflik ekonomi, perpindahan penduduk, narkotika, problem lingkungan internasional dan konflik etnis.
Dalam upaya mencegah konflik, maka ada tiga kebijakan yang diambil. Yakni early warning (peringatan dini), confidence building measure/CBM (membangun rasa saling percaya) dan mediation (mediasi). Peringatan dini merupakan hal yang paling efektif sebagai upaya mencegah konflik. Upaya ini misalnya pernah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau institusi yang lain. Upaya melalui jalur ini memerlukan informasi tentang sejarah, partisipan, dan tujuan-tujuan dan status dari pihak yang terlibat (akan terlibat dalam) dalam suatu konflik. Upaya ini perlu melibatkan peran serta dari dunia akademis, organisasi non pemerintah, maupun organisasi regional yang ada.
Perwujudan rasa saling percaya memainkan peran lain, yakni menghindari diri dari misperception, kecemasan, kekhawatiran terhadap pihak lain. CBM ini dirancang untuk mengurangi ketidakpastian situasi, mengurangi keraguan, menghilangkan salah persepsi, dan membangun kepercayaan. Argumennya apabila pihak-pihak dalam komunitas keamanan sudah mempunyai rasa saling percaya, maka hubungan yang damai akan dapat diciptakan. Melalui cara inilah ASEAN akan menjadikan ARF sebagai salah satu upaya diplomasi preventif. 
	Berdasarkan paparan masalah dan kerangka berpikir dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun analisis permasalahan yang bersifat induktif di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penulisan buku ini sebagai berikut: ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai jawaban atas kecenderungan politik dan keamanan yang berlangsung di Asia Pasifik. Demikian pula peranan ARF menjadi wahana bagi upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, khususnya dengan upaya diplomasi preventif. Hanya saja dalam melaksanakan tujuan ini ARF masih mengalami kendala yang berupa intervensi kekuatan eksternal.
Sistematika Penulisan
	Guna memahami alur pemikiran dalam buku ini secara runtut dan mendalam, berikut sistemtika penulisan buku yang dapat memudahkan pemahaman bagi para pembaca :

Bab 1 
Bab ini diawali pendahuluan, diuraikan pula mengenai pentingnya pokok permasalahan, latar belakang, dan hal-hal lain yang menyangkut prosedur serta metodologi kajian ini, termasuk kesimpulan sementara yang akan dibuktikan pada bab-bab berikutnya.
Bab 2 
Berisi tentang proses kecenderungan politik internasional kawasan global dan Asia. Berbagai peraturan yang berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung bagi kawasan Asia akan dibahas di sini. Pada bab ini juga akan diungkapkan kebijakan ASEAN dalam memutuskan bentuk forum ini.
Bab 3 
Pada bab ini dijelaskan peranan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam keikutsertaannya menata keamanan Asia, khususnya setelah Perang Dingin. Berbagai upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh ARF selama keberadaannya yang telah genap lima tahun menjadi bagian penting dalam kajian ini.
Bab 4 
Kemudian pada bab 4 dibahas mengenai berbagai hambatan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh  ASEAN Regional Forum. 
Bab 4 
Dan terakhir yakni bab 5, berisi  kesimpulan atas pokok bahasan dalam buku ini.