BAB II
PEERUBAHAN SISTEM INTERNASIONAL
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KAWASAN ASIA

Sejak berakhirnya Perang Dunia II kawasan Asia menjadi ajang perebutan pengaruh global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, khususnya terkait pengaruh ideologis. Amerika Serikat mengembangkan ideologi Kapitalisme, Liberalisme, di sisi lain Uni Soviet giat menyebarkan paham Komunismenya. Akibat persaingan antara dua kubu ini, sistem internasional saat itu terbelah menjadi dua kutub sehingga disebut bipolar yang menempatkan dua kubu ini pada posisi yang bertentangan. Kedua adikuasa ini saling berlomba untuk memperluas ideologi masing-masing sesuai dengan kebijakan yang dilangsungkan. Amerika Serikat menjalankan politik pembendungan (containment policy) untuk menangkal bahaya komunisme yang disebarkan oleh Uni Soviet.
Sementara itu Uni Soviet mempunyai alasan untuk terlibat dalam kancah politik di kawasan Asia. Penggelaran kekuatan Amerika Serikat di kawasan ini mendorong Uni Soviet untuk mengimbanginya, apalagi setelah Cina menolak tawaran Breznev mengenai suatu strategi front persatuan untuk mendukung kaum nasionalis Vietnam dalam Perang Indonesia, dan tercapainya konsensus strategi Cina Amerika Serikat. Maka urgensi kepentingan Uni Soviet untuk memasuki kawasan Vietnam sebagai strategi penting yang lebih luas sebagai pengelola kawasan yang ikut serta dalam setiap permasalahan keamanan di Asia.
	Dalam kondisi polarisasi kekuatan yang terbagi menjadi dua kutub, kawasan ini tidak dapat mengelakkan diri dari sasaran perebutan pengaruh kedua pemimpin kutub tersebut. Sabagai akibatnya, maka kekuatan-kekuatan militer Amerika Serikat dan Uni Soviet banyak dimobilisasi ke arah kawasan ini. Ribuan tentara Amerika Serikat dan Uni Soviet lengkap dengan persenjataan berada di kawasan ini sebagai komitmen masing-masing adikuasa untuk membantu para sekutunya,  menjadi theater bagi konflik kedua adikuasa.
	Keterlibatan kedua adikuasa ini mengalami pasang naik dan pasang surut. Pada masa Pemerintahan Jimmy Carter, Amerika Serikat sempat menarik sebagian besar pasukannya dari kawasan ini. Penarikan ini sebagai akibat dari kesadaran Carter akan besarnya biaya yang harus ditanggung dalam Perang Vietnam, baik biaya militer maupun biaya atas tekanan opini publik di kongres Amerika Serikat. Carter akhirnya menarik sebagian besar pasukannya dari Vietnam, Korea Selatan tahun 1982 serta membongkar pangkalan militernya di Thailand tahun 1976. Penarikan pasukan ini berdampak pada menurunnya krediblitas Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu ketika Presiden Ronald Reagan berkuasa, prioritas utama kebijakan luar negerinya di kawasan ini adalah mengembalikan krediblitas kekuatan militer dan komitmennya, terutama sekali setelah realitas menunjukkan adanya invasi Uni Soviet di Afganistan. Ancaman Uni Soviet selalu menjadi pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini.
	Di sisi lain, Uni Soviet menyadari bahwa konsentrasinya untuk memperkuat pertahanan di Eropa Timur dan Timur Tengah mengakibatkan pihaknya sulit menyamai keberhasilan Amerika Serikat yang mendapatkan dukungan kesetiaan pemerintahan seperti Jepang, Philipina, Australia, Taiwan, Korea Selatan dan Selandia Baru. Satu-satunya jalan bgai Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini adalah dengan cara menggelar kekuatan militernya, membantu negara-negara yang bermusuhan dengan kekuatan Barat. Uni Soviet yakin bahwa dengan tetap memegang Vietnam sebagai klien utamanya di Indocina, ia akan mampu memulai kebijakan-kebijakan perluasan pengaruhnya di kawasan Asia, khususnya lagi Asia Tenggara.
	 Untuk keperluan itu, maka perlu didirikan pangkalan militer di Da Nang dan Cam Ranh Bay, Vietnam, sebagai basis militer angkatan udara dan angkatan lautnya. Kehadiran para insinyur di kedua basis militer ini mampu mempengaruhi pembangunan ekonomi serta birokrasi tidak hanya di Vietnam tetapi juga di Kamboja dan Laos. Dengan menempatkan pangkalan militernya di kawasan itu maka Uni Soviet mampu mengejar sasaran jangka panjangnya di Pasifik Barat. Fasilitas komunikasi laut dan udara yang dikembangkan di kedua tempat itu memungkinkan perencana-perencana militer Uni Soviet melakukan pengawasan atas gerak-gerik pasukan lain yang ada di sekitarnya, termasuk armada ketujuh Amerika Serikat di Pasifik.
	Uni Soviet juga memandang perlunya mendekati pemerintah yang bermusuhan dengan Cina, khususnya negara-negara di Asia Tenggara dan Indocina. Kemenangan Vietnam dan pergolakan di Afganistan merupakan indikasi keberhasilan perluasan pengaruh Uni Soviet.
	Perebutan pengaruh global antarnegara adikuasa ini membawa dampak terhadap konstelasi hubungan antarnegara di kawasan Asia. Setidaknya hubungan antarnegara di kawasan sangat dipengaruhi oleh hubungan Timur-Barat. Selain itu negara-negara di kawasan ini juga terpilah menjadi negara-negara yang pro Uni Soviet. Dalam kerangka ini negara-negara kawasan merasakan seolah-olah yang terjadi adalah konflik negara adikuasa, sedangkan negara-negara di kawasan ini hanya berperan sebagai boneka saja. Pada sisi yang lain, kawasan ini juga mempunyai potensi konflik internal yang sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan.
Runtuhnya Blok Timur.
	Konflik ideologis Amerika Serikat – Uni Soviet yang dikenal dengan sebutan Perang Dingin mulai mereda ketika terjadi pertemuan puncak antara Ronald Reagan dan Michael Gorbachev bulan Desember 1987. Pada pertemuan tersebut keduanya sepakat untuk melakukan perlucutan senjata secara besar-besaran. Namun pelaksanaan dari kesepakatan ini masih jauh dari harapan, kendatipun sudah mendapatkan ratifikasi dari masing-masing parlemen kedua negara. Makna dari pertemuan tersebut sangat menentukan pola hubungan kedua negara adikuasa ini dalam tahun-tahun berikutnya. Setidaknya, kesepakatan untuk pengurangan persenjataan nuklir jarak menengah INF (intermediate nuclear forces) dianggap sebagai awal détente baru atau peredaan ketegangan baru. 
	Peredaan ketegangan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan dan pandangan Michael Gorbachev sebagai Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Dalam pandangan Gorbachev, Uni Soviet telah mengalami suatu kegagalan yang sangat besar atas kebijakan dalam dan luar negeri selama ini. Kampanye Gorbachev tentang glasnost atau keterbukaan merupakan kritik tajam atas kondisi pemerintah yang totaliter selama ini. Antara pemerintah yang satu ke pemerintah yang lain saling lingkup melingkupi.
1.	Di bawah Lenin, yaitu suatu partai totaliter yang ditujukan kepada rekonstruksi sosial secara total.
2.	Di bawah Stalin, yaitu negara totaliter yang telah membawakan secara total masyarakat.
3.	Di bawah Breznev, yakni negara yang mandek total , didominasi oleh partai totaliter yang korup.
Uni Soviet menurut Gorbachev telah menanggung biaya yang sangat besar untuk keperluan perluasan pengaruh ideologi. Sebagai misal, Uni Soviet harus menanggung biaya sebesar $3 juta per hari, hanya untuk mendukung Vietnam. Secara garis besar biaya yang harus ditanggung akibat persaingan ideologi tersebut dapat meliputi biaya ekonomi dan keuangan, distorsi nilai, resiko akan bahaya nuklir dan biaya moral sebagai akibat dari konfrontasi nuklir Timur-Barat.
	Uni Soviet, di  samping harus mengorbankan 17% dari GNP setiap tahunnya untuk biaya perang, juga harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, penyakit korupsi dan kecemasan masyarakat yang hidup di bawah ancaman bahaya nuklir. Kondisi yang demikian akan menjebak dan menjerumuskan masyarakat ke dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan yang berkelanjutan.
	Revisi Gorbachev terhadap kebijakan para pendahulunya memang berdampak sangat besar, terutama bagi keutuhan aliansinya. Upaya Gorbachev untuk mendemokratisasikan dan merekronstruksi perekonomian menyebabkan longgarnya ikatan aliansinya di Pakta Warsawa. Bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menyusul runtuhnya Tembok Berlin merupakan pukulan berat bagi Blok Timur. Tambahan pula disintegrasi yang terjadi di Eropa Timur akhirnya menyebabkan bubarnya Pakta Warsawa. Disintegrasi juga terjadi di dalam negeri Uni soviet. Negara-negara Balkan beramai-ramai ingin melepaskan cengkeramannya dari Uni Soviet, sehingga negara adidaya tersebut harus terpecah belah menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih kecil berupa negara-negara yang merdeka, pada tahun 1992.
	Namun permasalahan yang dihadapi Blok Timur tidak berhenti di situ saja. Disintegrasi dan masalah ekonomi negara-negara Eropa Timur menjadi agenda besar bagi negara-negara kawasan ini. Uni Soviet sudah sejak 1922 berdiri megah kini telah runtuh menjadi belasan negara merdeka. Kehancuran itu menempatkan Rusia sebagai pewaris posisi Uni Soviet dalam percaturan politik tingkat internasional, misalnya kedudukannya sebagai anggota tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda baru yang dihadapi oleh Rusia adalah masalah krisis ekonomi dan politik dalam negeri. Angka pertumbuhan yang minus, serta persaingan ideologi dalam negeri tidak memungkinkan lagi bagi Rusia untuk memobilisasi kekuatannya ke luar negeri seperti waktu-waktu sebelumnya.
	Sementara itu sekutu-sekutu Rusia di Eropa Timur juga bergelut dengan upaya-upaya liberasi dan demokratisasi. Gerakan-gerakan reformasi terus menggema, meruntuhkan para pemerintah komunis, seperti di Polandia dan Rumania. Di samping itu terdapat juga sekutu-sekutu Rusia yang juga mengalami disintegrasi. Kasus Yugoslavia, Ceko Slovakia merupakan gambaran nyata keruntuhan bagi sekutu-sukutu Uni Soviet. Bahkan rencana beberapa negara bekas anggota Pakta Warsama untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), merupakan pukulan berat bagi Rusia dan negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa.
Mundurnya Kekuatan Adikuasa dari Asia.
	Runtuhnya Blok Timur dan Uni Soviet, menyusul runtuhnya tembok Berlin tahun 1989, menandai akhir Perang Dingin yang telah berumur lebih dari 4 dekade. Berakhirnya Perang Dingin kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan yang sistemik dalam hubungan internasional. Konfrontasi global dan menyeluruh selama lebih dari 4 dekade telah memudar, dan hampir hilang dari percaturan politik internasional. Resiko kehancuran total akibat perang dunia (nuklir) untuk sementara dapat disingkirkan. Uni Soviet memang masih merupakan suatu kekuatan militer yang besar, namun ia tidak lagi mempunyai daya dukung yang cukup kuat baik dukungan keuangan maupun kemauan politik untuk menopang proyeksi kekuatan militernya secara besar-besaran ke luar wilayahnya.
	Runtuhnya Perang Dingin menyusul runtuhnya perekonomian Uni Soviet mengharuskan kedua belah pihak yang tadinya berseteru untuk meninjau ulang kebijakan -kebijakan luar negerinya selama Perang Dingin berlangsung. Dengan kata lain, ada tantangan bagi kedua belah pihak untuk inward looking sebagaimana masalah dalam negeri yang sedang mereka dihadapi. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet masing-masing memiliki persoalan baru untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik dalam negerinya.
	Amerika Serikat misalnya harus menghadapi twin deficitnya dalam perdagangan dengan Jepang. Selain itu Amerika Serikat juga harus mengatasi problem dalam hal pendidikan, penelitian dan kesehatan penduduknya. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan baru yang disesuaikan dengan keadaan.
	Sejak pemerintahan Bush, Amerika Serikat mulai mengadakan evaluasi terhadap anggaran militernya. Penurunan anggaran militer dilakukan terus sejak Reagan berkuasa 1986. Pada era Bush anggaran belanja menurun rata-rata -3% per tahunnya. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara dengan pengeluaran anggaran pertahanan paling besar di dunia, harus meninjau ulang kebijakan tersebut dengan satu-satunya jalan memangkas anggaran pertahanan tersebut.
	Kebijakan lain adalah tuntutan pembagian beban atau burden sharing yang dikenal kepada sekutu-sekutunya. Kebijakan ini menghendaki setiap negara sekutunya untuk turut memikul beban khususnya beban biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat. Hal ini dirasakan perlu sebab selama ini Amerika Serikat yang membiayai seluruh operasi militer ke luar wilayahnya. Jepang misalnya, ditekan untuk turut serta dalam pembiayaan 50.000, pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayahnya. Paling tidak, Jepang harus mengeluarkan biaya sebesar 5 milyar dolar AS pertahun untuk pembiayaan tersebut. Bahkan ketika terjadi Perang Teluk 1991, kongres Amerika Serikat mengkritik minimnya keterlibatan Jepang dalam pembiayaan perang, sehingga untuk keperluan tersebut Jepang harus mengeluarkan biaya sebesar 13 milyar dolar. Akibat tekanan ekonomi ini Amerika Serikat juga mengurangi dana bantuan militernya ke beberapa negara, khususnya untuk bantuan pelatihan militer.
	Kebijakan Amerika ini kemudian disusul dengan penarikan sebagian pasukannya dari luar negeri. Beban ekonomi yang terlalu tinggi mengakibatkan postur militer Amerika Serikat dari keterlibatan permanen menjadi postur keterlibatan selektif di berbagai kawasan dunia, termasuk kawasan Asia Pasifik. Tahun 1991, Amerika Serikat membongkar pangkalan udara Clark Philiphina, disusul pembongkaran pangkalan militer di laut Subic beserta 15.756 pasukan yang telah menyebut Subic dan Clark sebagai rumah tinggalnya. Penarikan pangkalan militer ini juga terjadi di Australia. Pangkalan Exmounth yang turut berjasa dalam mendeteksi peluru kendali Scud, akhirnya diserahkan kepada pemerintah setempat tahun 1992.
Secara keseluruhan, jumlah pasukan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik tahun 1989 berjumlah sekitar 135. 000 personel. Pada tahun 1992 jumlah tersebut berkurang drastis menjadi 97.609 personel saja. Penarikan personel dari luar negeri ini akan memperkecil biaya yang harus dikeluarkan. Di samping itu tidak akan membahayakan bagi penyebaran komunisme ke wilayah lain karena di samping Uni Soviet sendiri sudah runtuh, negara-negara komunis yang lain juga sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Kesulitan ekonomi ini pada akhirnya akan memperlemah proyeksi ekspansinya ke luar negeri.
	Jumlah pasukan tersebut menurut rencana tersebut masih akan dikurangi 10 dalam kurun waktu 1992-1995. Les Aspin, Menteri Pertahanan Amerika Serikat waktu itu, pernah merekomendasikan penutupan 19 Pangkalan militernya yang ada di luar negeri (overseas). Ke 19 Pangkalan militer itu di antaranya adalah Pangkalan Iraklion di Pilau Kreta Yunani, 4 Pangkalan di Belanda, 2 di Inggris dan 1 di Okonawa Jepang.

Tabel 2.1
Tentara Amerika Serikat di Luar Negeri
Tahun 1988 dan 1992
KAWASAN	1998	1992	
Eropa
Jerman
Italia
Turki
Inggris
Lain Lain
Terapung
Asia Timur/Pasifik
Jepang
Philipina
Korea Selatan
Lain Lain
Terapung
Timur Tengah
Diego Garcia
Mesir
Kuwait
Arab Saudi
Lain Lain
Terapung
Afrika /Sub Sahara
Western Hemisphere
Bermuda
Kuba (Guantanamo)
Honduras
Panama
Lain Lain
Terapung
Miscellancous	365,251
249,411
14,8
5,034
28,497
25,281
33,199
140,967
49,680
16,655
45,501
1,075
28,056
18,065
1,001
1,468
24
421
639
14,512
308
24,496
1,844
2,337
1,573
11,100
1,267
6,375
501	205,052
134,483
13,483
4,824
20,048
14,987
17,464
97,609
45,946
1,929
35,734
1,001
12,243
21,243
1,253
1,120
1,980
1,801
1,651
14,138
547
18,113
891
2,392
858
10,447
1,118
2,407
1,501	
TOTAL	540,588	344,065	
Sumber : National Journal 2/6/1999

Kekuatan militer Uni Soviet telah mendahului Amerika Serikat meninggalkan Asia seiring dengan runtuhnya negara adi daya tersebut. Penutupan pangkalan militer Uni Soviet di Da Nang dilakukan sebagai perwujudan dari revisi atas kebijakan perluasan pengaruh ideologi Komunisme ke wilayah Asia. Paling tidak, kebijakan tersebut sangat menguras biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh Uni Soviet, misalnya dana sebesar 3 juta dollar AS setiap harinya ke Vietnam. Sementara itu di dalam negeri Uni Soviet mengalami sejumlah krisis yang pada akhirnya membawa Uni Soviet ke jurang perpecahan dan disintegrasi pada tahun 1991. Federasi Rusia sendiri sebagai pewaris posisi Uni Soviet di dunia internasional tidak bisa berbuat banyak terhadap permasalahan yang ada.
Dengan mundurnya kekuatan adikuasa ini, maka di kawasan Asia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacum of power. Situasi dan kondisi vacum of power ini merupakan agenda yang harus segera disikapi oleh negara-negara di kawasan tersebut, mengingat kawasan ini sudah lama terbiasa dan terpola dalam struktur hubungan internasional yang selalu melibatkan peranan negara adikuasa. Hubungan antarnegara di Asia selalu dalam bingkai hubungan Timur – Barat.
Kecenderungan dan Pergeseran Konflik
	Kawasan Asia yang mempunyai aneka ragam etnis selama lebih dari empat dasa warsa berada dalam wilayah pengaruh sphere of influence, negara-negara adikuasa. Dalam kondisi seperti ini maka hubungan antarnegara di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh pola hubungan Timur – Barat. Sebagai contoh, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan pada tahun 1967, adalah suatu wadah yang dibentuk untuk menanggulangi bahaya infiltrasi dan penyebaran ideologi Komunisme. Hal ini disebabkan oleh kedekatan antara negara-negara ASEAN dan salah satu blok yakni blok Barat, terutama sekali dengan Amerika Serikat. Sementara itu, pergolakan yang terjadi di Vietnam, Kamboja, dan Afghanistan, menjadi ajang bagi negara-negara adikuasa sebagai arena war by proxy.
Penarikan mundur kekuatan-kekuatan negara adikuasa dari kawasan ini memberikan dampak yang luas. Collin McInnes dan Mark G Rolls menengarai adanya kecenderungan baru di kawasan Asia Pacific setelah keruntuhan Komunisme. Kecenderungan tersebut antara lain, pertama, keraguan dan peninjauan ulang atas komitmen Amerika Serikat di kawasan ini, yang ditandai dengan pembongkaran pangkalan militer di laut Subic, Filiphina. Meskipun kepentingan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi sangat meningkat seperti ditunjukkan oleh keikutsertaan Amerika Serikat dalam pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 1993 di Seattle, tetapi kekuatan militer Amerika Serikat telah menurun secara drastis. Memang perhatian Amerika Serikat terhadap kawasan ini pada umumnya telah meningkat pada dekade 80-an karena beberapa hal :
1.	Perdagangan Amerika Serikat dengan kawasan Pasifik telah melampaui perdagannnya dengan kawasan Atlantik.
2.	Meningkatnya imigran Asia ke Amerika Serikat, terutama Indochina
3.	Perkembangan ekonomi Pasifik yang sangat pesat dan potensi kawasan ini yang secara terus menerus semakin meningkat,
4.	Stabilitas kawasan yang relatif stabil dibandingkan dengan kawasan yang lain.
Kecenderungan kedua adalah pengaruh Uni Soviet/Rusia yang mengalami kemerosotan seiring dengan keruntuhan ideologi Komunisme, sebagai akibat dari meningkatnya kesulitan ekonomi dalam negerinya. Hal ini juga ditegaskan dalam penutupan beberapa pangkalan militernya di Vietnam pada tahun 1989, karena dianggap tidak layak lagi secara kemiliteran atau dalam istilah kemaritiman disebut dengan istilah unseaworthy. Merosotnya pengaruh ini dapat dilihat dari kemenangan partai non komunis di Indochina seperti di Kamboja, Vietnam, serta hancurnya rezim Najibullah dukungan Uni Soviet di Afghanistan.
Kecenderungan ketiga adalah meningkatnya keterlibatan Jepang dalam hubungan keamanan di kawasan ini. Meskipun anggaran pertahanan Jepang masih dalam batas 1% dari GDP (Gross Domestic Product) tetapi secara kuantitas merupakan yang tertinggi di Asia, bahkan hampir tiga kali lipat dari anggaran pertahanan China, atau setara dengan anggaran pertahanan Inggris. Anggaran militer yang sangat besar ini disebabkan oleh konversi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Jepang yang dialokasikan untuk keperluan pertahanan. 
	Meskipun masih ada hambatan-hambatan konstitusional, namun kecenderungan keterlibatan Jepang ke dalam hubungan-hubungan keamanan sangat dirasakan, misalnya pengiriman pasukan sukarela ke Kamboja sebagai bagian dari pasukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Satu hal yang secara substansial menonjol adalah keterlibatan Jepang dalam operasi Amerika Serikta pada Perang Teluk tahun 1991 meski sebatas pada dukungan finansial. Keterlibatan militer Jepang ini dapat dimengerti mengingat Jepang tidak akan selamanya dapat mengandalkan payung militer Amerika Serikat, apalagi pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat memerlukan stabilitas dan perlindungan keamanan. Keterlibatan Jepang ini diprekdisi akan semakin meningkat sejalan dengan kemajuan ekonomi dan tekhnologi Jepang yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi untuk kepentingan militer dan pertahanan.
	Keempat, Cina tetap melanjutkan perannya sebagai produsen senjata utama yang digunakan untuk keperluan pertahanan sendiri atau untuk tujuan ekspor. Cina yang dikenal sebagai kekuatan ketiga di Asia setelah Amerika Serikat dan Rusia, semakin giat membangun kapabilitas militernya di saat kedua kekuatan yang lain secara hampir bersamaan mundur dari kawasan ini. Aktifitas Cina ini perlu diperhitungkan dalam penanganan masalah-masalah keamanan di Asia.
Kecenderungan terakhir adalah meningkatnya kesejahteraan di kawasan ini, khususnya negara-negara anggota ASEAN, dan kesejahteraan tersebut tak pelak juga dialokasikan untuk pembangunan kekuatan militernya melalui berbagai akuisisi persenjataan.
Dengan berakhirnya sistem bipolaritas dunia dan konflik ideologi, menghasilkan pergeseran konflik dari tingkat global menjadi tingkat regional. Konflik yang selama Perang Dingin tertutupi oleh konfrontasi Barat-Timur, kembali muncul ke permukaan. Regionalisme konflik ini sebenarnya dapat dilihat bukan hanya di Asia saja, tetepi juga terlihat di berbagai belahan dunia. Konflik-konflik tersebut misalnya konflik etnis di Asia Timur, Timur Tengah, dan Asia. Di kawasan Eropa Timur misalnya, pembantaian etnis Bosnia Hezegovina oleh Serbia, konflik negara-negara Balkan dan disintegrasi Uni Soviet. Di Timur Tengah muncul invasi Irak atas Kuwait, dan Perang Teluk II. Sementara di Asia merupakan kawasan yang potensial dan cenderung mengarah kepada terjadinya konflik Laut Cina Selatan dianggap sebagai sumber utama, selain konflik-konflik perbatasan yang sulit dicari jalan keluarnya. Perilaku negara-negara di kawasan ini juga cenderung menunjukan sikap saling mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan keadaan yang paling buruk.
Faktor Cina
Setelah kawasan Asia ditinggalkan oleh kekuatan–kekuatan besar negara adikuasa, Jepang dan Cina merupakan negara yang potensial untuk memainkan peranan dalam hubungan-hubungan keamanan Asia. Cina adalah satu-satunya negara Asia yang mempunyai peran besar di Asia. Aktifitas militer Cina yang meningkat akhir-akhir ini dikawatirkan akan dimobilisasi untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Asia. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat klaim Cina atas wilayahnya di Laut Cina Selatan dan pembangunan militer yang meningkat dengan cepat.
	Setiap pembicaraan tentang perkembangan situasi politik keamanan di kawasan Asia Pasifik , kehadiran Cina merupakan faktor determinan yang selalu mengemuka. Faktor Cina menjadi semakin penting artinya sejak berakhirnya Perang Dingin. Dalam hal ini Cina sering disebut sebagai kekuatan yang potensial untuk menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan, melalui pembangunan ekonomi dalam negeri dan politik luar negerinya yang independen. Di kalangan para pemimpin Cina, berakhirnya Perang Dingin dinilai masih mengandung kerawanan dan tata dunia baru yang adil masih sulit diwujudkan. Pesimisme para pemimpin Cina ini dilandasi oleh berbagai kecenderungan yang terjadi.
	 Pertama, struktur bipolar yang terjadi selama Perang Dingin memang sudah berakhir, namun struktur belum menampakkan bentuk yang jelas. Apalagi dunia internasional masih diwarnai oleh munculnya konflik etnis, teritorial dan agama.   Kedua , munculnya Amerika Serikat yang dipersepsikan sebagai kekuatan super power tunggal memungkinkan Amerika Serikat menanamkan nilai-nilai kebudayaannya untuk menciptakan tata dunia baru. Dengan kata lain tata dunia baru yang akan terbentuk ditentukan oleh nilai-nilai Barat atau Amerika Serikat.  Ketiga , munculnya kompetisi ekonomi yang semakin meningkat. Kompetisi ini yang pada akhirnya akan membutuhkan instrumen militer. Dengan kata lain Cina akan menggunakan kekuatan hegemoni militernya untuk tujuan-tujuan ekonomi . Posisi negara-negara dalam hal ini sangat ditentukan oleh kekuatan nasionalnya secara komprehensif. Dalam situasi demikian, setidaknya Cina masih mempunyai kesempatan turut serta mewarnai tata dunia baru yang dicita-citakan masyarakat dunia.
	Kecenderungan kebijakan Cina ini dipengaruhi oleh pergeseran atau perubahan pemikiran strategis Cina. Perubahan pandangan strategis ini menjadi acuan bagi pembuat keputusan di kalangan lembaga pertahanan nasional, serta ditetapkannya pada bulan Nopember 1987. Selama Perang Dingin berlangsung, kebijakan pertahanan Cina ditujukan kepada ‘status dekat perang’ atau status ‘masa perang’ yaitu pergerakan kesiap siagaan militer untuk dapat menghadapi perang yang sesungguhnya. Peredaan ketegangan yang terjadi antara Timur dan Barat, disusul peredaan ketegangan antara Cina dan Uni Soviet memberikan kontribusi bagi perubahan strategis pertahanan dari ‘status dekat perang’ atau status masa perang menjadi ‘status normal’ atau dalam kondisi damai. Dengan demikian kebijakan pertahanan harus ditujukan bagi upaya mendukung pembangunan ekonomi.
	Seperti diketahui, bahwa pada awal Cina berdiri tahun 1947, Mao Zedong menerapkan strategi perang rakyat dengan memobilisasi massa atau gelombang massa. Strategi ini sangat mengandalkan pada jumlah tentara yang banyak dengan pusat operasi pada territorial (darat) dan coastal (pantai), hal ini memang sesuai dengan kebutuhan Cina untuk menangkal serangan dari Korea atau musuh yang lain. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, doktrin ini diperluas menjadi strategi perang rakyat dalam kondisi modern atau menggunakan kecanggihan persenjataan. Perkembangan teknologi mengharuskan Cina merevisi kebijakan terdahulunya, dengan lebih menekankan pada kemampuan kualitas persenjataan yang didukung oleh sumber daya manusianya.
	Perdebatan mengenai strategi ini akhirnya memunculkan konsep ‘pertahanan aktif’ yang dikeluarkan oleh Deng Xiaoping. Inti strategi ini adalah bahwa Cina harus mampu memperlambat perang, namun jika dalam situasi perang maka Cina akan dapat membuat perimbangan kekuatan secara cepat untuk dapat mempertahankan diri. Doktrin ini dimaksudkan untuk menghadapi berbagai macam perang seperti perang global, perang dalam skala yang luas dalam menghadapi agresi asing terhadap Cina, dan konflik perbatasan atau perang terbatas. Dari ketiga macam perang ini para pemimpin Cina yakin bahwa skenario yang paling mungkin terjadi adalah skenario yang ketiga,yakni perang terbatas (limited war). Oleh karenanya, Cina lebih berkonsentrasi pada pembangunan kemampuan gerak cepat. Sebagai instrumennya, tahap pertama hingga akhir abad ini, Cina mengembangkan peran pertahanan maritim yang menekankan arti penting armada laut. Angkatan laut Cina diharapkan mempunyai radius aksi yang luas, pasukan gerak cepat, kekuatan amphibi yang efektif, pasukan lindung dan pasukan serbu udara yang independen, dan kemampuan serang balas penangkalan nuklir yang handal.
	Tahap kedua dari instrumen ini adalah selama dekade pertama kemampuan jelajah Angkatan Laut Cina tidak hanya terbatas di Pasifik Barat, tetapi juga mampu menjelajah seluruh dunia. Untuk keperluan ini tentu saja Cina membutuhkan kapal-kapal dalam ukuran besar yang dilengkapi dengan pesawat tempur taktis, dan kapal-kapal selam. Tahap ketiga Cina diharapkan akan mampu menjadi kekuatan global.
	Salah satu langkah untuk menopang kebijakan–kebijakan tersebut adalah modernisasi dan pembangunan militer serta peningkatan anggaran militernya. Pembangunan militer ini dilakukan dengan memodifikasi dan membeli persenjataan canggih dari Uni Soviet / Rusia. China has been using us economic boom to finance a far reaching military build up……thus people’s Liberation Army has purchased fighter aircraft and other equipment from former Soviet Union. Cina telah membeli pesawat–pesawat kelas SU-27, SU -29, dan Mig-31, atau pesawat angkut Varyag. Di bidang kelautan Cina telah mengembangkan kapal Selam kelas Xia yang bertenaga nuklir.
Tabel 2.2
Anggaran Militer Cina

TAHUN	JUMLAH
(Juta Yuan)	KENAIKAN
(%)	
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994	22.02
25.00
29.03
32.51
36.40
42.50
52.00	8.1
13.0
15.0
12.0
13.8
15.0
22.4	
Sumber: Current History, September 1994
Konsentrasi untuk pembangunan militer ini juga terlihat dalam penyediaan anggaran untuk program penelitian dan pengembangan (R&D). Program ini diharapkan akan mempercepat modernisasi angkatan darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan persenjataan nuklir. Besarnya anggaran untuk keperluan ini sekitar 8 Milyar Yuan. Besarnya anggaran ini diyakini berasal bukan hanya dari pos-pos anggaran militer, tetapi Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) mempunyai mekanisme tersendiri dalam membiayai proses modernisasi angkatan bersenjatanya.
Modernisasi angkatan bersenjata Cina ini diikuti oleh peningkatan agresifitas militernya ke luar negeri. Klaim Cina atas kepulauan Spratly dan Paracel memperoleh dukungan positif dari proyeksi militernya dengan mendirikan pangkalan-pangkalan militernya di kepulauan tersebut. Proyeksi militer (terutama armada laut) Cina ini hampir saja menimbulkan bentrokan dengan pasukan Filipina yang melakukan hal yang sama di kepulauan tersebut. Agresifitas militer Cina ini juga ditunjukan dengan upaya-upaya latihan militer Cina di dekat pantai Taiwan dengan serangkaian peluncuran rudal-rudal yang mampu menjangkau pantai Taiwan.

Faktor Jepang
Setelah Cina, maka negara kedua yang menunjukkan agresifitasnya dalam keterlibatan dengan masalah pengaturan keamanan Asia adalah Jepang. Selama ini Jepang merupakan negara yang tergolong pasif terlibat dalam masalah-masalah keamanan. Jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang mengakhiri Perang Dunia ke II membuat trauma bagi bangsa Jepang dengan kembali memperkuat armada militernya. Yang lebih penting adalah Undang Undang Jepang tahun 1946 yang membatasi pengembangan dan pembangunan militer Jepang. Dalam Undang Undang buatan Jenderal Douglas Mc.Arthur tersebut maka Jepang dialarang membangun kemampuan militer untuk tujuan keluar negeri. Dengan kata lain Jepang hanya boleh membangun pasukan untuk keperluan dalam negeri atau pasukan beladiri (Self Defense Force). Selain itu Jepang dilarang megeluarkan anggaran militer diatas 1% pendapatan nasionalnya (GDP).
Oleh karena hambatan-hambatan konstitusi tersebut, selama Perang Dingin Jepang tidak bisa berbuat banyak dalam pengembangan militernya. Jepang sangat mengandalkan pertahanannya dengan payung militer yang diberikan oleh Amerika Serikat. Sebagai konsekuensinya, maka Jepang harus mengijinkan pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa yang mampu menampung hampir seratus ribu pasukan. Keterlibatan Jepang dalam masalah keamanan internasional sebatas pada keterlibatan ekonomi dalam arti pembiayaan pasukan. Selain harus membiayai pasukan AS di Okinawa, Jepang dalam beberapa kasus juga diwajibkan membayar biaya perang, atau pengiriman pasukan. Hal ini terjadi ketika perang Teluk II, Jepang didesak oleh Konggres AS untuk turut serta menanggung biaya pengiriman pasukan AS sebesar $ 13 Milyar. Jumlah uang sebanyak itu tentu saja tidak sedikit, dan melebihi anggaran yang harus dikeluarkan oleh Jerman yang hanya $2.21 Milyar dan PBB sendiri hanya menyediakan $1.7 Milyar untuk keperluan Perang Teluk II.
Pengalaman masa lalu memang menempatkan Jepang pada posisi yang sulit dalam percaturan keamanan internasional. Restorasi Meiji kemudian membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan yang tangguh di dunia, khususnya di bawah kepemimpinan Kaisar Tojo. Kehebatan Jepang akhirnya mendorong untuk ambil bagian dalam perebutan daerah-daerah koloni terutama wilayah-wilayah Asia. Bahkan akibat serangan Jepang ke Pearl Harbour mampu menggugurkan kebijakan isolasi Amerika Serikat yang telah berabad-abad menjadi pedoman politik luar negeri Amerika Serikat semenjak Monroe. Jepang pada paruh awal abad XX mampu mensejajarkan dengan Jerman, Inggris maupun Amerika Serikat. Oleh karena kekhawatiran ekspansionis Jepang ini, Amerika Serikat dan Sekutu merasa perlu untuk mengendalikan Jepang agar tidak lagi membahayakan Eropa dan Amerika. Terhambatnya keterlibatan Jepang ini membuat pihaknya mampu mengembangkan perekonomiannya menjadi raksasa ekonomi dunia. Minimnya anggaran militer yang harus ia keluarkan, membuat pemerintah Jepang mengalihkan hampir semua perhatian kepada pembangunan di sektor ekonomi. Pada dekade 60-an kemajuan Jepang mulai terasa, dan pada dekade-dekade berikutnya, kemajuan ekonomi Jepang tidak dapat dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kemajuan ekonomi ini akhirnya juga membuat Amerika Serikat sangat kewalahan, terutama dalam soal perdagangan antarkedua negara. 
Menginjak usainya Perang Dingin, maka Jepang mulai melihat kemungkinan untuk ikut bicara mengenai keamanan khususnya di Asia Pasifik. Paling tidak dengan mengandalkan kemampuan ekonominya Jepang akan mampu mempengaruhi pembuatan keputusan negara-negara kawasan. Dengan melihat berbagai kecenderungan yang ada maka prediksi bahwa peranan politik dan keamanan Jepang di kawasan Asia Pasifik akan semakin meningkat, sebagai sesuatu yang tidak berlebihan. 
Evolusi dan perubahan kebijakan keamanan Jepang sesungguhnya mulai terlihat semenjak tahun 1980-an ketika Amerika Serikat menghendaki pembagian beban bersama (burden sharing) dengan Jepang dalam mengurusi masalah keamanan internasional. Pembagian beban ini dengan demikian merupakan terobosan baru atas sikap pasifnya terhadap tatanan keamanan konsep “comprehensive security” (sogo anzen hisho), pemerintah Jepang kemudian mengkoordinasikan sektor ekonomi, politik, dan kapabilitas militer untuk turut serta dalam masalah-masalah keamanan. 
Peran serta Jepang yang aktif juga tidak bisa dilepaskan dari meletusnya Perang Teluk II tahun 1991. Invansi Irak ke Kuwait tahun 1990, menyeret Jepang untuk turut membantu tentara Sekutu dalam rangka mempertahankan status quo. Meskipun pada tahap awalnya Jepang memperlihatkan keengganan bahkan pasif dalam menanggapi situasi Perang Teluk, namun akhirnya Jepang memberikan bantuan ekonomi yang tidak sedikit. Perdana Menteri Toshiki Kaifu yang sedianya hanya akan membantu 1 Milyar Dollar, atas desakan dan krikitikan internasional akhirnya menyediakan 13 milyar dollar untuk keperluan perang tersebut.
Biaya ekonomi yang tinggi tersebut memberikan aspirasi kepada Jepang untuk kembali memikirkan atau meninjau ulang kebijakan Jepang yang pasif dalam pengaturan keamanan internasional. Keluarnya Diplomatic Blue Book tahun 1991 memberikan jalan bagi Jepang untuk turut serta dalam mengatasi masalah-masalah keamanan terutama yang menyangkut keamanan regional. Jalan ini diperlebar oleh keputusan Diet tahun 1992 yang mengijinkan partisipasi Jepang dalam program pengiriman operasi pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping Operation) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Meskipun masih banyak perdebatan tentang pengiriman pasukan bela diri, Self Defense Force (SDF) ini, namun langkah pertama mereka dalam peran sertanya di Kamboja telah sukses mengantarkan Kamboja kepada pemilu tahun 1993. Mengingat keberhasilan tersebut, maka Jepang mulai aktif dalam berbagai program pasukan penjaga perdamaian, misalnya di Mozambik.
Self Defense Force, kini diperkuat oleh 250.000 personel, 200 F-15 Eagle, 100 pesawat patrol, 64 kapal permukaan, dan 16 kapal penyerang. Selain itu kemampuan tentara Jepang ini juga dilengkapi dengan pesawat Airborne Warning Control System (AWACS) serta pengembangan pesawat FSX modifikasi dari generasi F-16. Pesawat ini merupakan kerjasama Amerika Serikat dan Jepang dengan mengunggulkan teknologi masig-masing. Di bidang lain, Jepang juga diberikan kesempatan untuk membuat komponen mikro bagi pengembangan rudal-rudal Amerika Serikat.
Meningkatnya postur kekuatan militer Jepang ini sebagai akibat dari penarikan secara bertahap pasukan Amerika Serikat yang pada tahun 1995 sudah sampai tahap ke II. Dengan berkaca pada kecenderungan dunia ini, maka demi keperluan masa depan Jepang tak dapat sepenuhnya mengandalkan payung militer dari Amerika Serikat. Apalagi ancaman-ancaman dalam tingkat regional semakin meningkat seperti proyeksi peluru kendali Korea Utara Rodong-1 yang mempunyai jarak 1000 hingga 1500 kilometer. Selain itu kemampuan strategis Cina dikhawatirkan sewaktu-waktu akan mengancam keselamatan Jepang. Bahaya ini mungkin saja datang dari negara-negara Asia yang lain misalnya India yang mampu membuat rudal jarak menengah (yang mampu menempuh jarak 2000 kilometer) dan dapat mengusung kekuatan nuklir. Dengan kata lain, Jepang tidak ingin mengambil resiko akibat keterlambatannya mengantisipasi kemajuan kemampuan tempur negara-negara Asia.  

Tabel : 2.3
Fase Penarikan Tentara AS di Jepang, Korea dan Philipina

Country Service	1990
Starting	Phase I Reductions
1990-1992	Philipine
Withdrawal	1993
Strength	Phase II Reductions
1992-1995	1995 Strenght 
(Approx)	
JAPAN	50.000	4.773	 	45.227	700	44.527	
     Army Personel	2.000	22	 	1.978	 	1.978	
     Navy Shore based	7.000	502	 	6.498	 	 	
     Marines	25.000	3.489	 	21.511	 	21.511	
     Air Force	16.000	560	 	15.440	700	14.740	
     Joint billets	0.000	200	 	 	 	 	
KOREA	44.400	6.987	 	37.143	 	 	
     Army Personel	32.000	5.000	 	27.000	6.500	30.913	
     Navy Shore based	400	 	 	400	 	27.000	
     Marines	500	 	 	500	 	400	
     Air Force	11.500	1.987	 	9.513	9.513	500	
PHILIPINES	14.800	3.490	11.310	 	 	 	
     Army Personel	200	 	200	 	 	 	
     Navy Shore based	5.000	672	4.328	 	 	 	
     Marines	900	2.818	900	 	 	 	
     Air Force	8.700	 	5.882	 	 	 	
Sumber: Collin Mc. Innes and Mark G. Rolls, Post Cold War Issues In The Asia Pacific Region, (England: Franc Cass, 1994) p.12.

Perhatian Jepang terhadap kemampuan sendiri  dapat ditengarai pada pidato Miyazawa tahun 1993. Dua hal yang sangat penting mendasari pidato tersebut yaitu kehadiran Amerika Serikat dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Jepang menghendaki keterlibatan yang lebih jauh untuk menjamin keamanan regional dan pengamanan pembangunan ekonomi. Untuk menunjang keterlibatan Jepang yang lebih besar harus diperhatikan berbagai hal.

Konflik Laut Cina Selatan
Persoalan Laut Cina Selatan menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia. Berbagai kepentingan antarnegara melingkupi aktivitasnya di wilayah yang dipersengketakan. Letak yang strategis dan sumber kekayaan alam kawasan ini merupakan daya tarik bagi negara-negara pengklaim (claimant), yang teridiri dari Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Laut Cina Selatan mempunyai luas sekitar 4.000.000 Km2. (empat juta kilometer persegi). Di sebelah Utara berbatasan dengan Cina dan Taiwan, di sebelah Barat dan Barat Daya berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Filipina.
Jika dicermati arti penting kawasan ini, maka faktor kekayaan alam sebenarnya tidak begitu dominan. Laut Cina Selatan sampai sejauh ini bukan merupakan kawasan yang kaya akan bahan mineral dan minyak. Kekayaan hayati yang ia miliki adalah sumber perikanan. Arti penting strategis nampaknya lebih mendominasi kepentingan negara-negara pengklaim (claimant) atas kawasan ini. Posisi geografis kawasan laut Cina Selatan ini diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik menjadikan kawasan ini sebagai jalur pelayaran kapal-kapal dagang, tanker maupun kapal perang.
Dasar tuntutan setiap negara pengklaim juga berbeda. Ada yang mendasarkan pada faktor sejarah, penemuan, pendudukan atau pemeliharaan hubungan dengan salah satu pulau. Cina misalnya, mengklaim beberapa pulau di kawasan ini berdasarkan dokumen-dokumen dan catatan sejarah masa lampau. Menurut kawasan ini sejak dahulu menjadi milik dinasti-dinasti pendahulu mereka seperti Han, Yuan dan Ming. Selain itu pada perjanjian dengan Perancis  tahun 1887, Perancis menyerahkan daerah protektoratnya ini kepada Cina. Selain Perancis, Jepang juga pernah menguasai daerah ini, khususnya di sekitar masa-masa Perang Dunia II. Namun tahun 1947, Cina memasukkan wilayah ini ke dalam jurisdiksi pemerintahannya, khususnya masuk provinsi Guang Dong. Tahun 1951 ketika terjadi Konferensi Perdamaian San Fransisco Cina melalui Menteri Luar Negeri Zhou Enlai, kembali menegaskan klaimnya atas wilayah ini.
Klaim Vietnam atas kawasan ini juga berdasarkan sejarah masa lampau. Menurut Vietnam, kawasan ini merupakan daerah perolehan dari Kaisar Gia Long tahun 1802 yang kemudian digabungkan dengan Vietnam tahun 1832. Sebagai buktinya kaisar Minh Mang pernah membangun Pagoda dan tanda batu di kepulauan Spratly. Ketika terjadi perjanjian San Fransisco tahun 1951 Vietnam juga menegaskan bahwa kepulauan Spratly dan Paracel selalu menjadi milik mereka, yang merupakan bagian dari provinsi Phouc Tuy.
Setelah mendapatkan kemerdekaannya Filipina juga melakukan klaim atas kawasan ini. Klaim Filipina ini berdasarkan penemuan Thomas Cloma, seorang nelayan Filipina, yang menemukan beberapa pulau yang tak mempunyai pemilik. Malaysia mengklaim dengan dasar bahwa beberapa bagian dari kawasan ini termasuk dalam batas landas kontinennya yang dikeluarkan tahun 1979. Selain itu Malaysia juga menggunakan dalil bahwa beberapa kawasan ini pernah dikuasai Inggris, sehingga sepeninggal Inggis maka hak tersebut menjadi hak milik Malaysia.
Sebenarnya selama Perang Dingin berlangsung, masalah Laut Cina Selatan ini hanya sebatas pada upaya-upaya diplomatik pengklaiman. Namun pada dasawarsa 80-an mulailah negara-negara pengklaim bergerak lebih maju. Filipina mengerahkan 1000 pasukan ke kawasan ini. Usaha ini disusul oleh Malaysia dan Cina. Pada akhir dasawarsa 1980-an latihan militer Cina di kawasan ini mengundang reaksi dari negara-negara yang lain. Bentrokan senjata akhirnya terjadi antara Vietnam dan Cina pada bulan Maret 1988. Kejadian ini kemudian diikuti oleh kejadian-kejadian serupa yang lain yang membuat negara-negara pengklaim saling bersitegang.
Begitu seriusnya masalah sengketa kawasan ini sehingga sangat mungkin timbul resolusi penyelesaian militer. Banyak juga yang khawatir apabila suatu saat sengketa ini bisa berubah menjadi konflik regional terbuka. Kekhawatiran ini sebenarnya juga muncul dari pernyataan negara-negara yang bersengketa. Setidaknya para menteri luar negeri masing-masing menyatakan bersiap diri untuk menggunakan cara-cara militer apabila klaim mereka tidak terpenuhi. Sulitnya pemecahan masalah ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik terbuka semakin besar.
Konflik perbatasan tidak hanya terjadi di Laut Cina Selatan. Hampir setiap negara di kawasan Asia mempunyai konflik perbatasan dengan negara tetangganya. Jepang misalnya, masih menghadapi sengketa Manchuria dan kepulauan Kuril. Indonesia dengan Malaysia masih mempunyai agenda penyelesaian masalah perbatasan. Hal yang demikian juga dimiliki oleh Vietnam, Kamboja, Thailand, India, dan Pakistan. Pentingnya masalah wilayah ini sangat didukung oleh kenyataan bahwa wilayah merupakan bagian dari kedaulatan yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, suatu negara akan mempertaruhkan kedaulatan mereka dalam menghadapi sengketa-sengketa wilayah perbatasan. Sengketa-sengketa ini jelas sangat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kerjasama politik dan ekonomi yang sedang meningkat.
Sikap ASEAN
Masalah keamanan Asia Pasifik yang menjadi penyebab pertikaian negara-negara kawasan, mendapat perhatian serius pihak Association of South East Asian Nation (ASEAN). Perlombaan senjata antara Cina dan Taiwan, ancaman persaingan senjata nuklir antara Korea Utara dan Korea Selatan, klaim kedaulatan atas Kepulauan Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia, perebutan Kepulauan Senkaku oleh Cina dan Jepang, konflik Laut Cina Selatan dan lain-lain semakin menunjukkan intensitas yang meningkat.
Semua fakta ini menunjukkan bahwa masalah-masalah keamanan yang mengendap selama Perang Dingin, tidak dapat dielakkan lagi. Konflik tersebut akhirnya muncul ke permukaan. Jika dulu masalah-masalah tersebut diredam oleh ketatnya perimbangan kekuatan negara-negara adikuasa, kini sulit untuk membendungnya. Oleh karenanya hal itu perlu mendapat penanganan yang serius. Jika masalah ini dibiarkan, maka akan dapat memunculkan bahaya perang yang sangat besar.
Guna mengatasi hal ini negara-negara di kawasan harus memikirkan jalan keluarnya. Pengaturan keamanan menjadi hal yang mendesak untuk segera dipikirkan. Pengaturan kemanan Asia Pasifik memang belum mempunyai format yang mantap. Mikhail Gorbachev pernah mengusulkan keterlibatan aktif lima negara yakni Rusia, Amerika Serikat, Cina, Jepang dan India. Jepang, Cina, dan India dianggap mewakili negara-negara besar di kawasan Asia dan Rusia serta Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang telah lama menancapkan pengaruhnya di kawasan ini. Usulan lain datang juga dari Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, agar negara-negara Asia membentuk forum seperti Konferensi Kerjasama Keamanan Eropa (CSCE), dengan nama Konferensi Kerjasama Keamanan Asia (CSCA). Jepang juga pernah mengusulkan hal serupa yakni forum kerjasama keamanan antara Amerika Serikat, Jepang, dan Cina.
Menanggapi situasi seperti ini ASEAN mengambil inisiatif yang lebih maju. Dalam sidang para menteri luar negeri (AMM) dan Sidang Mitra Dialog (PMC) pada tanggal 21 – 26 Juli 1993 di Singapura, ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum (ARF). Forum tersebut pada awalnya beranggotakan 6 negara ASEAN ditambah dengan tujuh mitra dialog yakni Amerika Serikat, Jepang, Masyarakat Eropa, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Korea Selatan. Vietnam, Laos dan Papua Nugini menjadi peninjau sementara Rusia beserta Cina sebatas menjadi mitra konsultatif.
ARF mengadakan sidang setahun sekali setelah pertemuan tingkat menteri (AMM) dan Sidang Mitra Dialog (PMC). Pada sidang I di Bangkok, pseserta sidang ARF setuju menggunakan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai suatu code of conduct bagi pembicaraan masalah politik dan keamanan. Dengan berlandaskan pada TAC ini maka diharapkan ARF dapat mengupayakan pembangunan rasa saling percaya, diplomasi preventif dan kerjasama politik-keamanan kawasan. TAC juga diharapkan mampu menjadi landasan bagi kerjasama dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan isu nuklir, pertukaran informasi serta pengaturan keamanan kelautan.
Pada sidang ARF II di Brunei Darussalam, tahun 1995 peserta sepakat untuk memusatkan perhatiannya pada tiga upaya yang akan dituju yaitu pembangunan rasa saling percaya, diplomasi preventif dan penjabaran berbagai pendekatan terhadap konflik. Sedangkan pada sidang ARF III di Jakarta, sidang ARF mulai menyoroti kerjasama dalam bidang operasi pendukung perdamaian. Negara-negara yang telah berpengalaman dalam hal ini (misalnya Indonesia pernah mengikuti aksi pemeliharaan perdamaian PBB), diminta untuk membagi pengalamannya kepada negara lain.