BAB III
ASEAN REGIONAL FORUM DAN KEAMANAN ASIA

Asia Sebagai Komunitas Keamanan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang didirikan  tahun 1967, berdiri di atas puing-puing reruntuhan konflik kawasan Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh beberapa konflik misalnya konflik Indonesia – Malaysia dan yang lebih penting adalah konflik ideologi antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Konflik Ideologi Timur – Barat ini tidak terelakkan menjalar ke kawasan Asia Tenggara.
Jika dirunut jauh ke belakang, sesungguhnya kawassan Asia Tenggara  juga penuh dengan konflik. Ketika kolonialisasi melanda dunia maka kawasan ini menjadi daerah perebutan antara negara-negara kolonial. Dari kawasan Eropa misalnya Inggris pernah menduduki Malaysia dan Singapura, Portugis di Indonesia bagian Timur, Belanda di Indonesia bagian Barat, Tengah dan sebagian  Timur. Sementara di kawasan Asia muncul Jepang yang ingin menguasai seluruh Asia dengan gerakan Tiga A dan Amerika Serikat yang pernah bercokol di Filipina. Tetapi Pasca Perang Dunia II, negara-negara di kawasan ini merayakan kemerdekaan dan harus bergelut dengan dimensi konflik baru, yakni konflik Timur-Barat.
Pengaruh yang sangat kuat baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet di kawasan ini membawa kawasan ini terbelah ke dalam berbagai konflik. Untuk memperkuat masing-masing pengaruh, maka negara-negara di kawasan ini merasakan perlu adanya kekuatan negara adikuasa yang menopang kekuatan masing-masing. Sebagai realisasi kepentingan strategis keamanan kawasan, pembangunan pangkalan-pangkalan militer kedua negara adikuasa terus dilakukan. Pengaruh negara adikuasa dan konflik regional yang semakin memburuk memberikan inspirasi bagi para pemimpin negara-negara kawasan ini untuk membentuk suatu organisasi bagi bangsa-bangsa di Asia Tenggara tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok. 
Keterlibatan negara adikuasa yang semakin jauh juga menimbulkan keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral. Keinginan akan sebuah kemerdekaan dan netralitas atas campur tangan asing tertuang dalam konsep Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) yang merupakan cita-cita ASEAN. Rumusan ZOPFAN ini merupakan salah satu arah yang ingin dicapai oleh Deklarasi Bangkok dengan sebuah klausulnya bahwa pangkalan militer asing yang terlanjur ada di kawasan bersifat sementara. Oleh karenanya keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina sebuah kontradiksi sekaligus ganjalan ke arah cita-cita yang didambakan negara-negara Asia Tenggara. Untuk melangkah ke arah ZOPFAN, ASEAN juga menciptakan suatu konsep tentang kawasan yang bebas dari senjata nuklir (Southeast Asian Nuclaear Weapon Free Zone).
Dari langkah-langkah ASEAN tersebut terdapat suatu cita-cita bersama yang terlembagakan menjadi suatu komunitas keamanan. Ketika membicarakan ASEAN dalam konteks ini terdapat dua tawaran yang diajukan sebagai sebuah komunitas pertahanan, yaitu model collective defense dan a concert arrangement. Collective defense atau pertahanan kolektif menuntut komitmen para anggotanya untuk secara bersama menangkal ancaman dari luar. Konsep semacam ini telah diperagakan dengan baik oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Pakta Warsawa. Sedangkan Concert Arrangement lebih bersifat inward looking, sebuah sikap yang menekankan kepada anggota-anggotanya untuk tidak saling menyerang satu sama lain.
A concert arrangement is more inward looking than collective defense. It commits its members to norms of diffuse reciprocity whereby a sense of community is formed. This community is based on the beliefe that members will not threaten one another now or in the future; that they accept the status quo as conducive to their own security; and that they agree not to attack each other and to come to members’ defense if they are attacked.

Warga komunitas ini meyakini bahwa status quo lebih kondusif bagi keamanan negara-negara anggota. Dengan demikian ada kekhawatiran munculnya musuh dari dalam komunitas tersebut. Musuh atau ancaman terhadap keamanan bukan berasal dari luar komunitas, tetapi justru berasal dari dalam. ASEAN sebagai komunitas pertahanan juga ingin mengadopsi model tersebut yang dapat digunakan untuk mengantisipasi musuh yang berasal dari dalam.
Oleh karena itu, strategi yang dipakai oleh ASEAN dalam menghadapi musuh yang berasal dari luar dengan cara mengundang mereka sebagai anggotanya. Hal ini dilakukan ASEAN dalam penyelesaian masalah Vietnam dengan mengundang negara tersebut sebagai anggota tetap ASEAN. Adapun ancaman yang berasal dari luar kawasan juga dilakukan hal yang sama tapi dengan porsi yang berbeda. Sebagai misal Cina, sebagai salah satu negara yang diyakini dapat menjadi ancaman potensial tetapi berada di luar kawasan, maka ASEAN berusaha untuk mengajak Cina ke dalam kerangka Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang menekankan penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekuatan senjata. Dengan mengajaknya ke dalam suatu komunitas pertahanan, maka ada kewajiban bagi semua anggota komunitas pertahanan untuk tidak saling menyerang. Mekanisme ini pada akhirnya akan menggiring Cina untuk tidak melakukan penyerangan terhadap sesama warga komunitas pertahanan.
Dalam batas-batas tertentu ASEAN juga ingin memperluas wilayah komunitas pertahanannya melampaui Asia Tenggara. Hal ini dilakukan dengan membentuk suatu komunitas baru dengan mekanisme ASEAN Regional Forum atau ARF. Gagasan ARF dalam hal ini dapat dipandang sebagai strategi ASEAN untuk membentuk suatu komunitas pertahanan yang lebih luas dengan mengajak negara-negara yang berada di kawasan tersebut  menjadi anggota komunitas pertahanan.  Dengan menjadi anggota komunitas pertahanan, maka konsensus untuk tidak saling menyerang sesama anggota, mesti ditaati bersama . Dengan mekanisme ini pula secara tidak langsung ASEAN telah berupaya untuk mengurangi datangnya ancaman yang berasal dari luar kawasan Asia Tenggara.

Peranan ASEAN
Sejak dideklarasikan 1967, Organisasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mengukir sejumlah prestasi yang monumental. ASEAN selain mampu membangun kerjasama internal, juga mampu menunjukkan pengaruh dan peranannya di dunia internasional. Keberadaan ASEAN telah dikenal sebagai sebuah organisasi regional yang kokoh dan mapan serta aktif dalam berbagai pembicaraan tingkat internasional. Kerjasama regional ASEAN tidak terbatas pada kegiatan politik, melainkan kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, kebudayaan, serta kegiatan sosial lainnya juga mendapat perhatian utama antarnegara kawasan. Kerjasama lintas sektor tersebut selaras dengan tujuan utama ASEAN seperti tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yakni memulihkan hubungan-hubungan intraregional dan menyusunnya ke dalam struktur tata kelola kawasan Asia Tenggara berdasarkan prinsip-prinsip untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai (peacefull coexistence), apapun sistem sosial ekonomi masing-masing negara anggota.
Memang tidak dipungkiri bila banyak pihak yang lebih menyetujui berdirinya ASEAN dalam rangka membendung ancaman ideologi komunisme dari sebelah Utara. Konflik politik di Indocina juga tidak lepas dari perhatian utama ASEAN. Bahkan konflik Kamboja dianggap seabagai lem perekat kerjasama intraASEAN selama ini. Sehingga ketika para pihak yang bertikai di Kamboja mencapai kesepakatan, tidak heran jika ada pihak yang merekomendasikan perlunya ASEAN membangun kerjasama yang lebih erat lagi.  Dengan demikian terdapat  dua pandangan mengenai terbentuknya ASEAN. Di satu pihak melihat bahwa ASEAN berdiri sebagai upaya mengatasi konflik internal di antara negara-negara anggotanya, maupun sebagai respons terhadap perkembangan Indocina yang dianggap sebagai salah satu ancaman potensial. Pihak lain berharap keberadaan ASEAN sebagai upaya untuk menjaga keselamatan rezim. Artinya bahwa setiap pemerintahan negara-negara ASEAN mempunyai persamaan masalah yang dihadapi masing-masing pemerintahan. Oleh karenanya kerjasama regional ini merupakan suatu cara untuk tidak saling memperumit masalah domestik antarsesama anggota. Dengan cara pandang demikian muncul keinginan untuk menciptakan semacam “keamanan internal kolektif”.
Kerjasama intraASEAN secara eksplisit lebih banyak dimensi ekonomi dan sosialnya. Hal itu senafas dengan sasaran utama ASEAN yaitu “untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan dan kemitraan (equality and partnership) untuk memperkuat landasan bagi sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai”. Namun demikian kerjasama bidang politik juga telah menjadi bagian penting yang selalu melingkupi pengembangan kerjasama ASEAN ini.
Sejak berdiri hingga 1987, anggota ASEAN hanya terdiri dari lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Setelah memperoleh kemerdekaan Januari1987, Brunei Darussalam turut bergabung dengan ASEAN. Kini keanggotaan ASEAN terus bertambah hingga mempunyai lebih dari 10 anggota. Bergabungnya negara-negara lain menjadi anggota ASEAN mencermankan peranan dan masa depan forum kawasan yang lebih baik bagi negara-negara anggotanya.
Kerjasama ASEAN dalam bidang keamanan mencakup tiga fungsi utama ASEAN. Fungsi tersebut antara lain, (1) kemampuan untuk menghindari dan mengelola konflik intra ASEAN, (2) sebagai sarana pengelolaan tatanan regional (management of regional order) melalui keberhasilannya dalam mengelola konflik intraASEAN, dan (3) kemampuan untuk mengambil posisi bersama dan mengartikulasikan posisi itu dengan lancar dan tegas dalam menangani masalah-masalah sentral kawasan.
Seiring dengan mundurnya kekuatan negara adikuasa, maka ASEAN mengambil inisiatif untuk membentuk suatu forum regional yang akan menampung ide-ide dan membicarakan setiap permasalahan keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya, beserta negara-negara mitra dialog. Ketika berlangsung ASEAN – Post Ministererial Conference 1990, Australia yang didukung Kanada mengusulkan perlunya Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE). Usulan tersebut memimpikan posisi negara-negara ASEAN sebagai pusat atau anggota inti, kemudian negara-negara mitra dialog diikuti Kamboja, Vietnam, serta India sebagai negara lingkar luarnya. Sepintas usulan Australia seputar  penyelenggaraan Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) sangat menarik bagi ASEAN. Tetapi proposal tersebut tidak dapat diterima serta merta, karena pengaturan keamanan model Eropa ini akan memungkinkan dan melegitimasi masuknya peranan kekuatan asing dalam arena politik luar negeri (masalah keamanan) dan dalam negeri (masalah hak asai manusia).
Sebagai reaksi atas proposal tersebut maka ASEAN berupaya untuk merumuskan suatu model pengaturan keamanan yang datang dari dalam ASEAN sendiri serta sesuai dengan kondisi dan kepentingan ASEAN. Dengan kata lain ASEAN harus mengambil inisiatif sendiri untuk menentukan kebijakan bagi masa depannya. Inisiatif ini bermula dari proposal yang berjudul A Time For Initiatives yang diusulkan pada sidang ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 dan Post Ministerial Meeting (PMC)  Juli di Bangkok. Gagasan tersebut berlanjut dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Kemudian pada sidang AMM ke-26 dan ASEAN PMC Juli 1993, para anggota sepakat untuk membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) dengan format informal working dinner. Sejak itu ARF selalu mengadakan sidang pertemuan antaranggota setiap tahun dan dilaksanakan setelah ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dan ASEAN – PMC (Post Ministerial Meeting) sebagai bagian dari ASEAN Summit. Forum ini mendapat tanggapan yang positif selain dari negara negara di kawasan Asia, juga negara-negara di kawasan lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Jepang untuk turut serta dalam forum tersebut sebagai mitra dialog. 
Inisiatif ASEAN tersebut mencerminkan keinginan ASEAN untuk menjadi kekuatan yang mampu memimpin (driving force) arah dan perkembangan forum ini. Berdasarkan karakteristik Asia Pasifik pasca Perang Dingin, ASEAN dituntut untuk mampu menjadi kekuatan alternatif sebagai pengimbang kekuatan-kekuatan yang menjadi penentu di Asia Pasifik. Karakteristik Asia Pasifik tersebut antara lain : (1) stabilitas politik di kawasan sangat ditentukan oleh empat kekuatan utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia, (2) kapabilitas Amerika Serikat untuk menjadi negara adidaya tunggal meskipun tidak didukung oleh kondisi dalam negeri, (3) struktur hubungan internasional yang multipolar, bukan bipolar maupun unipolar, (4) munculnya isu-isu lokal sebagai akibat dari berakhirnya Perang Dingin.
Kondisi seperti ini juga menuntut pola penyelesaian masalah keamanan yang bersifat multilateral yang melibatkan seluruh nagara kawasan. Dan isu-isu yang sifatnya lokal hanya dapat diselesaikan oleh negara-negara bersangkutan. Dalam kaitan ini ASEAN dituntut untuk menunjukkan kinerja kepemimpinannya, sebagaimana partisipasi dan peran sertanya di masa lalu. Di masa lalu ASEAN mempunyai jasa yang cukup besar dalam menyelesaikan masalah konflik Kamboja serta keberhasilannya dalam menentukan percepatan forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Kepemimpinan ASEAN dalam ASEAN Regional Forum (ARF) ini berbeda dengan kepemimpinan Amerika Serikat atau Uni Soviet yang telah mempunyai posisi tawar menawar yang jauh lebih mapan. Kepemimpinan ASEAN masih membutuhkan legitimasi yang mensyaratkan pihak lain untuk mengikuti aturan main yang telah menjadi kesepakatan dan diimplementasikan dalam langkah-langkah nyata. Menurut Young, kepemimpinan ASEAN dapat dijalankan dengan mempraktekkan gabungan antara kepemimpinan entrepreneurial dan kepemimpinan intellectual. Kepemimpinan entrepreneurial mempraktekkan kemampuan negosiasi, misalnya pembentukan agenda, langkah terobosan dalam proses tawar menawar yang mengalami jalan buntu, atau sebagai penengah yang memfasilitasi perundingan dan persetujuan. Sedangkan kepemimpinan intellectual, mengacu pada penyebaran ide-ide yang merupakan prinsip-prinsip tatanan dari rezim internasional yang direncanakan. Karena itu ide-ide yang dilontarkan agar dapat diterima oleh semua pihak, haruslah fleksibel dan mampu mewakili kepentingan negara-negara kawasan.
Proses ke arah ini telah ditunjukkan oleh ASEAN yang secara aktif turut dalam berbagai forum dan mampu membuat inisiatif terobosan. Atas dasar ini pula ASEAN perlu memimpin dan menyebarkan nilai-nilai yang berupa ide-ide kemudian membentuk agenda yang sesuai dan selaras dengan kepentingannya. Dengan nilai-nilai yang dimilikinya, ASEAN berharap mampu memimpin negara-negara di kawasan untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Peranserta ASEAN Regional Forum
Keikutsertaan negara-negara super power dan great power menarik perhatian guna mengkaji lebih jauh peranan ARF dalam menjaga stabilitas kawasan Asia. Pembahasan berikut akan memusatkan perhatian pada tiga hal, yaitu ARF ditilik dari analisis regimes, ARF sebagai wahana untuk mengembangkan rasa saling percaya (Confidence Building Measure) dan ARF sebagai upaya diplomasi preventif.
Guna meningkatkan kinerja ASEAN Regional Forum (ARF) mengadakan sidang setiap tahun yang dihadiri oleh para pejabat negara masing-masing. Melalui sidang tahunan ini para pejabat negara dapat saling bertukar pendapat dan gagasan mengenai masalah-masalah keamanan yang sedang berlangsung. Mekanisme kerja kelembagaan ARF dibantu oleh Conference on Security Coorporation in the Asia Pasific (CSCAP). Dewan kerjasama keamanan Asia Pasifik ini merupakan forum diskusi para pengamat dan akademisi masing-masing negara anggota. Tugas dewan kerjasama adalah membantu ARF untuk mengemukakan gagasan-gagasan mengenai masa depan keamanan kawasan. Kerangka kerja ARF dielaborasi dalam dua bentuk, yaitu First Track dan Second Track. ARF kemudian dibantu oleh ASEAN-ISIS yang menugaskan lembaga-lembaga seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS -Jakarta), ISIS Kuala Lumpur, CIDS Filipina, ISEAS Singapura dan ISIS Universitas Chulalongkorn Bangkok. Seperti halnya pertemuan ARF, lembaga-lembaga tersebut juga menggelar diskusi-diskusi rutin serta mengembangkan berbagai gagasan alternatif bagi bagi peningkatan kerjasama regional dan stabilitas keamanan kawasan. 

ASEAN Regional Forum  Sebagai Rezim
	Persoalan-persoalan internasional tentu memerlukan mekanisme penyelesaian masalah, baik yang dilakukan dengan cara formal maupun tidak formal. Secara formal ini misalnya dapat dikaji dari segi kelembagaan. Tentu saja penanganan persoalan internasional mesti melibatkan ranah hukum internasioanl, perjanjian internasioanal dan organisasi internasional jika diperlukan. Demikian halnya persoalan-persoalan keamanan nasioanal, prestise, dan kekuasaan didominasi oleh mekanisme legal formal, seperti penyertaan organisasi- organisasi internasional. Namun ketika ‘konflik’ yang menjadi hallmark-nya sistem lama mulai digantikan oleh isu-isu ekonomi, keadilan sosial atau lingkungan, maka cara-cara yang lebih mementingkan dimensi kerjasama menjadi pilihan bagi setiap negara. Kerjasama (cooperation) ini dilembagakan dalam bentuk rezim, yang diartikan sebagai a set of rules or decision making procedures used to resolve disputes about an encourage cooperation on particular issue.
Masalah-masalah seperti pertumbuhan penduduk, kemiskinan, polusi, dan persebaran nuklir serta  masalah ekonomi, hutang luar negeri yang melibatkan banyak negara, maka rezim internasional menjadi fokus studi yang baru. Mekanisme rezim internasional ini dipandang sebagai salah satu cara yang baik untuk menggapai dunia yang lebih teratur, damai, dan kooperatif. Rezim ini juga merupakan areas in which state can find it to their benefit to have a set of rules them about the multilateral problem solving procedurs.
	Menurut Ruggie, Regime diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan bersama, aturan, rencana, daya organisasional dan komitmen yang telah disepakati oleh sekelompok negara. Menilik dua pendapat ini rezim berbeda dengan organisasi internasional, karena sebuah organisasi internasional harus mempunyai badan hukum dengan kegiatan yang sudah terencana. Mungkin saja organisasi internasional sering dilibatkan dalam penanganan persoalan melalui mekanisme rezim. Sehingga pengertian antara rezim dan organisasi internasional dapat saling tumpang tindih atau rancu. Perbedaan yang sangat jelas bahwa organisasi internasional selalu menekankan pada aspek legalitas, formalitas yang kerap kali sangat rigid atau kaku. Sementera  mekanisme melalui rezim lebih menekankan pada cara-cara yang bersifat informal. Hal ini sesuai dengan upaya mencari jawaban atas suatu pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan internasional yang kompleks tanpa harus membentuk suatu organisasi internasional. Sebab pembentukan organisasi internasional selain akan membutuhkan energi dan kinerja yang tidak sedikit, juga belum dapat menjamin kehandalan dalam mengatasi berbagai persoalan.
	Rezim mencakup seperangkat aturan main yang telah disepakati oleh para aktor dalam area internasional dan membatasi para aktor (negara bangsa) dengan pilihan perilaku yang diperbolehkan dalam konteks aktivitas tertentu. Oleh karenanya upaya untuk mencapai tujuan dalam menggunakan mekanisme rezim ini dapat dilakukan dengan cara mengikatkan para aktor pada aturan main (rules of conduct) yang telah disepakati bersama.
	Namun tiadanya organisasi internasional, sering menimbulkan pertanyaan, sejauh mana rezim ini mampu mengendalikan perilaku anggotanya. Atau dengan kata lain, masih ada keraguan tentang efektifitas rezim ini karena tidak adanya jaminan pengendalian terhadap perilaku masing-masing anggota baik yang berbentuk ganjaran maupun yang berbentuk hukuman.
	Pendekatan rezim dapat membantu memahami kerangka, norma, prosedur pengambilan keputusan dan proses yang di dalamnya terbentuk pola kerjasama sebagai tanggapan atas kebutuhan internasional. Analisis ini juga dapat digunakan untuk memahami fenomena umum dari upaya-upaya kerjasama multilateral. Pada tingkat internasional, penyelesaian permasalahan dengan menggunakan model ini misalnya mekanisme penyelesaian masalah ekonomi melalui bantuan International Monetery Fund (IMF) dan Worl Bank, atau penyelesaian friksi perdagangan melalui World Trade Organization (WTO). Kemudian dalam tingkat rezim regional misalnya, mekanisme peneyelesaian pengelolaan sumber daya alam Antartika serta rezim penanggulangan pencemaran Laut Tengah yang mengikutsertakan negara-negara di Eropa Selatan dan Afrika Utara. Contoh lain adalah mekanisme penanganan hak asasi manusia melalui Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB.
Dalam analisis ini pembahasan difokuskan pada ASEAN Regional Forum  sebagai sebuah regime. Menurut Ananto Gondomono ARF memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah regime internasional pada tingkat regional. ARF bukan merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai badan hukum, sekretariat dan agenda pertemuan serta rencana strategis yang sudah baku. Dalam batasan seperti di atas, maka ARF mempunyai sebuah ‘norma’ berupa konsep Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) di Asia Tenggara yang kemudian dijabarkakn dalam bahasa formal dengan disepakatinya suatu treaty yakni Treaty of Amity and Cooperatioon (TAC). Konsep ZOPFAN sudah disepakati semenjak tahun 1973 sebagai manifestasi norma bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menganut prinsip hidup bebas, damai dan netral. Sedangkan TAC disepakati tahun 1976, yang menekankan pada ketaatan pada independensi dan integritas wilayah, serta prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penyelesaian sengketa secara damai, menolak ancaman dan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam hubungan antarbangsa serta campur tangan dari negara asing. TAC merupakan pertemuan antara harapan-harapan para negara yang terlibat di dalamnya, sedangkan aturan main dituangkan dalam Concept Paper yang dikeluarkan pada bulan Maret 1995.
Pola kerja yang dianut dalam ARF ini mengadopsi gaya yang dipraktekkan dalam ASEAN yakni dengan gaya informal. Seperti dikemukakan diatas, pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam sidang-sidang ARF menggunakan bentuk informal working dinner. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekakuan dan formalitas yang justru dapat menghambat proses dialog yang sedang berlangsung. Sebagai sebuah regime, ARF tidak membuat agenda tertentu yang harus dicapai dengan hasil yang spesifik, tetapi lebih menekankan pada konsensus. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kontak pribadi di antara para pemimpin dan dengan demikian akan terwujud rasa saling percaya. Dengan mekanisme seperti ini pula hasil-hasil ‘sidang’ ARF cukup berupa deklarasi-deklarasi maupun pernyataan para pemimpin  tanpa harus mengeluarkan suatu perjanjian tertentu.
Mekanisme ini akan menguntungkan negara-negara kecil ketika berhadapan dengan negara-negara besar. Melalui mekanisme ini pula memungkinkan bagi negara-negara kecil untuk mengambil inisiatif lebih banyak dalam setiap pembicaraan sekaligus menghindari dominasi negara-negara besar. Gaya ini jelas mengadopsi gaya diplomasi ASEAN yang menyerap dimensi budaya ketimuran. Dengan demikian ARF tidak menciptakan lembaga birokrasi yang ruwet, melainkan didukung dengan mekanisme ASEAN. Gaya diplomasi yang terjadi di ASEAN sendiri lebih merupakan pergeseran dari gesselschalf ke arah  gemmeinschaft. Proses yang terjadi adalah transformasi pendekatan entitas modern yang berdiri di atas  kerangka organisasi ke arah entitas organis dengan ikatan emosional dan psikis antar anggotanya yang memungkinkan hasil yang lebih erat.
Mekanisme organisasi ARF senantiasa mengedepankan proses pendekatan informal untuk memecahkan konflik, dengan menekankan pentingnya persahabatan dan bukan pendekatan struktur formal. Proses yang terlalu formal dalam persidangan hanya akan  menguntungkan negara-negara besar, oleh karenanya formalitas ini harus dihilangkan. Sifat formalitas dalam setiap pertemuan tentu mendatangkan ketidaksetaraan secara psikologis bagi para anggota. Sebaliknya proses informal dapat lebih menyetarakan posisi antarangggota ARF. Inisiatif yang dikembangkan ASEAN tersebut jelas lebih menguntungkan ASEAN, apalagi didukung oleh posisi strategis ASEAN sebagai tuan rumah dalam setiap pertemuan ARF ini.
Seperti dikemukakan di atas kerangka kerja ARF ini juga didukung oleh mekanisme informal yang lain yaitu apa yang kemudian disebut sebagai jalur kedua, atau second track. Paul Evan mendefinisikan jalur kedua sebagai a hybrid of non governmental and governmental activities, atau campuran antara aktifitas pemerintah dan non pemerintah. Aktifitass pemerintah meliputi segenap kegiatan yang mengatasnamakan pemerintah resmi suatu negara, sedang aktifitas non pemerintah, diartikan sebagai:
Channels of contact and discussion which are strictly academic and do not involve governmental participation through sponsorship or in the formulation of program and design…including national academic conferences as well as international meeting such the International Studies Association.

Oleh karenanya jalur kedua ini merupakan pertemuan antara dunia akademisi dan para praktisi yang berstatus sebagai pribadi, atau tidak mewakili negara secara resmi. Pertemuan ini bisa saja melibatkan para akademisi, jurnalis, pengamat politik, atau para pejabat dengan kapasitas unofficial atau kapasitas pribadi.
Jalur kedua ini menurut Haris diartikan sebagai 
Aktifitas non pemerintahan atau jaringan institusional, biasanya, tetapi tidak selalu multi lateral yang menyangkut partisipasi akademisi dan pejabat pemerintah yang berpartisipasi sebagai pribadi, bukan atas kapasitasnya sebagai pejabat resmi, dan juga terutama jalur kedua ekonomi, para pengusaha.

Model jalur kedua ini pernah dilakukan oleh beberapa negara, misalnya model yang dikembangkan oleh Eropa dengan dibentuknya Konferensi Kerjasama Keamanan Eropa (CSCE). Di kawasan Asia Pasifik model tersebuti juga menyertai berbagai lembaga organisasi internasional. Sebagai contoh misalnya lahirnya Pasific Economic Cooperation yang mendampingi APEC, ASEAN – ISIS (Institute for Strategic and International Studies) yang mendampingi ASEAN, dan Conference on Security Cooperation of Asia Pasific yang mendampingi ASEAN Regional Forum (ARF).
CSCAP ini dikembangkan oleh ASEAN –ISIS bersama  Pasific Forum / CSIS, JIA, melalui tiga konferensi (Honolulu, Seoul, dan Bali), sebagai wadah yang mempertemukan berbagai pihak untuk saling bertukar pikiran, mempertemukan ide-ide segar dalam upaya mewujudkan tatanan keamanan Asia Pasifik yang stabil. Tugas dari CSCAP adalah membantu ARF dalam mempertemukan ide-ide segar guna tercapainya pengaturan keamanan Asia Pasifik yang semakin stabil.
CSCAP should first support ASEAN Regional Forum with studies, research, feedback, and ideas. This should also include effort on the part of CSCAP to test the acceptability of certain ideas by government. Other efforts by CSCAP not directly to ARF will also be undertaken by CSCAP.

Jalur kedua ini melibatkan dunia akademisi dan para pejabat, politisi dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi. Dalam hal ini ASEAN mempunyai suatu lembaga yang dikenal dengan ASEAN-ISIS (ASEAN Institute for Strategic and International Studies). ASEAN-ISIS ini juga mempunyai partner di setiap negara anggota ASEAN maupun di negara-negara partner dialog seperti Korea, Amerika, Jerman, dan Perancis.
CSCAP beranggotakan berbagai lembaga keilmuan seperti Centre for Strategic and International Studies (Indonesia), Institute for Strategic and International Studies (Malaysia), Institute for Strategic and International Studies (Thailand), SILA (Singapura), JIIA (Jepang), CSIS (Amerika Serikat), CAPS (Canada), SDAC (Australia), dan SFIA (Korea Selatan). Kegiatan lembaga-lembaga ini bersifat atau berbentuk seminar, lokakarya, diskusi maupun bentuk pengkajian lain yang dimaksudkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah masing-masing negara. Dengan kata lain fungsi dari CSCAP ini juga berkait erat dengan upaya penggodokan  ide-ide atau usulan-usulan dari berbagai negara sebelum menjadi usulan strategis dalam sidang-sidang ARF.
Mengingat keragaman keanggotaannya, maka dapat dikatakan bahwa CSCAP sebagai kerangka jalur kedua ini merupakan suatu komunitas epistemis. Komunitas epitemis sering diartikan sebagai suatu jaringan orang-orang profesional dengan keahlian dan kompetensi dalam satu bidang tertentu, dan suatu klaim otoritas terhadap pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan dalam bidang isu tersebut.
Jalur kedua ini sangat dirasakan manfaatnya oleh ARF sebagai bagian dari mekanisme pengaturan keamanan melalui jalur-jalur informal. Jalur kedua ini juga mampu mengikis kekakuan formalitas dalam sidang-sidang resmi kenegaraan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan CSCAP sebagai komunitas epistemis yang keanggotaannya mempunyai kesamaan
1.	Seperangkat keyakinan normatif dan mendasar sebagai landasan nilai bagi tindakan sosial para anggota.
2.	Suatu keyakinan tentang hubungan sebab akibat yang menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan kait mengkait antara pilihan langkah kebijakan dan hasil yang diharapkan.
3.	Pikiran yang sama tentang keabsahan, yaitu kriteria untuk menimbang dan mengabsahkan pengetahuan dalam bidang keahlian mereka.
4.	Suatu upaya kebijakan bersama yaitu perangkat tindakan berkenaan dengan sejumlah masalah tempat keahlian mereka diarahkan dengan keyakinan bahwa hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Menyimak definisi di atas maka dapat  dikatakan bahwa kelompok ini mempunyai fungsi menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah-masalah yang rumit khususnya yang mengandung potensi ketidakpuasan atau mengarah kepada konflik dan ketidakpastian yang tinggi. Kelompok ini sesungguhnya juga membantu para negarawan untuk merumuskan kepentingan nasional negara yang diwakilinya, bahkan merumuskan isu tersebut untuk bahan persidangan dan perdebatan, mempunyai usulan-usulan bagi pemecahan suatu masalah.
Kelompok ini juga mempunyai kemampuan untuk memimpin upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuannya yang sudah ditetapkan. Namun upaya kelompok-kelompok ini harus melalui jalur birokrasi terlebih dahulu, yang tentu saja bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Cara ini juga menjadi efektif karena kelompok epistemis ini mempunyai mitra kerja di dalam birokrasi tersebut. Berdasarkan rasa keprihatinan yang sama maka kelompok epistemis ini dapat memperpanjang jangkauan dan pengaruh mereka dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. 
Sebenarnya pengaruh kelompok epistemis ASEAN ini sudah berlangsung lama. Lembaga ASEAN – ISIS pernah memprakarsai suatu konferensi tentang prospek dan kerjasama ASEAN dengan kawasan Asia Pasifik di Manila tahun 1991. Konferensi ini membahas masalah keamanan di Asia Pasifik pasca hegemoni Uni Soviet dan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain situasi yang berubah dengan cepat setelah berakhirnya Perang Dingin harus segera di antisipasi oleh ASEAN. Koferensi tersebut menghasilkan lembar usulan atau proposal yang bertajuk A time For Initiative yang berisi usulan agar ASEAN bergerak lebih jauh ke arah pembentukan forum dialog bagi kerjasama keamanan di Asia Pasifik. Proposal ini diajukan dalam pertemuan rutin tahunan menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke-24 dan Post Ministerial Meeting di Kuala Lumpur pada Juli 1991.
ARF menugaskan lembaga-lembaga seperti Centre for Strategic and International Studies (Jakarta), ISIS Kuala Lumpur, CIDS Filipina, ISEAS Singapura dan ISIS Universitas Chulalangkorn Bangkok. Seperti halnya pertemuan ARF, CSCAP ini juga menggelar diskusi-diskusi rutin, seminar maupun lokakarya.
Melalui berbagai diskusi antarpara ilmuwan dan praktisi diharapkan sekat yang memisahkan satu negara dengan negara lain akan dapat dihindarkan. Paul Evan menambahkan bahwa mekanisme melalui jalur ini mempunyai keunggulan yakni low cost and low risk surrogate for formal government exchange on multilateral basis. Mekanisme dengan jalur ini dapat menekan biaya sosial dan ekonomi serta menekan resiko seminimal mungkin daripada jika dialog tersebut dilangsungkan dengan cara menempatkan negara-negara pada posisi yang berhadapan. Jalur ini memungkinkan para wakil negara mendapatkan suasana yang kondusif bagi terwujudnya dialog, yang oleh ilmuwan dari Kanada disebut sebagai ‘habits of dialog’.
Habits of Dialog ini sangat didambakan oleh negara-negara Asia Tenggara agar mendapatkan kesejajaran posisi tawar-menawar dengan negara-negara maju. Cara-cara ini juga sering disebut dengan istilah Asian Way, atau cara-cara Asia. Istilah ini sangat kental untuk menggambarkan mekanisme perundingan-perundingan yang dijalankan oleh negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Cara-cara Asia ini menempatkan cara-cara informal menjadi mekanisme utama bagi setiap pembicaraan kerjasama di berbagai bidang.
Simon S. Tay dan Obood Talib menengarai beberapa prinsip bahwa negara-negara Asia Tenggara cenderung menggunakan mekanisme ini yang menekankan pada:
1.	Non use of force in interstate relation and peaceful settlement of dispute
2.	Non interference by one member in the internal affairs of another
3.	Use of consultations and accommodation to emphasize ‘resilience’ in ASEAN 
4.	The principle of consensus.
Cara-cara ini menurut Dupont memang boleh jadi benar jika ditinjau dari sisi budaya. Menurutnya, memang ada pilihan-pilihan strategis berbeda dari “Barat” yang berakar pada peninggalan sejarah dan warisan budaya serta pada pengalaman dalam proses pembentukan negara. Mungkin kesan ini agak terasa dibesar-besarkan demi kepentingan politik domestik dan memberikan legitimasi pada kekuasaan. Namun banyaknya tokoh yang membincangkan masalah ini, menunjukkan bahwa ada strategi pilihan bagi masing-masing kawasan untuk menggunakan mekanisme-mekanisme dalam mengatasi berbagai masalah.
Untuk masalah ini, dapat disertakan contoh misalnya pendapat mantan Perdana Menteri Barat dan Timur. Pandangan-pandangan seperti ini diikuti oleh para penulis dan tokoh dari Malaysia, Jepang, Thailand dan Cina. Shi Chuanlai dan Xu Jian misalnya menilai bahwa characteristics of Asia security situation, which distinguish from other such an Europe. Menurut mereka bahwa ada nilai-nilai positif yang menjadi karakter Asia. Penekanan pada konsesus ini menyebabkan bahwa di Asia mekanisme rezim lebih disukai daripada cara-cara yang formal misalnya dengan membentuk suatu aliansi atau organisasi internasional. Penanganan keamanan dengan mekanisme informal sangat nampak sekali mengadopsi gaya-gaya yang dilakukan ASEAN. Oleh karenanya boleh dikatakan bahwa cara-cara ini juga merupakan ASEAN Way. ASEAN Way ini menurutnya terlembaga dalam TAC (Treaty of Amity and Cooperation) yang disepakati ASEAN pada tahun 1976. TAC ini juga merupakan code of conduct bagi negara-negara ASEAN. Penyelesaian masalah Kamboja agaknya menjadi inspirasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan di Asia. Cara ini pula yang digagas  oleh ASEAN  untuk mempelopori dialog keamanan di Asia Pasifik dengan membentuk forum regional.
Hal yang dapat membedakan ASEAN dari kawasan lain adalah mengenai pengelolaan konflik sengketa. Jika organisasi lain menyelesaikan sengketa dahulu kemudian baru bekerjasama, maka ASEAN cenderung berlaku sebaliknya. Bekerjasama dahulu, baru kemudian mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah sengketa tersebut. Dan cara tersebut cukup berhasil. ASEAN telah mampu menghindari kontak senjata, mengekang militerisasi, menormalkan hubungan bilateral, menjaga integritas dan menyelesaikan berbagai sengketa. Cara-cara itu kemudian menjadi inspirasi bagi ARF, bahwa kerjasama dapat memberikan peluang bagi penyelesaian suatu masalah.

ARF Sebagai Upaya Confidence Building Measures
Penataan keamanan regional maupun internasional sulit dilaksanakan tanpa adanya rasa saling percaya. Kecurigaan atau tiadanya saling percaya antarnegara merupakan sumber konflik di Asia Pasifik. Sebagai misal berbagai ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia berawal dari kecurigaan masing-masing pihak. Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina mengenai Taiwan seringkali mengganggu stabilitas keamanan yang juga bermula dari rasa saling curiga. Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN berusaha untuk saling percaya antarnegara sebagai basis penataan dan pengaturan keamanan bersama. ASEAN yakin bahwa melalui jalan ini keamanan pada tingkat regional akan lebih stabil dibandingkan dengan membentuk suatu organisasi keamanan seperti NATO, SEATO, FPDA.. Jika rasa saling percaya ini mampu dikembangkan, maka sesungguhnya friksi keamanan antarnegara dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian rasa saling percaya ini dapat menghilangkan  persepsi yang salah, kecurigaan, dan kekhawatiran, dengan saling memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan  dengan keamanan.
ASEAN berusaha keras untuk mengembangkan sikap rasa saling percaya antar anggotanya. Confidence Building Measures (CBM) ini bertujuan untuk menciptakan saling pengertian mengenai perspektif dan dilema strategis masing-masing peserta dan mengarah kepada pembangunan saling percaya. ARF tidak bertujuan untuk mencari kesamaan perspektif keamanan masing-masing anggota, karena masing-masing anggota mempunyai perspektif dan strategi yang berbeda mengenai kebijakan keamanannya. Hal ini tentu saja akan berkait dengan masalah ideologis dan posisi geografis mereka. Namun ARF berusaha untuk mengembangkan saling pengertian dan apresiasi terhadap berbagai perspektif yang berbeda-beda, dan pada akhirnya perbedaan perspektif tersebut tidak akan menciptakan atau melanggengkan kecurigaan antarnegara.
Tujuan-tujuan ini dicapai melalui penanaman atau institusionalisasi kebiasaan bekerjasama dan konsultasi yang memungkinkan negara-negara anggota memperoleh pengertian yang lebih baik tentang perspektif strategis negara lain. Sehingga dengan perspektif yang lebih baik ini akan memungkinkan perubahan sikap dari rasa curiga menjadi saling percaya. Selanjutnya, dalam proses ini CBM mempunyai tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang melibatkan penggunaan persenjataan yang sama-sama tidak diinginkan. Hal ini hanya mungkin dilakukan apabila antarnegara tersebut menjalin saling pengertian terhadap perspektif strategis negara lain, atau lawan mereka. Dengan memahami perspektif strategis pihak lain diharapkan para peserta dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya konflik yang hanya akan memakan biaya sosial, politik maupun ekonomi. Dengan demikian apa yang menjadi sasaran CBM  ini antara lain meliputi; 1) pengurangan ketegangan dan kecurigaan, 2) mengurangi resiko konflik bersenjata dan mengembangkan komunikasi serta kerjasama untuk mnegurangi penggunaan kekuatan militer, 3) meningkatkan rasa saling pengertian tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan masing-masing pihak, 4) mengembangkan pengertian strategic confidence di kawasan Asia Pasific.
Menurut James Macintosh upaya membangun saling kepercayaan meliputi elemen-elemen sebagai berikut:
1.	CBM involves a variety of arms control measures entailing state actions
2.	CBM attemps to reduce or eliminate misperceptions about specific military threats or concern by communicating verifiable evidence
3.	CBM demonstrates that military and political intentions are are not aggressive
4.	CBM provides early warning indicators to create the confidence that surprise attack will be difficult to achieve
5.	CBM restrict the opportunities available for the use of military force.
Upaya CBM ini mengambil jalur pertama yaitu pertemuan para pejabat resmi antar negara, yang dikenal dengan ARF Senior Official Meeting (ARF-SOM). Upaya ini dilakukan melalui forum Intersessional Support Group on Confidence Building (ISG) and Intersessional Meeting (ISM). ISG on Confidence Building mencakup dialog tentang persepsi keamanan dan masalah-masalah pertahanan, sedangkan ISM on Cooperatives Activities mencakup kerjasama pemeliharaan perdamaian.
Dalam menjalankan perannya, ISG dan ISM ini berpedoman pada beberapa ketentuan antara lain:
a.	ISG dan ISM akan diketahui bersama oleh peserta dari negara ASEAN dan Non ASEAN.
b.	ISG dan ISM akan bersidang antar ARF SOM
c.	Penemuan ISG dan ISM akan diajukan kepada ARF SOM di Indonesia tahun 1996.
Kelanjutan mandat bagi ISG dan ISM akan ditinjau kembali pada sidang ARF di Jakarta. Sebagai ketua ISG on CBM dipilih Indonesia dan Jepang kemudian Malaysia dan Kanada mengetuai ISM on Rescue Coordination and Coperation. Kedua forum iut  pernah diselenggarakan  di Tokyo bulan Januari 1996, Jakarta pada bulan April 1996, sedangkan ISM dilaksanakan pada bulan April 1996 di Kuala Lumpur dan bulan Maret 1996 di Honolulu.

Intersessional Support Group on Confidence Building Measures
Forum ISG on CBM ini merupakan upaya pengembangan pembangunan kepercayaan. Dari serangakaian pertemuan antarpejabat resmi, hasilnya disepakati dalam sidang ARF di Jakarta pada bulan Juli 1996. Hasil pertemuan tersebut meliputi:
a.	Dialog Persepsi Keamanan
*	Dialog persepsi keamanan harus terus dilanjutkan dalam proses ARF, termasuk dalam pertemuan-pertemuan intersessional.
* Sharing informasi dalam dialog-dialog dan aktifitas lain dari ARF perlu dilanjutkan dalam basic of paper yang disampaikan secara sukarela oleh setiap peserta. Basic of paper ini meliputi juga hubungan dan pertukaran program pertahanan yang diselenggarakan oleh peserta.
	b.   Publikasi Kebijakan Pertahanan
* Peserta ARF lebih jauh lagi menegaskan keseriusannya untuk menyerahkan pernyataan tentang kebijakan pertahanan  dalam pertemuan antarpejabat senior/SOM. Publikasi regular tentang kertas putih pertahanan atau sejenisnya juga dianjurkan.
* pertukaran persepsi dan infomasi, seperti pernyataan para pejabat perlu ditindaklanjuti dalam sidang ARF.
c.   Penguatan Kontak dan Pertukaran Pertahanan Tingkat Tinggi antarstaf Pedidikan dan Pelatihan. 
     	*  ARF SOM terbuka bagi semua wakil-wakil dan menghargai keikutsetaannya dalam kegiatan-kegiatan intersessional.
*  Peserta ARF harus dilibatkan dalam pembicaraan kontak dan pertukaran program-program dalam ARF SOM.
* Peserta ARF harus didorong untuk melaksanakan pertukaran antarpertahanan nasional termasuk informaring sharing dan pertukaran personel.
d. Registrasi Persenjataan Konvensional PBB
* Diskusi tentang Registrasi Persenjataan Konvensional PBB dalam kerangka ARF harus dilanjutkan.
* Peserta ARF harus didorong untuk menyebarluaskan secara sukarela tentang berbagai data kepada semua anggota ARF bersamaan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh PBB.    
* Semua peserta ARF harus didorong untuk bekerjasama dalam kerangka PBB untuk mendukung partisipasi Registrasi PBB yang menyeluruh 
e. Additional Confidence Building Measures.
    	* melengkapi dan melestarikan daftar terakhir dari ARF contact point. 
* meningkatkan informasi tentang peranan kekuasaan pertahanan dalam berbagai bencana. 
* menigkatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan sukarela dalam bidang observasi dan notifikasi latihan militer antaranggota ARF.
* mendorong semua anggota ARF agar secara aktif mendukung program pengendalian dan perlucutan senjata, non poliferasi, dan senjata-senjata khusus misalnya senjata biologi dan kimia.
f. Inter-sessional group on CBM harus melanjutkan aktifitasnya pada kurun waktu setahun mendatang agar dapat mengevaluasi inplementasi kebijakan-kebijakan untuk diajukan ke ARF Ministrial Meeting selanjutnya

Intersessional Meeting on Search and Rescue Coordination and Cooperation.
Lembaga ini meliputi pertemuan antara para ahli-ahli Search and Rescue dan pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses ARF. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas latihan dan keahlian di wilayah ini untuk meningkatkan kemampuan personil SAR masing-masing negara. Program ini ternasuk pelatihan pemeliharaan perdamaian PBB, para anggota didorong untuk menjadi pihak pada Convention on Safety of United Nations and Assosiated Personnel.
	Latihan bagi operasi pendukung perdamaian ini mendapat sorotan khusus dalam sidang ARF III di Jakarta, 1996. Para negara anggota diminta untuk membagi pengalaman dan pemeliharaan perdamaian di antara mereka melalui beberapa usaha, seperti mengadakan pelatihan tentang topik-topik pemeliharaan perdamaian yang khusus, membagi informasi, tentang kurikulum dan kursus, serta masalah-masalah pembiayaan dalam program pelatihan ini. Dalam hal ini semua anggota ARF diminta untuk membayar kontribusi “in full and without condition”.
	Oleh karena itu sasaran CBM antara lain; 1) mengurangi ketegangan dan kecurigaan, 2) mengurangi resiko konflik bersenjata, baik yang terjadi sebagai akibat dari suatu kecelakaan atau yang terjadi karena salah perhitungan, 3) mengembangkan komunikasi dan kerjasama untuk mengurangi penggunaan kekuatan militer, 4) meningkatkan saling pengertian tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan masing-masing pihak, 5) serta menggunakan strategic confidence di kawasan Asia Pasifik.
	Jika para peserta ARF menerima konsep dasar di atas, bahwa CBM lebih merupakan usaha untuk menanamkan kebiasaan kerjasama dan konsultasi antarnegara, maka ASEAN merupakan forum penting dalam usaha pengembangna CBM di wilayah ini. Negara ASEAN telah mencapai modus operandi untuk berkonsultasi sesama mereka dengan mitra dialognya melalui berbagai forum, dari sidang menteri Luar Negeri, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, ASEAN Post Ministerial Meeting, sampai pada ASEAN Regional Forum.   
	Suatu keistimewaan ARF ialah ketika ARF menekankan pentingnya masalah keamanan  ASEAN berdampak luas ke luar wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Tentu saja dampak tersebut membawa konsekuensi logis bagi keterlibatan negara-negara kuat selaku mitra dialog untuk berperan serta dalam pembicaraan masalah-masalah keamanan. Inisiatif ASEAN ini telah menjadikan ARF sebagai forum utama dalam pembicaraaan masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik. Sifat konsultatif yang dikembangkan oleh ASEAN ini juga mampu menarik perhatian bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk turut serta secara aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh ARF. 
	ARF merupakan lembaga yang menekankan upaya-upaya konsultatif dalam pembicaraan masalah keamanan Asia Pasifik. Sifat konsultatif ini mempunyai berbagai makna. Pertama, bahwa Confidence Building Measures yang merupakan ciri khas ASEAN adalah sifat non intervensi dalam masalah-masalah dalam negeri negara-negara anggota. Hal yang didasarkan pada Piagam PBB ini juga menjadi dasar bagi semua kegiatan CBM ASEAN. Hal ini didasari sepenuhnya bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara yang relatif masih dalam masa nation building tentu saja mengalami banyak persoalan dalam negerinya, oleh sebab itu sifat konsultasi masih merupakan pilihan utama.
	Kedua,  semua pembuatan kebijakan ASEAN dilakukan atas dasar konsensus.  Gagasan  yang diusulkan untuk menjadi topik kerjasama dan konsultasi harus dapat disetujui oleh negara-negara anggota; tak ada gunanya untuk mengusulkan sesuatu yang tak disetujui oleh salah satu negara. Kebiasaan untuk saling berkonsultasi secara teratur dengan tujuan mencapai suatu konsesus sudah membudaya antarpemimpin ASEAN. Hal inilah yang merupakan sebab mengapa inisiatif ASEAN pada umumya memerlukan waktu yang relatif lama antara konseptualiasasi dan implementasinya.
	Ketiga, negara-negara ASEAN memberikan preferensi kepada mekanisme informal dari pada yang formal. Pendekatan informal memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk bergerak secara fleksibel daripada pendekatan formal. Para pemimpin ASEAN lebih banyak membuka dialog daripada mekanisme kerjasama yang spesifik. Proses dialog ini merupakan upaya CBM yang sangat penting karena memungkinkan para pemimpin ASEAN bertukar pandangan secara periodik menuju saling pengertian.
	Dalam rangka mengembagkan proses dialog ini, negara-negara ASEAN telah pula mengembangkan konsep ketahanan nasional dan ketahanan regional (regional resilience). Ketahanan nasional yang tinggi menjamin keamanan dan stabilitas nasional yang tinggi pula. Ketahanan regional sangat diperlukan untuk menghindarkan diri dari bahaya intervensi pihak luar.
	Kossep CBM ini disertai upaya transparansi terhadap kebijakan keamanan masing-masing anggota. Meski sifatnya intrusif, tetapi kebutuhan akan hal ini disadari sepenuhnya oleh para anggota untuk mengingkatkan rasa saling percaya. Transparansi ini meliputi pertukaran informasi yang relatif tidak sensitif seperti jadwal kegiatan militer, dan kehadiran para pengamat dari negara-negara anggora yang lain. 
	Defense White Paper (kertas putih pertahanan) merupakan salah satu manifestsi dari CBM untuk memperbaiki pengertian kepercayaan, maupun meniadakan keridakpercayaan dan ketidakpastian. Publikasi Kertas Putih Pertahanan ditujukan untuk memenuhi dua tujuan yakni meningkatkan predictibility dan exposing statement of intent of defense planning. Tujuan pertama ini sangat penting bagi perhitungan strategis, sedangkan yang kedua memainkan peran penting dalam mengurangi salah persepsi dan kesalahpahaman. Dalam publikasi ini memerlukan pembatasan-pembatasan tertentu, agar publikasi tersebut tidak melampaui kemauan politik suatu negara, misalnya tentang data militernya. Yang perlu dituangkan dalam kertas putih pertahanan ini meliputi persepsi ancaman, pertukaran antara perencana militer, struktur dan proses pengambilan kebijakan. Hal-hal yang menyangkut military deployment tidak dicantumkan.
 	ARF juga menyetujui pembahasan mengenai registrasi persenjataan konvensional PBB (United Nations Register on Conventional Arm). Sebagi salah satu bentuk CBM, UNRCA bertujuan untuk melaksanakan transparansi militer. Dalam UNRCA ini para anggota diminta untuk :
a.	Memberikan laporan tentang transfer persenjataan dalam kategori sebagai berikut : tank tempur, armoured combat vehicle, sistem artileri berkabiler besar, pesawat pembom, helikopter penyerang, kapal perang, rudal dan sistem rudal.
b.	Memberkan laporan kualitatif tentang jenis, penggunaan dan kapabilitas transfer senjata. 
c.	Memberikan laporan yang mamadahi yang brkaitan dengan kemampuan militer, produksi senjata dalam negeri, dan kebijakan-kebijakan terkait. 

Dalam rangka ini diharapkan bahwa transparansi militer akan mendorong interaksi antar pemerintah dan membahas masalah implikasi dari data yang ada. Sifat data yang terbuka ini dapat mendorong pembahasan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional masing-masing negara.

ARF Sebagai Upaya Diplomasi Preventif
ASEAN Regional Forum merupakan suatu arena dialog konsultatif antarberbagai pemimpin negara di kawasan Asia Pasifik yang diprakarsai oleh ASEAN. Dalam forum yang sifatnya konsultatif dan diselenggarakan secara rutin ini mampu meredam atau menghindarkan diri dari konflik yang lebih membahayakan. Dalam hal ini posisi ARF sebagai upaya diplomasi yang preventif.
Diplomasi preventif sebagai upaya untuk menghindari konflik yang akan muncul. Istilah diplomasi preventif ini mengalami berbagai penafsiran dan perkembangan. Pasal 33 Piagam PBB sudah menyinggung hal ini dengan merujuk kepada pengertian ‘peaceful means’ dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi pelaksanaan dari diplomasi preventif ini wajib menghndari upaya pemaksaan atau coercive. Setiap penyelesaian permasalahan dengan melibatkan kekuatan militer berati menyimpang dari jalur ini. Cara-cara diplomatik dan damai akan menyertakan negosiasi, mediasi, dan rekonosiliasi. Hal ini merupakan langkah terbaik sebelum perselisihan atau persengketaan berubah menjadi kekerasan. 
	Shi Chunlai dan Xu Jian memberikan pengertian yang luas tentang diplomasi preventif yang diartikan sebagai: taking it as efforts anf policy instrument to build trust and confidence, promoting cooperation, prevent conflict and maintain peace and stability.  diplomasi preventif sebagai suatu upaya sekaligus sebagai sarana untuk membangun kepercayaan, mendorong upaya-upaya kerjasama dan mencegah konflik (bersenjata) dan menjaga stabilitas dan perdamaian.
	Simoon Tay dan Obood Talib melihat bahwa hal yang penting dan riskan dalam diplomasi preventif adalah persoalan garis waktu dan keparcayaan. Diplomasi preventif dapat dilaksanakan hanya jika ada rasa saling percaya atas komitmen masing-masing terhadap proses penyelesaian konflik. Diplomasi ini bisa gagal jika ada pihak yang mencurigai pihak lain dengan melakukan sejumlah aksi. Diplomasi preventif ini juga membutuhkan waktu yang panjang, sehingga mungkin penyelesaian melalui cara-cara ini memakan waktu yang lama. Hal ini diperkuat oleh tidak adanya jadwal yang jelas dalam upaya diplomasi ini.
	Dalam hal ini diplomasi preventif dapat dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diplomasi preventif dilakukan pada waktu pra-krisis. Cara ini desebut sebagai ‘early preventive diplomacy’. Diplomasi dalam tahap ini melibatkan langkah-langkah :
1.	Upaya-upaya pembangunan kepercayaan; sebagai contoh adalah transparansi dan pertukaran informasi mengenai kemampuan dan pembelian senjata.
2.	Pembentukan lembaga; sebagai misal pembentukan lembaga-lembaga formal maupun non-formal sebagai sarana konsultasi, pertukaran dan komunikasi antarpersonel.
3.	Pembentukan norma; gagasan bahwa lembaga dan hubungan yang mereka bangun dipandu oleh kode etik atau norma-norma yang dapat diterima.
4.	Sistem peringatan dini (early warning system); yaitu meliputi upaya monitoring terhadap perkembangna politik, perkembangan militer atau perkembangan dalam bidang lain yang mungkin akan dapat mengancam perdamaian, atau memerlukan tindakan kemanusiaan (misalnya pembangunan kekuatan militer, bencana alam, gerakan massa untuk pengungsi, atau bahkan masalah feminism).
Adapun diplomasi preventif yang dilakukan ketika konflik yang ada sudah muncul bahkan hampir terlibat perang, atau dalam situasi krisis dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut.
1.	 Pencarian fakta: kegiatan ini merupakan pengumpulan dan analisis terhadap informasi dari situasi konflik yang potensial.
2.	Misi kebaikan: berupa kunjungan-kunjungan dari pihak—pihak yang bertikai untuk menyatakan perhatiannya terhadap komuitas regional maupun internasional. 
3.	Perlibatan pihak ketiga atau mediasi; adanya sebuah kelompok yang dianggap netral dan dapat diterima oleh semua pihak yang memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai, dan kelompok ini secara aktif mengupayakan dan mengelola krisis antar kelompok tersebut.

Diplomasi preventif ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa. Selain itu ada pula yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tingkat regional. Sebagai contoh organisasi yang pernah melakukan upaya diplomasi preventif tingkat regional ini adalah OSCE (Organization For Security and Cooperation in Europe) dan organisasi kesatuan Afrika (Organization of African Unity). Oleh karenanya menjadi pertanyaan apakah ARF sebagai sebuah forum mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan itu semua. Apalagi masalah otoritas institusi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tersebut, minimal ia sebagai juri atau pengawas. Artinya sebagai badan pelaksana diplomasi preventif biasanya dia harus merupakan sebuah organisasi. Dibandingkan dengan lembaga-lembaga seperti di atas, ARF merupakan lembaga yang masih relatif sangat baru dengan keanggotaan yang sangat beragam. Lembaga ini diprakarsai oleh ASEAN tetapi beranggotakan Amerika Serikat, wakil Uni Eropa, Australia, Rusia, Cina, Jepang, dan lain-lain.
	Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa diplomasi preventif mempunyai langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Sebagai langkah awal adalah bahwa diplomasi preventif dilakukan dengan upaya pembangunan kepercayaan melalui transparansi dan pertukaran informasi mengenai kemampuan dan pembelian senjata. Dalam kerangka ini ARF mengambil langkah sangat hati-hati. Upaya CBM dilakukan tidak hanya masalah transparansi persenjataan, tetapi juga masalah kerjasama yang berkaitan dengan militer. 
Dalam hal ini ARF menyepakati untuk tunduk kepada hukum internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan data kemampuan militer melalui UN Register on Conventional Arms. (UNROCA). Berkaitan langsung dengan transparansi militer, salah satu agenda yang kini menjadi prioritas ARF adalah pendataan transfer senjata oleh PBB tersebut. UNROCA merupakan hasil Resolusi Majlis Umum PBB Nomor 46/36/L tahun 19991 dengan suara 150 dibanding 0 dan dua suara abstain yakni Irak dan Kuba. Pada pertemuan ARF I di Bangkok dan pertemuan ARF II di Brunei, ARF menyerukan kepada semua anggota untuk berpartisipasi dalam UNROCA. Dalam partisipasi ini setiap negara dituntut untuk memberikan laporan atau informasi mengenai trasfer senjata (ekspor dan impor) senjata untuk kategori tank, kendaraan tempurm senjata artileri kaliber besar, pesawat tempur, kapal perang, helikopter tempur, peluru kendali dan peluncurannya. Selain itu mereka juga dimintai informasi tentang persenjataan yang diproduksi maupun yang dimilikinya. Namun permintaan ini bersifat fleksibel. Artinya seberapa jauh informasi yang akan diberikan, tergantung kepada kemauan negera yang bersangkutan. Bagi negara anggota ARF sampai pada pertengaan Mei 1995, hanya Brunei dan Laos yang belum memberikan datanya kepada PBB. 
	Masih dalam kerangka transparansi militer, negara anggora ARF sudah sepakat untuk mengeluarkan kertas putih pertahanan (Defense White Paper). Dalam pertemuan ARF di Brunei, Cina yang selama ini dikenal sebagai ancaman yang potensial, melalui Menlu Qian Qi Chen mengatakan bahwa Cina siap untuk mengeluarkan edaran tentang anggaran militernya. Menurut Qi Chen, diakui bahwa anggaran militer Cina selalu mengalami kenaikan sekitas 6,2% persen semenjak tahun 1979. Jelas sekali bahwa hal ini cukup menggembirakan bagi prospek perdamaian di AsiaPasifik. 
	Selain itu, dalam rangka pembangunan kepercayaan ini, negara-negara ARF telah bekerjasama dalam bidang-bidang yang berhubungan degan kemiliteran seperti latihan SAR bersama, pertukaran ahli, pengamat, dan lain-lain. Program-program ini terangkum dalam kerjasama yang disepakati melalui forum ISG (Inter-Sessional Group) on CBM dan ISM (Inter-Sessional Meeting). Program peace keeping operation diketuai oleh Malaysia dan Kanada sedangkan program ISM yang berkaitan dengan SAR (Search and Rescue) diketuai oleh Singapura. Hal ini semua ditujukan untuk mengawali langkan-langkah diplomasi preventif. 
	Tahap kedua adalah pembentukan lembaga atau institusi. Lembaga ini bisa saja formal maupun non formal yang dapat digunakan sebagai wadah untuk berkomunikasi antar personal. Komunikasi ini nantinya diharapkan dapar mempertemukan berbagai silang pendapar serta bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan tanpa harus merugikan salah satu atau semua pihak. ARF merupakan lembaga yang memnuhi persyaratan ini.
	Ditinjau dari mekanisme kerjannya ARF merupakan lembaga konsultatif yang bersidang setiap tahun setelah ASEAN Ministerial Meeting dengan ketua masing-masing salah satu negara anggota ASEAN. Hasil dari setiap sidang bukan merupakan suatu tindakan atau action, tetapi merupakan suatu pernyataan para pemimpin (chairman statement). Karena itu ARF lebih mengutamakan dimensi informal. Hal ini sesuai dengan cara-cara yang ditempuh oleh ASEAN yang menekankan pada upaya konsesus. Cara-cara Asia ini diyakini dapat memberikan alternatif baru bagi penyelesaian masalah konflik antarnegara sebagaimana telah dilakukan ASEAN. Penekanan pada dimensi informal meeting menjadikan forum ini lebih dapat diterima  oleh semua pihak. Konsultasi dapat memberikan jalan penyelesaian yang luas, lebih jauh lagi konsultasi antarpejabat pemerintah dapat menghilangkan kekakuan dan menghilangkan ‘pembatas’ antara negara maju dan negara berkembang. 
	Tahap ketiga diplomasi preventif dapat dicapai dengan pembentukan norma atau kode etik yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan berbagai kesepakatan. ARF yang dimotori oleh ASEAN telah mempunyai suatu prinsip yang dijadikan acuan yakni Treaty of Ammity and Cooperation. TAC ini ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN I di Bali tahun 1976 sebagai upaya ASEAN untuk mengatur hubungan dan menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN. Dengan kata lain ia menjadi code of conduct dalam interaksi intra-ASEAN. TAC ini memuat antara lain : saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan integritas teritorial, dan identitas nasional; hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan kekuasaan eksternal, subversi, dan paksaan; tidak mencampuri urusan dalan negeri negara lain; menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai; tidak menggunakan ancaman atau kekuatan, dan mengembangkan kerjasama regional di antara negara-negara ASEAN. TAC lebih jauh lagi tidak hanya sekadar pernyataan politik, tetapi sekaligus digunakan sebagai instrumen legal untuk mewujudkan cita-cita seperti yang terkandung dalam konsep ZOPFAN. Yang terpenting dalam dari TAC ini adalah adanya suatu kesepakatan tentang penyelesaian konflik melalui berbagai saluran damai. Sebenarnya ada lembaga khusus yang menangani permasalahan ketika antarnegara yang bersengketa tidak mendapatkan titik temu, yaitu High Council. Namun lembaga khusus atau media tersebut tidak pernah difungsikan. Hal ini meneguhkan komitmen negara-negara ASEAN untuk tetap memegang teguh komitmennya dalam menyelesaikan persengketaan dengan cara-cara damai. TAC dalam ini memainkan peran preventif melalui berbagai media. 
	ARF sebagaimana diprakarsai oleh ASEAN, sebenarnya bermaksud menerapkan cara-cara ASEAN ini. Secara substansial ASEAN menghendaki bahwa prinsip-prinsip TAC juga dapat dipakai dalam ARF. Dengan cara ini pula ARF dapat menjadikan TAC dan prinsip-prinsip pada piagam PBB sebagai titik awal atau starting point untuk mewujudkan diplomasi preventif dan merumuskan prinsip-prinsip hubungan antarnegara yang tergabung dalam ARF. Namun sejauh ini masih menjadi kendala apakah norma-norma yang tersurat dalam TAC itu dapat digunakan dalam ARF. TAC secara formal memang hanya mengikat bagi negara-negara ASEAN saja, tetapi secara substansi masih dimungkinkan nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterima sebagai norma ARF. 
	Dalam kaitan mewujudkan suatu norma ini, para peserta ARF berusaha untuk membentuk sendiri norma yang digunakan sebagai code of conduct dalam ARF. Pada sidang ARF kedua di Brunei, ARF telah mencapai suatu hasil yang dikenal dengan ARF Concept paper yakni suatu pernyataan bahwa pengalaman ASEAN dalam mengurangi ketegangan antar anggota telah terbukti manjur antara lain melalui  kunjungan antarpejabat tinggi. Pengalaman ASEAN sebagaimana diakui dalam Concept paper ini dijadikan sebagai panduan untuk melaksanakan tugas-tugas ARF sebagai forum untuk membahas isu-isu politik dan keamanan di Asia Pasifik. Pola kunjungan reguler dapat menjadi saluran diplomasi. Pengalaman ASEAN yang menekankan pada upaya hidup bertetangga dengan baik (peaceful coexistence) ini tertera dalam TAC.  
Upaya untuk menciptakan norma ini sudah dilakukan oleh ARF melalui lembaga ASEAN–ISIS yang mengusulkan dibentuknya suatu concord, Usulan ASEAN-ISIS tentang Pacific Concord versi ASEAN ISIS ini memuat 13 poin penting bagi penyelenggaraan hubungan antarnegara di Asia Pasifik.
Usulan ini pada garis besarnya menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antarnegara anggota ARF. Hal ini dapat dicapai apabila negara-negara peserta ARF saling menghormati integritas teritorial masing-masing, dan tidak mendahulukan upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui kekerasan. Penyelesaian sengketa antarnegara hendaknnya dilakukan melalui mekanisme yang damai (peaceful means). Para peserta ARF harus menghomati hak-hak asasi manusia masing-masing negara, bebas menentukan sistem ekonomi negaranya, dan saling bekerjasama dalam hal perdagangan yang bebas, pemberantasan tindak kriminal, menghambat perkembangan penyakit AIDS dan mencegah polusi lingkungan. (lihat appendix).
Apapun yang akan digunakan oleh ARF sebagai norma yang berlaku umum,  baik TAC, Concept Paper maupun Pacific Concord merupakan pedoman yang akan menjadi landasan  utama ARF. Namun menurut ASEAN –ISIS apapun yag menjadi code of conduct ARF nantinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1.	Harus konsisten dengan dan mencerminkan aspirasi dan nilai semua masyarakt di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan.
2.	Harus dapat diterima oleh semua negara di kawasan Asia Pasifik baik  negara yang telah menjadi anggota ARF maupun yang akan menjadi anggota.
3.	Harus relevan dengan masalah dan kebutuhan yang strategis, yang khusus dan beragam.
4.	Harus konsisten dengan tujuan dan sasaran kerjasama politik dan keamanan di kawasan dan mendorong tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.
5.	Harus konsisten dengan keamanan komprehensif yang dijalankan secara kooperatif di antara negara di kawasan
6.	Harus konsisten dengan prinsip-prinsip universal seperti tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma serta prinsip-prinsip yang muncul dari proses ASEAN. 
Melalui norma-norma ini diharapkan akan tercipta suatu tata keamanan yang lebih ramah.
	Tahap selanjutnya dari diplomasi preventif ini adanya peringatan dini yakni monitoring terhadap perkembangan politik militer maupun perkembagan di bidang lain. Dalam hal ini ARF belum mempunyai lembaga tersendiri melainkan menggunakan jalur kedua atau second track. ARF menugaskan kepada ASEAN-ISIS untuk mengkaji setiap perkembangan politik untuk dikaji dalam diskusi-diskusi maupun seminar rutin. ASEAN-ISIS ini mempunyai wakil di setiap negara anggota ASEAN sehingga dapat meng-cover masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncl ke permukaan.
	Terlepas dari pembahasan di atas, banyak pengamat yang melihat bahwa ARF ini dijadikan sebagai kendaraan ASEAN untuk mempromosikan cara-cara Asia. Sebagai misal peran ASEAN dalam Paris Peace Accords on Cambodia, yang menggambarkan sifat aktif dan informal ASEAN dalam menyelesaikan persoalan keamanan dan masalah kawasan. Penyelesaian Kamboja merupakan prestasi yang mengangkat posisi ASEAN dengan upaya-upaya diplomasinya dan non-kekerasan. Penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini dapat terlaksana melalui pertemuan informal Jakarta, yang akhirnya membawa negeri itu ke dalam pemilihan umum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimensi informal yang sangat menonjol nampaknya menjadi inspirasi bagi ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan dalam tingkat yang lebih luas lagi. 
	Keberhasilah yang sangat mengesankan yang telah dicapai oleh ARF adalah meredam konflik di Laut Cina Selatan. Kawasan Laut Cina Selatan sebagaimana ditengarai sebagai sumber konflik utama, menyimpan potensi konflik yang sangat kompleks. Penyelesaian sengketa yang melibatkan beerapa negara ASEAN dan Cina ini selalu mengalami jalan buntu. Puncak konflik ini adalah penggelaran kekuatan Cina, Filipina di beberapa pulau kecil bahkan juga di pulau terbesar, Spratley.
	Awalnya ARF diminta beberapa pihak untuk tidak terlalu ambisius apalagi menyangkut kawasan Laut Cina Selatan. Cina sendiri secara resmi menolak upaya yang menyangkut masalah Spratley ke pertemuan ARF, yang dikemukakan oleh juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina Shen Gua Feng menjelang sidang ARF ke II di Brunei Darussalam tahun 1995. Menurutnya, masalah spratley di Laut Cina Selatan hanya dapat di selesaikan melalui proses bilateral bagi negara-negara pengklaim, sehingga ARF bukan merupakan wadah yang tepat bagi penyelesaian ini. Meski demikian melalui berbagai lobi, akhirnya Sidang II ARF sempat menyinggung masalah tersebut, terlebih lagi beberapa menteri luar negeri negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Meskipun antara negara-negara pengklaim belum mencapai titik temu pandangan, namun konflik Kepulauan Spratley berhasil diredam. Apalagi setelah diadakan lokakarya mengenai masalah ini oleh lembaga-lembaga keilmuan, ASEAN – ISIS di Indonesia tahun 1997.
	Kemajuan lain yang berhasil diraih oleh ARF dalam rangka diplomasi preventif ini adalah adanya kesepakatan untuk menentang upaya uji coba nuklir CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty). Tahun 1996 diharapkan realisasi CTBT sudah dapat direalisasikan. Tentu saja keberhasilan ini merupakan cerminan keberhasilan ASEAN karena hal ini sejalan dengan cita-cita SEA-NWFZ (South East Asian-Nuclear Weapon Free Zone). Kesepakatan ini dicapai pada sidang ARF II di Brunei Darussalam tahun 1995. Pernyataan para wakil negara mengenai kecamannya terhadap uji coba nuklir secara politis sempat memojokkan posisi Perancis. Perancis yang sedianya ingin bergabung dengan ARF mengalami berbagai hambatan, akibat uji coba nuklirnya di kepulauan Atol Mururoa.
	Hal tersebut memunculkan isu baru bagi ARF yakni tentang kriteria negara yang dapat diterima menjadi anggota ARF, khususnya bagi mereka yang melakukan uji coba senjata nuklir. Kriteria tersebut akhirnya berhasil dirumuskan pada sidang ARF III di Jakarta. Di antara kriteria tersebut adalah bahwa para peserta harus bersedia bekerjasama untuk membantu mencapai tujuan utama ARF. Sebagaiman tertuang dalam Concept Paper, tantangan utama ARF adalah meningkatkan dan memelihara periode perdamaian dan kesejahteraan yang kini di dambakan Asia Pasifik. 
Pembahasan mengenai isu nuklir ini terus berlanjut hingga sidang ARF ke V di Manila, Filipina. Isu ini merupakan agenda utama dalam sidang tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh uji coba nuklir India dan Pakistan. Jika pada ASEAN Ministrial Meeting para menteri luar negeri ASEAN telah menyinggung uji coba tersebut, maka hal ini dipertegas oleh peserta sidang ARF yang menilainya sebagai hal yang tidak kondusif bagi tercapainya kawasan bebas senjata nuklir, sebagai hal yang menambah ketegangan dan dapat menimbulkan perlombaan senjata baru. Oleh karenanya sidang ARF memasukkan uji coba oleh kedua negara tersebut sebagai agenda utama sidang ARF V.