BAB IV
KENDALA DAN TANTANGAN ARF

	Meskipun masih sangat muda usianya, ASEAN Regional Forum (ARF) mampu menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut tidak saja pada keberlangsungan lembaga itu, tetapi ARF mampu menunjukkan hasil yang konkrit sebagai wadah guna membicarakan dan mencari solusi masalah keamanan di Asia. ARF teruji mampu menunjukkan peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan Asia. 
	Pada sidang ARF tahun 1995 di Bandar Sri Begawan, Bruinei Darussalm misalnya, telah dicapai suatu kemajuan yang menakjubkan dari ARF yakni kesepakatan mengenai transparansi anggaran militer melalui dokumen kertas putih pertahanan (defense white paper). Hal ini merupakan  langkah yang belum pernah ditempuh oleh lembaga apapun di Asia untuk mempublikasikan masalah anggaran militer, termasuk transfer persenjataan dan kekuatan senjata masing-masing negara Asia. Publikasi kebijakan pertahanan tersebut dilakukan setiap diselenggarakan Senior Official Meeting (SOM).
	Masih dalam forum yang sama, ARF memasukkan isu konflik Laut Cina Selatan sebagai agenda pembicaraan. Hal ini perlu dilakukan karena konflik Laut Cina Selatan merupakan konflik yang paling sulit diakhiri. Tidak adanya mediasi dalam penyelesaian konflik tersebut, menyebabkan konflik ini kian memanas dan dapat mengundang kontak senjata seperti yang pernah di tunjukkan oleh Cina dan Filipina.
	Sebagai pihak yang merasa berhak dalam klaim Laut Cina Selatan, Cina pada awalnya menolak untuk membicarakan konflik tersebut dalam agenda sidang ARF. Tetapi atas desakan Amerika Serikat akhirnya sidang ARF mengagendakan konflik Laut Cina Selatan, khususnya tentang sengketa kepulauan Spratly. Bahkan, ARF sepakat untuk membahas konflik ini lebih serius melalui lokakarya khusus dalam waktu yang terpisah.
	Senyampang dengan perkembangan waktu dan situasi kawasan, akhirnya masalah Laut Cina Selatan kembali diagendakan pada sidang ARF tahun 1997 di Malaysia. Peserta sidang sepakat untuk mengembalikan penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan melalui cara damai sesuai dengan kaidah Konvensi Hukum Laut Internasional 1992. Hasilnya  konflik Laut Cina Selatan semakin mereda meskipun belum ada titik temu atas klaim-klaim yang pernah dilakukan baiaki oleh Cina, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan negara pengklaim lainnya.
	Selain persoalan keamanan kawasan, ARF juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persenjataan nuklir. Pada sidang pertemuan di Brunei Darussalam tahun 1995, salah satu agenda pembicaraan yang dibahas bersama adalah masalah non-poliferasi nuklir. Masalah tersebut kemudian dibahas dalam semina poliferasi nuklir yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1996. Forum itu juga menyepakati untuk mengutuk setiap uji coba nuklir yang dilakukan oleh anggota ARF termasuk India, maupun negara lain seperti Korea Utara.
	Dalam hal pembentukan norma, ARF berhasil merumuskan acuan baru bagi hubungan keamanan antarnegara-negara anggota ARF. Acuan tersebut tertuang dalam Concept Paper yang disepakati pada tahun 1995 di Bandar Sri Begawan. ARF concept paper ini menggaris bawahi bahwa Treaty of Ammity and Cooperation (TAC) yang sudah disepakati pada pertemuan ARF I di Bangkok, merupakan pedoman komitmen anggota ARF. Concept Paper ini pada gilirannya menuntut komitmen segenap anggota ARF untuk mengikatkan dirinya pada treaty ini, sekaligus sebagai cara paling sederhana untuk menyebarkan norma ini yakni dengan meratifikasinya. Dengan pembentukan norma ini maka hubungan kemitraan antarnegara anggota ARF lebih terarah. 
Sebagai lembaga yang masih sangat muda, ARF tentu mempunyai sejumlah prestasi sekaligus kelemahan-kelemahan. Kritik maupun dukungan banyak bermunculan seiring dengan laju usianya. Hal ini wajar mengingat ARF merupakan wadah untuk membicarakan masalah-masalah utama seputar keamanan kawasan. Masalah keamanan Asia  merupakan masalah yang sangat riskan, karena terkait dengan kompleksitas permasalahan yang timbul dan tidak mudah dicari jalan keluarnya.
Sebuah kritik menarik dari seorang wartawan Reuter Inggris yang mengatakan bahwa ASEAN terlalu besar hati dan mampu mendirikan ASEAN Regional Forum (ARF). ASEAN terlalu menepuk dada karena mendapatkan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Cina. ARF dinilai hanya sebagai suatu forum omong-omong belaka. ARF lebih banyak menggonggong daripada berdaya menggigit. ARF tidak akan mampu mencapai apa yang ia inginkan, kecuali ia termakan sendiri oleh slogan yang begitu ambisius, yakni A New Work of Security.
Kritik itu mungkin terlalu dini untuk dialamatkan kepada ARF yang waktu itu baru dibentuk. Barangkali kritik tersebut juga subyektif karena tanpa kehadiran dan keikut sertaan Inggris maupun  Perancis. Namun setidaknya kritik tersebut juga memiliki dasar. Sejak pertemuan pertama yang dilaksanakan di Bangkok, 18 Delegasi saling berbicara selama tiga jam. Jadi jika dibagi rata, masing-masing hanya mendapatkan jatah waktu 10-15 menit. Untuk membicarakan masalah keamanan multilateral, sudah barang tentu waktu sedikit itu jauh dari cukup. Kiranya dapat dimengerti apa yang akan dihasilkan oleh ARF, jika masing-masing delegasi hanya memperoleh waktu belasan menit guna membahas bersama masalah keamanan kawasan yang amat rumit dan kompleks. Para peserta forum cenderung menepuk dada atas dukungan dunia Barat terhadap posisi ASEAN Regional Forum (ARF). 
Nada pesimis juga muncul dalam hal supremasi Amerika Serikat terhadap lembaga ARF. Keikutsertaan Amerika Serikat justru dapat menggelincirkan ARF ke dalam strategi keamanan Amerika Serikat. Hal ini nampak jelas ketika desakan Amerika Serikat untuk membicarakan masalah Korea Utara  diakomodasi oleh ARF. Sebaliknya sidang I ARF tidak menyinggung sedikitpun masalah-masalah yang krusial seperti masalah Kamboja, Myanmar maupun Laut Cina Selatan yang menujukkan  meningkatnya kerawanan keamanan kawasan. Oleh karenanya, pembahasan berikut akan mengkaji hambatan-hambatan dan peluang yang dihadapi oleh ARF di usianya yang relatif muda.
Peran Kekuatan Eksternal.
Sejak berakhirnya Perang Dingin, agenda keamanan Asia dihadapkan pada satu pilihan yakni menggantungkan pada peranan Amerika Serikat. Namun penarikan sebagian pasukan Amerika Serikat dari kawasan ini, tentu tidak diharapkan semua pihak. Ketika ASEAN Regional Forum (ARF) berdiri yang bertujuan untuk membicarakan keamanan Asia Pasifik, maka sejumlah harapan muncul dengan berdirinya forum ini. Sebuah media terkenal The Strait Times menyebutkan bahwa pilihan keamanan Asia dihadapkan pada dua pilihan : ARF atau dibawah Amerika Serikat.
Hal demikian menanggapi aktivitas pasukan Amerika Serikat di Kawasan Asia yang menegaskan  prediksi baru bahwa Amerika Serikat masih merupakan kekuatan hegemonik di Asia. Hal ini didasarkan atas sikap Amerika Serikat ketika menanggapi ketegangan antara Cina dan Taiwan. Kehadiran Amerika Serikat ini mempunyai dua tujuan. Pertama, kehadiran Amerika Serikat tersebut merupakan simbol komitmen  bersama terhadap akte yang dibuatnya dengan Taiwan tahun 1979. Berdasarkan akte tersebut, Amerika Serikat bersedia untuk mencegah setiap tindakan yang membahayakan keamanan negara kepulauan itu. Kedua, kehadiran tersebut merupakan komitmen Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingan pelayaran yang bebas di kawasan dan reaksi atas agresifitas Cina yang dianggap dapat mengancam kelancarannya. Ketiga, kehadiran ini dimaksudkan untuk menunjukkan supermasi Amerika Serikat dalam dunia internasional terutama di kawasan ini.
	Mengenai kehadiran Amerika Serikat secara umum, sikap negara-negara ASEAN sebagai pemrakarsa ARF masih beragam. Singapura dan Thailand merupakan dua negara yang ingin mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Singapura melalui Lee Kuan Yew bersiteguh untuk tetap mempertahankan kehadiran pesukan Amerika Serikat di kawasan ini. Lee Kuan Yew dalam sebuah pertemuan di Australia mengemukakan : 
adalah kepentingan kita semua untuk memastikan keterlibatan Amerika Serikat, secara ekonomi memperoleh keuntungan darinya serta menemukan bahwa peranan yang dipertahannkan itu memadahi.   ….Saya tidak melihat sesuatu perimbangan keamanan asli akan muncul dalam masa 10, 20, atau 30 tahun mendatang.
Pernyataan ini menggambarkan bagaimana ketergantungan kawasan ini terhadap Amerika Serikat masih belum bisa ditinggalkan. Namun Indonesia dan Malaysia merupakan negara anggota ASEAN yang menentang kehadiran Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan komitmen kedua negara itu untuk senantiasa menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, netral, dan damai sebagaimana tertuang dalam konsep Zone for Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN). 
Seperti diketahui, hingga saat ini Amerika Serikat masih mempertahankan sejumlah besar pasukannya di kawasan ini Asia. Bahkan pada tahun 1994, Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Brunei Darussalam dan dilanjutkan pula dengan Jepang tahun 1996. Kunjungan presiden Bill Clinton ke Korea dan Jepang tahun 1996 menegaskan bahwa kehadiran Amerika Serikat di Asia masih diperlukan terutama sekali selama kawasan ini belum mampu menciptakan keamanan yang mandiri.
Supermasi Amerika Serikat ini mulai mewarnai  ARF, khususnya pada sidang ARF I di Bangkok, Thailand. Hal itu nampak dalam upaya Amerika Serikat memasukkan masalah Korea Utara ke dalam siding, kendatipun sejak awal para peserta ARF menolak untuk memasukkan hal yang krusial ini ke dalam agenda sidang. Namun atas desakan Amerika Serikat dan Korea Selatan, maka sidang ARF akhirnya memasukkan masalah Korea Utara ke dalam agenda sidang. Bahkan pembicaraan masalah Korea Utara menyita waktu sekitar 20% dengan hasil pengecaman terhadap masalah pengembangunan kakuatan nuklir Korea Utara. Hasil rekomendasi tersebut tentu saja tidak lepas dari kepentingan Amerika Serikat yang tetap memusuhi ideologi Komunisme yang dianut oleh Korea Utara. Di kalangan forum,  ada pendapat yang mengatakan bahwa ARF kelak menjadi kendaraan politik Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia.
Peran Amerika Serikat yang berlebihan ini terntunya akan mengurangi pengaruh ASEAN di dalam ARF. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan ARF sebagai lembaga bentukan ASEAN. Keberadaan ASEAN dalam ASEAN Regional Forum (ARF) adalah sebuah proses kemitraan yang dikendalikan oleh ASEAN (ASEAN driven). ASEAN menginginkan bahwa setiap agenda ARF akan ditentukan oleh ASEAN, sehingga negara-negara lain diharapkan dapat menyepakatinya. 
Keinginan Inggris dan Perancis untuk bergabung dalam ARF merupakan tantangan bagi ARF. Jika harapan kedua negara kuat di Eropa itu diterima untuk bergabung dalam ARF, maka dapat dipastikan ASEAN Regional Forum (ARF)  akan berubah menjadi forum global, bukan lagi regional. Keikutsertaan Inggris dan Perancis tentu akan mendominasi sidang-sidang ARF, apalagi jika antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis mengadakan suatu persengkongkolan untuk mendikte ARF. Fakta tersebut kian menegaskan bahwa ARF belum bisa lepas dari pengaruh kekuatan negara-negara maju. Oleh karena itu, ketidak mampuan ASEAN untuk mengendalikan ARF tentu menjadi bumerang bagi ASEAN sendiri. Dan posisi ASEAN sebagai inisiator pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) akan melemah, padahal ARF dibentuk salah satu tujuannya agar suara ASEAN didengar oleh dunia internasional. Sementara cita-cita ARF  tak dapat diraih, karena tak mempunyai daya tawar untuk meraihnya. Walaakhir, netralitas ASEAN justru akan berubah menjadi keberpihakan kepada salah satu kekuatan di antara negara-negara besar.
Dapat dipastikani  jika ARF tidak mengikutsertakan Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya menjadi bagian forum ini, sulit kiranya ARF memperoleh legitimasi internasional. Dan setiap kali membicarakan masalah keamanan Asia Pasifik, maka faktor Amerika Serikat masih sangat diperhitungkan karena kekuatan armadanya di kawasan ini . Sangat mustahil membicarakan keamanan kawasan Asia Pasifik tanpa melibatkan Amerika Serikat maupun negara-negara besar lain. 
ASEAN Regional Forum (ARF) selain  mendapat kritik  pedas, juga memperoleh sambutan positif dari berbagai negara. Sambutan positif ini nampak sekali dari antusiasme mereka untuk mengikuti forum ini. Dalam waktu singkat forum ini mampu menarik perhatian sebagian besar negara-negara kawasan. Hampir semua negara besar dunia (kecuali Eropa Barat) turut ambil bagian dalam forum ini, seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Jepang dan Cina. Bahkan negara-negara besar seperti Inggris dan Perancis juga mempunyai minat yang sangat besar. Hanya saja kedua negara ini tidak bisa mengikuti setiap sidang ARF karena mereka bukan berasal dari wilayah Asia Pasifik. Namun mereka tetap mempunyai wakil yakni seorang wakil dari Uni Eropa.
Pada umumnya negara-negara besar ini menyambut positif kehadiran ARF sebagai wadah untuk mengatur masalah keamanan regional. Australia misalnya, melalui Menteri Luar Negerinya, Gareth Evan menyatakan bahwa Australia sangat menghargai ARF sebagai media untuk membicarakan masalah keamanan kawasan. Australia regards the ASEAN regional forum as the centrals element in the process of building a new sense of cooperative security in the region, lowering tensions, building trust and reducing the potential for conflict to occur.
Tanggapan positif Australia ini juga didukung oleh kepentingan Australia untuk senantiasa bekerjasama dengan ASEAN. Bagi Australia ASEAN mempunyai arti penting sebagai berikut :
1.	to enhance the capacity of our nearer region to exclude potentially hostile influence that could also threaten Australia’s security
2.	to reduce the potential of misunderstanding and tension by promoting sound strategic assessment and forces structuring through an increase security planning dialogue
3.	to assist the development of effective self-defense capability, including through cooperation in defense science and technology
4.	to move toward interoperability in key areas such as communications with the ASEAN relations
5.	to establish Australia as a significant defense industrial base for the region through logistic cooperation, technology sharing and collaborative equipment project
6.	to maintain and develop FPDA as an example of successful region cooperation
7.	to support stable maritime regime that permit passage through important focal areas and choke point
8.	to support a continued commitment by the United States to region
Realitas tersebut menggambarkan tingkat kepentingan Australia terhadap ARF semakin tinggi. Australia senantiasa memerlukan stabilitas keamanan Asia Tenggara sebagai kawasan penyangga, terutama menyangkut bahaya dari negara Utara. Oleh karenanya kesempatan Australia  aktif dalam ARF  tidak akan disia-siakan.
	Senada dengan Australia, Jepang juga menyambut baik kehadiran ARF sebagai wahana membicarakan masalah keamanan Asia Pasifik. Mr. Yohei Kono, Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum dialog reguler untuk meningkatkan transparansi kebijakan terutama kebijakan pertahanan dari negara-negara kawasan. Keberadaan ASEAN Regional Forum (ARF)  merupakan forum yang bersejarah.
	Hans Van De Broek sebagai wakil dari Uni Eropa menyatakan bahwa ASEAN Regional Forum (ARF)  promises to be an important and innovative part of the new processes to ensure peace and security in Asia. For this reason we particularly appreciated yesterday in historic inaugural session of ASEAN Regional Forum.
 	Kendatipun keberadaan ARF mendapat sorotan dan kritik dari berbagai pihak, tidak sedikit pula di antara mereka yang menyambut kehadirannya dengan penuh antusias. Maka keterlibatan negara-negara besar kawasan ini pun tidak selamanya negatif. Bahkan sisi positifnya relatif lebih banyak. Sinyalemen keterlibatan negara-negara besar akan menjadi tantangan tersendiri bagi ARF, patut dicermati bersama. Apakah ASEAN Regional Forum (ARF) mampu memanfaatkan mereka untuk keperluan legitimasi atau sebaliknya justru terjebak dalam dominasi negara-negara besar.
Kompleksitas Permasalahan
Meskipun mencatat beberapa prestasi dan keberhasilan, tetapi tidak semua cita-cita ASEAN dapat tercapai hingga kini. Salah satu wujud kegagalan ASEAN misalnya, sikap untuk memposisikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawaasan yang netral jauh dari harapan. Sementara ARF sebagai lembaga yang masih muda dihadapkan pada realitas sejumlah permasalahan yang tidak mudah untuk mengurai jalan keluarnya. Ringkasnya, kawasan Asia khususnya memang mempunyai  permasalahan yang amat kompleks.
	Di antara permasalahan tersebut antara lain masalah  sengketa perbatasan di hampir seluruh negara-negara Asia. Konflik perbatasan yang berkepanjangan tentu akan menjadi penghambat dalam peningkatan kerjasama luar negeri, terutama sekali bagi negara-negara terkait konflik perbatasan. Hal ini disebabkan konflik perbatasan berkait erat dengan masalah wilayah, yang berarti pula menyangkut masalah kedaulatan sebuah negara. Dan setiap negara pasti akan mempertahankan kedaulatannya masing-masing. Sebagai contoh, konflik perbatasan yang melanda negara-negara Timur Tengah yang hingga kini  belum kunjung usai.
	Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN semuanya memiliki masalah perbatasan, demikian halnya sebagian besar negara di Asia maupun Pasifik. Konflik yang terjadi antaranggota ASEAN yang paling sulit diselesaikan adalah masalah konflik perbatasan. Konflik perbatasan meliputi konflik yang menyangkut dua negara (bilateral) atau menyangkut banyak negara (multilateral). Sebagai contoh konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia seputar Sipadan dan Ligitan, yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Selain itu antara Malaysia dan Singapura juga masih mempunyai sejumlah masalah perbatasan. Sumber konflik perbatasan yang paling sulit jalan keluarnya adalah sengketa Laut Cina Selatan, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan negara Cina. Di luar kawasan ASEAN sengketa perbatasan juga terjadi antara Jepang dan Cina tentang Man Churia, Rusia dan Jepang tentang Kuril dan sebagainya. 
	Kompleksitas permasalahan juga menyangkut masalah hubungan bilateral negara-negara ASEAN dengan negara-negara di luar kawasan. Hubungan bilateral yang sangat dekat terutama dengan negara-negara maju cenderung mempunyai pola ketergantungan, khususnya secara ekonomi. Negara-negara ASEAN yang masih dikategorikan sebagai negara-negara berkembang, kecuali Singapura, mempunyai ketergantungan terhadap negara-negara maju, khususnya dalam bidang ekonomi. Ketergantungan ini mengakibatkan masuknya pengaruh negara-negara maju dalam pembuatan keputusan ASEAN. Hubungan bilateral dengan negara-negara maju pun  mengalami dinamika. Malaysia sebagai contoh, lebih condong dekat dengan Inggris, sementara Filipina lebih dekat dengan Amerika Serikat. Sementara Indonesia menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Jepang. Keanekaragaman hubungan bilateral tersebut tidak jarang menjadi kendala untuk menyatukan visi masing-masing negara anggota ASEAN dalam forum regional yang diprakarsainya.
	Kompleksitas permasalaan yang dihadapi oleh ASEAN Regional Forum (ARF) bukan hanya menyangkut masalah hubungan dengan negara luar kawasan, tetapi juga masalah ekonomi kawasan. Tingkat pertumbuhan dan kesejateraan serta orientasi kebijakan ekonomi masing-masing negara sering menjadi kendala bagi peningkatan kerjasama keamanan kawasan. Karena kesenjangan ekonomi antarnegara akan menimbulkan perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai masalah dan visi keamanan negara masing-masing. 
Masalah Kelembagaan.
ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum strategis bagi pembicaraan masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik. Hasil-hasil yang direkomendasikan dalam siding berwujud Chairman Statement tanpa suatu kesepakatan yang mengikat.  Chairman Statement ini berisi tentang pernyataan para wakil negara (umumnya adalah menteri luar negeri) seputar perspektif keamanan di kawasan. Oleh karena itu harapan-harapan atau permintaan para wakil negara tidak harus mendapatkan tanggapan. Bilamana sebuah usulan perlu mendapat tanggapan, maka tidak akan dicapai suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum. Ikatan kelembagaan sekadar ikatan moral, sebagaimana semangat konsesus dalam setiap pembicaraan.
	Masalah otoritas lembaga tampaknya menjadi pertimbangan strategis bagi kelangsungan ARF di masa depan. ARF sebagai sebuah lembaga strategis internasional tidak mempunyai otoritas dan kekuatan hukum. Keberadaan ARF sekadar sebagai regime, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya. Kondisi ini mengakibatkan berbagai isu penting yang dibahas dalam forum ARF, serta apa yang telah disepakati bersama anggota forum tidak dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian ada celah bagi anggota forum yang merasa dirugikan dalam sidang ARF untuk tidak mengindahkan barbagai kesepakatan yang ada. Ketiadaan kekuatan untuk memberikan ‘punishment’ bagi para anggota yang tidak mentaati peraturan, dapat memperlemah posisi ARF.
	Merujuk tujuan ASEAN Regional Forum (ARF) tertinggi yakni menciptakan perdamaian, maka otoritas kelembagaan amat diperlukan bagi tegaknya posisi ARF di mata dunia internasional. Elaborasi berbagai pendekatan terhadap konflik yang muncul tentu membutuhkan suatu otoritas, bukan sekadar kekuatan moral belaka. Sebagai contoh, dalam kerangka ARF diharapkan ada transparansi kebijakan militer dalam bentuk keluarnya kertas putih pertahanan, maupun pendaftaran kekuatan persenjataan konfensional. Maskipun negara-negara anggota ARF telah menyepakati isu tersebut, ARF tetap tidak mampu menentukan seberapa jauh transparansi tersebut diwujudkan oleh masing-masing negara anggota forum. 
Jika dikaji mekanisme kerja ASEAN Regional Forum (ARF), maka forum tersebut sesungguhnya sebatas wahana untuk menumpahkan segala ‘keluh kesah’ mengenai keamanan kawasan bagi semua negara anggota. ‘Keluh kesah’ yang sifatnya sangat heterogen itu tidak mendapatkan porsi yang layak untuk dibahas dalam suatu pembicaraan yang lebih intens. Setelah ‘keluh kesah’ masing-masing negara dilontarkan dalam waktu 10-15 menit, maka yang paling beruntung jika masalah tersebut mendapat tanggapan dari anggota forum, baik di tingkat sidang maupun tingkat lobi. Sudah barang tentu realitas tersebut  tidaklah kondusif bagi penyelesaian setiap konflik antaranggota forum.
	Kelemahan kelembagaan ARF juga terletak pada tidak adanya stuktur organisasi yang jelas. Sudah semestinya sebagai sebuah forum internasional maupun regional, diperlukan sebuah struktur organisasi untuk mengatur mekanisme kerja lembaga. Pentingnya struktur ini akan sangaat berpengaruh pada sejauh mana kewenangan masing-masing lembaga internal di dalamnya. Dengan tidak adanya struktur organisasi yang jelas, maka sulit ditentukan siapa yang bertanggung  jawab atas penyelesaian suatu permasalahan dan menentukan bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan.
	Masalah lainnya adalah multilateralisme dan prinsip-prinsip keamanan kooperatif yang mendasari proses ARF dapat menjamin keamanan bagi negara-negara kawasan. Adanya kerjasama militer Amerika Serikat dan Jepang, Australia dan Indonesia, menandakan bahwa ARF belum cukup untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan. Validitas kelembagaan ARF juga ditantang oleh insiden Mischief Reef yaitu kontak senjata antara Filipina dan Cina di kepulauan Spratly serta krisis Taiwan. Dalam kasus-kasus tersebut, nampak sekali bahwa sebagai sebuah lembaga ARF belum mampu memberikan punishment kepada anggotanya. Hal ini juga terjadi dalam uji coba rudal jarak menengah yang dilakukan oleh India maupun Pakistan.
	Agenda lain yang harus dihadapi oleh ASEAN Regional Forum (ARF) adalah sejauh mana posisi ARF tetap dianggap sebagai forum yang longgar, gradual dan mengutamakan konsesus? Sementara masalah-masalah keamanan kawasan berkembang begitu cepat dan memerlukan reaksi serta waktu yang tepat. Apakah ARF mampu untuk melakukan penanganan cepat dan serius, karena menyangkut kepentingan langsung negara-negara kawasan?
	Masalah keanggotaan ARF juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Apa yang menjadi kriteria keanggotaan ARF, apakah hanya dibatasi oleh kondisi geografis ataukah karena menyangkut kepentingan tertentu. Minat yang begitu besar dari Inggris dan Perancis, dan negara-negara Asia lainnya seperti Pakistan, Mongolia, Kazakstan, Korea Utara untuk bergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF) sangat besar. Dalam kaitan ini mampukah ASEAN mengakomodasi kepentingan mereka, jika mencermati banyak di antara negara-negara tersebut yang memainkan peranan besar dalam mendukung stabilitas keamanan di Asia Pasifik.
	Kendatipun muncul berbagai kritik terhadap kekuatan ARF, langkah yang ditempuh selama ini paling tidak mampu menggiring negara-negara kawasan untuk membicarakan masalah-masalah keamanan sekaligus membangun wahana dialogis bagi pengembangan rasa saling percaya dan diplomasi preventif. Dalam perspektif ini, ARF mampu menyatukan semua negara untuk membicarakan masalah keamanan. Sebagaimana agenda utama akhir Perang Dingin, yakni upaya mencari wadah strategis internasional yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan  pasca berakhirnya kekuatan negara adikuasa. Posisi ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai forum terbaik nan strategis sekaligus sebagai salah satu  forum internasional yang mendapat perhatian paling besar dari negara-negara besar kawasan termasuk Amerika Serikat dan Rusia.
	Sampai pada tahap ini kita dapat melihat urgensi pentingnya kehadiran  ARF. ARF merupakan forum strategsi internasional yang menyediakan kekuatan kawasan (indegenious) termasuk Jepang dan Cina untuk turut dalam penataan keamanan regional. Dengan demikian, maka ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum yang dapat  mengurangi rasa saling curiga antarnegara kawasan karena mereka dilibatkan secara aktif dalam forum. Urgensi lainnya melalui ARF , ASEAN mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka merupakan kelompok negara-negara kawasan yang telah siap menerima segala konsekuensi berakhirnya Perang Dingin.