dc.contributor.advisor | WARSITO, TULUS | |
dc.contributor.author | IQBAL, M. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T02:37:50Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T02:37:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22250 | |
dc.description | tikel ini akan menyoroti fenomena integrasi yang
digunakan oleh Negara Tiongkok sebagai upayanya dalam
mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagian
didalamnya. Integrasi yang mendefiniskan ulang sebagai pembauran
atau penyatuan kembali dari unit-unit yang terpisah dari peran negara
dalam ekoomi politik internasional menjadikan integrasi sebagai alat
negosiasi untuk mencegah terjadinya konflik. Selain itu, integrasi
menjadi alat bahwa security-community sebagai transformasi rezim
interaksi antara negara-negara di dunia yang saling menguntungkan.
Kebijakan Special Administrative Region menjadi polemik ekonomi
politik bagi Negara Tiongkok dan Hong Kong karena adanya
perbedaan system yang dianut. Hal ini menjadi kontraprestasi bagi
kedua Negara untuk | en_US |
dc.description.abstract | tikel ini akan menyoroti fenomena integrasi yang
digunakan oleh Negara Tiongkok sebagai upayanya dalam
mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagian
didalamnya. Integrasi yang mendefiniskan ulang sebagai pembauran
atau penyatuan kembali dari unit-unit yang terpisah dari peran negara
dalam ekoomi politik internasional menjadikan integrasi sebagai alat
negosiasi untuk mencegah terjadinya konflik. Selain itu, integrasi
menjadi alat bahwa security-community sebagai transformasi rezim
interaksi antara negara-negara di dunia yang saling menguntungkan.
Kebijakan Special Administrative Region menjadi polemik ekonomi
politik bagi Negara Tiongkok dan Hong Kong karena adanya
perbedaan system yang dianut. Hal ini menjadi kontraprestasi bagi
kedua Negara untuk | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Integrasi, Special Administrative Region, Negara Tiongkok, Hongkong | en_US |
dc.title | KEBIJAKAN TIONGKOK MEMBERIKAN STATUS SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION (SAR) KEPADA HONG KONG (1982-1997) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FISIP
013 | en_US |