Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan penerapan pembiayaan sindikasi pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia di Daerah Istimewa Yogyakarta apakah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau belum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yang bersumber dari wawancara dengan Direksi dan bagian marketing. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, data ini berkaitan dengan fatwa DSN MUI dan dokumen – dokumen resmi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan sindikasi di BPRS Madina, BPRS BDW, dan BPRS MAM sudah sesuai dengan ketentuan yaitu: a) Menentukan leader, b) Menentukan bank peserta sindikasi, c) rapat antara leader dan peserta sindikasi, d) Leader dan peserta sindikasi survey lapangan calon nasabah, e) Rapat antar leader, peserta sindikasi dan calon nasabah, f) Evaluasi leader dan peserta sindikasi, g) Membuat MoU dengan peserta sindikasi, h) Penandatanganan MoU oleh peserta sindikasi, i) Penerbitan SP3, j) Penandatanganan SP3 oleh nasabah, k) Akad dan pencairan. Akad pembiayaan sindikasi pun sudah sesuai dengan fatwa dikarenakan bank dalam membuat akad berpedoman dengan fatwa DSN MUI yaitu akad sesama peserta sindikasi menggunakan murabahah dan akad antar entitas sindikasi dan nasabah menggunakan musyarakah.