Perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hukum Islam tidak melarang seorang laki-laki untuk poligami. Namun, poligami hanya dapat dilakukan sebagai solusi terakhir jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberi izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama, buku-buku yang terkait dengan permasalahan, Al-Qur’an serta kamus non hukum. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H.M Ubaidillah M.Si selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini penggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberi izin perkawinan poligami bagi PNS berpegang pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3 serta melihat dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang pada intinya adalah karena Pemohon masih ingin mempunyai keturunan lagi, calon istri kedua bukan seorang PNS, adanya pernyataan persetujuan dari istri secara tersurat maupun lisan, adanya penghasilan Pemohon untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, adanya pernyataan mengenai jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua. Di samping itu, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan prinsip kemaslahatan yang ada di dalam kitab fiqih untuk mengabulkan permohonan poligami.