View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN MINERAL BATUAN PASIR LAUT DI BATAM

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (22.90Kb)
      HALAMAN JUDUL (1.020Mb)
      HALAMAN PENGESAHAN (2.552Mb)
      ABSTRACT (10.45Kb)
      BAB I (172.8Kb)
      BAB II (278.1Kb)
      BAB III (91.93Kb)
      BAB IV (425.8Kb)
      BAB V (94.47Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (165.1Kb)
      LAMPIRAN (2.519Mb)
      Date
      2017-05-13
      Author
      HERMAWAN, M AFHENDO
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Batam merupakan salah satu daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki cadangan pasir laut yang cukup menjanjikan. Pasir laut sebagai sumber daya alam yang banyak digunakan untuk kegiatan reklamasi pantai di wilayah pesisir. Kegiatan penambangan mineral batuan pasir laut tentu saja akan berdampak terhadap masing-masing parameter lingkungan hidup. Untuk menyadari sepenuhnya kondisi dan konsekuensi dari kegiatan penambangan pasir laut terhadap lingkungan, maka tahap yang harus dilakukan ialah melalui kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun data diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Data primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini ialah peran dari DLHK Provinsi Kepulauan Riau dalam penanggulangan pencemaran laut akibat penambangan mineral batuan pasir laut. DLHK mempunyai fungsi dalam penambangan pasir laut sebagai pemberi izin lingkungan juga memiliki tugas dan wewenang yaitu: Pengendalian, Pengawasan dan Pemulihan. DLHK juga bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dan dari pihak pemrakarsa, adapun fungsinya yaitu: Dinas Perhubungan mengeluarkan rekomendasi daerah mana saja yg bisa ditambang dan tidak menggangu jalur pelayaran maupun kabel atau pipa yang terdapat didalamnya, Dias Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi daerah mana saja yang layak ditambang dan tidak mengganggu ekosistem laut, Dinas Energi Sumber Daya Mineral menentukan daerah yang ketersedian pasir lautnya secara ekonomis pertambangan dari cadangan pasirnya, dan sedangkan dari pihak pemrakarsa memliki tanggung jawab untuk memulihkan keadaaan laut sekitar pasca tambang bekerjasama dengan pemerintah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah DLHK memiliki beberapa program untuk menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Peran dari DLHK sendiri yakni memonitoring kegiatan dan pemberi izin lingkungan. Dampak yang ditimbulkan sangan signifikan yaitu dari segi geo-fisik-kimia, biologi, sos-eko-bud-kesmas dan juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10724
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV