Perkara mengenai pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian merupakan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Dalam pelaksanaan masih banyak kelalaian ayah dalam melakukan pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: perlindungan hukum bagi mantan istri atas pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian, dan upaya hukum mantan istri apabila mantan suami melalaikan kewajiban nafkah kepada anak setelah perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Responden terhadap objek yang diteliti, yaitu hakim Pengadilan Agama Pemalang yang memberikan data tentang objek tersebut. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi mantan istri atas pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian, bahwa mantan istri mengelola hak nafkah anak serta hak asuh anak yang belum mummayiz diberikan kepada mantan istri sedangkan mantan suami berkewajiban memberikan nafkah anak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri apabila mantan suami melalaikan kewajiban nafkah anak setelah perceraian maka dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim memutus perkara gugatan nafkah anak yaitu Majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak yang belum mumayyiz sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari perkara yang telah di teliti dan upaya hukum dilakukan sesuai ketentuan di Pengadilan Agama.