Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem e-Budgeting dapat mewujudkan reformasi birokrasi di kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di kota Surabaya dengan metodologi penelitian yaitu gabungan dari jenis penelitian hukum empiris dan normatif. Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Operational Sistem (SOP) e-Budgeting kota Surabaya, Manual Surabaya Budgeting, dan User Manual e-Revisi sistem e-Budgeting kota Surabaya. Data responden dalam penelitian ini didapatkan dari pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu koordinator (penanggungjawab) pelaksana e-Budgeting kota Surabaya tahun 2004 - 2016. Kemudian, data normatif yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran APBD Kota Surabaya serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang menyangkut tentang penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di kota Surabaya belum terwujud secara maksimal dengan belum terpenuhinya indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Sehingga, perlu dilakukan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem e-Budgeting, antara lain adalah dengan mengoptimalkan aspek konseptual, implementasi, serta audit dan standarisasi sistem.