View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (130.8Kb)
      HALAMAN JUDUL (658.7Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (388.2Kb)
      ABSTRACT (86.53Kb)
      BAB I (197.8Kb)
      BAB II (389.1Kb)
      BAB III (109.2Kb)
      BAB IV (300.8Kb)
      BAB V (106.3Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (173.9Kb)
      LAMPIRAN (328.9Kb)
      Date
      2017-05-02
      Author
      MULYAWAN, ANGGARA REZA
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakartadan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Disperindagkoptan Kota Yogyakarta dan KPPU dalam melindungi pengusaha kecil. Karena di kota Yogyakarta cukup banyak terdapat waralaba minimarket. Tentunya jika dibiarkan bersaing begitu saja, maka pengusaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan keberadaan waralaba minimarket. Karena pengusaha kecil sudah kalah dalam segi modal dan juga menejemen pengelolaan usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan responden. Kemudian dilakukan pengolahan data dan dikaitkan dengan peraturan terkait terutama Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Dalam rangka melindungi pengusaha kecil maka Pemerintah Kota Yogyakarta membuat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Didalam peraturan ini terdapat aturan mengenai jumlah maksimal waralaba minimarket yang diperbolehkan yaitu 52 unit. Selain itu juga mengatur mengenai jalan mana saja yang diperbolehkan yaitu ada 41 jalan. dalam pelaksanaan terdapat beberapa perbedaan antara di peraturan dan pelaksanaannya yaitu pada kuota maksimal di tiap kecamatan. Akan tetapi hal tersebut dikarenakan waralaba minimarket tersebut sudah berdiri sebelum adanya peraturan ini. Oleh karena itu akan diberikan 1 kali masa perpanjangan dan setelah itu harus menyesuaikan. Peran Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjaga kelangsungan usaha kecil hanyalah sebatas pada pembebasan atau pengurangan biaya retribusi terhadap UMKM. sedangkan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berperan memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha waralaba minimarket agar dapat bermitra dengan UMKM, serta terhadap usaha kecil agar dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. KPPU dalam melindungi pengusaha kecil atau pasar tradisional adalah terbatas pada pemberian surat saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pengawasan persaingan usaha. Namun peran KPPU secara langsung untuk Kota Yogyakarta saat ini belum ada. Tetapi untuk beberapa daerah lain KPPU sudah beberapa kali memberikan surat saran dan pertimbangan, serta pernah juga memberikan putusan terhadap Indomaret untuk menghentikan ekspansinya.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10733
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV