Amnesti Pajak merupakan isu hangat di Indonesia akhir-akhir ini, sebagai program yang digadang-gadangkan akan membawa pengaruh besar pada pendapatan negara sudah sepatutnya amnesti pajak berjalan mulus. Keberhasilan amnesti pajak didaerah tidak lepas dari peran wajib pajak baik dari perilaku maupun kepatuhan wajib pajak. kota Yogyakarta merupakan kota yang menjadi sasaran orang untuk memulai bisnis ataupun mencari pekerjaan. Oleh karena itu, potensi wajib pajak dikota ini sangatlah bagus. Selain dari kepatuhan dan perilaku wajib pajak, keberhasilan amnesti pajak juga dipengaruhi oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan Ditjen Pajak DIY. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner pada wajib pajak yang berdomisili dikota Yogyakarta. Warna-warni pendapat tentang amnesti pajak perdapat pada lembaran kuisioner yang dibagikan oleh penulis mulai dari yang pro pada kebijakan amnesti pajak hingga mereka yang kontra pada kebijakan ini. Alasan mereka yang pro sudaah sangat jelas karena amnesti pajak dapat meningkatkan pendapatan negara sangat cepat dan dapat mengembalikan harta yang terparkir diluar negeri. Namun, bagi mereka yang kontra tentu saja memiliki alasan tersendiri, seperti tidak adilnya amnesti pajak untuk mereka yang taat pajak dan ketakutan masyarakat akan adanya gayus-gayus dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan berpengaruhkah perilaku dan kepatuhan wajib pajak dengan keberhasilan amnesti pajak? mengingat masih adanya warna-warni pro dan kontra dimasyarakat umum. Dan nyatanya, perilaku dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kuisioner memang menunjukkan bahwa keduanya memang berpengaruh pada keberhasilan amnesti pajak dan akan terlihat dengan naiknya pendapatan melalui pajak kota Yogyakarta pada tahun 2017. Keberhasilan amnesti pajak tentunya akan terasa kurang tanpa adanya kemajuan dalam pelayanan maupun dalam penyebarluasan informasi perpajakan. Pendataan SPT secara online sudah dilakukan namun pembaharuan informasi perpajakan pada portal online belum dilakukan, serta kurangnya sosialisasi amnesti pajak dari pemerintah sendiri.