View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (147.1Kb)
      HALAMAN JUDUL (334.5Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (592.3Kb)
      ABSTRACT (82.04Kb)
      BAB I (215.5Kb)
      BAB II (557.3Kb)
      BAB III (202.5Kb)
      BAB IV (280.3Kb)
      BAB V (87.83Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (388.3Kb)
      Date
      2017-05-15
      Author
      ZULFIKRI, MUHAMMAD
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Pertumbuhan sektor informal yang kian meningkat menyebabkan munculnya Pedagang Kaki Lima, kemunculan Pedagang Kaki Lima menyebabkan munculnya Permasalahan jika tidak ditata dan diberdayakan dengan baik, masalah yang timbul seperti PKL berjualan sembarangan sehingga menyebabkan tata Kota menjadi berantakan, khususnya dikabupaten bantul sendiri terdapat banyak Pedagang Kaki Lima dan sudah ada peraturan yang mengatur namun masih saja ada permasalahan terhadap penerapan Peraturan Daerah Tersebut. Untuk itu Penulis melakukan penelitian secara Empiris dan Normatif Untuk mengetahui apa saja Permasalahan yang terjadi dan apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut, sehingga nantinya bisa mendapatkan pemecahan masalah dari masalah yang terjadi tersebut. Banyaknya Pedagang Kaki Lima tidak diimbangi dengan kualitas maupun kuantitas yang baik dari penegak Hukumnya, sehingga menyebebkan kinerja-kinerja menjadi lambat, dan berefek pada penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kurang maksimal. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap penataan dan pemberdayaan PKL dikabupaten bantul. Namun ada capaian yang luar biasa dari perda tersebut dimana pasal-pasal dalam Perda Tersebut Bisa dijalankan dengan Baik.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10761
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV