EVALUASI E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN
Abstract
E-procurement merupakan bagian dari reformasi birokrasi, khususnya dalam
pengadaan barang dan jasa. peruntukan yang paling substansial dari e-procurement adalah
demi menggapai unsur good governance dalam institusi pemerintah. Jawa Timur sebagai
salah satu di antara lima provinsi pertama yang menerapkan sistem e-procurement dalam
pemerintahannya. Idelanya, Jawa Timur memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak mampu
dimiliki oleh provinsi-provinsi lain dalam hal pengadaan barang dan jasa secra elektronik.
Pengadaan alat kesehatan menjadi begitu penting untuk ditelusuri perkembangannya,
mengingat alat kesehtan berhubungan langsung dengan nyawa manusia. sehingga dalam
penelitian ini penulis mencoba untuk mengevaluasi bagaimana pengadaan alat kesehatan di
provinsi jawa Timur dengan menjadikan LPSE dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
sebagai unit analisis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan model
pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara penulis
tujukan kepada pihak LPSE dan Dinas Kesehatan. Selain itu juga wawancara penulis ajikan
kepada pihak yang disarankan oleh LPSE untuk diwawancarai seperti POKJA dan PPK.
Dalam penelitian ini, observasi lapangan penulis gunakan guna melihat dan mengevaluasi
bagaimana model institusi pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. Studi
pustaka penulis jadikan sebagai data pendukung yang penulis dapatkan dari jurnal, berita
online dan website pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan beberapa
temuan penting yang disandarkan pada teori Prof K V Thai tentang indikator-indikator dalam
mengukur kualitas pengadaan barang dan jasa. Secara umum, pelaksanaan alat kesehatan di
Jawa Timur sepanjang tahun 2015 berjalan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan absennya
kasus-kasus KKN maupun tertundanya pengadaan dikarenakan kesalahan prosedur. Hanya
saja masih terdapat beberapa kendala-kendala baik dari internal maupun eksternal. Kendala
internal datang dari kemampuan SDM dalam mengelola IT, institusi yang tidak berdiri
sendiri serta tidak terintegrasi. Kendala eksternal umumnya berasal dari padamnya listrik dari
pihak PLN dan gangguan sinyal internet dari Telkom.