Melihat hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang tidak diberikan sebagaimana mestinya terutama hak restitusi yang dibebankan pada pelaku pada kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap korban merupakan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan tujuan, guna mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif dengan metode pendekatan dengan Undang-Undang atau state approach sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (case approach) untuk meneliti permasalahan yang terjadi. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur dengan mencakup asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis, serta dilengkapi wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia yaitu in abstracto dan in concreto. Mengenai pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih sangat jauh dari kata terlaksana dengan baik, sebab pengaturan yang ada masih belum optimal sebab masih memiliki kelemahan pada Undang-Undangnya dan pengaturan yuridis dalam lembaga penegak hukum. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan bahwa perlindungan yang diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang ialah, dengan disahkannya Undang-Undang terkait guna mencegah munculnya korban dan adanya implementasi dari aturan yang ada baik penjatuhan hukuman bagi pelaku, pemberian restitusi pada korban, dan pendampingan dari Dinas Sosial. Pelaksanaan pemberian restirusi tehadap korban tindak pidana perdagangan orang masih belum berjalan dengan baik sebab masih adanya kekurangan yang perlu diperbaiki.