dc.contributor.advisor | WAHYU, DANANG | |
dc.contributor.advisor | FITRIYANTI, FADIA | |
dc.contributor.author | NINGRUM, RIZKY DIYAH | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T01:50:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-22T01:50:29Z | |
dc.date.issued | 2017-04-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11238 | |
dc.description | Baitul Maal Waa Tamwil merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip sya’riah. BMT memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang sangat nyata dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana kepada pengusaha kecil secara langsung. Dalam suatu hubungan hukum antara sesama subyek hukum perlu adanya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi para pihak.
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana atas pencabutan izin operasional Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana atas pencabutan izin operasional Baitul Mal Waa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta, dan bagaimana upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana setelah pencabutan izin operasional Baitul Mal Waa Tamwil di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau Library research. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue apporach) dan pendekatan kasus (case apporach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Masing-masing dari perlindungan hukum tersebut dikaji menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang berbadan hukum koperasi dan BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Begitupun juga dengan upaya hukum yang harus dilakukan oleh anggota penyimpan dana setelah terjadi pencabutan izin operasional Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | Baitul Maal Waa Tamwil merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip sya’riah. BMT memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang sangat nyata dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana kepada pengusaha kecil secara langsung. Dalam suatu hubungan hukum antara sesama subyek hukum perlu adanya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi para pihak.
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana atas pencabutan izin operasional Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana atas pencabutan izin operasional Baitul Mal Waa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta, dan bagaimana upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana setelah pencabutan izin operasional Baitul Mal Waa Tamwil di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau Library research. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue apporach) dan pendekatan kasus (case apporach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Masing-masing dari perlindungan hukum tersebut dikaji menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang berbadan hukum koperasi dan BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Begitupun juga dengan upaya hukum yang harus dilakukan oleh anggota penyimpan dana setelah terjadi pencabutan izin operasional Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FH UMY | en_US |
dc.subject | Perlindungan Hukum, Anggota Penyimpan Dana, Baitul Maal Waa Tamwil, Pencabutan Izin | en_US |
dc.title | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA ATAS PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL BAITUL MAAL WAA TAMWIL (BMT) DI KOTA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F H
714 | en_US |