Instrumen keuangan Negara merupakan sarana yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dengan instrumen keuangan tersebut penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Sumber keuangan Negara sendiri berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak Negara, bea dan cukai, serta penerimaan Negara bukan pajak. Masing-masing memiliki pengelolaan yang berbeda-beda, salah satunya adalah pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penjualan barang milik Negara yang diperoleh dari Barang Rampasan Negara yang dijual secara lelang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Temanggung dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian bersifat kualitatif dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara kepada responden secara lisan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung sudah mengacu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.6/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, namun mengenai waktu pelaksanaan lelang dari putusan pengadilan hingga pelaksanaan lelang belum mengacu dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, karena tenggang waktu yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung melebih tenggang waktu yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu lebih dari 4 (empat) bulan.