dc.contributor.author | HERLANGGA, SANDY | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T07:57:04Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T07:57:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11382 | |
dc.description | Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh BAPPEDA
Dan BKAD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatife dan empiris, yaitu
dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Dan berdasarkan fakta
fakta empiris yang diambil dari wawancara dengan responden. Karena itu, data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yang mencakup
hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer, skunder, dan tersier.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul dalam Meningkatkan Pendapatan Asli di Daerahnya terkait Instansi
yang menjalankannya BAPEDDA Dan BKAD telah mengoptimalkan kinerjanya
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Sehingga pemerintah daerah memerlukan selalu adanya pemeriksaan
Kas yang masuk agar kejadian penyelewengan uang tidak terjadi lagi di Bantul dalam
sektor wisata | en_US |
dc.description.abstract | Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh BAPPEDA
Dan BKAD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatife dan empiris, yaitu
dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Dan berdasarkan fakta
fakta empiris yang diambil dari wawancara dengan responden. Karena itu, data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yang mencakup
hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer, skunder, dan tersier.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul dalam Meningkatkan Pendapatan Asli di Daerahnya terkait Instansi
yang menjalankannya BAPEDDA Dan BKAD telah mengoptimalkan kinerjanya
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Sehingga pemerintah daerah memerlukan selalu adanya pemeriksaan
Kas yang masuk agar kejadian penyelewengan uang tidak terjadi lagi di Bantul dalam
sektor wisata | en_US |
dc.publisher | FH UMY | en_US |
dc.title | PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KABUPATEN BANTUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F H
136 | en_US |