pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik. Namun harapan tersebut terganjal dengan peristiwa yang sangat meresahkan masyarakat yaitu maraknya penggunaan narkoba sehingga diperlukan suatu proses hukum yang bijaksana oleh pemerintah karena kejahatan narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Di satu sisi, pemerintah juga harus memperhatikan hak hidup para pengedar narkoba tersebut seperti yang telah tertuang ke dalam asas kehidupan manusia yaitu Pancasila dan UUD 1945 terkait dengan kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba yang berlandaskan UU No 22 Tahun 1997 dan UU No 35 Tahun 2009. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pidana mati para pengedar narkoba secara perspektif terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Metode Penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendokumentasian dengan jenis penelitian Studi Literature. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analitik. Hasil. Kebijakan hukuman mati oleh pemerintah RI menghasilkan reaksi positif dan negatif dari masyarakat. Reaksi positif masyarakat karena berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menghargai hak hidup korban pengedar narkoba sedangkan reaksi negatif masyarakat karena berlandaskan pernyataan PBB yang melindungi hak hidup seseorang apapun alasannya serta ketidakkonsistenan pemerintah RI yang telah menandatangani kesepakatan ICCPR untuk menghargai hak hidup seseorang yaitu para pengedar narkoba. Kesimpulan. Kebijakan Pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba dikatakan sudah tepat untuk menciptakan keberadaan HAM yaitu hak para korban pengguna narkoba untuk memperoleh kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman demi kelangsungan Negara Indonesia ke depan.