Suku Kokoda yang berada di Kabupaten Sorong merupakan suku asli Papua yang baru terlepas dari masa nomaden. Suku Kokoda hidup nomaden karena tidak memiliki lahan untuk tempat tinggal. Terakhir, mereka beralih meminjam lahan milik warga transmigran untuk bermukim. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah datang ke pemukiman Suku Kokoda pada pertengahan tahun 2013 dengan kondisi wilayah pada waktu itu sangat memprihatinkan. Tidak terlihat adanya aktifitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, akses pelayanan publik sulit dijangkau, terpisah dari lingkungan masyarakat pada umumnya dan aktivitas masyarakat yang belum produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, MPM Muhammadiyah mengambil peran dalam pembentukan dan penguatan Pemerintah Desa diwilayah pemukiman Suku Kokoda. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu observasi Langsung, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Unit analisa dalam penelitian ini yaitu individu dan data yang diambil melalui data primer dan data sekunder. Berbagai faktor penting yang mempengaruhi untuk segera dibentuknya Pemerintahan Desa Warmon Kokoda. MPM berperan sebagai inisiator, fasilitator dan memotivasi masyarakat Desa Warmon Kokoda untuk meningkatkan potensi baik SDM dan SDA serta mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri. MPM Muhammadiyah memiliki peran sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dengan masyarakat Suku Kokoda di Kabupaten Sorong agar dapat menjalin koordinasi sesuai standar operasional. Selain itu, MPM Muhammadiyah memiliki peran untuk mempengaruhi SKPD terkait agar wilayah suku Kokoda masuk dalam program yang dicanangkan. Pemerintah Kabupaten Sorong semestinya menerjunkan ahli dibidang terkait untuk mendampingi suku Kokoda secara intens hingga Desa Warmon Kokoda dapat menjadi Desa yang mandiri.