Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empirsi dengan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi pustaka untuk memperoleh data kualitatif berdasarkan fakta di lapangan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta dan apa saja fator yang menghambat pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Adapun latarbelakang peneliti melakukan penelitia ini adalah pelaksanaan pelayanan publik di Kota Yogyakarta belum memenuhi standar pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahi pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhap pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia adalah melalui laporan masyarakat yang masuk (pasif), secara pro aktif, pengawasan tertutup (sidak), investigasi lapangan, monitoring, serta membentuk Sahabat Ombudsman, kemudian tahap penyelesaian masalah melalui klarifikasi, pemanggilan, mediasi, konsilliasi, rekomendasi, telepon ORI DIY. Dalam hal ini bentuk pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta yang telah dilakukan sifatnya mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY sesuai dengan UU No 37 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dan PP. 21 Tahun 2011. Namun demikian bentuk pengawasan yang dilakukan belum memperkuat fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY sebagai salah satu lembaga pengawsan eksternal terhadap pelayanan publik karena masih ada laporan pengaduan yang masuk dan masih ada laporan pengaduan yang belum terselesaikan secara tuntas.