Skripsi ini memaparkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal PT Safari Persada melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa uang sewa yang disepakati didalam pelaksanaan sewa menyewa gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PT Safari Persada. Adapun skripsi ini membahas mengenai proses sewa menyewa yang dilakukan, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar PT Safari Persada untuk melunasi kewajibannya. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undangundang. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa KUHPerdata, peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Negara/daerah, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang persetujuan sewa menyewa, serta surat perjanjian sewa menyewa gedung antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Safari Persada. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan buku-buku yang menunjang penelitian dan hasil wawancara dengan responden. Hasil penelitian ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal PT Safari Persada melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa uang yang disepakati antara lain dengan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada PT Safari Persada, selain itu dengan mengadakan musyawarah dengan PT Safari Persada yang membahas mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran beserta denda keterlambatan uang sewa, lalu upaya yang terakhir adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menugaskan Kepala Dinas UMKM serta Perdagangan melalui surat dengan nomor 3719/-076.11 untuk melakukan penertiban dan pemblokiran izin usaha PT Safari Persada di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.