View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PELAPORAN REPERTORIUM KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA YOGYAKARTA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (105.6Kb)
      INTISARI (84.05Kb)
      BAB I (194.5Kb)
      BAB II (392.6Kb)
      BAB III (95.72Kb)
      BAB IV (221.4Kb)
      BAB V (179.6Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (194.8Kb)
      Date
      2017
      Author
      HESTI IRIANTY, DINDA
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Menurut Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib melakukan pencatatan terhadap setiap akta yang ia buat serta surat-surat lainnya ke dalam buku daftar akta. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris masih tidak mengindahkan kewajiban tersebut sehingga masih terjadi kalalaian. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian Notaris dalam pencatatan buku daftar akta dan sanksi apa yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang terbukti melakukan kelalaian dalam pencatatan repertorium. Adapun metode penelitian yang digunakanyaitu penelitian normatif dan empiris. Data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu melakukan data kepustakaan dengan mengkaji beberapa Undang-Undang dan peraturan terkait. Dataprimer yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, menulusuri beberapa lembaga terkait dan responden yang dianggap berkompeten dalam bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan, akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian notaris dalam mencatatkan akta ke dalam buku daftar akta adalah terjadinya pelanggaran administratif serta memberikan kewenangan kepada MPD untuk menerapkan sanksi kepada notaris yang melakukan kelalaian dalam pencatatan buku daftar akta. Adapun sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 65A Undang-Undang Jabatan Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11979
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV