Implementasi Undang - Undang Desa didesain untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang lebih baik serta memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan yang inklusif. Perempuan sebagai instrument pancapaian tujuan bersama dan mediasi dalam urusan publik. Pelibatan perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan serta pembangunan masyarakat merupakan perwujudan implementsi demokrasi yang hakiki, karena perempuan merupakan investasi, aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan penelitian terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa setelah disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 06 Tentang Desa Tahun 2014. Khusunya pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, lembaga masyarakat yang ikut mengelola dana desa, dan faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi perempuan tersebut. jadi penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes Desa Sendangrejo yang dikaikan dengan hasil wawancara peneliti.Partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sendangejo sduah berpartisipasi dalam tahap perencanaan, namun tidak dalam level memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan. Sifat keterlibatannya sangat terbatas tidak sampai pada level designs anggaran. Pada tahap pelaksanaan partisipasi perempuan hanya terlibat dalaam kerja-kerja teknis seperti menyediakan makanan pada setiap pelaksanaan pembangunan fisik di desa. Pada tahap pengawasan peran perempuan belum pada level mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa, hal tersebut dilihat dari struktur keanggotaan BPD Desa Sendangrejo kecenderungan tidak memiliki keterwakilan perempuan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di desa sendangrejo dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal.