Kedudukan lembaga legislatif daerah memiliki tugas fungsi yang besar serta wewenang sebagai wakil rakyat. Untuk melaksanakan otonomi daerah di daerah pemekaran, DPRD Kota Kotamobagu dalam kinerjanya sudah menjalankan fungsi legislasinya, namun masih memiliki beberapa persoalan yaitu proses legislasi yang lambat dan kurang terarah, fungsi pengawasan yang tidak optimal dalam pembangunan Kota Kotamobagu serta dalam proses pemekaran DPRD Kota Kotamobagu kurang fokus pada tupoksinya. Hal ini yang menjadi dasar penyusunan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, sehingga penulis mengambil judul “Kinerja Lembaga Legislatif Di Daerah Pemekaran Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi. (Studi Kasus DPRD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2016)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yang berusaha mengungkap dan menjelaskan fakta-fakta bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Kotamobagu. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah interview atau wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah mengambarkan, mendeskripsikan dan mengindentifikasi serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian adalah akuntabilitas kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih lemah dilihat dari identifikasi kebutuhan Perda yang tidak terpenuhi, kurangnya sosialisasi Perda dan hearing yang tidak terlaksana sesuai ketentuan. Responsivitas DPRD Kota Kotamobagu yang lambat dan kurang mampu melihat kondisi yang berkembang. Efektifitas DPRD Kota Kotamobagu, capaian pembentukan Perda yang tidak terpenuhi sesuai jumlah Prolegda, perbandingan realisasi Perda yang dihasilakan tidak mencapai 50% dibandingkan dengan Perda yang tidak dapat disahkan, kesesuaian Perda yang tidak akurat, belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena tidak mengacu pada kepentingan masyarakat dan tidak mempertimbangkan kondisi PAD. Faktor mempengaruhi kinerja, peraturan tatib yang hanya menjadi formalitas, data dan informasi yang tidak akurat, pengaruh partai politik yang kuat serta kedudukan eksekutif dan legislatif yang berbeda pendapat, sehingga kinerja DPRD Kota Kotamobagu belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi belum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta belum dapat dikatakan berjalan dengan baik dilihat dari semua tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan pengudangan dan penyebarluasan Perda. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah, melakukan pendekatan kepada masyarakat secara aktif agar muda mendapatkan informasi, membentuk Perda pada jam kerja yang telah ditetapkan, membatasi perjalanan dinas untuk menghemat anggaran, dan menjalin hubungan kerja diluar institusi DPRD untuk dapat memahami persoalan yang ada dan kapasitas yang dimiliki.