Indonesia telah memiliki lembaga yang khusus mengatur dan menagani masalah pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi pada faktanya kasus mengenai pertanahan di Indonesia masih banyak yang belum terselesaiakan. Seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sengketa antara warga Desa Palih Baru dengan PT. Sukses Karya Mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan kasus sengketa antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawringin Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yang membahas tentang peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Palih Baru dan PT. Sukses Karya Mandiri. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui setudi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat memilih melalui jalur musyawarah. 2) Faktor-faktor yang menghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaiakan kasus antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah terbatasnya jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, banyaknya kasus sengketa di Kabupaten Kotawaringin Barat, letak objek sengeta dan tidak adanya itikad baik dari para pihak.